Nomor 1049 kK/Padt/2016putusan Judex Facti a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076) yang bunyinya, Hakim dan hakim konstitusiwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Hal tersebut di atas telah tidak dilaksanakan dalam perkara ini,sehingga

Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076

Nomor 9 tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), Kompilasi HukumIslam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);MENGADILIDalam Konvensi1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saturaj1

Bahwa kewenangan tersebut kKemudian dijabarkan dan diatur kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut UndangUndang Nomor48/2009) yang menyatakan: Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan PeradilanAgama, lingkungan

,- diterima MIEKE SULISTYORINI;8. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2013;9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2013;10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013 beserta lampirannya;11. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5076

2014 sebesarRp. 472.540. 000, diterima MIEKE SULISTYORINI;1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas PasarKota Semarang Tahun Anggaran 2013;1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran2013;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013beserta lampirannya;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 5076

Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidakada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturanperundangundangan,dalam hal ini peranan hakim untuk menemukanhukum memperoleh tempat yang seluas luasnya.Sebagaimana amanat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5ayat (1) yang mengamanatkan :e

Nomor 9 tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), Kompilasi HukumIslam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);Dalam Konvensi1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;MENGADILI2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (pemohon) untuk menjatuhkan talak saturaj1

,- diterima MIEKE SULISTYORINI.9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2013.10. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2013.11. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013 beserta lampirannya.12. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5076

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran2013.Hal 3 dari 133 halaman, Putusan Nomor 78/Pid.SusT PK/2016/PN Smg.9.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pasar Kota SemarangTahun Anggaran 2013.10.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013 beserta lampirannya.11.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5076

Dari pengajuan tersebutHal 10 dari 133 halaman, Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN Smg.pihak DPKAD Kota Semarang menindaklanjutinya dengan menerbitkanSP2D Nomor : 5076/LS/2013/RT tanggal 30 Oktober 2013.Akhirnya uang sebesar Rp. 765.735.320, (tujuh ratus enam puluh limajuta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebutsetelah dikurangi PPN sebesar Rp. 69.612.302, (enam puluh sembilanjuta enam ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah) dan PPH sebesarRp. 13.922.460, (tiga

Dari pengajuan tersebut pihak DPKAD KotaSemarang menindaklanjutinya dengan menerbitkan SP2D Nomor :5076/LS/2013/RT tanggal 30 Oktober 2013.Akhirnya uang sebesar Rp. 765.735.320, (tujuh ratus enam puluhlima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah)tersebut setelah dikurangi PPN sebesar Rp. 69.612.302, (enam puluhsembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah) danPPH sebesar Rp. 13.922.460, (tiga belas juta sembilan ratus duapuluh dua ribu empat ratus enam puluh

diterima MIEKE SULISTYORINI.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pasar Kota Semarang TahunAnggaran 2013.10.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pasar Kota SemarangTahun Anggaran 2013.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013 beserta lampirannya.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5076

Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076

bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,35428 gram sisa labfor seberat 3,31467 gram;

Konstitusi Indonesia yaitu Undangundang Dasar 1945,sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Bahwa selanjutnya kekuasaan kehakiman dimaksud pada point diatas telah diimplementasikan dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 5076

Konstitusi Indonesia yaitu Undangundang Dasar 1945,sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;Bahwa selanjutnya kekuasaan kehakiman dimaksud pada point diatas telah diimplementasikan dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 5076

Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diaturkembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut UUHalaman 9 dari 43 halaman.

tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076

Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076

pada tingkat kasasi,menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap undangundang dan mempunyai wewenang lainnya yangdiberikan oleh undangundang;Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang tersebut diatur lebihlanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15/7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)(Bukti P7);. Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung (Bukti P8);. Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan (UndangUndang Nomor 12/2011) (BuktiP9);10.

tanggal 9 September 2011 untuk penyeragaman dataspesifikasi teknis, dengan rincian sebagai berikut : RKS Teknis Semula Menjadi A.Kapasitas 65 Ton Cabin Double = single dan Double/singledouble/single Panjang Boom Min 19 m, 22 Mm, 1924 (full extended)24m+3m (full extended) Traveling Speed High Speed 14 km/jam, 18 km/jam 14 km/jam, 18 km/jam Low Speed 5 km/jam 5 km/jamLuffing time 21 detik, 32 detik 2132 detikGradeability 1030Hoist speed Empty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min Rated 50m/min,76 m/min 5076

tanggal 9 September 2011 untuk penyeragaman dataspesifikasi teknis, dengan rincian sebagai berikut : RKS Teknis Semula MenjadiA.Kapasitas 65 TonCabin Double = single dan Double/singledouble/singlePanjang Boom Min 19 m, 22 Mm, 1924 (full extended)24m+3m (full extended)Traveling Speed High Speed 14 km/jam, 18 km/jam 14 km/jam, 18 km/jam Low Speed 5 km/jam 5 km/jamLuffing time 21 detik, 32 detik 2132 detikGradeability 1030Hoist speed Empty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min Rated 50m/min,76 m/min 5076

Tahun 1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Hoist speed Empty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min~ Rate 50m/min,76 m/min 5076 m/minTurn Radius 8m,12 Mm 812 mAuxiliary winch Ada Speeader Ada B.Kapasitas 25 TonCabin Double dan Double/singledouble/single Panjang Boom 1618m, min, 22m (full 1622 m (full extended) extended)Gradeability Min 30 1030Auxiliary winch Ada Kemudian pada tanggal 12 September 2011 atas arahan dari terdakwaHARYADI BUDI KUNCORO, kembali dilakukan perubahan spesifikasiteknis perubahan type boom mobile crane menjadi lattice

Hoist speed Empty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min~ Rate 50m/min,76 m/min 5076 m/minTurn Radius 8m,12 Mm 812 mAuxiliary winch Ada Speeader Ada B.Kapasitas 25 TonCabin Double dan double/ Double/singlesingle Panjang Boom 1618m, min, 22m (full 1622 m (full extended) extended)Gradeability Min 30 1030Auxiliary winch Ada Kemudian pada tanggal 12 September 2011 atas arahan dari terdakwaHARYADI BUDI KUNCORO, kembali dilakukan perubahan spesifikasiteknis perubahan type boom mobile crane menjadi lattice

73Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU Mk), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076

Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076

3.284000 15.024.000 117.200. 1.005.0 1.107.0 1.252.0 1.720.0 52.350.750 000 00 00 00 00 5076 Rumiyat1.758.7 13.284.000 15.024.000 117.900, 1.005.0 1.107.0 1.252.0 1.720.0 52.350.71 50 000 00 00 00 00 5027 Andriya 1.758.7 !3.284.000 15.024.000 177.200. 1.005.0 1.107.0 1.252.0 1.720.0 52.350.7ni 50 000 00 00 00 00 508 Laeli = 1.758.7 !3.284.000 15.024.000 117.900. 1.005.0 1.107.0 1.252.0 1.720.0 52.350.750 000 00 00 00 00 5029 Agus = 1.758.7 !

tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor158 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076

Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor /70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang89Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076