Ditemukan 4333 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen prepeden presoden priseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 15-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
379 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 30 September 2015 — RULDEY R. SUMBAYAK ; I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II.ELLY HERYATI, S.H
293 — 225
  • ., Cabang Sukabumitelah menjadi preseden buruk sebab banyak menunggu laporan samaseperti klaim Ruldey R.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
FAISAL REDY
Tergugat:
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
82 — 28
  • Atas ketentuan Peraturan Perusahaan dan aspek ketentuan hukumKetenagakerjaan diatas, PHK kepada Penggugat didasarkan karenaPelanggaran Peraturan Perusahan dengan alasan mendesak, dan yangmenjadi pertimbangan Tergugat melaksanakan PHK kepada Penggugatdengan alasan mendesak ialah :a.Perbuatan Penggugat menjadi preseden buruk bagi Tergugat jika tidak adatindakan tegas, karena karyawan yang memiliki jabatan sama denganPenggugat yakni Service Advisor berjumlah 12 orang ditempat Penggugatbertugas dan cabang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571 PK/Pdt/2012
Tanggal 26 Nopember 2013 — BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG VS Hi. SATONO, S.H., S.P
97 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hasil audit BPKPcacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, secara tidaklangsung dapat berdampak negatif pada validitas dan keabsahanhasil audit BPKP untuk penanganan kasus tindak pidana korupsilainnya, karena dapat dianggap hanya sebuah informasi atau datayang tidak bernilai hukum, hal demikian menjadi preseden burukdalam pemberantasan korupsi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI, HERMANTO TOANI, NURDIN, ENANG SUPRIATNA, ERIS SUPRIATNA VS PT KOYO JAYA INDONSIA
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya adalah sudah hilang rasa kepercayaanPenggugat terhadap Para Tergugat, motivasi Para Tergugat untuk bekerja danmengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi, dan Para Tergugat ternyatatidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik padahal masa kerjaPara Tergugat sudah terbilang lama, dan faktanya Para Tergugat sudah tidakmenginginkan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat;Bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkanketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 18-02-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 101/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis
Tanggal 20 Desember 2016 — PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Lawan Juliani,
148 — 68
  • putusannya mengabulkan seluruh tuntutan DebiturPEMOHON termasuk membatalkan perjanjian kredit, Hak Tanggungan,menghapus denda, menetapkan dwangsom dan membatalkan lelang,sehingga makin lemahlah posisi PEMOHON dalam mencari kepastianpembayaran hutang.Bahwa PEMOHON berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis aquosangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkanputusanputusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSKKabupaten Batubara yang menjadi preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 23-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juli 2015 — Sutarmi,Suharni, dkk;EXECUTIVEVICE PPE..S..I..D..E..N..T D..A..E..R..A..H O..P..E..R..A..S..I 1 JAKARTA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
46 — 22
  • Dalamhal permohonan penundaan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2015/PTUNJKT makahal tersebut akan menjadi preseden buruk yang dapat menghambat prosespenertiban atas asetaset milik PT KAI yang notabene adalah kekayaannegara yang dilakukan untuk kepentingan umum.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MANADO Nomor 34/PDT/2021/PT MND
Tanggal 6 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Isabella Takumansang, SH
Terbanding/Tergugat I : YATIE MANGAMIS
