/2015/PN.Bon jo No.44/Pdt.G/2013/PN.Btg, tanggal 17 November 2016;Bahwa terhadap Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bontangsesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 7/Pdt.Eks/2015/PN.Bonjo.

Posita gugatan Penggugat No. 14halamanan ke 10 diperbaiki menjadi:Bahwa terhadap Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bontangsesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 7/Pdt.Eks/2015/PN.Bonjo.

Palallo Tanggal 5September 2014;T 17 : Fotocopy Berita Acara Eksekusi pengosongan Nomor7/Pdt.Eks/2015/PN.Bon Jo No.44/Pdt.G/2013/PN.BTG, tanggal17 November 2016Fotocopy bukti suratsurat tersebut di atas telah diberi materai secukupnyadan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T12 dan T14yang merupakan fotocopy dari fotocopy;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut, Penggugat juga telahmengajukan 5 (lima) orang SaksiSaksi di persidangan yaitu:1.

Bahwa ternyata pada tanggal 17 November 2016, Pengadilan Negeri Bontang,atas permintaan Tergugat melakukan Eksekusi Pengosongan tanah tepatdiatas lahan seluas panjang 140 meter dan lebar 30 meter atau seluas 4.200meter persegi sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor7/Pdt.Eks/2015/PN.Bon jo No. 44/Pdt.G/2013/PN.Btg;6.

/2015/PN.Bon Jo Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Bon, tanggal8 November 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat PengadilanNegeri Bontang Nomor W18U8/1177/PDT.01.5/XV/2016, tanggal 14 Nopember2016 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Perkara Nomor: 7/Pdt.Eks/2015/PN.Bon Jo Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Btg kepada Ketua Rt. 51Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ternyata pihakPenggugat tetap tidak hadir maka berdasarkan bukti T13 berupa surat PenetapanNo.7/Pdt.Eks

., juncto Nomor 1843 K/PDT/2016juncto Nomor 03/PDT.EKS/2018/PN PTK.;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Pelawan adalah perlawan yang baik;2. Menyatakan Pelawan mempunyai bagian hak waris terhadap SertifikatHak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 228/1999tanggal 11 Juni 1999, seluas 405 m? atas nama Sulaiman Bhakti alias LaiBak Tjoea;3. Menyatakan tidak sah atau batal Akta Jual Beli Nomor 46/2010 tanggal 9April 2010;4.

,juncto Nomor 1843 K/PDT/2016 juncto Nomor 03/PDT.EKS/2018/PNPTK., tanggal 13 Maret 2018;6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Atau;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Terlawanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya;1.

,juncto Nomor 53/PDT/2015/PN Ptk., juncto Nomor 1843 K/PDT/2016juncto Nomor 03/PDT.EKS/2018/PN Ptk.;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terlawan;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Pelawan adalah perlawan yang baik;2. Menyatakan Pelawan mempunyai bagian hak waris terhadap SertifikatHak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 228/1999tanggal 11 Juni 1999, seluas 405 m? atas nama Sulaiman Bhakti alias LaiBak Tjoea;3.

,juncto Nomor 1843 K/PDT/2016 juncto Nomor 03/PDT.EKS/2018PNPTK., tanggal 13 Maret 2018;6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Atau apabila pengadilan berpendapat lain;SUBSIDAIRMohon diberikan putusan yang ditimbang adil dan objektif bagi PemohonKasasi dahulu Penggugat;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahHalaman 4 dari 7 hal. Put.

Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Para Pelawan telah menerima surat panggilan teguran(aanmaning) dari Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal C13 Agustus2014 dalam perkara eksekusi Nomor 36/Pdt.Eks

/Eks/2014/PN.Smg. sampai dengan adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pelawanmohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1.2sMengabulkan provisi Para Pelawan seluruhnya;Menangguhkan eksekusi perkara Nomor 36/Pdt.Eks/2014/PN.Smg. sampaidengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1.2sMengabulkan perlawanan (verzet) dari Para Pelawan;Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan

Bahwa dari apa yang dikutipbkan pada angka 4 di atas nyata dan jelasbahwa dasar pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Tinggi dalammengabulkan permohonan banding Termohon Kasasi adalah tentangadanya penetapan Nomor 36/Pdt.eks/2014 tanggal 17 November 2014yang dikeluarkan oleh Ketua PN Semarang;6. Bahwa untuk itu Penetapan yang dimaksud haruslah diuji, sehinggadiperoleh kepastian hukum atas sahih dan yuridisnya penetapan dan bunyiserta dasar penetapan yang dimaksud;7.

