Ditemukan 6228 data
29 — 5
Juniarto Gultom,SH, didepan persidangan berjanji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :2nn nce ne nner26e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa yaitutanggal 6 Maret 2014 dan tanggal 7 Maret 2014 ;e Bahwa tekhnis pemeriksaan, saksi bertanya lalu Terdakwa menjawab dantidak ada kesulitan atau bantahan Terdakwa pada saat diperiksa.
AMRIZAL
Terdakwa:
SONYA ADELLAPgl. NIA BINTI JEFRI SANI
65 — 10
Nia Binti Jefri Sani tersebut sebagaimana termuatdalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan terdakwa mengakui bahwa ia sehatjasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis setiap orang menunjukkepada terdakwa Sonya Adella Pgl.
RISKO LIVARDI, S.H.
Terdakwa:
RUSLI bin JASIM pgl RUSLI
103 — 7
Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turutmelakukan;Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan.Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebin dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis yuridis dalamPasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lazim disebut sebagai deelneming ataupenyertaan.Menimbang, bahwa pembuat undangundang
Terbanding/Tergugat I : PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati
85 — 60
Kemudian atassertifikat tersebut dapat dilakukan pelelangan dan sampai sekarang objekgugatan telah beralin hak menjadi atas nama Mashuri Cahyadi(Penggugat), sehingga secara tekhnis PT. Bank CIMB Niaga, Tbk(Tergugat 1) telah memenuhi prinsip kehati hatian untuk memastikanketaatan bank;27. Bahwa oleh karena dalil Penggugat sebagaimana dalamgugatannya yang menyatakan sertifikat atas obyek gugatan dinyatakanpalsu adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali.
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
YEREMIA SIMAMORA memindahkan saksi DEDI GUNANTARAkedalam mobil milik Terdakwa, sedangkan kedua tas ransel tadi ada dalam penguasaansaksi BUNAYAR dan Terdakwa yang membicarakan tekhnis bagaimana menyisakansedikit shabushabu itu untuk Sumber Informasi (SI) tanpa diketahui saksi Bripda Pol.YEREMIA SIMAMORA .Bahwa setelah antara Terdakwa dan saksi BUNAYAR menyepakati penyisihanshabushabu itu dilakukan Terdakwa nanti dimobilnya ketika akan menuju PolsekKemuning, maka saksi BUNAYAR menyuruh saksi Bripda
54 — 42
jaminan;Bahwa seharusnya berdasarkan yurisprudensi, doktrin, teori, praktikpersidangan dan kelaziman, suatu tuntutan ganti rugi diajukan secara terpisahdan berdiri sendiri dari tuntutan mengenai sita jaminan;Bahwa terjadinya penggabungan tuntutan ganti rugi dan tuntutan sitajaminan ke dalam satu petitum dalam surat gugatan aquo, telah menyebabkangugatan menjadi kabur (obscuur libellum) yang pada gilirannya akanmenyebabkan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini akanmenghadapi kendala tekhnis
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
137 — 74
adalah pejabat teknis terkait diantaranyaKadispenda dan Sekda Pemda Bangli; Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam SK Bupati BangliNomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang PemberianBiaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan StafTeknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan AgungKabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis
darisektor pertambangan yang ditunjukkan di hadapan persidangan; Bahwa yang lebih mengetahui pertimbangan hukum penerbitan SKBupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentangPemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabatdan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/PasedahanAgung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis
sebesar 0,04 % darikeseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan; Bahwa yang menetukan prosentase pembagian sebagaimana SKBupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentangPemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabatdan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/PasedahanAgung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis
lembaga teknis terkait; Bahwa saksi pernah menerima Biaya Pemungutan/Upah PungutPBB pada sektor Pertambangan sesuai dengan SK Bupati BangliNomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang PemberianBiaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan StafTeknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan AgungKabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis
YUSRIN HELMI, ST
Tergugat:
WALI KOTA MEDAN
158 — 74
TerdakwaSANGKOT SIREGAR (selaku Pelaksana Tekhnis Kegiatan) ;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012 an.
Dwi Setyo Eko Sarjono
Tergugat:
Kepala Desa Temon
83 — 40
Kepala Desa Temon, yangseharusnya diumumkan pada hari yang sama dengan diterimanya hasilujian seleksi dari Camat yaitu pada tanggal 8 November 2017, Kepala DesaTemon mengumumkan pada tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pengumumantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan pengumumandiakibatkan karena ada faktor alam, waktu yang sangat sempit antarapenyerahan dari tim penguji Ke Camat Simo dan kemudian harus dibagikanke 12 (dua belas) desa serta kesalahan tekhnis
46 — 5
B/2017/PN.Bgr24Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjuk kepadaterdakwa Yena Purmama Bin (Alm) Wira Alias Katro yang identitas lengkapsebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhiatas diri terdakwa tersebut dan apakah para terdakwa tersebut benar melakukanperbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantungsungguh pada unsurunsur lainnya ;Ad. 2.