Terbanding/Tergugat II : MARTHEN MANUEL MANOPPO, SH Diwakili Oleh : A. R ADAM, SH, dk
Terbanding/Tergugat III : JOYO SOETOMO Diwakili Oleh : A. R ADAM, SH, dk
Terbanding/Tergugat IV : DANIEL W. KOROMPIS Diwakili Oleh : A. R ADAM, SH, dk
Terbanding/Tergugat V : BERTY RUMAGIT Diwakili Oleh : A. R ADAM, SH, dk
Terbanding/Tergugat VI : Camat Likupang Barat
Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara
Terbanding/Tergugat VIII : Pimpinan PT Karya Deka Alam Sari Cq. Maneger Lihaga Beach Club Diwakili Oleh : JAMES SAMAHATI,SH
102 — 44
  • Dalil ini bisa diperkuat dengan doktrin dan preseden mengenaipembeli beritikad baik seperti Putusan Mahkamah Agung No. 1267K/Pdt.G/2012;Berdasarkan pada halhal yang terurai diatas Turut Tergugat memohon kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 21-02-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 8
  • jawaban dalam perkara perdata Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Skgmengingat perkara tersebut telah berproses hampir 5 bulan dan telahmemasuki agenda pembuktian para (Penggugat telah mengajukan buktisurat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa);Bahwa selama proses tersebut, Tergugat telah dipanggil secara patutnamun tidak menggunakan haknya sehingga dengan sendirinya telahmengakui secara diamdiam dengan apa yang telah didalilkan oleh paraPenggugat selain itu, hal ini juga akan menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-03-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Maret 2013 — Mahatma Dewanapraya, vs H. Dedy Hanurawan,dkk
116 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Kasasi I yangkemudian dijaminkan kepada Termohon Kasasi IV tanpa sepengetahuan danseijin Pemohon Kasasi adalah Hasil Tindak Pidana Penipuan terhadapPemohon Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 UU Tindak PidanaPencucian Uang;Dengan demikian jelas terbukti bahwa objek sengketa bukan harta pailit yangsah milik Debitur Pailit Termohon Kasasi I karena diperoleh dari hasilkejahatan penipuan, oleh karena itu menurut hukum tidak boleh dimasukandalam harta pailit;1 Putusan Judex Facti Merupakan preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 07-12-2009 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1617/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Nopember 2010 —
219 — 139
  • Kalau halini dibenarkan, maka putusan perkara ini menjadi preseden buruk bagi semuakoperasi di Indonesia yang dikatakan sebagai soko guru perekonomian bangsaIndonesia itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/TUN/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS PT. SURYA CITRA MEDIA, TBK;
136 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 144 PK/TUN/20163) Merugikan kepentingan Wajib Pajak itu sendiri, karena terdapatkesulitan pelaksanaan eksekusi perkara sengketa pajak yangdiputus oleh Pengadilan selain dari Pengadilan Pajak;4) Menimbulkan preseden buruk dalam meningkatkan kepatuhanWajid Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 346/Pdt.Bth/2018/PN Smg
Tanggal 8 April 2019 — Penggugat:
PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
Tergugat:
1.LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT
2.OLIVIA SVASTI HIDAJAT
3.STEPHANIE ASTU HIDAJAT
Turut Tergugat:
1.TJAHAJANINGSIH
2.LUHUR WIBOWO HIDAJAT
3.ANGELAWATI
4.ROOSILAWATI HIDAJAT
5.SURJO LUHUR HIDAJAT
6.SAPTO UTOMO HIDAJAT
7.BAMBANG WALUJO HIDAJAT
8.ALEXANDER HIDAJAT
9.JASON HIDAJAT
10.LEONARD HIDAYAT
11.DANIEL HIDAJAT
12.DEBORAH HIDAJAT
13.PAMELA HIDAJAT
14.TAN BIAN TJONG SH
141 — 32
  • Dan apabila Gugatan ini (Derden Verzetini) diteruskan/ dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk bagidunia peradilan karena kedudukan Pelawan tidak boleh merangkapsekaligus sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam perkara yang sama,meskipun di satu sisi bertindak atas nama Perusahaan namun di sisilain bertindak sebagai diri pribadi. Hal ini Tidak wajar/tidak lazim dandapat diduga penuh Conflict of interest.4.