Maryana, S.H., M.H. dengan Penetapan Nomor36/Pdt.Eks/20i4/PN.Smg tanggal 30092014 yang pada intinyamengabulkan permohonan eksekusi yang diminta oleh Pemohon Kasasisudah benar;Bahwa tidak pula dapat disangkali bahwasanya Ketua Pengadilan Negeri didalam eksekusi adalah eksekutor semata atau pelaksana dari sebuahputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Negeribukanlah pemutus ataupun pengubah putusan sehingga dengan demikianmaka Ketua Pengadilan Negeri sebagai pelaksana tidak boleh menambahatau mengurangkan bunyi amar putusan incratch van gewisjde yang beliaulaksanakan;Namun demikian dari bukti Penetapan Nomor 36/Pdt.Eks/20i4/PN.Smgtanggal 17 November 2014, telah nyata bahwasanya Ketua PengadilanNegeri yang sekarang Bp.

Bdg0006/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn mengenai eksekusi secara lelang atas obyektanah dan bangunan seluas 129 m2 Sertifikat Hak Milik (GHM) No.1053/1985atas nama Koko Setiawan yang terletak di Jl.

Bdgtersebut merupakan hak milik Pembanding/Pelawan/Tergugat, sehinggaberdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor0006/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn atas obyek tanah dan bangunan SHMNo.1053/1985 yang akan melakukan eksekusi lelang tidak dapatdijalankan sebab bukan milik penuh Terbanding;4.

Bahwa Pembanding keberatan pertimbangan MHTP halaman 10alinea terakhir, Pembanding adalah pihak dalam putusan perkara Nomor6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 07 Juli 2020 yang telah berkekuatanhukum tetap, maka atas dasar putusan inilah Pembanding memiliki haksetengah bagian dalam harta bersama dan merupakan keberatan ataspenetapan Nomor 0006/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn yang akan melakukaneksekusi atas obyek tanah dan bangunan milik Pembanding terlebih lagiakan dilakukan lelang;5.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012bagian VII tentang perlawanan, bahwa perlawanan hanya dapatdiajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhikewajibannya sesuai dengan amar putusan atau apabila terjadikesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas obyekyang disita, sedangkan dalam hal ini, Pembanding/Pelawan belummelaksanakan kewajibannya, dan permohonan eksekusi yangdiajukan oleh Terbanding/Terlawan masih dalam proses di PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor 0006/Pdt.Eks

Bdgobyek eksekusi, akan tetapi keberatan Pelawan/Pembanding berkenaandengan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong Nomor0006/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn tentang pelaksanaan putusan atau eksekusisecara lelang;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan/Pembandingtersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa asas atau aturan umum yang harus dipedomanidalam pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah bahwa pada prinsipnyahanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Kedudukan,Kewenangan dan Acara Peradilan Agama pada halaman 320 diambil alihsebagai Pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri;DALAM PROVISIMenimbang, dalam gugatannya Para Pembanding mohon agarPengadilan menangguhkan pelaksanaan Penetapan Pengadilan AgamaMagetan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PA.Mgt Jo. Putusan Pengadilan AgamaMagetan Nomor 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt Jo. Putusan Pengadilan TinggiAgama Surabaya Nomor 0346/Pdt.G/2016/PTA.Sby Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor301/K/Ag/2017 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel), danagar Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PA.Mgtdinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan tidak memiliki kKekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwauntuk melaksanakan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukumtetap, atau ditangguhkannya eksekusi tersebut adalah merupakan hak KetuaPengadilan Agama Magetan dengan pertimbangannya sendiri