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUKARDI BIN MANTILI
78 — 9
Ahli berpendapat bahwa Berdasarkan Permenhub Republik IndonesiaNomor KM. 1 Tahun 2010 Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatuproses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akanberlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, Awak Kapal,dan muatannya secara tekhnis, administratif telah memenuhi persyaratankeselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritime, berdasarkanUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana diubahdengan
68 — 36
tidak mungkin untuk direalisasikan denganpertimbangan adanya hubungan bilateral dengan beberapa Negara danbanyaknya karyawan yang bekerja di PPTKIS ; Bahwa format perjanjian kerja untuk setiap Negara tujuan berbedabeda,dan BNP2TKI yang membuat format perjanjian kerja tersebut ; Perjanjian kerja atas nama Saidah binti Suka sudah sesuai dengan formatyang ditetapkan oleh BNP2TKI dan telah ditandatangani di hadapan pejabatyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (BP3TKI) sebagai unitpelaksana tekhnis
1.KHAIRUL Bin KASMARUDDIN GULTOM
2.EFENDI Bin KASMARUDDIN GULTOM
Tergugat:
1.IRWANTO Bin KASMARUDDIN GULTOM
2.HAFNIDA Binti KASMARUDDIN GULTOM
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bengkalis
2.Notaris Hj. Mariana Gultom, SH
3.Sdri. Suyati Sali
103 — 7
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penerbitan,pendaftaran peralihnak hak, pembebanan Hak Tanggungan terhadapSertfikat Hak Milik No.11/Batang Serosa seluas 376 M2 dahulu atasnama Irwanto Gultom sekarang atas nama Suyati Sali telahmemenuhi persyaratan yuridis dan tekhnis sesuai dengan ketentuanberlaku;Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN BIsBerdasarkan halhal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan
120 — 25
Bontang Utara Kota Bontang, namun pada saat itu saksi tidakmembuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan hanya catatan saja yangsaksi serahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/ ILHAMGANI) karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010bertempat di Bontang atas perintah secara lisan Kepala Dinas PendidikanKota Bontang (ACHMAD MARDJUKI) dan PPTK (ILHAM GANI) agar saksimembuat Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap kapal latih SMKN 2Bontang beserta dengan kelengkapannya;Bahwa
, seingat saksi beliau menjabat sampaidengan akhir September 2010 termasuk yangmenandatangani SPMK dan SPK.= Ketika memasuki tahap pelaksanaan dan pencairan danaproyek tersebut, pengguna anggaran dijabat olehAKHMAD MARDJUKI (selaku Kepala Dinas Pendidikan),sa * oe Qo o adapun administrasi proyek yang ditandatangani olehbeliau antara lain : Rekomendasi Pembayaran, BeritaAcara Pembayaran (mengetahui), Berita AcaraPenerimaan Barang (mengetahui), SPM (Surat Perintahmembayar).PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
BAHRUL ULUM,215panitia tersebut dibentuk sesuai dengan SK Nomor 420/013/SK/DISDIKtanggal 07 Januari 2010 ;Tugas Panitia Pemeriksa Barang yaitu melakukan pemeriksaan barangtentang kwalitas dan kwantitas sesuai spesifikasi tekhnis yang tertulisdalam SPK, setelah melaksanakan pekerjaanya kemudian PanitiaPemeriksa Barang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang,jika ternyata hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratansebagaimana tertera dalam surat perjanjian dan atau dokumenpenyerahan lainnya
penggantianmesin pembantu yang tidak sesuai dengan spesifikasi ;Bahwa mengenai masalah proses lelang Saksi tidak mengetahui, namununtuk pelaksanaan selanjutnya setahu Saksi sudah sesuai, kalau masalahfisik barang karena masih dalam proses pemeliharaan sampai denganakhir bulan Desember 2011 masih menjadi tanggung jawab daripenyedia barang/jasa karena dari hasil pemeriksaan tim pemeriksabarang masih ditemukan ada barang yang kurang, tidak ada dan jugaada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis
Penyidik Pembantu pada Polres Bontang, sebagaiberikut : Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Pelabuhan PelaksanaTekhnis Pelabuhan di Pos Cituis Tangerang ; Bahwa Saksi berdinas sebagagai Kapos Pelabuhan Cituis sejaktahun 2005 hingga sekarang, adapun tugas saksi adalah sebagaipelaksana tekhnis kesyahbandaran dalam rangka keberangkatan kapaldemi keselamatan pelayaran, kemudian dalam menjalankan tugaskeseharian saksi berpedoman pada UndangUndang Pelayaran nomor 17tahun 2008 ; Bahwa benar Saksi telah
44 — 5
Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidakdisebabkan hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempattinggal, baik Pemohon maupun Termohon tinggal di wilayah Madiunmeskipun berbeda wilayah pemerintahannya, yang relatif sangat dekat danterjangkau dengan alat tranportasi apapun;Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dan Termohondalam rumah tangga sudah berlangsung monoton.
44 — 5
Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/201 1;Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja samadengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurutTedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima)kali atau Kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagailebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabilaseseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;Bahwa dalam bukunya Kompilasi Aturan Bidang tekhnis
KENDRA
Tergugat:
BUPATI OGAN ILIR
Intervensi:
MUHAMMAD
221 — 94
Hirzan Heri Bahwa ada 54 desa yang mengikuti melaksanakan proses pemilinan KepalaDesa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogaan llir ; Bahwa Tekhnis Pilkades Desa Ulak Kerbau Baru berbeda dengan Pilkades didesa yang lain; Bahwa saksi diberi mandat oleh Kendra untuk menjadi saksi penghitungansuara;Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.PLGBahwa saksi mengetahui adanya perbedaan teknis pelaksanaan pilkadesdesa ulak kerbau baru dengan desa lain melalui survey kedesa lain;Bahwa terdapat satu
28 — 4
barangberada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagaisegala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yangmempunyai nilai ekonomis atau tidak ;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atauHalaman 28 dari 38 Putusan Nomor 398 / Pid.B / 2015 /PN.Rgtsebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
173 — 69
MA Salmun sebesar Rp.700.000, tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. MA Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks Jl.
Salmun sebesar Rp.700.000, tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)3 (tiga) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.
Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)halaman 201 dari 224 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.48.49.50.51.52.4 (empat) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra DesainPembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan PerencanaanPengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp.1.600.000, tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014.
105 — 21
KHARISMA UTAMA yang murah harganya serta memberikanjaminan terutama garansi dan menyiapkan tenaga tekhnis untuk pelaksanaan uji fungsikemudian hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas kemudian dilanjutkan denganproses lelang oleh ULP;Bahwa pada waktu saksi bersama PPK melakukan survey kepada perusahaanperusahaan tersebut, saksi tidak menanyakan kualitas ketiga perusahaan tersebutsebagai distributor atau tidak, jadi hanya berdasarkan kartu nama atau brosur tentangperusahaan penyedia alatalat kesehatan.Bahwa
perusahaan memberikan daftar hargabarangbarang alat kesehatan sesuai dengan daftar yang kami miliki, dan setelah itudaftar harga barangbarang tersebut dibawa untuk dijadikan Arsip sebagai dasar untukdimasukkan sebagai penentuan Harga Penentuan Sendiri (HPS), sesuai dengan aturanyang ada yaitu berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang JasaPemerintah dalam Pasal 66 mengenai Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ayat(1) sampai dengan ayat (8).Bahwa saksi bersama PPK tidak mengikutsertakan tenaga tekhnis
wajar tersebut adalah didalam hargayang ditawarkan oleh perusahaan tersebut sudah mencakup biaya transportasi teknisi,ongkos kirim dan distribusi dan PPN PPH, instalasi uji coba dan uji fungsi alat sertamasa garansi.Bahwa saksi mengetahui keuntungan dan biaya over head yang wajar sebagaimanaditentukan dalam PERPRES No. 50 Tahun 2010 adalah sebesar 15% tetapi diluar PPNdan PPH sehingga keseluruhannya sekitar 25% kemudian diperhitungkan denganbiaya uji fungsi, transportasi atau biaya kirim, tenaga tekhnis
mendaftarkan perusahaan saksi kemudian saksi memenuhi persyaratanpersyaratan yang diminta antara laon Surat Dukungan dari Distributor yang dilengkapiLetter Authorited (LA), Registrasi DEPKES, SNI, SIUP, Surat Penyataan, Surat IzinPenyalur (SUPAK) kemudian setelah saksi mengisi aplikasiaplikasi tersebut, saksitinggal mengikuti proses tahapannya yakni aanwitjzing kemudian upload dokumenpenawaran dan keesokan harinya dilakukan pembukaan sampul penawaran oleh ULPselanjutnya evaluasi administrasi , evaluasi tekhnis
UTAMA JAYA SEJAHTERAsebagai pemenang 2 dan pemenang 3, selanjutnya saksi mendapat undangan verifikasi untukdilakukan evaluasi kualifikasi administrasi dan tekhnis oleh ULP dan pada waktu ituverifikasi dilakukan oleh Pak Irwan Ketua PKJA ULP Kota Palu dimana setelah beberapahari kemudian, ada pengumuman pemenang dan perusahaan saksi dinyatakan sebagaiPemenang I dan perusahaan lainnya tadi sebagai Pemenang II dan Pemenang III sehinggaperusahaan saksi mutlak menjadi Rekanan dalam Pekerjaan Pengadaan