Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atautulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.4.

Wakif: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf b. Nazhir;c. Harta Benda Wakaf;d.

Ikrar Wakaf;:e. peruntukan harta benda wakaf;f. jangka waktu wakaf.Bagian KeempatWakifPasal 7Wakif meliputi:a. perseorangan;b. organisasi;c. badan hukum.Pasal 8(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukanwakaf apabila memenuhi persyaratan:a. dewasa;b. berakal sehat;c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dand. pemilik sah harta benda wakaf.(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukanwakaf apabila memenuhi ketentuan

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisanserta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.Pasal 18Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalampelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjukkuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.Pasal 19Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbataspada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut UndangUndang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupahartabenda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia,surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergeraklainnya.Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui LembagaKeuangan Syariah.17 UU No. 41 Tahun

Dasar permohonan paraPenggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut dikarenakan nazhiryang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut dipandang tidak cakap danlalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud untukmengganti nazhir agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkansehingga wakif akan mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf.Seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, makasejak saat itu telah timbul kewajiban nazhir untuk memanfaatkan

Nomor 460 K/Ag/2019Bahwa fakta di persidangan, kurang lebih 28 tahun sejak hartatersebut diwakafkan, nazhir telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaftersebut sesuai yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana termuat di dalamtujuan wakaf, sehingga dengan kelalaian nazhir tersebut, wakif sangatdirugikan dengan tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaftersebut;Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa pergantian nazhirtersebut dipandang tidak melalui prosedur, sedang di sisi lain Judex

Factitidak mempertimbangkan rasa keadilan yang dialami oleh wakif yang selama28 tahun tidak mendapatkan manfaat kebaikan akibat kelalaian nazhir yangdinilai tidak cakap, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak memanfaatkanharta wakif.

Seharusnya prosedur administrasi jangan mengabaikan rasakeadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapatmanfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan;Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi AgamaSamarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara ini dengan pertimbangan berikut:Bahwa oleh karena nazhir telah terbukti tidak cakap karena telah lalaidan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif,maka permohonan

Menyatakan sah wakaf oleh Wakif (H. Mappirappi) dengan Akta IkrarWakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989;3. Menyatakan para nazhir wakaf yang ditunjuk Tergugat atas nama M.Yae L, Askar Hamid, Bahruddin, Tumet, dan Dandi sebagaimana dalamHalaman 9 dari 11 hal. Put.

Oleh karena itu maka Majelis Hakim perlu menelaah lebihlanjut mengenai keabsahan wakaf dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentua Pasal 1 ayat ayat (2), (3)dan (4) yang menjelaskan bahwa Wakif adalah pihak yang mewakafkanharta benda miliknya, Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkanharta benda miliknya, dan Nadzir adalah pihak yang menerima hartaHalaman 18 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2017/PA.Dpkbenda wakaf dari Wakif

Asep Saepudin Jahar bin Sadliy,Dekan FSH UIN Syarief Hidayatullan Jakarta, dibawah sumpahnyamemberikan penjelasan sebagai berikut : Pada dasarnya sifat Wakaf itu Khoir, karena wakaf merupakanperbuatan yang amat baik dan mulia; Sifat Wakaf dari persfektif Fiqh adalah suatu perbuatan yang memilikibubungan vertikal antara Wakif dengan Allah SWT; Bahwa sahnya wakaf harus memenuhi rukun dan syaratnya;= Rukun wakaf harus memenuhi 4 unsur yaitu : Wakif yakni orang yangberwakaf, Mauquf bih yakni benda yang

diwakafkan, Nadzir yaknipenerima wakaf, Aqad atau lafaz atau shighat yakni pernyataanpenyerahan wakaf dari fihak wakif kepada orang atau tempatberwakaf.

Asep SaepudinJahar bin Sadliy, Dekan FSH UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, sebagaipendapat Majelis, bahwa Rukun wakaf harus memenuhi minimal 4 unsuryaitu : Wakif yakni orang yang berwakaf, Mauguf bih yakni benda yangdiwakafkan, Nadzir yakni penerima wakaf, Aqad atau lafaz atau shighatyakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak wakif kepada orang atautempat berwakaf,Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 6 UndangundangNomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Wakaf dilaksanakandengan memenuhi

Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda Wakaf, d. Ikrar Wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, f.jJangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 215 ayat(3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (3) menyatakan /krar adalahpemyataan kehendak dari Wakif untuk mewakafkan tanah bendamiliknya.

