Ditemukan 4487 data
79 — 34
Bahwa dari isi Petitum Penggugat Konpensi jelas dan terangPenggugat Konpensi belum mengerti bahwa institusi yang berwenanguntuk mengadili adalah bukan Pengadilan Negeri melainkanPengadilan Niaga sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 281Undangundang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undangundang tentang Kepailitan Menjadi Undangundang, berbunyi demikian:Untuk pertama kali dengan Undangundang ini, Pengadilan Niaga
Terbanding/Terdakwa I : ANDIANTO SETIABUDI
Terbanding/Terdakwa II : JULIA SRI REDJEKI
Terbanding/Terdakwa III : YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN
487 — 445
Cipaganti Parahyangan Perkasa(dalam ipailit) Perkara Kepailitan No : 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 April 2015, 2 (dua)lembar foto copy penetapan: 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 April 2015 dan 1 (satu)lembar foto copy surat kabar tentang laporan keuangan per 31Desember 2014.1 (satu) lembar foto copy laporan Penerimaan, Pengeluaran danPembagian Tahap Pertama PT.
Cipaganti Parahyangan Perkasa(dalam pailit) Perkara Kepailitan No : 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 April 2015, 2 (dua) lembarfoto copy penetapan: 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal23 April 2015 dan 1 (satu) lembar foto copy surat kabar tentanglaporan keuangan per 31 Desember 2014.14.1 (satu) lembar foto copy laporan Penerimaan, Pengeluaran danPembagian Tahap Pertama PT.
CIPAGANTI PARAHYANGANPERKASA (dalam pailit) Perkara Kepailitan No : 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2015, 2 (dua) lembarfoto copy penetapan: 51/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal17 Juni 2015 dan foto copy berita surat kabar pengumuman.15.1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27April sebesar Rp. 698.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapanjuta rupiah) kepada PT.
Terbanding/Tergugat I : Gunawan Yulianto
Terbanding/Tergugat II : Linasarie Handojo
156 — 403
Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya yangtimbul dalam gugatan ini ;Dan atau mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono)Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut,Tergugat dan Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sekaligus Tergugat IIKonvensi i mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:Jawaban Tergugat Konvensi:1.Adanya perkara PKPU/Kepailitan pada tahun 2010 terjadinya penundaanpembayaran hutangAdanya Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli Perusahaan
(ex aequo et bono)Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:Jawaban Tergugat Konvensi:1.Adanya perkara PKPU/Kepailitan pada tahun 2010 terjadinya penundaanpembayaran hutangAdanya Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli Perusahaan tertanggal 25Agustus 2016 dengan perincian: Sebesar Rp.6.500.000.000, dan USD 890.200, yang digunakanuntuk pelunasan pinjaman kredit CV.Cahyo Nugroho Jati padaPT.Bank Negara Indonesia (Persero).
94 — 41
Essi Aprilita adalah pengurus Koperasi ummamahsebagaimana dasar hukum AD/ART Koperasi;Bahwa benar Anggaran Dasar Koperasi diatur sebagaimana bidangusaha koperasi sebagaimana AD/ART Koperasi;Bahwa benar Ketua Koperasi dalam prakteknya yang berwenang untukmenandatangani kerjasama, serta yang bertanggungjawab dalam resikodalam kerugian yang bertanggungjawab kepailitan, penyertaan modal;2.
63 — 29
Penggugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat dan VI tersebut beralasanatau tidak ;Menimbang, bahwa masalah kewenangan mengadili absolut dalam perkaraperdata muncul disebabkan oleh karena perkara perdata itu terdiri dari berbagaimacam ragam seperti ingkar janji (wanprestasi), perouatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), perceraian, hibah, wasiat, perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechtmatige overheidsdaad), kepailitan
112 — 83
karenanyabaik TERGUGAT maupun TERGUGAT Il tidak pernah mendatangiPENGGUGAT sebelum pelaksanaan lelang sampai dengan pelaksanaan lelangberlangsung para TERGUGAT tidak pernah ada saling keterbukaan kepadaTERGUGAT terkait hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT.Karena antara PENGGUGAT dan para TERGUGAT tidak pernah jual belidengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuanPENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaanlelang sesuai UUHT dalam pasal 6Bahwa dalam kepailitan
Terbanding/Tergugat : Raffi Farid Ahmad
199 — 149
Bahwa kemudian ketentuan gi/zeling dalam faset kepailitanHalaman 24 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.dan PKPU diatur dalam Pasal 93 UndangUndang No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang ;Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 19 tahun1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa,yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangansementara waktu) = kebebasan penanggung =
42 — 28
Demikian pulasurat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tetapimenggabungkan surat kuasa perkara perdata surat kuasa perkarapidana dan surat kuasa perkara kepailitan.
