Ditemukan 4487 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 15-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 376/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 30 September 2016 —
79 — 34
  • Bahwa dari isi Petitum Penggugat Konpensi jelas dan terangPenggugat Konpensi belum mengerti bahwa institusi yang berwenanguntuk mengadili adalah bukan Pengadilan Negeri melainkanPengadilan Niaga sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 281Undangundang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undangundang tentang Kepailitan Menjadi Undangundang, berbunyi demikian:Untuk pertama kali dengan Undangundang ini, Pengadilan Niaga
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 187/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Suharja, SH.
Terbanding/Terdakwa I : ANDIANTO SETIABUDI
Terbanding/Terdakwa II : JULIA SRI REDJEKI
Terbanding/Terdakwa III : YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN
487 — 445
  • Cipaganti Parahyangan Perkasa(dalam ipailit) Perkara Kepailitan No : 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 April 2015, 2 (dua)lembar foto copy penetapan: 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 April 2015 dan 1 (satu)lembar foto copy surat kabar tentang laporan keuangan per 31Desember 2014.1 (satu) lembar foto copy laporan Penerimaan, Pengeluaran danPembagian Tahap Pertama PT.
    Cipaganti Parahyangan Perkasa(dalam pailit) Perkara Kepailitan No : 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 April 2015, 2 (dua) lembarfoto copy penetapan: 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal23 April 2015 dan 1 (satu) lembar foto copy surat kabar tentanglaporan keuangan per 31 Desember 2014.14.1 (satu) lembar foto copy laporan Penerimaan, Pengeluaran danPembagian Tahap Pertama PT.
    CIPAGANTI PARAHYANGANPERKASA (dalam pailit) Perkara Kepailitan No : 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2015, 2 (dua) lembarfoto copy penetapan: 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal17 Juni 2015 dan foto copy berita surat kabar pengumuman.15.1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27April sebesar Rp. 698.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapanjuta rupiah) kepada PT.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 22-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 555/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Ir. Yohan Listyono Suryadi Diwakili Oleh : Anut Putradjaja, S.H
Terbanding/Tergugat I : Gunawan Yulianto
Terbanding/Tergugat II : Linasarie Handojo
156 — 403
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya yangtimbul dalam gugatan ini ;Dan atau mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono)Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut,Tergugat dan Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sekaligus Tergugat IIKonvensi i mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:Jawaban Tergugat Konvensi:1.Adanya perkara PKPU/Kepailitan pada tahun 2010 terjadinya penundaanpembayaran hutangAdanya Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli Perusahaan
    (ex aequo et bono)Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:Jawaban Tergugat Konvensi:1.Adanya perkara PKPU/Kepailitan pada tahun 2010 terjadinya penundaanpembayaran hutangAdanya Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli Perusahaan tertanggal 25Agustus 2016 dengan perincian: Sebesar Rp.6.500.000.000, dan USD 890.200, yang digunakanuntuk pelunasan pinjaman kredit CV.Cahyo Nugroho Jati padaPT.Bank Negara Indonesia (Persero).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1454/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Februari 2018 —
94 — 41
  • Essi Aprilita adalah pengurus Koperasi ummamahsebagaimana dasar hukum AD/ART Koperasi;Bahwa benar Anggaran Dasar Koperasi diatur sebagaimana bidangusaha koperasi sebagaimana AD/ART Koperasi;Bahwa benar Ketua Koperasi dalam prakteknya yang berwenang untukmenandatangani kerjasama, serta yang bertanggungjawab dalam resikodalam kerugian yang bertanggungjawab kepailitan, penyertaan modal;2.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 06-10-2016 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 680/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2014 —
63 — 29
  • Penggugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat dan VI tersebut beralasanatau tidak ;Menimbang, bahwa masalah kewenangan mengadili absolut dalam perkaraperdata muncul disebabkan oleh karena perkara perdata itu terdiri dari berbagaimacam ragam seperti ingkar janji (wanprestasi), perouatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), perceraian, hibah, wasiat, perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechtmatige overheidsdaad), kepailitan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat :
I Putu Anom, S.Sn.
Tergugat :
1. PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Unit Kediri Tabanan
2 I Nyoman Gadang
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kab. Tabanan
112 — 83
  • karenanyabaik TERGUGAT maupun TERGUGAT Il tidak pernah mendatangiPENGGUGAT sebelum pelaksanaan lelang sampai dengan pelaksanaan lelangberlangsung para TERGUGAT tidak pernah ada saling keterbukaan kepadaTERGUGAT terkait hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT.Karena antara PENGGUGAT dan para TERGUGAT tidak pernah jual belidengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuanPENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaanlelang sesuai UUHT dalam pasal 6Bahwa dalam kepailitan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-11-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 592/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : David M.L. Tobing, S.H.