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor301/K/Ag/2017 harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusi (NonEksekutabel) dan juga Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama MagetanNomor 02/Pdt.Eks/2018/PA.Mgt dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkanputusan yang pada pokoknya menolak perlawanan Para Pembanding denganpertimbangan bahwa penyebutan obyek sengketa dalam amar nomor 6.8, 6.9,dan 6.10 digabung menjadi satu

sehingga kalau dijumlahkan bahwa obyek sengketaberdasarkan SPPT dengan data dari Leter C Desa menjadi jumlahnya seluas7.200 M2, Sedangkan berdasarkan bukti P.5 berupa Sertifikat hak Milik Nomor701 Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan adalah seluas6.022 M2, sehingga apabila dibandingkan antara keduanya terdapat selisih luas: 7.200 M2 6.022 M2 = 1.178 M2;Menimbang, bahwa atas dasar ketidak sesuaian itulah Para Pembandingmengajukan perlawanan agar Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor02/Pdt.Eks

Kalau luas tanah yang hendak dieksekusi ternyata kurang dari luas yangdisebut dalam amar putusan, eksekusi dijalankan sesuai dengan apa adanyadan mencatat kekurangannya dalam berita acara eksekusi.Dalam kasus ini, eksekusi tidak boleh dinyatakan noneksekutabel.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makatidak ada alasan lagi untuk menunda eksekusi walaupun ada perlawanan dariPara Pembanding, dan oleh karenanya maka Penetapan Pengadilan AgamaMagetan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PA.Mgt

sebagai TERBANDING/SEMULA TERLAWAN ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangberhubungan dengan perkara ini ; 22222 non nne neem nnn nnnTENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Pembanding/semula Pelawan telah mengajukanperlawanan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara padatanggal 04 Maret 2013 No.11/Pdt.Plw/2013/PN.Jpr yang pada pokoknyaberisi sebagai berikut : 22 2 20 222221.Bahwa Pelawan telah menerima surat risalah Panggilan Tegoran No.02/Pdt.Eks

Menolak Permohonan Eksekusi Terlawan yang terdaptar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jepara dengan register No. 02/Pdt.Eks/2013/PN.Jpratas tanah dan bangunan obyek lelang Sertipikat Hak Milik No. 1470Luas 165 meter terletak di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo,Kabupaten Jepara . Atas nama pemegang Hak DUL PATAH ;; 4.

Bahwa karena tanah dan bangunan serta segala seuatu yang berdiridiatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1470 yang terletak di Desa SekuroKecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara telah dibalik nama menjadi atasnama Terlawan, maka Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusipengosongan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeparatanggal 06 Pebruari 2013 No. 02/Pdt.Eks/2013/PN.Jpr karena Pelawantidak mau mengosongkan secara sukarela dan sampai saat ini tanahHal 5 dari 10 hal. putusan.

PengadilanNegeri tetapi juga terhadap pelelangan yang dilakukan oleh KantorLelang Negara ; 22 202 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn noe nnn ene naeBerdasarkan halhal diatas Termohon mohon Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut : Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya; Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; Menyatakan permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan olehTerlawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeparatanggal 06 Pebruari 2013 No. 02/Pdt.Eks

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:668/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang berkepala atau irahirah DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANN YANG MAHA ESA;Bahwa atas permohonan Terbantah tersebut diatas kemudian KetuaPengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bale Bandung Nomor: 66/Pdt.Eks/SHT/2009/PN.BB tanggal 12 November2009, telah mengabulkan permohonan eksekusi dari Terbantah;Bahwa Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bale bandung Nomor: 66/Pdt.Eks

/SHT/2009/PN.BB, tanggal 12September 2009;Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bale Bandung Nomor: 66/Pdt.Eks/SHT/2009/PN.BB, tanggal 12Hal. 2 dari 9 hal.

Pdt/201 1Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:BANTAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANTAH PREMATUR (VANBERAAD).1.Bahwa bantahan Pembantah yang dijaukan oleh Pembantah belum waktnyauntuk diajukan (prematur), karena Terbantah dalam mengajukan Permohonaneksekusi yang diajukan masih tahap aanmaning, bukan tahap eksekusilelang, sebagaimana dikeluarkannya penetapan Aanmaning oleh PengadilanNegeri Bale Bandung dengan No. 66/Pdt.Eks

Bahwa mengingat akan dilakukan eksekusi pada tanggal 04 November 2014yang membawa dampak yang akan merugikan Pelawan, dimana akandilakukan penjualan oleh Terlawan Eksekusi, maka sudah sepantasnyamemerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2014/PN.Mrk., tanggal 02 Oktober 2014;12.Bahwa oleh karena perlawananan Pelawan telah didasari dengan adanyabuktibukti yang cukup serta demi mempertahankan Hak Milik Pelawan yangHal. 4 dari 14 hal. Put.

, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah milik Paulus Dengga sekarang milik FransErwin Tjahyadi; Sebelah Selatan : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasaioleh Galem Lepa; Sebelah Timur : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasaioleh Bina Marga; Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala;Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 01/Pdt.Eks/2014/PN Mrk., tanggal 02 Oktober 2014;2.

Bahwa untuk itu, maka sudah sepantasnya dinyatakan ditangguhkanpelaksanaan eksekusi tanah tersebut di atas berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Merauke Nomor 01/Pdt.Eks/2014/PN.Mrk., tanggal02 Oktober 2014;Bahwa berdasarkan perlawanan tersebut di atas Pelawan mohon kepadaPengadilan Negeri Merauke agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Merauke Nomor 01/Pdt.Eks/2014/PN.Mrk., tanggal 02 Oktober 2014sebidang tanah

Bahwa dikemudian hari Pelawan dan Pelawan II baru mengetahuiternyata atas objek gugatan a quo telah diajukan pula permohonanEksekusi Riil oleh Terlawan yakni XXXX Binti XXXX selaku PemohonEksekusi Riil pada tanggal 16 September 2021 dengan No.3/Pdt.Eks/2021/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan PutusanPengadilan Agama Pekanbaru No.208/Pdt.G/2006/PA.Pbr tanggal 27Desember 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No.08/Pdt. G/2007/PTAPbr tanggal 9 November 2007 jo.

penyelesaian pembagian atas harta warisan yang belum pernahdibagi secara faraid kepada Pelawan dan Pelawan II;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pelawan dan Pelawan IIMohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadiliPerlawanan (Derden Verzet) ini,dengan Rasa Keadilan memberi putusandengan amar sebagai berikut :DALAM PROVISIMenyatakan menunda Pelaksanaan Eksekusi Riil No.3/Pdt.Eks/2021/PA.Pbr tanggal 16 September 2021 atas objek Permohonan tanahseluas 14.200 m?

untuk sementara pelaksanaan eksekusi Nomor :3/Pdt.Eks/2021/PA.Pbr tersebut ditunda dulu sampai ada Putusanterhadap Perlawanan Eksekusi tersebut;4.

Bahwa terhadap harta warisan dalam perkara aquo atasPermohonan Eksekusi Riil yang diajukan oleh Terlawan dalamPermohonan Eksekusi NomorHlm 41 dari 77 Him putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.PbrX/Pdt.Eks/2021/PA.Pbr Tanggal 16 September 2021 ada didalamnyasebahagian Hak dari Pelawan dan Pelawan II yang belum diberikanoleh Terlawan dan Turut Terlawan II;2.

X/Pdt.Eks/2021/PA.Pbr,tanggal 16 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan AgamaPekanbaru No. XXX/Pdt.G/2006/PTA.Pbr.tanggal 27 Desember 2006, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru NomorXX/Pdt.G/2007/PTA.Pbr, tanggal O9 November 2007, Jo.

dari luas seluruhnya luas 0,225Ha sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan PenyerahanNomor 17/PDT.EKS/2014/PN.Sgr. tanggal 4 Februari 2015 adalah perbutanyang melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat;Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Eksekusi Pengosongan danPenyerahan Nomor 17/PDT.EKS/2014/PN.Sgr. tanggal 4 Februari 2015adalah batal demi hukum,;Menghukum Tergugatl dan Tergugatll atau barang siapa yangmendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketadalam keadaannya

Singaraja Nomor17/Pdt.Eks/2014/PN.Sgr tertanggal 26 Januari 2015;Sehingga sudah sepatutnya pihak Penggugat menarik Ketua PengadilanNegeri Singaraja sebagai pihak dalam perkara aquo.

Nomor 3678 K/Pdt/2016Nomor 17/PDT.EKS/2014/PN.Sgr. tanggal 4 Pebruari 2015 adalahperbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat;4. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Eksekusi Pengosongan danPenyerahan Nomor 17/PDT.EKS/2014/PN.Sgr tanggal 4 Februari 2015adalah batal demi hukum;5.