    Dan apabila Gugatan ini (DerdenVerzet ini) diteruskan/ dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk bagidunia peradilan karena kedudukan Pelawan tidak boleh merangkapsekaligus sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam perkara yang sama,meskipun di satu sisi bertindak atas nama Perusahaan namun di sisi lainbertindak sebagai diri pribadi.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-10-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Februari 2017 — PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA; Melawan; CASKANI, ddk.;
104 — 38
  • apabila upah dan hakhak lainnyayang biasa diterima Para Tergugat untuk dihentikan terhitung sejakPemutusan Hubungan Kerja ditetapkan, sesuai Pasal 93 ayat (1) UUKetenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yaitu:(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung fakta dan buktibukti yang kuat,Penggugat sudah hilang kepercayaan terhadap Para Tergugat, dan apabilahubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan kerjaserta menimbulkan preseden
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2013 — Putus : 02-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 2 Juni 2013 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
120 — 71
  • Mengingatpula kondisi geografis alam Maluku yang terdiri dari pulaupulau dan terpencilsebagaimana halnya Kacabjari Geser di kepulauan Seram Bagian Timur iniyang seringkali menyulikan menghadirkan pengacarapengacara yangsebagian besar tinggal di Ambon atau kotakota besar lainnya sehingga akanmengganggu kelancaran proses penegakkan hukum maupun asas sederhana,cepat dan murah, jika ketentuan harus didampingi pengacara diterapkan secarakaku dan bahkan akan menjadi preseden yang disalahgunakan untukmenghambat
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-03-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 17 Maret 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TOTO HARMIKO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SAID AMBRI, SH. Bin ALI (Alm)
118 — 56
  • PemerintahDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara ; Perbuatan terdakwa menjadi preseden aparat pertanahan dalammenjalankan tugas pokoknya;Hal hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan; Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; Terdakwa belum pernah dipidana ; Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai PNS lebih kurang selama34 tahun ; Terdakwa memasuki masa pensiun Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan korupsi.Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dikenai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; H.A. Wadudi Nurhasan, S.Sos
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindak PidanaKorupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadaphakhak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat, dan karena itu TindakPidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasamelainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, sehingga dengan tidakadanya hukuman denda akan menjadi preseden buruk dalam penangananperkara Korupsi ;Bahwa seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi), melihat faktapersidangan melalui tuntutan Pemohon Kasasi /Jaksa PenuntutUmum danputusan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-05-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 305/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Mei 2012 —
75 — 49
  • kalaupun dan seandainhyapun Penggugat tetap pada dalilnya yangmengatakan RUPS/RUPSLB yang di lakukan oleh Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, haltersebut senyatanya adalah urusan internal dan Para Pemegang Sahamperseroan (Tergugat I, II dan III) sehingga tidak dapat di bebankan dan dialihkan pertanggungjawabannya kepada Tergugat V selaku kreditor yangberitikad baik. karena hal tersebut akan sangat merugikan Tergugat V danakan menimbulkan ketidakpastian dan preseden
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 12/Pdt.G/2019/PN SKB
Tanggal 17 Juni 2020 — HARIS MULYADI (penggugat) LAWAN 1.VINCENT WIDJAYA 2.ROY INDRA DHARMAWAN Turut Tergugat: 1.NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI (para tegugat)
255 — 51
  • B,secara jelas dan nyata Para Tergugat telah memenuhiunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata dan wajib menggantiseluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat;Telah terdapat preseden tetap perihal pengesahan akta jual beli olehpembeli yang beriktikad baik;27.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 19-09-2016 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 18-01-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.JP
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
Direktur Korporasi dan Syariah pada PT. Bank DKI
Turut Tergugat:
GAMAL WAHIDIN, S.H., Notaris PPAT
274 — 83
  • disaat satu hariacara Bank DKI memasang iklan, sehingga sangat mengganggupadahal acara sudah dijadwalkan empat bulan sebelumnya;Bahwa pada saat pemasangan spanduk oleh Bank DKI, komentaratasan/management PT Hardys Retailindooleh karena kita punyautang, maka biarkan saja;Bahwa dengan adanya sikap dan tindakan Bank DKI tersebut, parainvestor yang sudah rencana mau membeli lansung membatalkanrencana tersebut;Bahwa dampak dari kejadian tersebut hingga kini sangatmerugikan Penggugat sekaligus menimbulkan preseden