Ditemukan 501 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik republiki republiku republiik republilk republikã republica republikl
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 127/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 29 Januari 2013 — IMAN NUGRAHA, SH lawan Tuan YUSUF SUPENDI, Lc, Cs
163 — 48
  • Fotocopy dari asli tajuk Republika tanggal 18 September 2012, diberitanda (TI7) ;Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.8. Fotocopy dari copy salinan sms dari wita jurnal nasional diterima olehYusuf Supendi tanggal 13 Desember 2011 pukul 14.47, diberi tanda (TI8)9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 16-04-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 16 April 2014 — PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD vs INTER IKEA SYSTEMS B.V,dk
564 — 501 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P 3 (halaman 15),P4 (halaman 5) dan;c. membuat 39 (tiga sembilan) situs resmi berbagai bahasa untukdipergunakan/dipakai tokotokonya/gerainya diberbagai negara berisiinformasi berbagai produk barang sebanyak 15.000 (lima belas ribu)jenis barang yaitu situs resmi milik Penggugat yaitu bernama situshttp://www.ikea.com//, selanjutnya membuka situs wilayah Europe : (1).htto://www.ikea.com/be/nl/ (Negara Belgia), (2). htto://ikea.com/cz(Negara Ceska Republika), (3). htto:/Awww.ikea.com/dk/da/ (NegaraDanmark
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 17-04-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 4
  • ,bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenangmengeluarkannya yang merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwaFsebagai pemilik kendaraan tersebut, akan tetapi bukti Surat tersebut tidak adakaitan dengan objek perkara;Menimbang, bahwa bukti T.IV.8, adalah bukti tertulis berupa fotokopiSurat dari D Agency kepada R/K Republika selaku rekanan bisnis telahbermaterai cukup dan dinazegelen Pos, bukti tersebut adalah bukti di bawahtangan atau bukanlah bukti otentik, namun bukti tersebut
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 163/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 22 Mei 2018 — PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIS (JNE) lawan LIEM ING KIE alias BUDIARDJO ADIMULYO dkk
516 — 521
  • Sebagai komentar umum mengenai perkembangan terakhirsehubungan dengan persoalan pengabulan terhadap Putusan SertaMerta, Bagir Manan yang ketika itu menjabat sebagai KetuaMahkamah Agung menyatakan dalam Harian Republika tertanggal 28Maret 2007 sebagai berikut: "Untuk sementara saya, tidakmembenarkan hakim membuat putusan serta merta, karena lebihbanyak mudaratnya dibanding manfaatnya." ;10.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 26-03-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 14 / PDT / G / 2014 /P.N. Krw
Tanggal 24 Juli 2014 — 1. TARJINAH 2. ROYANI 3. SLAMET BUDIARTO 4. UMAR IBNOE HOTOB 5. NURSYAID 6. ASEP SUPRIYADI 7. IDIN NURHAIDIN 8. ATENG WAHYUDI 9. ENDANG HUSNA 10. ASEP MUSTOPA 11. JONIH RAHMAT 12. MARDIMAN UJUNG 13. H. IWAN SOMANTRI 14. AGUS FERRYANTO,S.H. 15. DUL JALIL,S.H. 16. IRFAN NADIRA NASUTION,S.H. 17. LUKMAN HAKIM,S.H. 18. MOHAMMAD DIRO MASBANG,S.H.A MELAWAN 1. Negara Republik Indonesia (RI) cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq Wakil Presiden RI cq. Menteri Pekerjaan Umum cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang (BUPATI) 2. Negara Republik Indonesia (RI) cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq Wakil Presiden RI cq. Menteri Pekerjaan Umum cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. Pemerintah Kabupaten Karawang cq. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang 3. Negara Republik Indonesia (RI) cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq Wakil Presiden RI cq. Menteri Pekerjaan Umum cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. Pemerintah Kabupaten Karawang cq. DPRD Kabupaten Karawang, 4. Negara Republik Indonesia (RI) cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq Wakil Presiden RI cq. Menteri Pekerjaan Umum cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 5. Negara Republik Indonesia (RI) cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq Wakil Presiden RI cq. Menteri Pekerjaan Umum
687 — 449
  • Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk meminta maaf secara terouka kepada warganegara Indonesia khususnya warga masyarakat Karawang termasuk didalamnya PARAPENGGUGAT, yang disampaikan melalui sepuluh media cetak nasional, yang terdiriHarian Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia,Jawa Pos, Seputar Indonesia, Koran Tempo, Republika dan Jakarta Post, sebelas mediaelektronik TV nasional, yang terdiri dari TVRI,RCTISSCTV, MNC TV, Metro TV, TV One,Trans TV, Trans 7, AN TV,
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.MTP
Tanggal 22 Oktober 2013 — YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA / Yayasan KORPRI
120 — 31
  • Media Cetak yaitu surat Kabar Kompas, Republika, Media Indonesia,Koran Tempo, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Media16Kalimantan masingmasing dalam satu halaman selama (satu) bulanberturutturut;b. Media elektronik yaitu RCTI, TV One, SCTV, Metro TV, Trans7,Trans TV, Indosiar, ANTV selama 2 (dua) minggu berturutturut;7.