1 Agusutus 2018bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota DepokKota Depok;Bahwa pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhirberbadan hukum merupakan tindak lanjut dari hasilmusyawarah penyelesaian sengketa nazhir di KantorKementerian Agama Kota Depok yang dihadiri oleh unsurKementerian Agama Kota Depok (kepala kantor dan staf),Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Depok, unsurKantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Unsur Kelurahan,Wakif/ ahli waris wakif dan para Nazhir pada hari Rabutanggal

atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudahmeninggal dunia.(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat,laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhirmelalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor DepartemenAgama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.Halaman 7 Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk11.(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka KepalaKUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul

Wakif atau ahliwarisnya berhak mengusulkan kepada BWI untukpemberhentian dan penggantian Nazhir.

TERGUGAT Isebagai Ketua Nazhir, SEKERTARISsebagai Sekretaris, TERGUGAT II sebagai Bendahara, dan NAMAANGGOTA serta ANGGOTA sebagai anggota; Bahwa Penggugat selaku Wakif tidak berikrar menyerahkan tanahwakafnya kepada nazhir organisasi ataupun nazhir badan hukum ; BahwaPenggugatselaku Wakif bermaksud ingin mengganti Nazhirkarena menurut penilaian Wakif dan aparat serta masyarakatsetempat kredibilitas yang diragukan salah satu contohnya tidakdapat memakmurkan Masjid yang merupakan bagian dari tanahwakaf

wakif yang diucapkansecara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan hartabenda miliknya, dan Nazhir adalah pihak yang menerima harta bendawakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya;Menimbang, bahwa lkrar wakaf adalah tindakan hukum yangbersifat deklamatif (sepihak), untuk itu diperlukan adanya kabul(penerimaan) dari orang yang menerima wakaf tersebut, Kemudian demitertio hukum dan administrasi guna menghindari penyalahgunaan bendawakaf kemudian diatur

Mappirapi (wakif) tersebutmengandung pengertian bahwa wakif telah merubah peruntukan tanah wakaftersebut. Sesuai dengan akta ikrar wakaf nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11September 1989 bahwa wakaf tersebut adalah untuk kepentingan umum, denganadanya surat pernyataan tersebut dirubah menjadi untuk kepentinganMuhammadiyah. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi H.

Mappirapi (wakif) itu jugamengandung pengertian adanya penggantian nadzir, dari nadzir perseorangankepada nadzir organisasi dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah.Penggantian nadzir sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi harus sesuai denganketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yangmenyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atasinisiatif sendiri, maupun atas usul wakif

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan initidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahliwarisnya untuk mengganti sendiri nadzir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.Jadi jelas bahwa penggantian nadzir harus melalui usulan dari KUA dandiputuskan oleh BWI, dan wakif tidak berhak mengganti sendiri nadzir yang ada;Menimbang, bahwa dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 halaman 1905menyebutkan pendapat jumhur ulama yang diambil alin sebagai pendapatMajelis

Status harta tersebut telah berubah menjadi milikAllah SWT yang digunakan untuk kebajikan bersama, sehingga wakif tidak bolehlagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.

terbukti sebagai ahli waris dari H.Mappirapi (wakif).

Menyatakan sah dan berlaku Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2/XTahun 2002, tanggal 7 Oktober 2002 yang dicap jempol oleh Ibu EmiBinti Markadi selaku Wakif dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijolangselaku Nadzir, dan ditandatangai pula oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:Engka Wahyudin dan O. Wiryayang dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari;4.

Nomor 99 K/Ag/2019Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan Judex Facti/PengadilanAgama Sumedang, terjadinya perbuatan wakaf berawal dari perjanjiantambahan, yaitu tanah milik Wakif Emi Binti Markadi diberikan untukpembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri Cijolang, dengan syarat AepSaepudin (Atoy) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perjanjiantersebut telah terlaksana dengan diangkatnya Aep Saepudin (Atoy) menjadiPNS berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 813/SK2955D/peg/84 tanggal 31 Maret 1984;Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 tentang Perwakafan Tanah Milik telah terpenuhi dengan adanya ikrarwakaf dari Wakif sedangkan pengertian di hadapan Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf tidak imperatif berhadaphadapan di kantor PPAIW karenakondisi Wakif pada waktu itu yang sudah tua dan sakitsakitan

Atasdasar itu, Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2/X Tahun 2002, tanggal 7 Oktober2002 adalah sah;Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dalam bentuk perdatapenuh (prerogatif) yang dilakukan oleh Wakif, sehingga tanah yang sudahdiwakafkan oleh Wakif tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkanmaupun diwariskan, baik oleh Wakif maupun Ahli Warisnya, sebagaimanaketentuan Pasal 40 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandungharus dibatalkan

Nomor 99 K/Ag/2019dengan Wakif yang telah mewakafkan tanahnya seluas 1.150 (seribu seratuslima puluh) meter persegi untuk kepentingan pembangunan saranapendidikan, sehingga /egal standing para Penggugat tidak jelas.

Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya di sebut WAKIF/PEMOHON Nama : DULAKHIRTempat/Tanggal Lahir : Serang, 10031969Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel. Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya di sebut WAKIF/PEMOHON IINama : H. HASANUDINTempat/Tanggal Lahir : Serang, 19121959Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel.

Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya disebut WAKIF/PEMOHON IIIDengan ini, mengajukan Permohonan Pembatalan Kepada :Nama : SAPRUDIN Bin YAMANTempat/Tanggal Lahir : Serang, 01011957Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel.

Bahwa WAKIF/IPARA PEMOHON sanggup untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas, kami WAKIF/PARA PEMOHON mohonagar Ketua Majelis Hakim Agama Serang yang berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan WAKIF/PARA PEMOHON untuk seluruhnya.2.

Bahwa, selanjutnya pada tahun 2004 tersebut antar wakif dengan PTPradipta telah membuat kesepakatan untuk tukar guling/ruitslag antaratanah para wakif yang ukurannya kurang lebih 6000 m dengan tanah milikPT tersebut yang ukurannya 6000 m dan disetujui oleh kedua belah fihak. Bahwa, pada tahun 2016 yang lalu para wakif mendaftarkan tanah hasilruitslag tersebut ke KUA dan terbitlah AKTA IKRA WAKAF, sedangkan fihakPT.

Pradita; Bahwa, benar telah terjadi tukar menukar tanah wakaf dari para wakif danPT. Pradita pada tahun 2004. Bahwa, pada tahun 2016 para wakif mendaftarkannya ke KUA dan terbitlahsurat Akta Ikrar Wakaf. Bahwa, pada pada saat PT. Pradipa akan mensertifikatkan tanahnya yanghasil tukar guling/ruitslag tersebut mengalami kendala karena tanah wakaftidak dapat ditukar guling kecuali dengan syarat tertentu. Bahwa, untuk mempermudah proses tersebut satu satu jalan para wakifmencabut AIW tersebut.

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hajjah CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR selaku WAKIF telah mengikrarkan kepadaNazir Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atas sebidang tanah hakmilik Wakif persil Nomor 432 berikut rumah di atasnyaseluas 176 m2 untuk keperluan anak yatim piatu , fakirmiskin dan amal jariah;2.

Bahwa berdasarkan gugatan butir 1 di atas, Wakifalmarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR yang telahmengikrarkan kepada NAZIR Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atassebidang tanah hak milik Wakif persil Nomor : 432 berikutrumah diatasnya seluas 176 m2, terletak di Waihaong,Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;Bahwa tanah dan bangunan rumah milik wakif sebagaimanagugatan butir 1 dan butir 2 diatas dengan batas batassebagai berikut : = 59+ 855505 sees eens eee eee Sebelah Timur dengan TUM SUKUR Sebelah Barat

Liem Sebelah Selatan dengan Masjid Al Falah ;Bahwa Almarhumah Hajjah CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dan Almarhum HAJI AHMAD BANTAN' selaku NAZIRsemasa hidupnya tanah hak milik wak i f sebagaimanagugatan butir 2 dan 3 di atas , hingga sampai meninggalnyaalmarhumah HAJJAH CHADIJAh Binti AHMAD Bin UMAR tanah danrumah ( objek sengketa ) yang telah diwakafkan oleh WakifHal. 3 dari 26 hal.

Menyatakan Surat Wakaf yang dibuat dan ditanda tanganioleh Almarhum HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dengan almarhum HAJI AHMAD BANTAN selakuNAZIR pada tanggal 30 Oktober 1996, atau 17 JumadilAkhir 1417 H dan disaksikan oleh saksi saksi adalah sahdan berharga serta mengikat menurut hukum berdasarkanUndang undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF;Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB3.

Menyatakan perbuatan Tergugat selaku adik tiri yangmenyerobot dan mengmbil alih tanah dan bangunan ( objeksengketa ) milik wakif almarhumah HAJJAH CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR adalah tindakan melawan hukum dan melawanhak orang lain sebagaimana diatur dalam Undang undangRI .Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;5. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunanrumah objek sengketa tanah wakaf adalah tidak sah danbatal demi hukum ; 6.

Halim Kasim, SH (Wakif) tanah tersebut di wakafkan kepadaTauchidullah (Nazir) dan Pengurus lainnya untuk Pembangunan MadrasahPerguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, dan saat ini Wakif dan Nazirtelah meninggal Dunia;Penetapan No.517/Pdt.P/2021/PA.KTL Halaman 1 dari 102.

Arif, MM, beliauKetua Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi tahu tentang wakaf tanah dalam perkara ini; Bahwa saksi kenal dengan Wakif bernama KH. Abdul Kasim, SH, beliauyang mewakafkan tanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saat KH.

Arif,MM, beliau adalah Ketua Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi tahu tentang wakaf tanah dalam perkara ini; Bahwa saksi kenal dengan Wakif bernama KH. Abdul Kasim, SH,beliau yang mewakafkan tanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah(PHI) dan untuk STAI AnNadwah; Bahwa saat KH.

Halim Kasim, SH,sebagai Wakif telah menyerahkan benda wakaf berupa sebidang tanahPenetapan No.517/Pdt.P/2021/PA.KTL Halaman 8 dari 10yang terletak di Jalan Bangkinang Ujung/Piere Tendean, KecamatanTungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;2. Bahwa tanah tersebut tujuannya untuk Pembangunan PerguruanHidayatul Islamiyah (PHI) Kuala Tungkal seluas 77 x 150 meter, danuntuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AnNadwah seluas 33 x 150meter;3. Bahwa saat ini Wakif dan Nazir telah meninggal Dunia;4.

Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin menjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya batal demi hukum;

Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin;

;Bahwa Tergugat tidak melakukan mencari informasi yangbenar terkait siapa wakif atau Para ahli warisnya, siapa yangdiberikan kuasa untuk mengurus sertipikat dan siapa ParaNazhirnya.

Sunadi secara pribadiHalaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGsebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga ataubukan wakif lembaga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasamelakukan wakaf dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harusdimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifattekhnis dalam mengurus halhal administratif terkait terbitnya IkrarWakaf dan tindakan tekhnis lainnya.

Surat pengesahan Nazhir, serta dalam bukti T6tercantum keterangan Wakif in casu H.

) dengan benda wakafberakhir setelah wakif menandatangani Ikrar Wakaf.

Bahwa menurut UndangUndang Nomor41 tahun 2004 sebagaimana diurai di atas bahwa yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam mengajukan permohonan penerbitansertipikat wakaf setelah terbitnya akta ikrar wakaf adalah Para Nazhir, bukanlagi oleh wakif dan atau ahli warisnya, kecuali ahli waris wakif merupakanjuga anggota Nazhir.

Apakah penggugat II sebagai wakif bersedia mewakafkan tanahnya selaus 700 m2yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar untukpembangunan pesantren, karena tergugat sebagai nadzir telah menjanjikan danapembangunan sebanyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ?.2.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka (1) UndangUndang Nomor41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untukmemisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif , adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.2). Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yang memilikimanfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah..3). Maukuf alaihi, adalah tujuan wakaf.4). Shighat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkansecara lisan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.5).

Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 21 Februari 2012,atas gugatan tersebut maka tergugat/pembanding dalam surat jawabannya tertanggal 21Februari 2012 pada pokoknya mengakui bahwa obyek wakaf sebagaimana tersebutadalah berasal dari wakif Hj. Subaedah, sedang tergugat/pembanding (Drs.

Subaedah dkk pada tanggal 11 Oktober 2010 telah sesuaimenurut syariah, yaitu telah memenuhi rukun wakaf, ada wakif (para penggugat),penerima wakaf (tergugat/pembanding), benda wakaf (sebidang tanah seluas 700 m2),ijab kabul antara wakif dan penerima wakaf, bertujuan untuk pembangunan saranapendidikan, maka dengan demikian wakaf yang dilaksanakan oleh Hj. Subaedah padaHal. 11 dari 16 Put.

Untuk bertindak sebagai Wakif tanah Makam Balung yangterletak di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil. Menurut Majelis HakimTingkat Banding sudah benar sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dalam bukuHukum Perwakafan Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positifhalaman 42 43, Jika Wakif tidak menunjuk Nazhir atau Nazhir telah meninggaldunia maka penerima wakaf berhak untuk mengelola harta benda wakaf.

Djahuri Amin) sebagai pemukaumat/masyarakat menjadi Wakif atau mewakili Wakif sebagaimana dalamKontra Memori Banding. Dan berdasarkan bukti keterangan saksisaksi danbukti T. 14 yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama KH.

DjahuriAmin telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Juni 2013 yangisinya bahwa makam balung bukan atas nama pribadi, akan tetapi mewakiliatas nama masyarakat/pewakifpewakif terdahulu, oleh karena itu tindakannyabertindak sebagai wakif dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan golongan dari Wakif meliputi: a.Perseorangan, b. Organisasi, dan c. Badan hukum.

tampak jelas atas perbuatan Camat Citangkil atasanalogi negara tersebut, yang menujuk Wakif (KH.

hukum dalam hal status Wakif, maka kewenangan Camat Citangkilmenujuk seorang yang ditokohkan oleh masyarakat yaitu KH.