Ditemukan 4026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tranparansi transparan transparans transparasi transparan.ã transparanan transparanã
Penelusuran terkait : Camat batuceper kota tangerang vs koalisi independen transparansi anggaran pusat dan daerah;
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-04-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2012 —
51 — 11
  • yaitu rencana kerja dan syaratsyarat, setelahpemenang ada lalu muncul adanya kontrak kerja, proses selanjutnya penyedia barangmenyelesaikan pekerjaan yang terkait, kemudian PPTK setelah selesai 100 % baruditerima dan diteliti oleh PPHP kemudian diserahkan kepada PPK, terakhir dilaporkankepada Pengguna Anggaran yang kemudian dilakukan penandatanganan SPM oleh PA,Ahli menyampaikan prinsip pengadaan ini dibentuk terutama dalam maksud dantujuannya agar berjalan secara efisien, efektifitas kemudian transparansi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
176 — 112
  • Jadi pada dasrnyasemua kegiatan yang menggunakan APBD itu harus sesuaidengan Perda APBD.e Bahwa Pelaksanaan Perda APBD itu harus untuk mencapaitujuan yakni terciptanya kesejahteraan rakyat (khususnya rakyatdidaerah yang bersangkutan), dengan prinsip : Transparansi,efektivitas, efisien dalam penggunaan keuangan daerah.Terhadap keterangan ahli yang dibacakan di persidangan, para terdakwa menyatakantidak keberatan.3.6.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 April 2014 —
101 — 26
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.Halaman157dari262Putusan Pengadilan TipikorNomor : 109/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Meningkatkan akses pasar dan persaingan uasaha yang sehat.Memenuhi kebutuhan akses informasi.Menghemat waktu.Tidak ada pertemuan tatap muka secara langsung.Biaya lebih murah.Mendapatkan waktu yang Jjelas.ON Oa fF oOTerbuka peluang pasar.Bahwa Pasal 66 Perpres Nomor : 54 tahun 2010, HPS wajib disusun padasetiap pengadaan dengan tujuan : untuk menilai kewajaran penawaran,sebagai
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
629 — 3732
  • via Email; Bahwa Ahli menyatakan potongan angka di dalam jaminan yangdijual cepat tidak selalu 30% bisa dibawah itu karena itu adalahkewenangan dari penilai yang bersangkutan; Bahwa Ahli menyatakan ukuran persentase pemotongan hargatersebut tergantung pandangan Professional judgment; Bahwa Ahli menyatakan bagi pengguna jasa appraisaldimungkinkan untuk mencari second opinion dari appraisal yang lain; Bahwa Ahli menyatakan dimungkinkan untuk melakukanpelelangan secara online tetapi mengurangi nilai transparansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
208 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membedabedakan suku,agama, ras dan golongan, melaksanakan tugas dengan penuh rasatanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrihbalk untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompokdan tidak mengharapkan imbalan apapun dalam bentuk apapun yangbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlakuyang sesuai ketentuan" ;Bahwa Terdakwa selaku Penyelenggara Negara (Walikota Bekasi)seharusnya menerapkan asasasas umum pemerintahan yang baikyaitu menjunjung tinggi azas transparansi
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 02-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 4 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — TAJUWIT,DKK LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS)
177 — 728
  • yakni perhimpunan petambak udangwindu (P3UW) kepada Komnasham RI yang meminta kepada Komnasham RI262untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan secara mediasi pada sekitarbulan mei 2011;e Bahwa atas dasar pengaduan, Komnasham RI kemudian turun kelapanganuntuk klarifikasi dan investigasi kebenaran dari pengaduan tentang adanyaPemutusan aliran listrik tidak terlaksananya revitalisasi terhadap sarana danprasarana pertambakan sebagaimana telah diperjanjikan tidak adanyaketerbukaan informasi atau transparansi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
135 — 33
  • anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaanlain yang merupakan perusahaan induk atau pemilik modal mayoritas atauperusahaanyang dibentuk oleh perusahaan induknya untuk kegiatan yangterkait dengan kegiatan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan;Bahwa BUMN dapat menginvestasikan/mengambil alin BUMN dan/atauperseroan terbatas lainnya sepanjang sesuai dengan anggaran dasarBUMN dan ketentuan perundangundangan serta wajib melaksanakanprinsipprinsip = profesionalisme, efisiensi,transparansi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 6 September 2018 — 1. Nama lengkap : JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE 2. Tempat lahir : Jakarta; 3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 03 Juni 1972 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : 1. Jl. Wolter Monginsdi Desa Lata RT.4 RW.02 Kec. Baguala Kota Ambon; 2. Jl. Cawang III RT.003RW.11 Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur; 7. Agama : Kristen Protestan 8. Pekerjaan : Pegawai BUMD PT Bank Maluku-Maluku Utara (Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi/PAPO)
236 — 188
  • Tetapi pada intinya Majelis sependapat denganPenuntut Umum dengan berpedoman pengadaan barang dan jasa harusmemperhatikan prinsip kehatihatian, transparansi dan akuntabilitas agarsegala pengeluaran uang yang sangat besar oleh P.T. Bank Maluku bisadikontrol dan dipertanggungjawabkan;Menimbang, bahwa berdasarkan' seluruh uraian pertimbangansebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsurke2 Secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 April 2014 — - JOHAN TANCHO
102 — 34
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.. Meningkatkan akses pasar dan persaingan uasaha yang sehat.. Memenuhi kebutuhan akses informasi.. Menghemat waktu.. Tidak ada pertemuan tatap muka secara langsung.. Biaya lebih murah.. Mendapatkan waktu yang jelas.CON DO Oo FR W P.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
271 — 20
  • pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis berpendapat dakwaan ketiga pertama ini, haruslah dinyatakan tidak terbuktidan oleh karenanya unsurunsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan olehkarenanya terdakwa Mochtar Muhammad harus dibebaskan dari dakwaan ketigapertama ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan ketiga pertama Terdakwadijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Tindak Pidana Korupsiyang di junctokan kepada Pasal 15 UndangUndang TIndak Pidana Korupsi makaguna terciptanya transparansi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
201 — 84
  • Melaksanakan tugasnya beradasarkan profisionalisme, transparansi, dandapat dipertanggung jawabkan2. Dalam melaksanakan tugasnya harus dapat memastikan bahwa keputusanpemberian pinjaman pembiayaan, telah sesuai dan memenuhi ketentuan yangberlaku pada LPDB.3. Meyakini bahwa pinjaman/ pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasikembali pada waktunya.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
80 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1603 K/Pid.Sus/20161.4.1.5.1.6.Korupsi adalah ancaman terhadap prinsipprinsip demokrasi yangmenjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, sertakeamanan dan strabilitas bangsa Indonesia.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Sbs
Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
203 — 127
  • Untuk transparansi dana nya mereka tidak tahu; Bahwa untuk dana talangan, perintahnya dari Pak Robbi. Pemeriksaankami kepada teller dan pegawai bank, itu atas perintah dari pak Robbi; Bahwa setiap hasil olahan dan analisa data terhadap transaksi padasistem perbankan pasti kami lakukan klarifikasi dan keterangan kepadaPegawai maupun Pengurus, atau pak Robbi yang memerintahkan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
277 — 103
  • Memberikan akses bagi Bank BJB untuk dapat menghadiri rapat konsultandan kontraktor, asas transparansi yang tidak mungkin ada dalam proyekgedung lain ;6. Memberikan penundaan pembayaran 6 (enam) kali cicilan sebesar total Rp.163,02 M selama 5 (lima) tahun walaupun telah ada putusan Acta VanDading (inkracht) yang wajib dipatuhi dalam negara hukum ;7.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 167/Pid.B/2021/PN Sbs
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
142 — 656
  • Untuk transparansi dana nya mereka tidak tahu; Bahwa untuk dana talangan, perintahnya dari Pak Robbi. Pemeriksaankami kepada teller dan pegawai bank, itu atas perintah dari pak Robbi; Bahwa setiap hasil olahan dan analisa data terhadap transaksi padasistem perbankan pasti kami lakukan klarifikasi dan keterangan kepadaPegawai maupun Pengurus, atau pak Robbi yang memerintahkan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
286 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengangkatan anggota Direksi anak perusahaan dilaksnakanberlandaskan pada prinsipprinsip Good Coeporate Governanceyaitu. profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabiliats,pertanggungjawaban dan kewajaran;b. Pengangkatan anggota Direksi Anak Perushaan dilakukan olehRUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui prosespencalonan. ;Hal. 226 dari 304 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. UMAR SJARIFUDDIN
107 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Jabar dan kemudian Terdakwamenggunakan dana tersebut secara bertentangan dengan UndangUndang RINomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Bank IndonesiaNomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi KondisiKeuangan Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 tanggal 15Desember 2000 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor :5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Menejemen Resiko bagiBank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/25
    Bank Jabar, telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank KhususnyaPasal 30 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/ PBI/2000 tanggal15 Desember 2000 tentang Bank Umum Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf f,Pasal 77 ayat (1) huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Menejemen Resiko bagi Bank UmumPasal 13 dan Pasal 14 dan bertentangan pula dengan Peraturan
    Bank Jabar, telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank KhususnyaPasal 30 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/ 2000 tanggal15 Desember 2000 tentang Bank Umum Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf f,Pasal 77 ayat (1) huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Menejemen Resiko bagi Bank UmumPasal 13 dan Pasal 14 dan bertentangan pula dengan Peraturan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
147 — 33
  • anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaanlain yang merupakan perusahaan induk atau pemilik modal mayoritas atauperusahaanyang dibentuk oleh perusahaan induknya untuk kegiatan yangterkait dengan kegiatan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan;Bahwa BUMN dapat menginvestasikan/mengambil alin BUMN dan/atauperseroan terbatas lainnya sepanjang sesuai dengan anggaran dasarBUMN dan ketentuan perundangundangan serta wajib melaksanakanprinsipprinsip = profesionalisme, efisiensi,transparansi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
128 — 66
  • pengelolaankegiatannya.Bahwa sebelum proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan,Pengguna Anggaran (PA) haruS menyusun dan menetapkanRencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa, mengumumkanRUP minimal di website KLDI dan bisa juga ke website LKPP,menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP).Bahwa tujuan diunggahnya RUP di Website KLDI maupun LKPPadalah untuk membuka informasi secara luas dan adanyaketerbukaan (transparansi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
247 — 84
  • legalitas.Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukumadministrasi negara, sesuai UU PTUN yaitu SK pejabat dianggap sahsebelum dibatalkan oleh PTUN;Hal.199 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.200Bahwa untuk diskresi dalam bidang keuangan negara dibatasi secaralimitatif dan ketat yaitu batas atas UU dan batas bawah kepentinganmasyarakat.Diskresi mempunyai makna sama dengan kewenangandidasari normanorma hukum tertulis dan tidak tertulis;Bahwa UU No. 17 Tahun 2003 mempunyai prinsip akuntabilitas,transparansi