Ditemukan 4494 data
42 — 12
kualitas maupun kuantitas sehingga akanmerugikan kepentingan pertahanan negara.5 Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimanadengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhentidan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajuritmenjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinasmiliter bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depankeluarganya oleh karenan
Pembanding/Penggugat II : SAMIDIN Diwakili Oleh : LIRIN COLEN DINGIT,S.H.
Pembanding/Penggugat V : NUR SALAM Diwakili Oleh : LIRIN COLEN DINGIT,S.H.
Pembanding/Penggugat III : IMRON Diwakili Oleh : LIRIN COLEN DINGIT,S.H.
Pembanding/Penggugat I : KOSIM SURYANA Diwakili Oleh : LIRIN COLEN DINGIT,S.H.
Terbanding/Tergugat : PT FARINDA BERSAUDARA
51 — 25
Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas ataukabur dan oleh karenanya mengandung cacat formil ( obscuur libel ),oleh karenan didalam surat gugatannya Para Penggugat ternyata tidakmenyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan terperinci,dimana letak tanah objek sengketa berada, berapa ukuran ; panjangdan lebar dari tanah objek sengketa tersebut dan tidak pulaHals dari 40 hal, Putusan No.108/PDT/2019/PT.SMR2.2.menguraikan/menyebutkan batasbatas dari tanah objek sengketa yangdimaksud
59 — 29
Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatunan pidana tambahanpemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat beratdimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorangprajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaansebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidanatambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akanberdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karenan itupenjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabilaseorang prajurit
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Suhartono
81 — 48
Namun demikian mengenaipermohonan keringan hukuman karenan menyangkut diripribadi Terdakwa makan Majelis akan sekaligusdipertimbangkan dalam hal yang meringankan danmemberatkan pidananya.: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakimtidak menemukan adanya halhal yang dapat dijadikanalasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, olehkarenanya Terdakwa harus dipidana.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalammengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifathakekat dan
32 — 3
Oleh karenan yamenurut hemat Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi;Ad. 2.
45 — 10
sangat sullituntuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka dalildalil gugatan Penggugat terbukti memenuhialasan perceraian sebagaimana yang diatur dan dijelaskan dalampenjelasan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, dan oleh karenan
74 — 16
., MM. selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang,yang secara umum memiliki kewenangan sepenuhnya karenan jabatan dankedudukannya dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut, makaberkaitan dengan unsur yang pertama ini terdakwa RUSL Y C sepatutnya dikualifisirsebagai "setiap orang" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
OPEN SUPRIADI, SE., MM. secara umum memilikikewenangan sepenuhnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenan jabatan dankedudukannya selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang dalam memanage(baca : melakukan tindakan managerial) dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minumtersebut, oleh karenanya sehubungan dengan pemenuhan dalam unsur ini saksi H.
7 — 6
Bahwa Pemohon d.K telah mendalilkan seolah olah Termohon d.Knusyuz sehingga pengajuan cerai ini diajukan di Pengadilan AgamaSoreang, padahal pakta yang sebenarnya tidak demikian, secara hukumbisa saja Termohon d.K membantah atau menolak (melakukan eksepsi)karenan kewenangan relative, akan tetapi Termohon d.K tidak melakukanitu dikarenakan fakta yang ada memang betul kondisi rumah tangga sudahtidak harmonis sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalanperceraian merupakan jalan yang maslahat
70 — 64
Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidanatambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidanapemecatan maka karier seorang prajurit terhenti danhilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagaiseorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidanatambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorangprajurit akan berdampak terhadap masa depankeluarganya oleh karenan itu penjatuhan pidana tambahanmerupakan upaya terakhir apabila seorang prajuritmemang
88 — 35
DALAM EKSEPSI1.Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil/alasandalam Replik Penggugat, kecuali terhadap halhal yang Termohon akui secarategas.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perubahan dan/atau pergantian jenisperkara dari permohonan menjadi gugatan tidak menyebabkan kerugiankepentingan Tergugat tidak beralasan secara hukum dan hanya asumsi sepihakPenggugat semata, karenan Permohonan Hak Asuh Anak (hadhanah) atauPermohonan Pengalihan Hak Asuk Anak (hadhanah) tidak
63 — 30
(tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tigaratus delapan puluh lima rupiah) dan saat itu tidak diselesaikan olehPenggugat kepada Tergugat maka dilakukan penjualan melalui lelangoleh KPKNL;Bahwa terhadap kerugian Materiil yang dikemukakan oleh Penggugat tidakdapat dibuktikan oleh Penggugat dan sudah seharusnya dikesampingkandan/atau ditolak karenan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlakudan berdasarkan KUHPerdata Pasal 1865.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia BRI Syari'ah Cabang Langsa
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : RIZAL EFFENDI
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa
50 — 19
pelelangan oleh Terlawan II pada tanggal 28 Februari 2017; Bahwa atas pelelangan tanggal 28 Februari 2017 yang dilaksanakanoleh Terlawan II dimana Terlawan III tertarik untuk ikut sebagai salah satupeserta lelang, dan kemudian terhadap pelelangan tersebut olehTerlawan II ditunjuk Terlawan Ill selaku pemenang lelang berdasarkanberdasarkan Risalah Lelang Nomor : 040/2017 tanggal 28 Februari 2017; Bahwa berdasarkan uraian diatas membuktikan gugatan PerlawananPelawan dalam perkara a quo adalah kabur karenan
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karenan itu secara yuridisberdasarkan bukti bukti baru(Novum) yang Pemohon PK ajukan ini makatelah nyata bahwasanyaPemohon PK adalah pemegang hak/mendapatpelimpahan yang sahterlebih dahulu) atas Goa sarang BurungWalet Ranggasan, DesaMapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten daerahTingkat Il Berau.10.
152 — 74
secara kualitas maupun kuantitas sehingga akanmerugikan kepentingan pertahanan negara.Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidanatambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakansangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan makakarier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharianserta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selainitu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagiseorang prajurit akan berdampak terhadap masa depankeluarganya oleh karenan
99 — 98
IndomatsumotoPress & Dies Industries oleh karenan kontrak kerjanya telah berakhirsehingga sangat tidak beralasan hukum Penggugat diwajibakanuntuk membayar kompensasi atau pesangon kepada Para Tergugat(Gunarto, Arifudin dan Dharis Purnomo) dan oleh karenanyasangatlah beralasan apabila Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung menolak tuntutan PUK SPAMKFSPMIuntuk memberikan pesangon kepada Para Tergugat (Gunarto,Arifudin dan Dharis Purnomo) jo anjuran Dinas Tenaga KerjaKabupaten
86 — 10
ELMAN PASARIBU (Tergugat) dengan cara memasang/meletakkantanda batas berupa Patok BPN diatas sebagian Tanah Milik Adat Penggugat dan haltersebut baru diketahui Penggugat pada saat Penggugat akan mengurus Sertifikat HakMilik kepada Turut Tergugat IT pada Tahun 2011 dan karenan Tergugat maupun TurutTergugat II telah memasang/meletakkan tanda batas berupa Patok BPN diatas sebagianTanah Milik Adat Penggugat secara melawan hukum, maka Penggugat mohon agarTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan
1.YUNI INDRIANI
2.RAMDAN PASMADI
3.ROYEN ROBI HELEN
4.YAKIN SABRI
Tergugat:
PT BENGKULU MANDIRI
81 — 45
belum bisa dibelakukan karena PHK yangdilakukan oleh Tergugat tidak melalui perundingan meskipun DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu sudah memanggil untuk menyelesaikanmelalui Musyawarah Tripartit karena secara Biparit tidak dapatdilakukan tetapi Tergugat tetap tidak mau menhadiri perundingantersebut sementara Para Penggugat,II,III,V sudan berupayaberupaya hadir oleh karena itu PHK yang dilakukan oleh Tergugatbatal demi hukum.Akibatnya PHK tersebut tidak dapat dijalankan dan tidak dapatdiberlakukan karenan
291 — 112
Halini karenan produk tersebut harusdiserahkan dari Mitra 10 kepadapusat perbaikan yang jugaperusahaan sal dari produkMCCULLOCH, diperbaiki di tempatHalaman 43 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.
151 — 56
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat berkesimpulanbahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasukSengketa Tata Usaha Negara sebagimana diatur dalam Pasal 1 angka 10Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata UsahaNegara karenan esensi/sifat sengketanya adalah terkait persoalan kepemilikan;9.
41 — 15
Bahwa Penggugat pada dalil gugatan angka 8 dan 9 yang pada pokoknyamenyebutkan adanya perselisinan dan pertengkaran yang kecil telah berlangsungsedemikian lama sehingga tidak ada harapan dan tujuan perkawinan antaraPengguat dan Tergugat' tidak dapat dicapai karenan adanyapertengkaran/percekcokan teruS menerus dan Sulit dihindarkan, haruslah ditolakdan dikesampingkan ;3.