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2008 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 09-11-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 1567/Pdt.G/2008/PA.Kbm
Tanggal 11 Nopember 2009 — PEMOHON DAN TERMOHON
63 — 6
  • Hutang kepada BMT Republika Kebumen atas nama Linda Ismirada sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) belum termasuk biayabiayayang diberlakukan dalam akad perjanjian ; i. Hutang kepada Toko Besi, Kaca, dan Kayu "Bangunan"JI.Mayjend.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD RIKZA, S.Sos. bin MUSLIKHUN SUWAIFE ;
105 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Van Der Vlies (Republika, 26 Juli 2006) ;Namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, menurut TumpakHatorangan Panggabean Wakil Ketua KPK, menyebabkan di masa mendatangpemberantasan korupsi kembali kepada aturan UU No. 24 Prp.
    Tahun 1960 sebelumadanya UU No. 3 Tahun 1971 yaitu untuk membuktikan seseorang melakukantindak pidana korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutanmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan undangundang (Republika, 26 Juli2006) ;Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur keempat dari Pasal 3UUPTPK merupakan delik formil, sehingga adanya kerugian negara atauperekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus ada/terjadi dalam suatukasus tindak pidana korupsi ;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 30-12-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 311/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2017 — 1.MULYANA, 2. MULYADI;1.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 3.PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
112 — 41
  • Mochtar Wahid dalam disertasinyayang berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanahhalamam 173174, Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008,yang menyatakan, bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hakyang tidak dapat diganggugugat, yang menentukan sah atau tidaknyasesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atau tidaknya perbuatanhukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nursaadah, MM, ini adalahkesalahan fatal Tergugat;Partai Republika Nusantara (Republikan) yang ditandatangani olehKetua Presidium (M.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 643/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2018 — HONNY MAITIMU >< Prof.Dr.H.R.ABDUSSALAM
72 — 42
  • Jikadiminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan ditempat umum, dalam jumlah sekia lembar dan tempatHal.45 Putusan Nomor 643/PDT/2018/PT.DKIsebagaimana diperintahkan oleh hakim atas biaya si terhukum).Dengan ini Pengugat menuntut supaya dalam Putsan ini jugadinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalahperbuatan memfitnah, maka Penggugat meminta Tergugat agarPutusan ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Kompas, MediaIndonesia, Tempo, Suara Merdeka. dan Republika dengan biayaditanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Februari 2013 — Ny. DIAH KOMALAWATI, dkk vs TENGKU RAJA SYARIEF USMAN SABAROEDIN
47 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koresponden : Arry Anggadha.2) HU Republika. Rabu Tanggal 28 Maret 2007. Dengan JudulHakim tak Boleh lagi Keluarkan Putusan Provisi. (Bukti ParaPembanding /Para Tergugat : P I 14).Maka berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Kami mohonagar Judex Juris Yang Terhormat menolak Putusan Judex factiTingkat banding dan menguatkan Putusan Judex facti tingkatHal. 50 dari 53 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
153 — 66
  • danseketika kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya menyebutkan halhalmengenai permintaan maaf kepada PENGGUGAT (JACKY RISMANDJUANDA PUTRA), atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanoleh TERGUGAT (PT BANK CIMB NIAGA alias BANK CIMB NIAGA)kepada PENGGUGAT (JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA), yang ataspermintaan maaf tersebut wajib dibayarkan masingmasing olehTERGUGAT atas biayanya sendiri, dalam sepuluh surat kabar harian(koran) nasional berupa: Bisnis Indonesia, KOMPAS, Koran Tempo, RakyatMerdeka, Republika
    merehabilitasi reputasi PENGGUGAT yang pada pokoknyamenyebutkan halhal mengenai permintaan maaf kepada PENGGUGAT(JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA), atas perbuatan melawan hukumyang telah dilakukan oleh TERGUGAT (PT BANK CIMB NIAGA aliasBANK CIMB NIAGA) kepada PENGGUGAT (JACKY RISMAN DJUANDAPUTRA), yang atas permintaan maaf tersebut wajib dibayarkan masingmasing oleh TERGUGAT atas biayanya sendiri, dalam sepuluh suratkabar harian (koran) nasional berupa: Bisnis Indonesia, KOMPAS, KoranTempo, Rakyat Merdeka, Republika