145 — 55
sehinggadengan demikian pembayaran fee yang dilakukan oleh penggugat kepadatergugat dan tergugat Il melalui turut tergugat dan turut tergugat Il adalahsah dan mengikat, sehingga dengan demikian utang penggugat kepadatergugat dan tergugat Il tidak ada lagi dan pengalihan piutang yangdilakukan oleh tergugat dan tergugat Il (cessie) kepada pihak ketiga adalahtidak sah dan cacat hukum, serta kedua bukti tersebut juga telah dinyatakanT3tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 4 undangundang No. 37 tahun 2004tentang kepailitan
44 — 9
Pelawan butir 5 halaman 2 gugatanPenggugat a quo yang mendalilkan secara sepihak Pelawan telahdinyatakan pailitt Adapun dasar penolakan dari dalil penggugat tersebutantara lain :a.b.Bahwa Terlawan menolak dalil dari Pelawan yang mendalilkan,Pelawan telah dinyatakan Pailit oleh Terlawan , karena Bahwa tidakada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat yangmemutuskan bahwa Pelawan telah pailit.Apabila Pelawan dalam keadaan pailit, tentunya sesuai dengan UUNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
327 — 209
untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat quon non.Padahal, UU Perseroan Terbatas telah dengan jelas mengaturbahwa pertanggungjawaban pribadi Komisaris Perseroan hanyadapat dituntut dalam beberapa hal yang diatur secara limitatif sebagaiberikut:e Komisaris bertanggung jawab atas secara pribadi atas kerugianPerseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankantugasnya (Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas);e Dalam hal terjadi kepailitan
karena kesalahan atau kelalaian DewanKomisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yangdilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untukmembayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan (Pasal 115ayat (1) UU Perseroan Terbatas);e Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benardan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisarissecara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan (Pasal 69 ayat (4) UU Perseroan Terbatas
RADEN SYAMSURIZAL
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RONATAMA MANDIRI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.NELSON SINAGA
110 — 17
Bank tidak mengajukan penjualan diKPKNL Jambi tersebut berdasarkan Lembaga Kepailitan tetapiberdasarkan Hak Tanggungan yaitu Hak Tanggungan yang dibebankankepada Hak Atas Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.5Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, berikut atau tidakberikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanahitu, untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada KREDITUR tertentu terhadap krediturkreditur yanglain.Sebagai Badan Hukum yang didirikan
89 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atauterdapat tandatanda kepailitan;(Vide pasal 6 ayat (1) dari UndangUndang tersebut);e Pasal 6 ayat (2): Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligussekurangkurangnya memuat:Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;o fBesarnya utang pajak;QOPerintah untuk membayar, dan;d.
Terjadi penyitaan atas barang Penanggung pajak oleh Pihakketiga atau terdapat tandatanda kepailitan ;Ayat (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurangkurangnya memuat:a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan PenanggungPajak;b. Besarnya utang pajak;c. Perintah untuk membayar dan;d.
165 — 99
Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan anggaran dasar perseroan, Tergugat mempunyai kewajibandalam menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik danbertanggung jawab dalam mengambil segala kebijakan yang tepat,kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang usaha yang ada,peraturan yang berlaku dan kelaziman dalam usaha sejenis, dan dapatmengambil tindakantindakan guna mencegah timbulnya atau berlanjutnyakerugian/kepailitan perseroan serta menyelamatkan
113 — 19
Dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi adalah Anggota Teknis Hukum Balai Harta PeninggalanSemarang.e Bahwa tugas dan fungsi BHP diantaranya adalah; Melaksanakan penyelesaianmasalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta yang tidak adakuasanya, dan lainlain yang diatur dalam perundangundangan; Melaksanakanpembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan perundangundangan;Menyelesaikan masalah kepailitan dan lainlain;e Bahwa menurut KUHpPerdata, setiap Penetapan
518 — 383
Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim agar memutus dengan amar sebagai berikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewjsde) agar tidak melakukan tindakanapapun terkait pengalihan harta benda baik yang bergerak maupun tidakbergerak dalam bentuk apapun (sfatus quo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
518 — 210
., CN, menerangkan pada pokoknya :Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak adahubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaandengan mereka.Bahwa ahli menerangkan Keahliannya dibidang Perburuhan karena mengajar materiHukum Perburuhan pada S.I. dan S.II, selain itu di S.I juga mengajar materi Bisnis Perdatatentang HAKI, sedangkan di S.III mengajar materi tentang Kepailitan;Bahwa menurut pendapatnya tentang hukum perburuhan mencakup
KOK AN HUSADA HENDI HARIADI, SE
Tergugat:
1.HALIM SUSANTO
2.HERMAN SANTOSO
3.KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI
107 — 32
Maka sebagaimana ketentuannorma dalam Pasal 242 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur:Selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Debitor tidak dapat dipaksa membayar Utang sebagaimana dalam Pasal245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperolehpelunasan utang, harus ditangguhkan;Bahwa selanjutnya bunyi ketentuan dari Pasal 245 UU No.37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
1765 — 1858
., M.H.Bahwa Ahli merupakan dosen pengajar di Universitas Indonesia;Bahwa maksud pihak ketiga sebagaimana Pasal 132 ayat 2 Undangundang Paten terkait Penghapusan Paten dalam penjelasandisebutkan sebagai pihak yang berkepentingan.Pihak yang berkepentingan disini tidak dijelaskan secara definitive,berbedabeda tergantung dari ruang lingkupnya, baik hukumperusahaan, hukum dagang, maupun kepailitan mempunyai definisiyang berbeda tentang pihak yang berkepentingan.Bahwa Ahli mencari refrensi lain yakni
1799 — 2150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkembangan selanjutnyaberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, MahkamahAgung juga menerima perkara Peninjauan Kembali dari Pengadilan Niaga.Bahwa aturan mengenai lembaga Peninjauan Kembali yang diatur dalamPasal 23 ayat (1) UndangUndang No. 4/2004 merupakan hukum yang umum(lex generalis), sementara UndangUndang Mahkamah Agung merupakanhukum yang khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai lembagaPeninjauan