Bahwa Para Tergugat menolak format gugatan ParaPenggugat yang mencantumkan Dirut Pertamina WilayahNusa Tenggara Barat Cq. Dirut Pertamina SPBU 54.836.7.Para Tergugat tidak mengerti dengan subyek hukum yangdimaksud oleh Para Penggugat, karena sesungguhnya yangada adalah pemilik SPBU 54.836.7 adalah PT.PETEMUINDAH Direkturnya adalah Tergugat iI ;.

Badan Pertanahan WilayahNusa Tenggara Barat Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah diPraya sebagai Pihak tergugat, selanjutnya dalam gugatannya Pada pokoknyaPenggugat mendalilkan memiliki dua bidang tanah pertanian seluas Iebihkurang 49 are, yang diperoleh dan berasal dari harta peninggalan/harta warisandari orang tua Penggugat bernama A.

MOHAMAD NATSIR berdasarkan SertifikatJaminan Fidusia oleh Kementrian Hukum dan HAM RI melalui Kantor WilayahNusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat: W22.00015692.AH.05.01.tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019; Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa telah menanda tanganikontrak Pembiayaan Multiguna Nomor: 2718050000181 = sebesarRp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan kendaraan 1 (Satu)unit motor Honda New Vario dengan nomor polisi EB 4852 AF yang beradadalam penguasaan Terdakwa ;

MtrNomor MP.02.01/111.A52.07/III/2020. dan sampai saat gugatan didaftarkan belum ada balasan surat dari Kantor Pertanahan WilayahNusa Tenggara Barat.Bahwa Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram pada Bulan April 2020 sehingga gugatanyang diajukan Penggugat masin dalam tenggang waktu yangditentukan undangundang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejakdikeluarkannya Keputusan a quo oleh Tergugat, sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan

PLN (Persero) WilayahNusa Tenggara Timur, bahwa di Kabupaten Ende akan dibangun PembangkitListrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, selanjutnya Terdakwa dengan KarelErens Exmenes Djami mencari areal tanah seluas kurang lebih 10 (Ssepuluh)hektar di Kabupaten Ende, yang akan digunakan untuk lokasi ProyekPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 7 MW atau 14 MWdengan lokasi di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, KabupatenEnde, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2006 tentangPenugasan

PLN (Persero) WilayahNusa Tenggara Timur Nomor : 066.K/482/GM.WNTT/2007 tanggal 20November 2007 tentang Susunan Organisasi dan uraian fungsi PT. PLN(Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Flores Bagian Barat, padapasal 4 Formasi Jabatan dan Formasi Tenaga Kerja angka 1 menyebutkanFormasi Jabatan Manager Cabang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN (Persero)dan pasal 5, Uraian Fungsi dan Uraian Tugas Pokok Organisasi,menyebutkan : PT.

PLN (Persero) WilayahNusa Tenggara Timur ;Dengan kata lain Penuntut Umum mengajukan dakwaanterhadapTerdakwa (in casu Pemohon PK) dalam kedudukan atau jabatan sebagaiManejer PT. PLN (Persero) Flores Bagian Barat Wilayah Nusa TenggaraTimur. Hal mana sesuai pula dengan doktrin hukum dalam JurisprudensiMahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006 tanggal 05 Desember 2006dengan kaidah hukum : 1.

sebesar Rp40.257.600,00(empat puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);Bahwa Tagihan Susulan sebagaimana tersebut pada butir 4 gugatanrekonvensi sudah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada CVMekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre, dan sampaisaat ini CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centrebelum juga melakukan kewajibannya membayar Tagihan Susulan kepadaPenggugat Rekonvensi;Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007 ketika Petugas PTPLN (Persero) WilayahNusa

;Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama tersebutTergugat telah menyetorkan modalnya sebesar Rp. 8.749.502.440 (delapanmilyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratusempat puluh rupiah) Penggugat dengan iktikad baik akan mengembalikanuang tersebut kepada Tergugat;Bahwa selain melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang telahdijelaskan pada point ke7 di atas, Tergugat melakukan tindakanpencegahan/pemblokiran sertifikat melalui Kantor Pertanahan WilayahNusa

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Unit PelaksanaTeknis Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Kemenitrian yang dilaksanakan sendiri didaerah;Bahwa Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIIImerupakan Satuan Kerja yang melaksanakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan KementerianPekerjaan Umum di bidang bina marga yang dilaksanakansendiri di daerah yang meliputi wilayah Bali, Nusa TenggaraBarat dan Nusa Tenggara Timur;Bahwa penyelenggaraan jalan nasional khususnya di wilayahNusa

Ahli LALU KERTAHADI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa ahlitugas di bagian PDN ( Perdagangan Dalam Negeri) padabagian PPBJ ( Petugas Pengawas Barang dan Jasa ) adalahmelakukan pengawasan terhadap barang dan jasa seperti pupukHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL.bersubsidi dan pupuk non subsidi serta barang barang lain yangberkaitan dengn adanya nilai ekonomis yang beredar di wilayahNusa Tangggara Barat dan membuat laporan hasil temuan dilapangan

VOYU bersama dengan KADEKMASTONO; Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari informan yaitusalah seorang masyarkat bahwa akan ada peredaran narkotika di wilayahNusa Penida, berbekal informasi tersebut yang mana ciriciri orang yangsebagai sasaran sudah saksi kuasai berdasarkan informasi yangdiperoleh maka saksi berangkat ke wilayah Nusa Penida dan melakukanpenyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019sekira pukul 13.05 wita saksi melihat Seseorang yang saksi curigaidimaksud

PLN Wilayah NusaTenggara Timur, selanjutnya diteruskan kepada11PT.PLN (Persero) Kantor Pusat di Jakarta dengansurat Nomor : 019/520/W.NTT/2007R tanggal 28Pebruari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI(Surat Kuasa Investasi) dan surat Nomor359/520/W.NTT/2007R tanggal 18 Agustus 2007Perihal Permohonan Penerbitan SKI, kemudianpermohonan tersebut disetujui oleh Kantor PT.PLN(Persero) Pusat di Jakarta, yang ditujukankepada General Manager PT.PLN (Persero) WilayahNusa Tenggaral?

Manager Rayon Pringgabaya)pada Rayon Pringgabaya Area Mataram PT PLN (Persero) WilayahNusa Tenggara Barat);Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018180) 1 (satu) lembar dokumen Perubahan Data Pelanggan, TGL.

pembatalan perjanjian dan peralihan risiko ;Menimbang bahwa demikian pula Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semuaperjanjian/perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuainya ;Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannyamengajukan alat bukti Surat berupa TIl1 dan mengajukan saksi yang bernamaDOMINGGUS PAU ;Menimbang, bahwa dari Surat bukti yang diajukan berupa TII.1 membuktikanbahwa Toko Nam Kupang ( Tergugat II) ditunjuk sebagai Distributor untuk WilayahNusa

sebelumnya;Menimbang, bahwa terkait alasan banding dalam pokok perkara butirkeempat, diatas tanah sengketa sedang dibangun Pembangunan RumahSakit Umum, merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan RIdengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan umum,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui hal tersebut;Menimbang, bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitaspelayanan kesehatan secara umum memiliki peran yang sangat pentingdalam upaya menaikkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayahNusa

Bahwa bidang tanah tersebut diatas merupakan pemberian pemerintahswapraja dimana pada waktu itu yang memerintahkan adalah Fetor AMABIkepada KOBO LEU TOMBOY (kakek) para penggugat sebagai imbalanjasa karena berhasil melawan penjajah Belanda dan Portugis di wilayahNusa Tenggara Timur;5.

MESAKH FOES,sebidang tanah Hak Milik Nomor 331yang terletak di Daerah Tingkat I/WilayahNusa Tenggara Timur, Daerah Tingkat II/Wilayah Kupang, Kecamatan/WilayahKupang Tengah, Desa Oebufu diuraikan dalam surat ukur/GS tanggal 12 Maret1980 Nomor 18/1980 dengan luas tanah 7.318 M2 (Tujuh ribu tiga ratusdelapan belas meter persegi) dengan batasbatas sebagai berikut:= Utara dahulu dengan PETRUS ADOE dan FRANS ADOE, sekarangdengan Jalan A.H.

Chandra Sakti UtamaLeasing yang bertugas sebagai marketing alat alat berat milik trakindo wilayahNusa Tenggara Timur; Bahwasalah satu debitur saksi adalan PT. Dwi Sejati Kontraktor yang saat ituberkomunikasi dengan PT. Chandra Sakti Utama Leasing yaitu Ibu PriscilliaPontoh, yang mengajukan pembiayaan unit alat berat berupa Excavator 320GC, sebanyak 4 Unit keluaran tahun 2019; Bahwa hubungan saksi selaku pihak PT. CSUL dengan ibu Priscillia Pontohatas nama PT.

., yangselanjutnya disebut sebagai para TERGUGAT;Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan RepublikIndonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan WilayahNusa Tenggara Timur, Cq. Kepala BadanPertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa, selanjutnyadisebut TURUT TERGUGAT;yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yangbernama MAX M.

., yangselanjutnya disebut sebagai para TERGUGAT;Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan RepublikIndonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan WilayahNusa Tenggara Timur, Cq. Kepala BadanPertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa, selanjutnyadisebut TURUT TERGUGAT;;yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yangbernama MAX M.

KEPALA KANTOR BPN WILAYAHNUSA TENGGARA, cq. KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN BELU diATAMBUA, Beralamat di Jin.