    merehabilitasi reputasi Penggugat yang pada pokoknyamenyebutkan halhal mengenai permintaan maaf kepadaPenggugat (JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA), atas perbuatanmelawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat (PT.BANKCIMB NIAGA Alias BANK CIMB NIAGA) kepada Penggugat (JACKRISMAN DJUANDA PUTRA) yang atas permintaan maaf tersebutwajid dibayarkan masingmasing oleh Tergugat atas biayanyasendiri, dalam sepuluh surat kabar harian (koran) nasional berupa Bisnis Indonesia, Kompas, Koran Tempo, Rakyat Merdeka,Republika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 18-01-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Januari 2013 — PT. ANGSA DAYA ; INTER IKEA SYSTEMS B.V
762 — 711 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 165 PK/Pdt.Sus/2012http:/Awww.ikea.com/be/nl/(negara Belgia), (2) http://ikea.com/cz/cs(negara Ceska Republika), (3) http://www.ikea.com/ dk/da/ (negaraDanmark), ..., Sampai dengan situs wilayah Carribean (39) http://www.ikea.com.co/lkeamaparepublicadominicana.php (negaraRepublik Dominicana) (bukti P118 dan P119) ;Bahwa Penggugat untuk melakukan halhal tersebut di atas, sudah jelas danterang, mengeluarkan biaya tidaklah sedikit ;Bahwa merek Ikea telah masuk dalam berita dibeberapa atau diberbagaimedia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — EKO MARYADI, DK VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
89 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum kepada Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka di mediamassa di 5 media cetak Nasional (Koran Jempo, Kompas, Republika, MediaIndonesia, seluas 1/6 halaman berupa Permintaan Maaf kepada seluruhmasyarakat Indonesia dan 7 stasiun televisi (TVRI, RCTI, SCTV, TV ONE,TRANS TV, INDOSIAR dan METRO TV) maksimal 2 minggu dengan redaksisebagai berikut:Kami Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan inimenyatakan: Meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas tindakanHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-04-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — IR. UTAMA BUDHI PRAWIRA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., II. DJAYADI SUNANDAR, SE;
62 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mochtar Wahid dalamdisertasinya yang berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik AtasTanah halamam 173174, Penerbit Republika Cetakan PertamaTahun 2008, yang menyatakan, bahwa pendaftaran tanah tidakmenciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukansah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atautidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa substansi persoalansengketa tanah terletak pada sah/tidaknya perolehan tanahnya
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 02-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 125/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn
Tanggal 21 April 2017 — - M. ARIF WIBOWO (PENGGUGAT) - MAHSIN,SH (TERGUGAT)
388 — 170
  • dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalahsuatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan TermohonKeberatan sebagai Termohon Keberatan ;7.3.Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar segala kerugianTermohon Keberatan akibat kelalaian dan kurang hatihati sebesar Rp. 1,(satu rupiah) ;7.4.Menghukum Pemohon Keberatan untuk meminta maaf kepada TermohonKeberatan dan Permohonan Maaf tersebut dilakukan 1 (satu) halamanpenuh di enam (enam) harian Nasional, yakni Harian Bisnis Indonesai,Koran Tempo, Harian Republika
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pendidikan
Register : 25-01-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 02/G/2013/PTUN-PDG
Tanggal 17 Juli 2013 — MUHAMMAD ILHAM,Cs LAWAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
289 — 159
  • BuktiT36 : Foto copy Kliping Berita harian Republika, hari Jumat tanggal 19Juni 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, selain bukti suratPihak Penggugat telah mengajukan (satu) orang saksi yang bernama ASSYIFA AZIZAHFERNENDES serta 2 (dua) orang ahli yang bernama CHUDRY SITOMPUL, S.H., M.Hdan Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-08-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — PARTAI DAMAI SEJAHTERA (Partai Politik) vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
69 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Partai Republika Nusantara17.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/Pdt/2015
Tanggal 21 April 2015 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. VISTA BELLA PRATAMA, dkk
166 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rekonvensi iniPenggugat Rekonvensi menentukan nilai sebesar Ro200.000.000.000 (duaratus miliar rupiah) dan pemulihan nama baik dan kehormatan Penggugat.Rekonvensi dengan jalan mengajukan permohonaan maaf yang disiarkanmelalui media cetak selama 3 (tiga) kali penerbitan serta media elektronikselama 3 (tiga) kali pbenayangan secara berturutturut antara lain :Media Elektronik:RCTI, SCTV, ANTEVE, INDOSIAR, METRO TV, TRANS TV, TV ONE;TRANS 7, TPI dan TVRI;Media Cetak:Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika