Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda KNF 7440 yangmerupakan

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan ;ATAUKETIGABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda

Dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapatikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapalKNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga terdapat alat tangkap jenisTrawl yang disimpan di atas palkah yang dibawa oleh kapal KNF 7440;Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo.

Karena menurut pertimbangan Hakim AdHoc Anggota Il, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, melainkan yangterbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yangHal. 16 dari 24 hal. Put.

berbeda pendapat, sehinggaHakim Ad Hoc Anggota Il mengajukan dessenting opinion, karena itupertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut yangmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh khusus tentangpenjatuhan pidana denda adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru,karena faktanya diantara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadilidan memutuskan perkara a quo telah terjadi perbedaan pendapat, hal initerbukti dengan adanya Dissenting Opinion yang diajukan oleh Hakim AdHoc

Dr.Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RIsebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd / Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.Ttd / Prof. Dr.

PKFB 376 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo.Pasal 26 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No.45 Tahun 2009tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikana.ATAUKEDUA

PKFB 376 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) jo.

PKFB 376 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo.Pasal 9 jo.

membayar upah proses penyelesaianperselisihan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesarRp.3.495.000 (Tiga Juta Empat Ratus Semibilan Puluh Lima Ribu Rupiah)e Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;f Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamistanggal 14 November tahun 2013 oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai KetuaMajelis, Rina Febrina Sari, SH. dan Japirin Ibrahim, SH sebagai Hakim hakim Adhoc

,Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh MajelisHakim tersebut pada hari ini, Kamis tanggal 28 November 2013, dengan dibantu olehAnisah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,ttd ttd1.

Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH. dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Membabankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasebesar Rp. 256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);21Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan' Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IAPalembang, pada hari : Senin tanggal: O7 April 2014, oleh kamiZAHRI, SH, MH sebagai Ketua Majelis DJISMAN T, SH, MSi dan HERMAWAN,SH, Hakim Adhoc sebagai Hakimhakim Anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum, pada hari

: SENIN Tanggal 14 APRIL2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim AdHoc dibantu SABILAL HASYAF, SH, Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan dihadiri oleh kuasaPara Penggugat dan kuasa TerguGat . nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHakimHakim Ad Hoc, Ketua Majelis,1.

,Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai Hakim Anggota,ATMAWIYANTI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat.Hakimhakim AdHoc, Ketua Majelis,Haryanto, S.Ag., SH. Royke Harold Inkiriwang, SH.Herman Sjafrijadi, SH.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd tidDr. Horadin Saragih, S.H.,M.H. Dr. lbrahim, S.H., M.H., LL.M.tidDr.

,HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagaiHakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakim Anggota, serta Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkan22dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc Ketua Majelis,1.

Bahwa oleh karenanyaMajelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempertimbangkansyaratsyarat formal pada Pasal 169HIR, 306Rbg dan 1905 BW maka pertimbangan1415hukum didalam putusan perkara No : 29/G/2011/PHI/PN.BDG Majelis Hakim AdHoc telah lalai memenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu) dengan batalnya putusan yangbersangkutan.

peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SRI YULIANTO,SURONO, TRIONO, PERI KRISTIAWAN, SUTRISNO tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HoradinSaragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc

Hakim AdHoc sebagai Hakim Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08Mei 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim AdHoc sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lili Tjarliah, sebagaiPanitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat;HAKIMHAKIM ADHOC, KETUA MAJELIS,EKO WAHYUDI, SE,,SH..MM EFFENDI MUKHTAR, SH.

,HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim AdHoc PHI, Ketua Majelis,ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. ttd./Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.ttd./Arsyad,S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./Liliek Prisbawono Adi,S.H.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa/di Adhoc ke PenyidikPSDK Batam. di Batam.wonnennnnee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRwonnnnnnn= Bahwa Terdakwa LUONG TOI selaku Nahkoda KM. BV 92442 TS bersamasama dengan saksi LUONG NGOC HONG selaku ABK KM.

BV 92443 TS.6 Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa/di Adhoc ke PenyidikPSDK Batam. di Batam.Eases Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUwonnennnn= Bahwa Terdakwa LUONG TOI selaku Nahkoda KM. BV 92442 TS bersamasama dengan saksi LUONG NGOC HONG selaku ABK KM.

