pernah diperiksa di Polisi ;Ya, benar keterangan yang di Polisi ;Saksi pernah membeli tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;Yang saksi beli seluas 4 are ;Saksi membeli seharga Rp. 16.000.000, per are jadi hargaseluruhnya Rp. 64.000.000,Saksi belum bayar lunas tanah tersebut tetapi saksi baru bayarRp. 30.000.000, ;Sekarang saksi sudah tidak menguasai tanah tersebut karenabermasalah dan uang saksi tarik kembali ;Saksi tahu tanah tersebut dijual dari masyarakat ;Waktu itu saksi membayar sama Kepala Desa

;Baru. sekali saksi bayar tanah tersebut sejumlah Rp.30.000.000, ;Saksi yakin membeli tanah tersebut karena ada SK Bupati danSK DPR ;Dulu tanah tersebut tanah pecatu milik Pemda Lombok Barat ;Saksi tarik uang pembelian itu karena ada masalah ;Saksi tidak tahu tanah yang pernah saksi beli itu sekarangdiambil orang ;Waktu saksi membeli tanah itu ada kwitansinya ;Waktu saksi membeli tanah yang menentukan obyek KepalaDesa ;163Lokasi tanah yang saksi beli itu dibelakang gudang Kepala DesaSaksi menerima

hadir ;Bahwa syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan bantuanBLMP RR Susulan adalah menyerahkan Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK(Kartu Keluarga) sertamenyerahkan foto rumah yang rusak akibat terkenagempa;Bahwa pada waktu pertemuan di Balai Desa yang dibicarakan/ disosialisasikan oleh Kadesadalah Kalau akan ada Bantuan RR susulan, tetapi tidak menerima utuh karena adapotongan, karena sebenamya warga Desa Jambu Kidul tidak dapat tapi setelahdiuruskan oleh Kepala Desa

, baru permohonan bantuan dikabulkan, dan Fasrum juga ikutbicara yang intinya bahwa Fasrum bersedia membuatkan Proposal dan LPJ ;Bahwa setelah mendapat pengarahan dari Bu Kepala Desa dari pengurus tidak ada yangprotes, dan setelah saksi sampaikan kepada anggota KSMP, juga mereka tidak ada yangprotes, karena semua setuju, menerima bantuan walupun ada potongan, daripada tidakterima bantuan sama sekali ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang membetuk KSMP adalah Bu Kepala Desa yaituTerdakwa, karena saksi dapat

BLMP RR Susulan itu ;Bahwa dalam sosialisasi , dilakukan pada bulan September 2007 para pengurus KSMP,dikumpulkan di Balai Desa Jambu Kidul oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa, dalamsosialisasai tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa Desa Jambu Kidul akan dapatbantuan BLMP RR Susulan dari Pemerintah, tetapi ada potongan supaya dananya cepatcair dan bantuannyalancar ;Bahwa kemudian pada sosialisasi ke II, dilangsungkan pada bulan Oktober 2007, parapengurus KSMP kembali dikumpulkan oleh Terdakwa di Balai Desa

, baru kemudian,menjelaskan lagi tentang masalah, yang kata Terdakwa, potonganpotongan itu akandipergunakan untuk : PU Kabupaten, Kecamatan, Polsek, Danramil, Fasrum, Desa,Pengurus KSMP, Lingkungan ;Bahwa Jumlah potongan untuk supaya dana cepat cair adalah Rp. 2.000.000, yangdipotong dalam 2 tahap, Tahap dipotong Rp.1.000.000, dan Tahap II dipotong Rp.1.000.000, ;Bahwa seingat saksi, potongan BLMP RR Susulan tersebut perinciannya adalah sebagaiberikut : Potongan Tahap , berjumlah Rp. 3.300.0000,

baru menjabatBahwa saksitahu Balai Desa pernah di segel, tapi masalahnya apa saksi tidak tahu ;Bahwa benar ada sekitar 20 sampai 30 orang pendemo ratarata yang tidak puasterhadap BLMP RR susulan ;Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki ada 3 atau 4 rumah, soalnyarumahnya banyak dan suaminya pengusaha, yaitu Pengusaha Limbah Kapas ;Bahwa saksi tahu kalau Ferichta menjadi pengurus KSMP, setelah saksi diminta jadisaksi ;Bahwa benar Bu Kepala Desa punya rumah lebih dari satu dan Ferictha adalah

PenetapanTunjangan Penghasilan Tetap setiap bulan bagi aparatur Desa ; Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ADD masuk langsung ke rekeningDesa, tahun 2015 sudah ada rekening desa, ada laporanpertanggungjawaban penggunaan dana dari tahap II cair diakhir tahun,ada laporan pertahapan pencairan dan laporan akhir tahun ; Bahwa setahu saksi ADD belum cair sampai April, tunjangan tersebuttransefer pusat, belum ada peraturan belum penyusunan program,pertauran teknis, peraturan pelaksanaan, hal ini menyangkutpendampingan desa

baru pertama kali tahun 2015 ;Halaman 74 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.

PenetapanTunjangan Penghasilan Tetap setiap bulan bagi aparatur Desa ; Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ADD masuk langsung ke rekeningDesa, tahun 2015 sudah ada rekening desa, ada laporanpertanggungjawaban penggunaan dana dari tahap II cair diakhir tahun,ada laporan pertahapan pencairan dan laporan akhir tahun ; Bahwa setahu saksi ADD belum cair sampai April, tunjangan tersebuttransefer pusat, belum ada peraturan belum penyusunan program,pertauran teknis, peraturan pelaksanaan, hal ini menyangkutpendampingan desa

baru pertama kali tahun 2015 ; Bahwa pada saat itu belum ada penyusunan program, peraturan Bupatidalam proses, menggunakan peraturan yang lama sistem lewat kantoruntuk tunjangan penghasilan, tahun 2015, tahun 2016 masuk ADD, DDmeliputi tunjangan ; Bahwa pada saat itu sudah lewat tahap lalu rajaraja menuntut dibayarpenghasilan, pada tahun 2015 belum ada realisasi penghasilan barusesuai perubahan mungkin ada kebijakan dibayar pakai aturan lama ;Halaman 76 dari 190 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN

Bahwa pengangkutan di CV.Nova grupmenggunakan Dump Truk dengan tonase antara 7 sd.10 Ton;Bahwa biasanya untuk setiap pemesanan bahan material dilakukanpencatatan bon harga, dan saksi memiliki catatan sendiri untuktagihannya dan setelah ada pencairan dari Desa baru dibayarkan.Terhadap keseluruhan bon harga tersebut sudah dibayar lunas danseingat saksi yang bayar langsung kepada saksi adalah Kepala DesaSdr.

Konvensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Kepala DesaTransmigrasi UPT Singkuang SPI untuk melaksanakan tugastugaspemerintahan di tingkatan calon Desa baru tersebut.Adalah pertimbangan hukum yang didasarkan kepada Bukti surat yangdiajukan Penggugatl/Pembanding berupa : SK KUPT Dinas TransmigrasiSingkuang, Kab. Mandailing Natal Ttg : Pengangkatan Penggugatlsebagai Kades UPT Singkuang SPI. (vide bukti P395) ;Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Yudex Factie yangmenyatakan Penggugat!/Pembanding!

Bahwa pengangkutan di CV.Nova grupmenggunakan Dump Truk dengan tonase antara 7 sd.10 Ton;Putusan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Hal 85 dari 192Bahwa biasanya untuk setiap pemesanan bahan material dilakukanpencatatan bon harga, dan saksi memiliki catatan sendiri untuktagihannya dan setelan ada pencairan dari Desa baru dibayarkan.Terhadap keseluruhan bon harga tersebut sudah dibayar lunas danseingat saksi yang bayar langsung kepada saksi adalah Kepala Desa Sadr.Ahmad badawi, dan untuk pajak galian

ARUN SUARDI Bin KRAM, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut ;Bahwa jabatan saksi adalah sebagai yaitu Ketua BPD(Badan Permusyawaratan Desa) ;Bahwa saksi menjabat Ketua BPD (BadanPermusyawaratan Desa), baru 1 (Satu) tahun yaitu pada tahun2015/2016 ; sebelumnya sejak tahun 2011 sampai tahun 2014saksi selaku anggota BPD Desa Padang Beriang KecamatanPino Raya Kebupaten Bengkulu selatan ;Bahwa setahu saksi benar bahwa Pemerintah Desa PadangBeriang Kec. Pino Raya Kab.

Terkait dengan pelepasan hak, itu mekanisme lain diluarpoksi lain; Bahwa, Saksi membacakan dokumen berkas terkait denganpelaksanaan tukar menukar, antara lain TKD Wadung asri, Brebek,Janti, Kepuh Kiriman, Pranti, Tropodo yang ada di Desa Pranti, dandokumen tersebut hanya fotokopi; Bahwa, Keputusan Bupati terkait dengan tukar guling berpindahke Puskopkar Jatim; Bahwa, dasar Keputusan Bupati sesuai ketentuan yang adayaitu melalui permohonan pihak Puskopkar pada Pemerintah Desa barudimusyawarahkan di Desa

baru dibuat keputusan kepala desa, dasartersebut ada dalam lampiran dan dijadikan pertimbangan; Bahwa, selain Keputusan Bupati dan dilampirkan KeputusanDesa, ada juga permohonan dari Puskopkar yang juga dilampirkan; Bahwa, ada juga Keputusan Gubernur karena termasukpersyaratan di dalam ketentuan bahwasannya terkait dengan prosestukar menukar, salah satu persyaratannya adalah dengan KeputusanGubernur; Bahwa, berkas di dalam permohonan maupun Keputusan Desa,Bupati, dan Gubernur, peruntukan dari adanya

Semua keuangan desaharus dicatat dalam APBdes atau RAPBDes;Oleh karena undangundang desa baru diberlakukan pada tahun 2014 makakemungkinan pemerintah desa belum mengetahui aturan tentang pengelolaankeuangan desa sehingga pemerintah desa mengeksekusi dana comdevtersebut berdasarkan keinginan masyarakat desa melalui musyawarah;Semua proses dari keuangan desa harus tercatat;Semua anggaran yang masuk dalam kas desa menjadi tanggungjawabbendahara desa;Regulasi Permendagri tentang pengelolaan keuangan

SOLMAN WANIM, jalan harus dipindahkan kesebelah selatan Desa Talang Dantuk dan Desa Baru yang hanyamelewati kebun dan sawah masyarakat ;. Laporan diterima oleh Wakil Bupati BUDRA JAYA, Wakil Bupati membuatsurat kepada Kadis PU Nomor :620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari2011, agar jalan dipindahkan, survey dan hitung RAB, oleh konsultan ;. Kadis PU H.

ARUN SUARDI Bin KRAM, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut ;Bahwa jabatan saksi adalah sebagai yaitu Ketua BPD(Badan Permusyawaratan Desa) ;Bahwa Saksi menjabat Ketua BPD (BadanPermusyawaratan Desa), baru 1 (Satu) tahun yaitu pada tahun2015/2016 ; sebelumnya sejak tahun 2011 sampai tahun 2014saksi selaku anggota BPD Desa Padang Beriang KecamatanPino Raya Kebupaten Bengkulu selatan ;Bahwa setahu saksi benar bahwa Pemerintah Desa PadangBeriang Kec. Pino Raya Kab.

ke 97 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN kdiBahwa mekanisme pencairan untuk tahun 2015 yakni dicairkan secara bertahap,untuk DD dicairkan 3 (tiga) tahap sedangkan untuk ADD 4 (empat) tahap.Bahwa mekanisme pencairan untuk tahun 2016 juga sama yakni dicairkansecara bertahap, untuk DD dicairkan 2 (dua) tahap sedangkan untuk ADD 4(empat) tahap namun untuk tahun 2016 terdakwa hanya mencairkan pada tahap Saja masingmasing untuk DD dan ADD.Bahwa kalau sudah masuk ke Rekening Desa

baru dicairkan.Bahwa yang mencairkan adalah Kepala Desa dan Bendahara serta didampingioleh TPK.Bahwa TPK dilibatkan dalam kegiatan fisik di Desa.Bahwa Bendaharanya saudara Rosnita sedangkan Sekdesnya M.

BUNYAMIN selaku Bendahara;

LPJ) penggunaan Dana DesaTahap Il dan Ill TA 2018 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)tahap Il T.A 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) AlokasiDana Perimbangan Desa (ADPD) Tahap dibuat tidak relepan, karenaantara LPJ dengan pengeluaran / penggunaan dana tidak sesuai /tidak sebenarnya ;Bahwa Dalam pengadaan kendaraan Ambulance di Desa SukarameKec Pacet Kab Bandung telah dilakukan dengan tidak melaluimekanisme atau tata cara pengadaan barang/jasa di desa serta dalamproses pembayarannya pihak Desa

baru membayar sebagian danbelum dibayar lunas, dan bertentangan dengan Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa DiDesa dan Perbup No. 57 tahun 2014 tentang tata cara pengadaanbarang dan Jasa Desa.Atas keterangan ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani

Khususnya fasilitator bagi kKepala desa baru dengan bentukpelatinanpelatihan dalam pengelolaan desa.Bahwa Kepala Desa yang mengangkat adalah Bupati dengan dasar pemilinanlangsung warga.

Khususnya fasilitator bagi kepala desa baru dengan bentukpelatinanpelatinan dalam pengelolaan desa. Bahwa Kepala Desa yang mengangkat adalah Bupati dengan dasarpemilinan langsung warga. Dengan prosedur, setelah kepala desa terpilihlalu diusulkan ke BPD dan kemudian diusulkan kepada Bupati dan olehBupati kemudian diterbitkan SK pengangkatan. Bahwa MARSUDI Kepala Desa Barukan. Bahwa bendahara yang mengangkat adalah Kepala Desa.

SE.M.Si mengumpulkan data rincian paketdari Slamet Eko Rachmanto, Masadi, Frans Lobo Anderson, Heri danNono selaku pihak pihak yang diperintahkan oleh terdakwa BenediktusBasuni, SE.M.Si sebagai konsultan perencana yang bertugas membuatdata perencanaan paket pekerjaan fisik berupa Rencana Anggaran Biaya(RAB) dan / atau Gambar rencana paket fisik yang dilakukan tanpa adadasar perikatan atau kontrak perencanaan pekerjaan.Bahwa dari 48 Kepala Desa penerima Bantuan Khusus Desa sebanyak23 orang Kepala Desa

baru mengetahui adanya Bantuan Khsusus Desayang diterima pada rekening Kas Desa ketika adanya permintaanpembayaran fisik yang telah dilaksanakan oleh pihak Penyediabarang/Jasa;10.Bahwa terdapat 25 orang Kepala Desa mengetahui adannya bantuan11.Khsusus Desa yang akan ditransfer ke masing masing rekening Desaketika di kumpulkan untuk proses pencairan pada tanggal 30 Desember2017 diKantor BPKAP Kabupaten Bengkayang dan diminta untukmelakukan pembayaran kepada Penyedian Barang/Jasa yang telah ditentukan

Baharudin mulai bekerja di Desa Cijeruk sebagaiPamong Desa baru tahun 1974, semenjak M. Akub menjadi Kepala Desapada tahun 1974 1980 sedangkan Surat Hibah yang direkayasa M.baharudin dicantumkan pada tahun 1972 sudah menjadi Carik. Jadi jelasSurat Hibah tersebut rekayasa, berhubung karena suratsurat didalampenerbitan Sertifikat SHM No. 1104 luas 1.448 M2 atas nama H. M.

Magelang sejak 1 November 2017.Bahwa sesuai Surat Tugas, pendamping desa tertulis tingkatnyaKecamatan Purwodadi, dalam pelaksanaannya saksi termasuk yangmendampingi Desa Ketangi.Bahwa pada tahun 2015 belum ada pendamping desa karena rekrutmenpendamping desa baru dilaksanakan pada Desember 2015.Bahwa yang menjadi dasar untuk acuan sebagai pendamping desa di Kec.Purwodadi adalah :e UndangUndang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.e Permendagri No. 113 Taun 2014 tentang Pengelolaan KeuanganDesa.e Perbup Purworejo