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Perkara A quo telah kelirudidalam menerapkan hukum Dimana telah menyatakan hukum Berita AcaraEksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 17/PDT.EKS/2014/ PN.Sgr.tanggal 4 Februari 2015. Adalah batal demi hukum.

Jadi Obyek yang didalilkan ini lah yang telah di Putus serta telah dieksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan danPenyerahan Nomor 17/PDT.EKS/2014/PN.SGR.

ALADIN yang berdasarkan sita eksekusi Nomor :4/Pdt.Eks/2020/PN.Bon Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 10September 2020 dijadikan objek eksekusi;. Bahwa PELAWAN / PEMBANTAH II sampai dengan VIII adalah anak kandung dariTermohon Sita Eksekusi Ill selaku Tergugat III dalam putusan Pengadilan NegeriBontang Kelas II Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 13 April 2020;.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi Nomor4/Pdt.Eks/2020/PN.Bon Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 10September 2020 sepanjang mengenai kedua bidang tanah + kendaraan yangtercantum dalam petitum diatas;4. Menghukum PARA TERLAWAN/TERBANTAH secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara ini;5.

Bahwa Pembanding / Pelawan / Pembantah menolak sita eksekusi Nomor :4/Pdt.Eks/2020/PN.Bon Jo Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 10September 2020 yang dimohonkan PARA TERLAWAN / TERBANTAH seluruhnya;13.

Menyatakan sita eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020/PN.Bon Jo Nomor36/Pdt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 10 September 2020 oleh PARATERBANDING / TERLAWAN / TERBANTAH adalah tidak tepat dan tidakberalasan secara hukum dan serta batal demi hukum;5.

Memerintahkan kepada Kapala Pengadilan Negeri Bontang untuk mengangkatkembali sita eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020/PN.Bon Jo Nomor36/Padt.G/2019/PN.Bon pada tanggal 10 September 2020 sepanjang mengenaikedua bidang tanah + kendaraan milik H.Aladin dkk yang tercantum dalam petitumdiatas;6. Menyatakan sah dan berharga buktibukti surat Pembanding / Pelawan /Pembantah yang diajukan dalam perkara ini ;7.

No. 1697 K/Pdt/20121011121314Nomor 08/Pdt.Eks 72010 PN.Bbs telah menerima panggilan dari PengadilanNegeri Brebes sebagai Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II, danTermohon Eksekusi II untuk segera melaksanakan eksekusi;Bahwa Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan TI merasa keberatan danmengajukan Perlawanan atas Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor 08/Pdt.Eks/2010 PN.Bbs, dengan alasan pelaksanaan lelang eksekusi yangdilakukan oleh Terlawan II atas permohonan Terlawan I dan kemudian telahdijual dan

penentuanharga limit yang sangat jauh dari harga pasaran umum, berakibat sangatmerugikan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III baik secara formil maupunmateriil, bahkan secara moral (karena menyangkut rumah tinggal), pelaksanaanlelang eksekusi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan undangundang;Bahwa oleh karena itu pelaksanaan lelang eksekusi dimaksud adalah merupakanperbuatan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, makaPelaksanaan Eksekusi dalam Perkara perdata Nomor 08/Pdt.Eks

perkaraini dibebankan kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggungrenteng;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas para Pelawan mohon kepadaPengadilan Negeri Brebes supaya memberikan putusan sebagai berikut :1.Menerima dan mengabulkan perlawanan/verzet dari Pelawan I, Pelawan II danPelawan III untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan IIIadalah sebagai Pelawan yang baik;Menyatakan sebagai hukumnya pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor 08/Pdt.Eks

maka Perlawanan Para pelawanharuslah dianggap kabur atau obscuur libel, sehingga sudah selayaknyaPerlawanan Para Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;Bahwa Para Pelawan juga tidak menyebutkan dengan jelas Nomor serta TanggalPerjanjian Kredit yang dilakukan, padahal hal ini sangat penting, karenapermohonan eksekusi dalam Penetapan Pengadilan perkara No. 08/Pdt.Eks/2010/PN.Bbs. didasari oleh pelaksanaan lelang, sedangkan pelaksanaan lelangdilakukan oleh adanya wanprestasi terhadap Perjanjian

tidakpernah mendapatkan pemberitahuan akan dilaksanakan lelang atau upaya mediasiuntuk pelaksanaan secara onder hand (dibawah tangan) dari Termohon Kasasi Iatau Termohon Kasasi II;2: Bahwa oleh karena Judex Facti telah keliru menerapkan hukum denganmenyatakan gugatan perlawanan lelang harus diajukan sebelum dilaksanakanlelang, maka berakibat Judex Facti telah lalai mempertimbangkan yang menjadipokok permasalahan dalam perlawanan ini, apakah benar pelaksanaan lelangeksekusi dalam perkara Nomor : 08/Pdt.Eks