Tanggal 09 April 2015, yang ditujukan kepada KuasaPemohon, yang antara lain menyatakan bahwa, karena klausula arbitrasinyatidak menyebutkan lembaga arbitrase mana yang ditunjuk maka penyelesaiansengketa dapat ditempuh melalui arbitrase adhoc , dan untuk melaksanakanhal tersebut Pemohon telah mengajukan surat kepada Termohon No : 129/MS/SLB/NS/IV/15 tanggal 30 April 2015 Perihal : Pemberitahuan tentang Arbitasedan Penunjukan Arbiter (vide P 4), dan atas surat tersebut Termohonkemudian memberikan jawaban

,LLM., sebagai arbiter untukmenyelesaikan sengketa para pihak.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa Pengadilan berwenang menunjuk arbiter adhoc guna menyelesaikansengketa para pihak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya maka sudahsepatutnya bila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Tid. Tid.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 8 dari 9 hal. Put.

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri olehAnggotaanggota tersebut dan oleh RITA ELSY, SH., MH., Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh para pihak.AnggotaAnggota: Ketua,ttd./ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH. ttd./ H.

dtournment ofdePOVOIN ), ~ 7222 n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneneBahwasecara konkret dan obyektif Para Penggugat mengalami kerugian baikmateriil maupun immateriil akibat tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat IIyang menerbitkan Surat Nomor S6519/PB/2011 perihal Pemotongan PajakPenghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hocdan Surat Nomor S 1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan PajakPenghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim AdHoc

S6519/PB/2011 hal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatanatau Tunjangan bagi Hakim AdHoc yang diterbitkan oleh Tergugat I padatanggal 7 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I); Bahwa atas keberatannya terhadap penerbitan surat tersebut, Para Penggugatkemudian mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang pada tanggal 5 Oktober 201 1; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha

bahwa pejabat negara harusditentukan oleh UndangUndang, sedangkan tidak terdapat UndangUndangyang menyatakan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsi adalah pejabatnegara;Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim ad hoc tindakpidana korupsi bukan pejabat negara, sebagaimana dinyatakan dalam suratMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor: B/1422/M.PANRB/6/2010 tanggal 21 Juni 2010 hal Penjelasan tentang Hakim AdHoc

IrawanSH., MM ; (fhoto copy sesuai dengan asli) ;2 PL Petikan Surat Keputusan Presiden RI No.11/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret2011 dan Petikan Surat Keputusan Ketua MARI No.051/KMA/SK/IV/2011tentang pengangkatan Hakim Adhoc Tipikor (fhoto copi sesuai denganaslinya) ; 222 22222 ===3. Ps Surat Dirjend Perbendaharaan No. S6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011(foto copy dari fhotoCOPY) 3 nnnnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nce n nnn n nes4.

lalu untuk selanjutnya tunjangankehormatan tersebut tidak dipotong pajak lagi selain daripada itu saksitelah menerima gaji ke 13 sebanyak 2 kali dilain pihak sepengetahuansaksi potongan pajak untuk tunjangan Hakim Ad Hoc berbedabedaantara satu provinsi dengan yang lainnya dan utnk di pengadilan PHIPN Palembang sendiri setiap terjadi pergantian pejabat KPPN pastikebijakannya berbeda ada yang melakukan pemotongan pajak adayang tidak ; e Bahwa saksi tahu ada perbedaan potongan pajak terhadap Hakim AdHoc

Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agungsebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiriHakimHakim Anggota, serta Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 342 PK/Pid.Sus/2019Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terpidana dan PenuntutUmum.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis :ttd./ ttd./Prof. Dr.

Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa . Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.wonnne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKETIGA Bahwa Terdakwa NGUYEN TRINH selaku

melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasiltangkapan dari kapal tersebut sebanyak +20 ( Dua puluh) Kg danterdapat alat tangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumiyang berada diatas palka kapal serta diketahul bahwa kapal BD 30832TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) danSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

puluh) Kg danterdapat alat tangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumiyang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa BD 30832 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) danSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapal BD 30832 TS tidak memilikiSurat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan; Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC