Ditemukan 4256 data
86 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding telahmempertimbangkan dalildalil Temohon Peninjauan Kembali/TemohonKasasi/Pembanding/Penggugat saja yang pada intinya menyatakan batalHak Milik Nomor 1919/Grogol Selatan tidak sah, namun tidak mengujikeabsahan terbitnya Hak Milik Nomor 1919/Grogol Selatan, yang dalamprosedur dalam penerbitannya haruslah memenuhi syarat yuris dansyarat fisik sebagaimana diatur dalam dengan ketentuan hukum yangberlaku diantaranya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960
1.WA ZIA
2.WA NJAENA
3.WA EBU
Tergugat:
1.ZAAMI RIANTO
2.HAMID
3.DARMIN
4.RANDI
83 — 29
untuk membuktikan riwayat asalusul tanahobjek sengketa adalah milik/kepunyan almarhum La Mbolosi guna membantahketerangan saksisaksi Para Pengugat, dengan demikian jual beli atas tanahobjek sengketa antara La Mbolosi dengan Tergugat sebagaimana daliljawabannya menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, disebabkan tanahobjek sengketa adalahmilik/kepunyaan almarum La Hiju dan almarhumah WaIba yang ahli waris keturunannya adalah Para Penggugat. sehingga denganberpedoman pada asas hukum nemo plus yuris
89 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 916 k/Pid.Sus/2014Iatas lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Judex Facti sebagaimana termuatdalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K / Pid /1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pemidanaan (sentencing /straftoemeting) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagaiJudex Yuris di mana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasarbahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yangdijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangansepenuhnya dari
297 — 171
Napiah Bin Syamsuri yang diwariskankepada Para Pembanding/Tergugat berdasarkan Surat Djual Akattanggal 08 September 1955 (Bukti T.I14) yang diketahui oleh KepalaKampung Air Putin Alianang dalam Perkara PerdataNo.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang Putusannya telah berkekuatan hukumtetap dan telah dilaksanakan Eksekusinya tanggal 30 Juli 2015 (BuktiT.1 s/d Bukti T.I6) telah dinilai dan diuji keabsahannya oleh JudexFactie Tingkat Pertama s/d Judex Yuris Mahkamah Agung RI yangPutusannya telah berkekuatan hukum
Hasan Halidi, Rusli dan Yusran Bin Mail), sehinggaWarisan Tanah Pervatasan tersebut tetap menjadi hak milik Penggugatbeserta Ahli Wanis lainnya ................ dst, dimana pertimbangan JudexFactie Tingkat Pertama dalam Perkara PerdataNo.28/Pdt.G/2005/PN.Smda yang diuraikan diatas telah diujikebenarannya hingga Judex Yuris Mahkamah Agung Ri, danPutusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusitanggal 30 Juli 2015 (Bukti T.I1 s/d Bukti T.'6) tidak dipertimbangkandan tidak dihormati oleh
104 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 135 PK/Pdt/2016Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut dapatdibenarkan karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembaliyang diterima pada tanggal 30 Juli 2015 dan jawaban atas memori peninjauankembali yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 4 September2015, Majelis berpendapat bahwa dalam putusan Judex Yuris a quo terdapatkekhilafan Hakim dengan pertimbangan
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
38 — 21
diwarisi oleh enam belas (16)orang anakanaknya dari dua orang istri, selanjurnya tanah sengketa kelima(5) adalah tanah warisan dari BOLONG LASO B AMANG yang berhakdiwarisi dan secara fisik dikuasai bersama oleh anakanaknya yaitu:SUHARNI, BURHANUDDIN, JUMADI, JUARNI, HARMOKO yang jusitrutidak dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkar aini, sehingga gugatan ParaPenggugat mengalami PLURIUM LITIS CONSORTIUM sebab kurangpihaknya yang nyatanyata ikut menguasai objek sengketa secara fisiksebagaimana ketentuan Yuris
106 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1945 K/Pdt/2016menurut Pasal 1870 KUHPerdata maupun Pasal 285 Rbg mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi Pasal 32ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukansebagai berikut:(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuris tersebut sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang
I WAYAN KETEL
Tergugat:
1.I KETUT SUDARTAMA
2.I NYOMAN SUKERTA
3.I WAYAN SUTAPA
67 — 77
ditolak untuk seluruhnya, sudah sepatutnya menuruthukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagaisalah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris
85 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp16.830.000.000,00 (enam belas miliar delapanratus tiga puluh juta rupiah);Bahwa pertimbangan hukum lainnya pada halaman 54 Hakim padatingkat Kasasi berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkankerugian Negara cukup besar yaitu Rp16.830.000.000,00 (enam belas miliardelapan ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan dari BadanPemeriksa Keuangan (BPK) RI No. 648/S/XVIII.LBPL/12/2012 tanggal 16Agustus 2011;Bahwa dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara a quonyatanyata Judex Yuris
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SABRI SALAHUDDIN, SH., MH.