Terbanding/Tergugat : Raffi Farid Ahmad
199 — 149
  • Bahwa kemudian ketentuan gi/zeling dalam faset kepailitanHalaman 24 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.dan PKPU diatur dalam Pasal 93 UndangUndang No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang ;Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 19 tahun1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa,yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangansementara waktu) = kebebasan penanggung =
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-02-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 495/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 21 Februari 2018 — RATNAWATI dkk lawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA
42 — 28
  • Demikian pulasurat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tetapimenggabungkan surat kuasa perkara perdata surat kuasa perkarapidana dan surat kuasa perkara kepailitan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-02-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.TPI
Tanggal 6 Februari 2014 — S I H A (Penggugat), 1. PT TUNGGUL ULUNG MAKMUR (PT TUM) (Tergugat I), 2. SYAFI ‘I, (Tergugat II), 3. HAMZAH (Turut Tergugat I), 4. INAN HASIBUAN (Turut Tergugat II)
145 — 55
  • sehinggadengan demikian pembayaran fee yang dilakukan oleh penggugat kepadatergugat dan tergugat Il melalui turut tergugat dan turut tergugat Il adalahsah dan mengikat, sehingga dengan demikian utang penggugat kepadatergugat dan tergugat Il tidak ada lagi dan pengalihan piutang yangdilakukan oleh tergugat dan tergugat Il (cessie) kepada pihak ketiga adalahtidak sah dan cacat hukum, serta kedua bukti tersebut juga telah dinyatakanT3tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 4 undangundang No. 37 tahun 2004tentang kepailitan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 02-02-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Slw
Tanggal 6 Juni 2017 — AHMAD FALIH melawan 1. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero) 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL 3. Tuan EDI JUNAEDI
44 — 9
  • Pelawan butir 5 halaman 2 gugatanPenggugat a quo yang mendalilkan secara sepihak Pelawan telahdinyatakan pailitt Adapun dasar penolakan dari dalil penggugat tersebutantara lain :a.b.Bahwa Terlawan menolak dalil dari Pelawan yang mendalilkan,Pelawan telah dinyatakan Pailit oleh Terlawan , karena Bahwa tidakada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat yangmemutuskan bahwa Pelawan telah pailit.Apabila Pelawan dalam keadaan pailit, tentunya sesuai dengan UUNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 6 Februari 2019 — YU JING >< PROSPER CHINA INVESTMENTS LIMITED CS
327 — 209
  • untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat quon non.Padahal, UU Perseroan Terbatas telah dengan jelas mengaturbahwa pertanggungjawaban pribadi Komisaris Perseroan hanyadapat dituntut dalam beberapa hal yang diatur secara limitatif sebagaiberikut:e Komisaris bertanggung jawab atas secara pribadi atas kerugianPerseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankantugasnya (Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas);e Dalam hal terjadi kepailitan
    karena kesalahan atau kelalaian DewanKomisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yangdilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untukmembayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan (Pasal 115ayat (1) UU Perseroan Terbatas);e Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benardan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisarissecara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan (Pasal 69 ayat (4) UU Perseroan Terbatas
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 20-11-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
RADEN SYAMSURIZAL
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RONATAMA MANDIRI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.NELSON SINAGA
110 — 17
  • Bank tidak mengajukan penjualan diKPKNL Jambi tersebut berdasarkan Lembaga Kepailitan tetapiberdasarkan Hak Tanggungan yaitu Hak Tanggungan yang dibebankankepada Hak Atas Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.5Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, berikut atau tidakberikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanahitu, untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada KREDITUR tertentu terhadap krediturkreditur yanglain.Sebagai Badan Hukum yang didirikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1601 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 September 2011 — EDWIN, SE., MM
89 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atauterdapat tandatanda kepailitan;(Vide pasal 6 ayat (1) dari UndangUndang tersebut);e Pasal 6 ayat (2): Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligussekurangkurangnya memuat:Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;o fBesarnya utang pajak;QOPerintah untuk membayar, dan;d.
    Terjadi penyitaan atas barang Penanggung pajak oleh Pihakketiga atau terdapat tandatanda kepailitan ;Ayat (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurangkurangnya memuat:a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan PenanggungPajak;b. Besarnya utang pajak;c. Perintah untuk membayar dan;d.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 201/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 25 Mei 2016 — TN. HADI SUSANTO SIDHARTA >< PT. BANK DINAR INDONESIA DAN PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL CS
165 — 99
  • Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan anggaran dasar perseroan, Tergugat mempunyai kewajibandalam menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik danbertanggung jawab dalam mengambil segala kebijakan yang tepat,kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang usaha yang ada,peraturan yang berlaku dan kelaziman dalam usaha sejenis, dan dapatmengambil tindakantindakan guna mencegah timbulnya atau berlanjutnyakerugian/kepailitan perseroan serta menyelamatkan
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-11-2014 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl
Tanggal 16 Juni 2015 — Drs. HERU SANTOSO melawan JUSTINUS ARIAWAN SETYOSO dk
113 — 19
  • Dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi adalah Anggota Teknis Hukum Balai Harta PeninggalanSemarang.e Bahwa tugas dan fungsi BHP diantaranya adalah; Melaksanakan penyelesaianmasalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta yang tidak adakuasanya, dan lainlain yang diatur dalam perundangundangan; Melaksanakanpembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan perundangundangan;Menyelesaikan masalah kepailitan dan lainlain;e Bahwa menurut KUHpPerdata, setiap Penetapan
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 65/PDT/2017/PT JMB
Tanggal 16 Nopember 2017 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: 1. WASKITO ADIRIBOWO, SH 2. MUJIRAHAYU, SH 3. EDI MUKHTAR, SH para Advokat beralamat di Kantor Hukum Waskito Adiribowo and Associates LMPP Building Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor : 10 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 39/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2016, tanggal 01 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 384/SK/Pdt/2016/PN.Jmb, tanggal 14 Desember 2016; sebagai Pembanding semula Penggugat . L A W A N PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA, beralamat di Jalan Let Jend. S. Parman Nomor : 05 Kecamatan Telanaipura Kelurahan Pematang Sulur Kota Jambi Propinsi Jambi sebagai Terbanding semula Tergugat ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. ARDI, SH 2. YUSUF EKA SEPTIAWAN WARUWU, SH 3. FAJAR WISNU BRATA, SH 4.NURAMADHANSYAH, SH 5. RAFSODI NAYOGI,SH 6.NURI RISTANTRI,SH 7. MARGARETH HANA H.S,SH Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum ARDI, SH berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor : 93 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 271/SK/Pdt/2017/PN Jmb, tanggal 8 Agustus 2017;
518 — 383
  • Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim agar memutus dengan amar sebagai berikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewjsde) agar tidak melakukan tindakanapapun terkait pengalihan harta benda baik yang bergerak maupun tidakbergerak dalam bentuk apapun (sfatus quo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
Pengadilan PN BANGIL Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 05-08-2010 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 01/Pdt./G./2010/PN. Bgl.
Tanggal 5 Agustus 2010 — PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Cq Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Ir. Bambang Hariyanto, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Sumarji, ST. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
518 — 210
  • ., CN, menerangkan pada pokoknya :Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak adahubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaandengan mereka.Bahwa ahli menerangkan Keahliannya dibidang Perburuhan karena mengajar materiHukum Perburuhan pada S.I. dan S.II, selain itu di S.I juga mengajar materi Bisnis Perdatatentang HAKI, sedangkan di S.III mengajar materi tentang Kepailitan;Bahwa menurut pendapatnya tentang hukum perburuhan mencakup
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
KOK AN HUSADA HENDI HARIADI, SE
Tergugat:
1.HALIM SUSANTO
2.HERMAN SANTOSO
3.KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI
107 — 32
  • Maka sebagaimana ketentuannorma dalam Pasal 242 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur:Selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Debitor tidak dapat dipaksa membayar Utang sebagaimana dalam Pasal245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperolehpelunasan utang, harus ditangguhkan;Bahwa selanjutnya bunyi ketentuan dari Pasal 245 UU No.37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Paten
Register : 10-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 15 Mei 2019 — PT. LINTAS PROMOSI GLOBAL, Cs >< PT. KARTA INDONESIA GLOBAL, Cs
1765 — 1858
  • ., M.H.Bahwa Ahli merupakan dosen pengajar di Universitas Indonesia;Bahwa maksud pihak ketiga sebagaimana Pasal 132 ayat 2 Undangundang Paten terkait Penghapusan Paten dalam penjelasandisebutkan sebagai pihak yang berkepentingan.Pihak yang berkepentingan disini tidak dijelaskan secara definitive,berbedabeda tergantung dari ruang lingkupnya, baik hukumperusahaan, hukum dagang, maupun kepailitan mempunyai definisiyang berbeda tentang pihak yang berkepentingan.Bahwa Ahli mencari refrensi lain yakni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/Pid/2011
Tanggal 2 Oktober 2013 — POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
1799 — 2150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perkembangan selanjutnyaberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, MahkamahAgung juga menerima perkara Peninjauan Kembali dari Pengadilan Niaga.Bahwa aturan mengenai lembaga Peninjauan Kembali yang diatur dalamPasal 23 ayat (1) UndangUndang No. 4/2004 merupakan hukum yang umum(lex generalis), sementara UndangUndang Mahkamah Agung merupakanhukum yang khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai lembagaPeninjauan