pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

P U T U S A NNomor 56/Pid.Sus/2018/PN SgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkaraperkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;Nama Lengkap : KADEK UGI ARYASA alias OGIK;Tempat Lahir : Bakung;Umur/Tanggal Lahir : 24tahun/ 2 September 1993;Jenis Kelamin > LakiLaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Lingk. Bakung, Kel. Sukasada, Kec.

keterangan sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai kakak kandung Penggugat; bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamaterakhir di rumah kontrakan namun belum dikaruniai anak; bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaanrukun, namun sejak tahun 1997 Tergugat telah pergi dari rumahtempat kediaman bersama; bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 24tahun

keterangan sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamaterakhir di rumah kontrakan namun belum dikaruniai anak ; bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaanrukun, namun sejak tahun 1997 Tergugat telah pergi dari rumahtempat kediaman bersama; bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 24tahun

sudahdewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depanpersidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksi tersebutbukanlah orang orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undangundang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimanadiatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut di muka sidang menerangkanbahwa sejak tahun 1997, Tergugat telah pergi meninggalkan tempatkediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 24tahun

adalah walinikah ayah kandung Pemohon II bernama La Farihu bin La Eta;Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon II PPN DesaKatampe bernama La Ode Duma karena wali pemohon Ilmewakilkannya kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalah (H.Zanudin bin La Tat) dan (SAKSI II) ;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupauang 12 boka atau setara dengan Rp 750.000, dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

adalah wallnikah ayah kandung Pemohon II bernama La Farihu bin La Eta;Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon II PPN DesaKatampe bernama La Ode Duma karena wali pemohon Ilmewakilkannya kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalah (H.Zanudin bin La Tait) dan (SAKSI Il /saksi sendiri atausaksi I) ;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupauang 12 boka dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

padatanggal 8 Mei 1983 di Dahulu Desa Katampe, Kecamatan Batauga,Kabupaten Buton sekarang Desa Katampe, Kecamatan Siompu Barat,Kabupaten Buton Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon IIbernama La Farihu bin La Eta yang pengucapan ijabnya diwakilkankepada PPN Desa Katampe bernama La Ode Duma dengan maskawinberupa uang 12 boka dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikahmasingmasing bernama (H.Zanudin bin La Tai) dan (SAKSI Il) ; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

dirubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

FebriantoLahir di Kajang, adalah satu orang yang sama; Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Anak Pemohon pada AkteKelahiran anak pemohon adalah untuk Data ljazah anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterimasebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun 2013 tentang

tentangbiaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohondikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

kelahirantersebutkepadaPengadilanNegeri Wonosobo,danselanjutnyadalamwaktupaling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimanyasalinanpenetapandimaksud,pemohonwajibmelaporkannyakepadadiDinasKependudukandanC atatanSipilkK abupatenWonosobo;Hal8daril0O halaman, No. 52/Pdt.P/2017/PN.Wsb.Menimbang, bahwadengandemikian, telahterbuktiadanyaurgensi yangmemadai yang menjadidasarhukumpermohonanpemohon,yakniuntukmendapatkanperlindunganhukumataspenggantiannama, bulan dantahun kelahirantersebut, sebagaimanadimaksudkandalamPasal 52 UU No.24Tahun

tertanggal 29 Juni 2010 penulisannama dari NASIB menjadi NGASIP dan tanggal lahir dari 15 Januari 1996menjadi 15 November 1995sebagaimanadisebutkanpadapetitumkeduaadalahberalasandanberdasarkanhukumdanuntukharusdikabulkan;Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas,makapermohonanpemohonadalahberalasandanberdasarkanhukumdanuntukharusdikabulkan;Menimbang, bahwakarenapermohonanpemohondikabulkan,makabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohon;MengingatPasal 52 UndangUndang No. 24Tahun

Penetapan No 39/Pdt.P/2020/PN.Tpgtersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliranagama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja,sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan denganperaturan Perundangundangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Tanjungpinang,maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa permohonanini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24tahun

Pasal 52 dan pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan perundangundangan yangbersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2.