Terbanding/Penuntut Umum II : MUHAEMIN, SH
595 — 380
Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (Satu) rangkap surat Nomor. 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret2019, perihal Teguran yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin,dikembalikan kepada Jamal Tajuddin.e 1 (Satu) rangkap foto copy warkah tanah pada seksi pengukuran danpemetaan kantor Pertanahan Kab Barru, karena tidak pernah ada aslinyadiperlinatkan didepan persidangan dan mendasari yuris frudensiMahkamah Agung RI No. 112K/Pdt/1996, foto copy warkah tanahtersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
Pembanding/Penggugat I : Henny S Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VIII : Jimmy Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VI : Henry Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat IV : Cokro Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat II : Rahmat Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat IX : Diana Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VII : Sheirly Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat V : Linda Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Terbanding/Tergugat III : Lie Fransisca, Ladypiyo Soedharman, William Soedharman, Anthony Soedharman Para Ahli Waris Almarhum Jhon Soedharman
Terbanding/Tergugat I : Ny. Devi Herawati Nasution, Ade Permana Ginting, Soulthon Peermana Ginting, Sheelvie Permana Ginting Para Ahli Waris A
283 — 171
bulan Maret tahun 2011 menegaskan mengenaiNe bis in idem yaitu bahwa menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, dapat menganggap sebagai Ne bis in idem meskipun pihaknyatidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahanpihak;e Status objek sengketa telah ditentukan dalam putusan terdahulu.Terhadap perkara substansi, objek maupun Para Pihak dalam perkara aquo sama persis, karenanya tidak bisa diajukan untuk kedua kalinya,sebagaimana dalam Yuris
64 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan Permohonan Peninjauan kembali tidak ternyata ada kekhilafanatau kekeliruan yang menyatakan dalam putusan Judex Yuris Nomor 136K/Pid.Sus/2013, karena halhal yang relevan secara yuridis telahHal. 83 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016dipertimbangkan dengan benar.
1.Warsono Bin Tawiardi
2.Sutarjo Bin Warsono
3.Suhartini Binti Warsono
4.Sunardi Binti Warsono
5.Sutarni Binti Warsono
6.Suharmi Binti Warsono
7.Sulastri Binti Warsono
8.Susi Mandasari Binti Warsono
9.Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis Selaku istri Alm.Sumardi
10.Muhammad Ayyub Bin Sumardi
11.Nur Ainun Binti Sumardi
12.Nur Ropi Binti Sumardi
Tergugat:
Ngaliyem Binti Wono Kromo
72 — 22
yaitu Ngaliyem ( Tergugat ) dan Misnem ( lou kandungpara Penggugat Il s/d/ Penggugat VIII ) ;Menimbang, bahwa walaupun ahli waris Wono Kromo dan Sarikemadalah 2 (dua) anak perempuan, maka kedudukannya menghabisi seluruhharta karena pengertian walad dalam hukum faraidh dimaknakan sebagaianak tanpa membedakan jenis kelamin (baca Yurisprudensui MARI Nomor.184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996), dengan demikian harta yangditinggalkan Wono Kromo dan Sarikem dibagi dua antara Ngaliyem danMisnem (baca Yuris
97 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 15 PK/KPUD/2008laporanlaporan ternyata tidak berhubungan dengan halhal yang relevandengan penghitungan suara sehingga harus dikesampingkan dan halmana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh MajelisKasasi/Yudex Yuris, sehingga tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf fUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;Mengenai keberatan ad. 6: Bahwa keberatan
PT.METALINDO USAHA BERSAMA
Tergugat:
1.PT. FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam BP. BATAM
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
143 — 71
Berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI Nomor492/Sip/ 970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwaTuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidakditerimanya tuntutan tersebut, maka sudah sepatutnyalah MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakanGugatan tidak diterima (niet ou va kelijk verklaard) khususnya bagiTurut Tergugat.DALAM POKOK PERKARA1.
155 — 107
Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salahsatu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as tool ofsocial engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagaiupaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepadaperubahanperubahan yang dikendakinya.
LIANA TJANDRA,
Tergugat:
1.Fenny Lunardi ,
2.Aswendi Kamulih,SH
Turut Tergugat:
1.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Jkt Selatan
2.Ida Sedjati Pradjanata
3.Yani Indratedja
106 — 78
Kerugian material harus secara detail diuraikan, berapaPenggugat sudah dirugikan oleh Tergugat II, tidak pukul rata saja denganTergugat I, maka merujuk pada Putusan MA No. 19K/Sip/1983 tanggal 3September 2003 menyatakan bahwa karena gugatan ganti rugi tidakdiperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan TIDAKDAPAT DITERIMA atau merujuk pada yuris prudensi yang lainnya yaituputusan MA No. 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakantuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak
- Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bahwa dari faktafakta putusan di atas terlihat banwa pada dasarnyasebagian besar hakim di level judex factie dan judex yuris telah berupayamenerobos pertentangan norma Pasal 70 UU AAPS denganPenjelasannya melalui upaya penafsiran literlek/harfiah kata didugadan pemahaman persoalan faktual penegakan dan pelaksanaan hukumdalam ranah pidana yang tidak mungkin diselesaikan dalam batas waktuyang ditetapbkan UU AAPS, untuk memberikan rasa keadilan bagi parapencari keadilan.
ANTONIUS MEKO
Tergugat:
1.ANDRE MANDALA
2.VINSENSIA WATO
3.YULIANUS WATO
4.YANTO WATO
5.OKTOVIANUS WATO
103 — 48
Putusan MA nomor 432K/Sip/1973);Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salahsatu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (/aw as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagaiupaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepadaperubahanperubahan yang dikendakinya.
127 — 53
Yuris prudensi MANomor 860 K/Pdt/1997 tanggal 29 September 1999), in casu dalam hal yangdijadikan tanggungan/ jaminan harta bersama maka suami/ isteri yang berwenangatau yang berhak atas harta bersama tersebut haruslah ada atau hadir artinyamemberi persetujuan atau izin adanya jaminan itu;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal penjaminan hutang denganharta bersama hukum telah mengaturnya dengan asas equalitas hak suamiisteridalam pengelolaan harta bersama dan aplikasinya dalam praktek, in casu dalam