Menyatakan hukum Putusan perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2013/PN.AP.,serta aanmaning Nomor 01/Pdt.Eks/2013/PN.AP., batal demi hukum;8. Menyatakan hukum bukti pembayaran yang telah dilakukan ParaPelawan sejumlah Rp513.665.320,00 (lima ratus tiga belas juta enamratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah sah;9.

Hutang Nomor 23, dibuat oleh Notaris(Turut Terlawan I) pada tanggal 20 Maret 2012 tidak memenuhi syaratsahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdatasehingga batal demi hukum;Menyatakan hukum Akta Hak Tanggungan Nomor 89/2012, tanggal 20April 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 394/2012, tanggal30 April 2012 batal demi hukum karena gugurnya Akta Perjanjian HutangNomor 23 yang dibuat oleh Notaris (Turut Terlawan ) pada tanggal20 Maret 2012;Menyatakan hukum Penetapan Nomor 2/Pdt.Eks

/2013/PN.AP., sertaAanmaning Nomor01/Pdt.Eks/2013/PN.AP., batal demi hukum;Menyatakan hukum bukti pembayaran yang telah dilakukan Para Pelawansejumlah Rp513.665.320,00 (lima ratus tiga belas juta enam ratus enampuluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah sah;Menyatakan hukum Para Pelawan membayar sisa hutang setelahdikurangi pembayaran yang telah dilakukan dengan perincian: Hutang Para Pelawan sebesar US$80,000 (delapan puluh ribu dolarAmerika Serikat) dalam rupiah Rp738.400.000,00 (tujuh

pada tanggal 20 Maret 2012 tidakmemenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata sehingga batal demi hukum;Menyatakan hukum Akta Hak Tanggungan Nomor 89/2012, tanggal20 April 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 394/2012,tanggal 30 April 2012 batal demi hukum karena gugurnya AktaPerjanjian Hutang Nomor 23 yang dibuat oleh Notaris (TurutTerlawan ) pada tanggal 20 Maret 2012;Menyatakan hukum Penetapan Nomor 2/Pdt.Eks/2013/PN.AP sertaAanmaning Nomor 01/Pdt.Eks/2013

., berdasarkan BeritaAcara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks./2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK atas pelaksanaan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 2214 K/Pdt/2000 jo. No. 106/Pdt/1999/PT.Y jo. No.28/Pdt.G/1999/PN.YK dan berdasarkan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1239 K/Pdt/2003 jo.No. 63/Pdt/2002/PT.Y jo.

No. 2214 K/PDT/2000 telah diputusdan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) serta dilaksanakaneksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo.No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2002 dan Surat KeteranganPanitera (Griffier Verklaring) tertanggal 5 Februari 2002. Dalam Berita AcaraEksekusi tersebut telah dinyatakan bahwa kepengurusan Yayasan PendidikanKerja Sama diserahkan kepada Ny. Y. Muhadi BA., (Penggugat I) dan Ny.

No.1239 K/PDT/2003 dan BeritaAcara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YKdengan segala akibat hukumnya termasuk pengelolaan seluruh amal usahadan harta kekayaan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta ;3. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hukumperdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK jo.

No. 106/PDT/1999/PT.Y jo. 2214 K/PDT/2000 dandilaksanakan dengan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2002 danSurat Keterangan Panitera (Griffier Verklaring) tertanggal 5 Februari 2002serta putusan hukum derden verzet No. 90/PDT.Plw./2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No. 1239 K/PDT/2003 ;Menyatakan perbuatan Tergugat sampai dengan Tergugat IX bersamasama dengan almarhum Drs. Sriyatno dan almarhum H.

