Ditemukan 4307 data
115 — 19
jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional ataspengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslahbahwa terdakwa adalah seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Dinas PUPengairan dan karena adanya proyek pada Dinas PU Pengairan tersebut, maka terdakwajuga bertindak sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana disebutkan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan proyek ;Menimbang, dengan demikain
128 — 51
Dengan demikain makapenyusunan HPS tersebut tidak sesuai dengan pasal 66 ayat (7) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010yang mengatur bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlianberdarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi sebagaimanadiatur di huruf a sampai j dalam pasal tersebut, sehingga hal ini menjadikanHPS tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kKewajaran penawarandalam
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
173 — 144
Ekita Lukmansuy dkk dengan pokok persengketaan Surat PengoperanHak Dan Pelepasan Hak tanggal 5 Maret 2013, maka degan demikain dalil initerbukti.Menimbang, bahwa dengan Tergugat VIII terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum sebagaimana didalikan dalam gugatan.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IX mendalilkankeberadaan Tergugat IX diatas tanah objek sengketa adalah didasari adanyakesepakatan Tergugat VII dengan ahli waris dari Asmat bin Pungut.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat VIII telah
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
522 — 283
Dalam kaitannya dengan konsep keputusan tata usahanegara terdapat pula Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, yang manapasal tersebut berada di dalam ketentuan peralihnan, sehingga yang terjadi adalahketentuan peralihan mengubah konsep keputusan tata usaha negara, hal tersebutsangat bertetangan dengan Asas PerundangUndangan, di mana perubahanundangundang harus dengan undangundang atau di dalam undangundang,Halaman 139 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.dengan demikain melalui
76 — 16
pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan " perekonomian Negara "adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang206didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat kata"dapat" yang menyatakankualifikasi unsur formil, dengan demikain
99 — 65
sebagaimana dalam blangko akte jual belliyang dikeluarkan olehPPAT seperti buktiP.XVI.2;Bahwa peran dan kedudukan PPAT termasuk akteaktenya dalam pendaftarantanah adalah PPAT membantu klien untuk proses pendaftaran hak atas tanahyang sudah dibuat aktenya oleh PPAT;Bahwa HGB dapat diperjual belikan;Bahwa syaratsyarat jual beli HGB dari sabyek hukumnya yaitu : identitas diriseperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dari penjual dan kalau Badan Hukumyaitu Akte Pendirian, SK Menteri dan untuk pembeli juga demikain
43 — 9
Demikain juga Tergugat X (BadanPertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang) menolak surat pemblokiran yangdiserahkan oleh Penggugat dengan alasan sudah banyak yang memblokirselama ini, dan ada pejabat yang membacking Tergugat & Il sehingga BPNHalaman 36Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Mdnimpoten.
69 — 14
Dengan demikain secara melawan hokum Terdakwa dalamkualitas sebagai manus ministra atau orang yang disuruh atau plegertidaklah dapat dipersalahkan hokum apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo membebaskan Terdakwa darisegala tuntutan hokum;Bahwa demikian juga bila uraian dalan surat tuntutan jaksa Penuntut Umumpada halaman 65 garis datar () ke2 dan garis datar () ke3 dansambungannya pada halaman 66 di atas, dikaitkan dengan uraian kejadianatau cara dan keadaan
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
357 — 200
Bahwa penundaan terhadap daya berlaku suatu keputusan tata usaha negaradapat dilakukan jika sebuah keputusan itu merugikan nengara, berdampak padalingkungan hidup, atau menimbulkan konflik sosial, namun jika keputusan tatausaha negara itu tidak demikain, maka tidak diperlukan penundaan terhadapdaya berlaku keputusan tata usaha negara tersebut.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18UndangUndang Administrasi Pemerintahan, maka keputusan tata usaha negarayang diterbitkan
87 — 55
Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak menyalurkan kredit tersebutsesuai dengan prosedur peminjaman yang ada sehingga Koperasi danpihak BNI46 tersebut telah mengalami kerugian.Dengan demikain Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketigamembujuk Bawahan itu untuk melakukan atau membiarkan sesuatuapabila karenanya dapat terjadi sesuatu telah terpenuNhi.Bahwa oleh karena semua unsurunsur Dakwaan Oditur Militertelah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telahterbukti secara sah dan
181 — 146
saksisaksidan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yangbernama Wayan Artawa alias Tawok yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkaspenyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasidengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikain
320 — 95
dankewajiban atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu sertanggung124jawab menurut hukum, tidak terkecuali Terdakwa yang dalam persidangandiperoleh fakta hukum berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwadan adanya barang bukti, dalam hal ini menunjuk Gantoro dengan identitaslengkap, karena perbuatannya sehingga oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkanperbuatannya menurut hukum, maka barang siapa dimaksud adalahTerdakwa Gantoro ;Dengan demikain
66 — 30
orang yang terdapat di dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 ;Menimbang, bahwa Terdakwa Robinson sesuai dengan dakwaan Jaksa PenuntutUmum telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan yaitu Terdakwa adalahberkedudukan selaku Direktur PT.Mangkubuana Hutama Jaya yang ditunjuk sebagaipemenang lelang proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras ( SILO ) di perumBulog untuk tahun anggaran 2006 ;Menimbang, bahwa dengan demikain
51 — 12
baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :v uNBahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negaraadalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang506didasarkan pada kebijjakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur formil, dengan demikain
223 — 212
sehinggaPara Penggugat bermaksud untuk menjual tanah kepada pihaklain akan terkendala.Hal ini membuktikan tidak ada maksud tanah tersebut akan dimilikioleh Para Penggugat akan tetapi akan dilepaskan kepada pihaklain, dengan demikian sangkalan dari lyon Iting yang menyatakanlyon Iting mengira tanah tersebut akan dijual kepada Jon Sudijonosudah terbantahkan, dan sebaliknya masalah pembayarana kepadalyon iting itu manjadi hak dan kewajiban antara lyon Iting dengankuasanya Endang Juweni.Maka dengan demikain
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
158 — 124
Rp. 52.000.000,(lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari /ruang kelas senilai Rp.17.000.000 x 3 ruang = Rp. 51.000.000, (lima puluh satu juta rupiah),ditambah dengan ongkos angkut Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).dengan demikain menyangkut hal ini dapat ditanyakan ke Saudara RaufLestalunu dan Kepala Sekolah Drs.
Dengan demikain uang yang saya terima dari SaudaraJunaid Uweng adalah berjumlah Rp. 39.550.000, (tiga puluh Sembilanjuta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisauang yang belum diserahkan oleh saudara Junaid Uweng kepada sayaadalah sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);Bahwa dari hasil pekerjaan meubelair yang saya kerjakan berdasarkankesepakatan/perjanjian lisan dengan saudara Junaid Uweng,sebenarnya seluruh pekerjaan mobiler sudah selesai dikerjakan danSiap untuk
263 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan adanya dalildalil hukum dalam surat gugatanPenggugat yang demikain secara hukum berakibat surat gugatanPenggugat menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);Bahwa dalam Petitum Gugatannya, Penggugat telah memintakepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikanPutusan terhadap Izinlzin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yangtelah diberikan oleh Tergugat masingmasing kepada Tergugat 4,Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 (Vide: GugatanPenggugat, Petitum Dalam Pokok Perkara halaman 4547
66 — 21
Demikain pula, terkait pembangunan Pasar Wado yang telah dinyatakanselesai 100% maka harus memiliki dokumen pendukung yang sah sesuai dengan aturanyang berlaku.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa pada saatpencairan 100%, samasekali tidak didasarkan pada dokumen Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan, dan dokumen itu sendiri pada saat itu secara fisik belum ada(belum dibuat), akan tetapi mengenai identitasnya telah disebutkan dalam SuratPerintah Membayar (SPM) tanggal 28
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
126 — 50
,untuk mengajukan permintaanpembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPPLS dan menerima sertamenyimpan uang persediaan pada SKDP aquo Dinas Kesehatan KabupatenMelawi namun demikain dalam hal meneliti kelengkapan dokumendokumenpengajuannya Terdakwa DWI INDRIYANI, S.Sos., sebagai bendaharaPengeluaran wajib meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan PPTK danmengembalikan dokumen pendukung kepada PPTK apabila tidak memenuhisyarat bahkan Terdakwa DWI INDRIYANI, S.Sos., selaku bendaharaPengeluaran berhak
208 — 24
Nilla Suprapto Bin M.O Sudarjo ;Menimbang, bahwa dengan demikain Jaksa Penuntut Umum berlindung kepadaPenetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 77/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg sebabsepengetahuan majelis Hakim apabila sudah ada surat izin penyitaan dari PengadilanNegeri yang bersangkutan dan sudah ada penetapan penyitaan dari pengadilan negeri yangbersangkutan seharusnya dan sewajarnya barang bukti tersebut harus diperlinatkan dipersidangan agar penetapan penyitaan tersebut dihargai oleh pihak Kejaksaan