Ditemukan 486 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanipan simpan sisila sasipan sisian saripan sistian suripan sisikan sisihan sisiran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) SEKARANG PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK VS I. JOKO PRIANTO, DKK., II. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;
558 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semen IndonesiaOoBatas IUP PT SI Rembang 352000 KETERANGANMB Qe (BATUAN GUNUNGAPI LASEM : Lava andesit, Breksi, tuf lapili dan laharIE Tmb (FORMASI BULU) : Batugamping pasiran dengan sisipan batunapal pasiranIE Timi (FORMASI LEDOK) : Batupasir glaukonitan dengan sisipan batugamping pasiranSE Tmt (FORMASI TAWUN) : Batulempung dan batugamping dengan sisipan batupasir, batulanau dan kalkarenitBE Tmtn (FORMAST NGRAYONG) : Batupasir kuarsa berselingan batugamping dan batulempungIEE Tw: (FORMASI WONOCOLO
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 26-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 157/Pid.B/2020/PN Lwk
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.RHENITA TUNA
2.PRAGESTA SUDARSO
Terdakwa:
1.MAPPISE DG.SITAKA Alias PATONG
2.MOH YUSUF Alias ACO
95 — 7
  • YUSUF alias ACO;: Batul;: 24 Thn / 01 Januari 1996;: Lakilaki;: Indonesia;: Desa Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai: Islam;: Petani;: SMP (Tidak Tamat);Terdakwa MAPPISE Dg. SITAKA alias PATONG ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni2020;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2020 sampaidengan tanggal 28 Juli 2020;3.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 34/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 8 Januari 2016 — ZAIMAR YAHASJI, S.Pd.,M.Pd bin YAHYA YAKUB
60 — 32
  • Inhu karena SK Tubelterdakwa sudah dapat diambil atau SK Tubel sudah keluar, dan terdakwa langsungmenerima SK.TUBEL dari saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE, setelah SKTubel diterima lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MARLA VERTIORAKUSUMA, SE dengan kata Boleh ngak saya mengajukan bantuan dana tubel darikabupaten,saya telah selesai kuliah dan telah diwisuda lalu saksi MARLAVERTIORA KUSUMA, SE mengatakan Kita coba, nampaknya ada sisipan dan laluterdakwa menayakan apa saja persyaratannya dan lalu saksi
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 05-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
TAMAL BIN TINIK
Tergugat:
PT.London Sumatera Indonesia,Tbk
48 — 10
  • Hal tersebut dapatdilihat dari usia tanaman sawit (bukan bibit jenis BLRS) yanghanya baru berusia belum mencapai 2 tahun karena menggantitanaman jenis BLRS yang mati (sisipan) dan hanya terdiri daribeberapa pokok.5. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapatmenerima dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalamposita angka romawi angka 3 karena dalil tersebut sangatmegadaada dengan alas an sebagai berikut :a.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 26-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 157/Pid.B/2020/PN Lwk
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.RHENITA TUNA
2.PRAGESTA SUDARSO
Terdakwa:
1.MAPPISE DG.SITAKA Alias PATONG
2.MOH YUSUF Alias ACO
93 — 6
  • YUSUF alias ACO;: Batul;: 24 Thn / 01 Januari 1996;: Lakilaki;: Indonesia;: Desa Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai: Islam;: Petani;: SMP (Tidak Tamat);Terdakwa MAPPISE Dg. SITAKA alias PATONG ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni2020;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2020 sampaidengan tanggal 28 Juli 2020;3.
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-05-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN REMBANG Nomor 56/PID.B/2012/PN.Rbg
Tanggal 17 Juli 2012 — Ir. SANTOSO bin MARDJOEKI DJOYO;
61 — 3
  • PRESTHImenawarkan ini ada penerimaan CPNS. istilahnya dengan sistempenerimaan sisipan kalau berminat saksi bisa membantu lalu saksi pundiberi no. HP. nya selanjutnya saksi pun berpisah;Bahwa kemudian dilain hari H. PRESTHI menelpon sedang berada diBlora sedang melakukan pengawasan di Bulog Rembang dan Blora.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — PT. RUMPINARY AGRO INDUSTRY VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0102.29.10.90 Lainlain (Other) adalah pos tarif untukbinatang hidup selain lembu atau sapi jantan (oxen);Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 1971/B/PK/PJK/2017e Pos tarif 0102.29.90.00 Lainlain (Other) adalah pos tarifbinatang hidup jenis lembu yang bukan Sapi (terjemahan: Oxen)dan bukan Kerbau (terjemahan: Buffalo);e Padahal jelas dan tak terbantahkan jenis barang diimpor adalahsapi jantan dan betina/lembu jantan dan betina bukan bibit atauoxen dari species Bos indicus/humped oxen/Brahman;e Sisipan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-06-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 377/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Maret 2016 — H. YAMANI BUDI PRAKOSO LAWAN 1.Hj. R. Ay. MONIEK SRIWIDIYATNI 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I 3.PT. SUNDAI P.R. 4.PT. SAPROTAN
122 — 83
  • lelang lalu melaksanakan lelangyang lebih efisien, efektif, transparan, akuntable, adil dan menjaminkepastian hukum dan perlu dilakukan penyempurnaan mengenaiketentuan lelang disini disebut PerMen 93 PMK 2006, 2010 tentangpetunjuk pelaksanaan lelang jadi intinya ini adalah jadi kalau ada prinsipdia tidak bisa mematahkan prinsip baru diikuti prinsip hukum yangdiatasnya, hierarkisnya ;Bahwa pasal 36 ini merevisi dari Pasal 36 PerMen 2010 dimanasebelumnya ada lima pasal menjadi enam pasal disini ada sisipan
    yang melakukan penafsiran berdasarkanmetode yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk kurator untuk bendaseni dan benda antik/kuno, lalu ayat 4 nya nilai limit pada lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak yang menggunakan nilai limitditetapkan oleh pemilik barang, dalam hal lelang non eksekusi sukarela,nilai limit pada nilai lelang non eksekusi sukarela atau berupa barangtanah atau bangunan ditetapkan oleh pemilik barang berdasarkan hasilpenilaian dari penilai ini adalah ketentuan baru, sisipan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
189 — 145
  • Pemda kemudian akanmembentuk Tim yang terdiri dari Tata Pemerintahan, Dinas Koperasi,Dinas Perkebunan, Bank pemberi kredit dan konsultan;Bahwa tim ini akan bekerja dalam beberapa kelompok untuk melakukanpenilaian fisik secara langsung ke lapangan;Bahwa dalam penilaian fisik kebun ada 3 hal yang dominan akandinilai : Pertama, tegakan tanaman (ada berapa pokok tanaman).Kemudian tanaman tersebut akan dianalisa lagi, berapa jumlahtanaman asli, berapa sisipan usia 1 tahun (S1), berapa sisipan usia 2tahun
    (S2), berapa sisipan usia 3 tahun (S3),Untuk mendapatkan dataitu akan dilakukan sensus, pohon demi pohon akan ditelusuri.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 26-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/G/2011/PTUN.SBY
Tanggal 15 Juni 2011 — KOESETA SEPUTRA KOESBIANTO, dkk melawan WALIKOTA SURABAYA
174 — 123
  • di blokir atas dasarkeberatan dari warga karena akan dibangun oleh Pak BasukiBahwa benar dilahan kosong tersebut sampai sekarang ini masih ada satu saptitank ; Bahwa benar sekarang ini lahan tersebut sering dipakai untuk parkir mobil warga /tamutamu karena parkir di lapangan mundu tidakdiperbolehkan............diperbolehkan, mengenai dana parkir saya tidak tahu, yang mengelola yayasan ; Bahwa benar kalau lahan kosong tersebut dipagari tembok orangorang lainnyatidak bisa jalan / lewat dan kalau sisipan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 18-12-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 31-07-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 13 Mei 2015 — AHMAD MIPON; PT. LAUTAN INTAN PERMATA; Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM); PT. PANTAI BARELANG INDAH
253 — 54
  • mengajukan Duplik masingmasing tertanggal 17 Pebruari 2015, yang untuk selengkapnya adalahsebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagiantak terpisahkan dari Putusan ini ;Halaman 5 1 dari 96 Halaman, Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUNTPIMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalili gugatannya, Penggugattelah menyampaikan buktibukti tertulis yang yang telah dilegalisir dan dibubuhimaterai cukup, aslinya ditunjukkan dimuka persidangan, diberi tanda P1 sampaidengan P7 dengan sisipan
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.BGL
Tanggal 27 Agustus 2014 — Ir. ZULKARNAIN MUIN BIN ABDUL MUIN
94 — 45
  • DWIPA KONEKTRANo.070/DK/Bnkl/2008 tanggal 18 September 2008Permohonan Pemeriksaan Pemasangan Gardu/Trafo sisipan dari PT.DWIPA KONEKTRA No.068/DK/Bnkl/2008Laporan Bulanan dan laporan Mingguan PT.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 27-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 80/Pid.B/2015/PN BNa
Tanggal 15 Juni 2015 — T. ABDUL FATAH bin T. MUHAMMAD
212 — 108
  • Tahun 1965 iniyaitu :barangsiapa melanggar ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalamPasal diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itudi dalam suatu Keputusan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan MenteriDalam Negeri;Menimbang, bahwa terhadap pleidoi tersebut Majelis Hakim akanmemberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukumdi dalam pleidoi ini dalam hal sepanjang yang menyebutkan Pasal 156a KUHPadalah pasal sisipan
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK
Tanggal 30 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUPRIYANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : HERKULANUS LIDIN
436 — 132
  • yangditanam yakni berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang (bibit)dimana bibit mulai dikeluarkan untuk ditanam pada tanggal 19 November 2012 (Areal250 ha), tanggal 5 Januari 2013 (Areal 350 ha) dan tanggal 5 Februari 2013 (Areal 550ha) yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksiBANGUN SIMBOLON bahwa rekapitulasi pengambilan bibit untuk areal pengembanganberdasarkan dokumen permintaan dan pengeluaran barang (bibit) adalah sebanyak131.642 tanaman pokok awal ditambah sisipan
    ditanam yakni berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang(bibit) dimana bibit mulai dikeluarkan untuk ditanam pada tanggal 19 November 2012 (Areal250 ha), tanggal 5 Januari 2013 (Areal 350 ha) dan tanggal 5 Februari 2013 (Areal 550 ha)yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUNSIMBOLON bahwa rekapitulasi pengambilan bibit untuk areal pengembangan berdasarkandokumen permintaan dan pengeluaran barang (bibit) adalah sebanyak 131.642 tanamanpokok awal ditambah sisipan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 27-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 83/Pid.B/2015/PN BNa
Tanggal 15 Juni 2015 — FUADI MARDHATILLAH Bin SUHAIMI
167 — 44
  • 1965 iniyaitu :barangsiapa melanggar ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalamPasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itudi dalam suatu Keputusan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan MenteriDalam Negeri;Menimbang, bahwa terhadap pleidoi tersebut Majelis Hakim akanmemberikan pertimbangan sebagai berikut;73Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukumdi dalam pleidoi ini dalam hal sepanjang yang menyebutkan Pasal 156a KUHPadalah pasal sisipan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1796 K/PID.SUS/2013
Tanggal 2 April 2014 — Jafar bin Sundang
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal dengan sisipan kata "atau" dalam perumusandelik menyangkut unsur menguntungkan dalam perbuatan korupsiberarti mengandung arti alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri ataumenguntungkan orang lain. Dengan demikian siapa menguntungkansiapa dalam kaitan ini juga tentunya harus dibuktikan secara pasti dankonkret. Kesimpulan dan pertimbangan Judex Facti bahwa Terdakwaterbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama sekalitidak memastikan secara konkret menguntungkan siapa.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 27-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 81/Pid.B/2015/PN BNa
Tanggal 15 Juni 2015 — M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah
184 — 181
  • 1965 ini yaitu :barangsiapa melanggar ketentuan tersebut sebagaimana disebutkandalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikanperbuatannya itu di dalam suatu Keputusan Menteri Agama, Menteri/JaksaAgung dan Menteri Dalam Negeri;Menimbang, bahwa terhadap pleidoi tersebut Majelis Hakim akanmemberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukumdi dalam pleidoi ini dalam hal sepanjang yang menyebutkan Pasal 156a KUHPadalah pasal sisipan
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-07-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 107/Pid.B/2018/PN Ttn
Tanggal 10 Oktober 2018 — - Hasni Binti Alm. Karim Bintang - Hasnita Binti Alm Banta Risyah - Farismi Binti Ketek
135 — 17
  • HUSNA bahwa ljazah tersebut adalah sisipan dariMahasiswa yang non aktif pada Stikes Helvetia Medan dan terdaftar diDIKTI, setelah mengetahui ljazah tersebut Palsu saksi bersama Sdri. CUTBENTI, Sdri. HASNITA dan Sdri.
Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-12-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 28-03-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB
Tanggal 9 Agustus 2017 — Nafsia Latif binti Bolo Teki Latif, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sementara waktu memilih Domisili Hukum di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/22/HK.05/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, memberikan kuasa kepada : I. Zubair T. Latif, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 15 Januari 1966, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Kab. Halmahera Barat, alamat Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; II. Zamrud Thaib, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 4 April 1972, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Provinsi Maluku Utara, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; III. Radia Kabo, Amd., tempat/tanggal lahir, Tobelo, 10 Februari 1969, pekerjaan PNS Guru SD dilingkup Pemda Halmahera Utara, alamat Desa Togoliua Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara; IV. Sodikin Teki, tempat/tanggal lahir, Ternate, 9 Mei 1987, pekerjaan Fasilitator Desa, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan 1. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera utara, Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan sebagai PNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan dalam pekerjaan tugas tambahan sebagai REKTOR Universitas Muhammaiyah Maluku Utara, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, baik dalam jabatannya tersebut maupun dalam kedudukan pribadinya. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama Republik Indonesia Cq. Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Husain Horu, S.FII,I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo kab. Halmahera utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Muhammadiyah Tobelo, Rita Rosna, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut Turut TERGUGAT I. 4. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Muhammadiyah Tobelo, Hotma Dewanti Fatmawati, SE, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut TERGUGAT II. 5. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiah ( SD / MI ) Muhammadiyah Tobelo, Bijawati Jamal, S.Pdi, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut Turut TERGUGAT III. Dalam perkara ini para pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/3/HK.05/II/2017 tanggal 07-02-2017, memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H.,M.H dan Sarman Riadi, S.H, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jln. Baru Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate; 6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Utara, Ruslan Pauwah, S.Ip, agama Islam selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III. 7. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak ( TK ) Muhammadiyah Tobelo, Nona Maimuna, agama Islam beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutya disebut sebagai Turut TERGUGAT IV.
109 — 41
  • Tahun ( dimulai Tahun 1989 s/dsekarang ini ) = Rp. 603.750.000, Sedangkan untuk fullinya = satu (1 ) kg= Rp. 100.000, x 2,5 kg persatu pohon = Rp. 250.000, x 25 pohon persatu kali panen = Rp. 6.250.000, x tiga ( 3 ) kali panen dalam satu Tahun= Rp. 18.750.000, dikalikan dengan Tahun pertama mulai digunakannyatanah Warisan tersebut sampai dengan diajukannya Gugatan dalamperkara ini yaitu + 23 Tahun ( dimulai Tahun 1989 s/d sekarang ini ) = Rp.431.250.000, Pohon Coklat, + 7 Pohon sebagai tanaman sisipan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 27-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 82/Pid.B/2015/PN BNa
Tanggal 15 Juni 2015 — Musliadi Bin Muhammad
177 — 55
  • 1965 iniyaitu :barangsiapa melanggar ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalamPasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itudi dalam suatu Keputusan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan MenteriDalam Negeri;Menimbang, bahwa terhadap pleidoi tersebut Majelis Hakim akanmemberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukumdi dalam pleidoi ini dalam hal sepanjang yang menyebutkan Pasal 156a KUHPadalah pasal sisipan