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

agar nama Pemohon mempunyai makna yang lebih baiklagi;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganserta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbuktia danyaurgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon,Halaman4dari6 halaman, Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Wsb.yakni untuk merubah nama Pemohon agar mempunyai makna yang lebihbaik lagi dan pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan perlindunganhukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 52 UU No. 24Tahun

ARIF ISOMUDIN menjadi AHMAD ARIF ISOMUDIN sesuaidalam Surat Keterangan dari Desa Pemohon, sebagaimana disebutkanpada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untukitu. harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimanamestinya ;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat Pasal 52 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 danperaturanperaturan lain yang berlaku dalam perkara ini;MENETAPKAN

tanda P.1;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; Bahwasaksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat kurang lebih selama 24tahun

mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11tahun;Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; Bahwasaksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat kurang lebih selama 24tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

sakitsakitan danrewel:;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan penggantian nama anakPemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya permohonanPemohon untuk mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran anak Pemohondari nama FARAJ FAUZAN MAFTUH menjadi FAWWAZ FAUZAN MAFTUHadalah patut dan layak untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, makapermohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkarapermohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIRbiaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikianpetitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankankepada Pemohon haruslah dikabulkan;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : RENIA DEMBI TAMAR, anak Perempuan, lahir di Paranda,pada tanggal 23 Maret 2008;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Selanjutnya berdasarkan PenjelasanPasal 58 ayat (3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yang dimaksud dengan dataagregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwapenting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yangdimaksud dengan dengan data kuantitati?

Selanjutnyadidalam Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon ;Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri olen Penduduk ;Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil danKutipan Akta Pencatatan Sipil ;Selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa semua kalimat

tersebut, Hakimberpendapat Pemohon mampu membuktikan seluruh dalildalil permohonannya,maka oleh karena itu. permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untukselurunnya, dengan demikian terhadap petitum angka 1 yang meminta supayamengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut pula untukdikabulkan;Mengingat, Pasal 52, Pasal 56 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24tahun

penggantian nama anakPemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya permohonanPemohon untuk mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran anak Pemohondari nama MUHAMMAD ARVINO KIYANDRA menjadi MUHAMMAD ZIDANFARZAN adalah patut dan layak untuk dikabulkan;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN TsmMenimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, makapermohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkarapermohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIRbiaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikianpetitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankankepada Pemohon haruslah dikabulkan;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

para Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Kamis, 15Agustus 2013;Halaman 3 dari 7 halaman Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang sebesar Rp. 200.000, dibayar tunai dan yangmenjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 danjuga dihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 24 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ; Bahwa Pemohon!dan Pemohon Il kumpul baik sebagaimanalayaknyasuamiisteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :a.

ayat (1)wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri olehPenduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

2013, Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memberikanpenetapan atas permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganserta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanyaurgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakniuntuk menyesuaikan identitas pemohon yang tertera di dalam Kutipan AktaKelahiran dengan identitas Pemohon yang tertera di dalam ljazah atasnama Pemohon , sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 24Tahun 2013

Menerangkan Bernama : SANAZI, Lahir Di KABSEMARANG, PadaTanggal 11051978, Anak Dari SUDARNO ; Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk MEMPERBAIKI NAMA DANTEMPAT LAHIR PEMOHON Pada PASPOR NO : A 0271382 SebelumnyaTerteraBernama : FASZELI, Lahir Di TANJUNG PURA, Pada Tanggal 11051978, Diubah Menjadi Bernama : SANAZI, Lahir Di KABSEMARANG, Pada Tanggal 11051978 (Sesuai Dengan STTBPemohon) ; Bahwa untuk pengesahan nama dan tempat lahir pada papsorpemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang undang no. 24tahun

Imigrasi atau PejabatImigrasi dalam proses perubahan nama pada Paspor Pemohon a quo ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makacukup beralasan hukum jikasegala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukandalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksionalseperlunya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undangundang No.24Tahun

REJEKI TARIGAN tanggalLahir 01 Nopember 2007, dan akibat kelalaian Pemohon tersebutterdapat perbedaan nama dan tempat lahir anak Pemohon di Ijazahdengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohonmengalami kesulitan untuk mengurus' segala kepentinganadministrasinya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun