Aptdengan hasil Kesimpulan ; Tidak memenuhi Syarat (TMS) Kadar Metanol danEtanol.Dimana minuman beralkohol tersebut tidak memenuhi standar persyaratanuntuk diedarkan dan tidak sesuai derngan keamanan pangan dan mutu panganyang tercantum dalam label kKemasan pangan dikarenakan kandungan alkoholyang terdapat di dalam label Whinsky Mansion House yaitu + 43 % namunberdasarkan hasil pengujian Lab BPOM kandungan Ethanol hanya 12,96 % danMengandung Methanol 3,05 %.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan unsurke satu, minuman beralkohol dalam kemasan botol merek Mc donal merupakan bagian dari panganyang dihasilkan dari suatu cara tertentu dengan bahanbahan berapa alkohol, air matang, aroma/essens, dan gula. Terdakwa memproduksinya di dalam negeri, yaitu di rumah kontrakannya diHalaman 32 dari37Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.

PoldaJateng mendatangi pabrik terdakwa dengan membawa sampel miekering buatan terdakwa ;e Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistiksebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.469/KKF/2013 disimpulkan barangbarang bukti berupa mie kering merk:Joglo, Menara Televisi, Wakul dan Parabola yang disita berdasrkanBerita Acara Penyitaan tertanggal 05 April 2013 positif mengandungbahan pengawet Formalin ;e Bahwa benar Formalin merupakan salah satu bahan tambahan panganyang

mengemaskembali dan atau mengubah bentuk pangan, Perdagangan pangan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelianpangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yangberkenan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan, Mutupangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan,kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanandan minuman, Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam panganyang

MP dan AGUSTINUS tentang program kawalan panganyang pada pokoknya ada program pinjaman modal dari PT Sang HyangSeri (Persero) untuk petani, yang akan dikembalikan setelah panenHalaman21dari 154 halaman. Putusan Nomor:18/Pid.SusTPK/201 7/PN.Bdg.

MP dan AGUSTINUS tentang program kawalan panganyang pada pokoknya ada program pinjaman modal dari PT Sang HyangSeri (Persero) untuk petani, yang akan dikembalikan setelah panen(YARNEN), dan dijelaskan cara mengajukan pinjaman harus membuatRDKK, CPCL, Surat keterangan sedang tidak menerima pinjaman dari Bank/ BUMN lain dan persyaratan lainnya.Bahwa selanjutnyva TJUN TJUN KURNIAWAN dan DEDE HIDAYAT(FORGAB) menyiapkan pengajuan proposal permohonan dana GP3K atasnama kelompok tani yang terdiri RDKK dan

MP dan AGUSTINUS tentang program kawalan panganyang pada pokoknya ada program pinjaman modal dari PT Sang HyangSeri (Persero) untuk petani, yang akan dikembalikan setelah panen(YARNEN), dan dijelaskan cara mengajukan pinjaman harus membuatRDKK, CPCL, Surat keterangan sedang tidak menerima pinjaman dari Bank/ BUMN lain dan persyaratan lainnya.> Bahwa selanjutnya saksi TJUN TJUN KURNIAWAN dan DEDE HIDAYAT(FORGAB) menyiapkan pengajuan proposal permohonan dana GP3K atasnama kelompok tani yang terdiri

daritempat pembuangan pabrik, kKemudian kemasannya diganti menjadi seolah olah baru danjuga merubah tanggal kadaluarsa dari obat tersebut yang selanjutnya obat tersebut dijual ketoko obat/apotek yang ada dipasar Pramukan Jakarta dan Kramat Jati Jakarta Timur, yangselanjutny akan dijual ke konsumen adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh pasal 8(3) dari dari Undang Undang RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yangberbunyi pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi (obat) dan panganyang

Sekretaris Direktorat Jenderal TanamanPangan Nomor 2820/PL.110/A4/10/2012 tanggal 8 Oktober 2012 halPeningkatan Status Rumah dan Surat Direktorat Jenderal Tanaman Panganyang isinya meminta kajian dan pertimbangan atas pengaduan/permohonantersebut.

Bahwa PENGGUGAT sejak awal berdirinya melayani masyarakatyang membutuhkan bantuan dalam bentuk sandang, papan dan panganyang kemudian dalam perkembangannya pelayanan sosial yang dilakukandengan cara mengelola Panti Wreda, Panti Asuhan dan Panti Karya (penampungan bagi gelandangan dan pengemis);a: Bahwa hingga saat ini kegiatan pelayanan sosial yangdiselenggarakan PENGGUGAT sebagai wujud partisipasi masyarakatdalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkandalam Undangundang Nomor

Sus/2018/PN BtmBahwa kronologis terjadinya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihakKepolisian, terkait dengan dugaan tindak pidana terdakwa usaha panganyang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap panganolahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untukdiperdagangkan dalam kemasan eceran yang terjadi pada hari Kamistanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang yang beralamatdi Jin. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel.

Wibowo, STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi bekerja pada jabatan fungsional Pengawas Farmasi danMakanan (PFM) di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM RIdimana yang merupakan tugas seharihari Saksi ialah sebagai inspekturpangan yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap sarana produksidan distribusi pangan serta pemenuhan asas Good Manufacturing Practices(GMP) di industri pangan ;Bahwa Keahlian Saksi adalah di bidang implementasi Cara Produksi Panganyang

DAITIA CHANDRA tidak ditemukan label yang mencantumkannomor izin edar dari Badan POM; bahwa dari hasil uji laboratorium BalaiBesar POM di Jakarta terhadap sampel minumanminuman tersebutmenunjukkan hasil minuman tersebut mengandung metanol dengan kadar33,79%; 33,91%; dan 31,14%, sehingga dinyatakan tidak memenuhistandar keamanan untuk mendapatkan ijin edar, maka produk panganyang dijual oleh terdakwa Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDIdan Sdr.

barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat padabarang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagiankemasan barang yang dicantumkan dalam Bahasa Indonesia.Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri Nomor 73/MDAG/PER/9/2015 tentang KewajibanPencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.Berdasarkan ketentuan tersebut, barangbarang yang wajibdilengkapi label berbahasa Indonesia adalah produk non panganyang

LuwuUtara;e Mengadakan pengawasan terhadap peredaran obat dan produk panganyang beredar dimasyarakat.e Bahwa Adapun riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli selaku PNS padaDinas Kesehatan Kab.

Sedangkan di dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018terdapat rumusan pengertian kedaruratan kesehatan masyarakat yangmerupakan kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa dengan ditandaidengan penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan olehradiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan panganyang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayahatau lintas negara;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, dengan memahami duakonsep yaitu kejadian

Sedangkan menurut Peraturan PemerintahNomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan mutu dan gizi panganyang dimaksud ijin edar adalah Surat Persetujuan Pendaftaran.Definisi ijin edar tercantum dalam Peraturan Kepala BadanPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 tahun 2009 Tentang IZINEDAR PRODUK OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK,SUPLEMEN MAKANAN DAN MAKANAN YANG BERSUMBER,MENGANDUNG, DARI BAHAN TERTENTU DAN ATAUMENGANDUNG ALKOHOL, yaitu bentuk persetujuan registrasibagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemenmakanan

Sekretaris Gapoktan YusufKalaha ;Bahwa kwitansi peminjaman dan pembayaran beras cadangan panganyang dipinjam oleh petani tersebut dicatat dalam buku kas oleh Sekretaris,tetapi beras atau uangnya Terdakwa tidak pernah Terdakwa ketahui, danpembayaran pinjaman beras cadangan pangan oleh petanipetani yangHal. 57 dari 61 hal. Put.

dimana 20 % untukpengurusan proposal tahun 2011 dan 20 % lagi untuk pengurusanproposal tahun 2012 ;e Bahwa benar yang mengurus pengajuan proposal ke Propinsiadalah atasan terdakwa;e Bahwa benar terdakwa mengakui telah menerima uang darisebanyak 20 ( dua puluh ) Gapoktan masingmasing Rp.3040.000.000,00 (emat puluh juta rupiah) jumlah seluruhnya Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);e Bahwa terdakwa menerima uang tersebut atas perintah dariatasan terdakwa yaitu Kasubag Pertanian dan Ketahanan Panganyang

PropinsiKecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau (Parit 2), atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tembilahan, sebagai orang yang sengaja memberikanbantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sebagai Pelaku Usaha Panganyang dengan sengaja tidk memiliki izin edar terhadap setiap panganolahan yang di buat di dalam negeri atau yang diimpor untukdiperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 ayat (1), Perbuatan tersebut

Penyaluran dana Bansos untuk usaha produktif1) Dana bansos untuk usaha produktif merupakan dana stimulanuntuk mendukung usaha kelompokkelompok Afinitas, yangmemiliki kKemauan sendiri untuk meningklatklan kemampuanmengelola usaha produktif.2) Dana bansos dikelola oleh LKD untuk pengembangan usahaproduktif kelompok Afinitas, yang penggunaannya, didasarkankepada keputusan bersama seluruh anggota kelompok afinitas.KI;IMenimbang, bahwa berdasarkan petunjuk umum (Pedum) Desa Mandiri Panganyang dikeluarkan

(dua juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk umum (Pedum) Desa Mandiri Panganyang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri PertanianNomor:14/Permentan/OT.140/3/2012 tanggal 5 Maret 2012 beserta lampirannyasebagaimana dalam Bab IV huruf C angka 1 huruf angka 2 yang menyebutkan danabansos dikelola oleh LKD untuk pengembangan usaha produktif kelompok afinitas yangpenggunaannya didasarkan pada keputusan bersama seluruh anggota kelompok afinitas,selanjutnya dalam Bab

Jasa yang diperdagangkan dan seterusnya;b) ketentuan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan khusus:> Pasal 2 mengenai asas manfaat, asas pemerataan yangberkelanjutan dan asas keadilan;> Pasal 3 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengenaipenyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhandasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, danberkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, KemandirianPangan, dan Ketahanan Pangan;> Pasal 4 huruf (a) s/d huruf (d) yaitu mengenai penyediaan Panganyang