No.2214 K/PDT/2000 dandilaksanakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks./2001/PN.YK jo.No.28/Pdt.G/1999/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2002 dan SuratKeterangan Panitera (Griffier Verklaring) tertanggal 5 Februari 2002 sertaputusan hukum derden verzet No. 90/PDT.Plw/2001/PN.YK jo. No.63/PDT/2002/PT.Y jo. No.1239 K/PDT/2003 ;. Menyatakan perbuatan Tergugat sampai dengan Tergugat KX bersamasama dengan almarhum Drs. Sriyatno dan almarhum H.

2010yang intinya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agarputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetaptersebut, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1375K/PDT/2007 tanggal 28 Pebruari 2008 dijalankan oleh Pengadilan sesuaidengan ketentuan UndangUndang;Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Terlawan I/PemohonEksekusi tertanggal Juni 2010 tersebut, kemudian Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 20 September 2010 telah membuat danmengeluarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.EKS

Khairulsyah;e Sebelah Timur Berbatasan dengan dahulu Parit Kongsi, sekarang Jalan Aspal;e Sebelah Barat Berbatasan dengan dahulu tanah Salim Bin Latah, sekarang tanahMarlina;3 Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pdt.eks/2010/PN Ptk., Jo.

Khairulsyah; Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Parit Kongsi, sekarang Jalan Aspal; Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Salim Bin Latah, sekarang tanahMarlina;4 Bahwa tanah yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Jurusita PengadilanNegeri Pontianak berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor10/Pdt.EKS/2010/PN Ptk., Jo.

,tertanggal 27 September 2010, yang terletak di Jalan Purnama II,Kelurahan Parit Tokaya Darat RT.002/RW.032, Kecamatan PontianakSelatan;Memerintahkan untuk mencabut/mengangkat Sita Eksekusi atas tanahyang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sesuai denganBerita Acara Sita Eksekusi Nomor 10/Pdt.EKS/2010/PN Ptk., Jo Nomor22/Pdt.G/2005/PN Ptk., tertanggal 27 September 2010;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun Terlawan I dan Terlawan II mengajukan

/2010/PN Ptk., juncto perkara Nomor 22/Pdt.G/2005/PN Ptk., harus diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwaia adalah pemilik atas barang yang disita, ternyata Para Pelawan bukanlahpemilik atau orang yang merasa, bahwa ia adalah pemilik atas tanah yang disita,sedangkan dalam perkara ini ternyata Para Pelawan bukanlah pemilik melainkanhanya sebagai peminjam maka tidak berhak untuk mengajukan perlawananterhadap Sita Eksekusi, tertanggal 27 September 2010 Nomor 10/Pdt.Eks/2010/PN Ptk., juncto

Sri Suwarni ( almh )sehingga eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi tanggal 4 Januari 2005 Nomor11/Pdt.Eks/2004/PN.Kray Jo Nomor 57/Pdt.G/1994/PN.Kray Jo Nomor564/Pdt/1995/PT.SGMG Jo Nomor 3230 K/Pdt/1996 dan Berita Acara Eksekusi tanggal2 Februari 2005 Nomor 11/Pdt.Eks/2004/PN.Kray Jo Nomor 57/Pdt.G/1994 Kray JoNomor 564/Pdt/995/PT.SMG Jo Nomor 3230 K/Pdt/1996 terhadap sebidang tanahHak Milik para Penggugat selaku ahli waris dari Ny.

Berita Acara Eksekusi Nomor: 11/Pdt.Eks/2004/PN.Kray Jo No.57/Pdt.G/1994/PN.Kray Jo No. 564/Pdt/1995/PT.Smg Jo No. 3230 K/Pdt/1996tanggal 02 Februari 2005 ;Tanah SHM No. 3492/Bejen, luas + 3495 m?

Agus Haryanto, SH Notaris/PPAT adalah sah ;Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2017 para Penggugat mendapatkan surat dariTergugat XVII mengenai permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor3492 atas nama Sri Suwarni berdasarkan perkara Nomor57/Pdt.G/1994/PN.Kray Jo Nomor 564/Pdt.G/1995/PT.Smg Jo Nomor 3230K/Pdt/1996 Jo Penetapan Eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/2004/PN.Kray tanggal4 Januari 2005 Jo Berita Acara Eksekusi No. 11/Pdt.Eks/2004/PN.Kraytanggal 2 Februari 2005 sedangkan Ny.

Suwarniadalah tidak sah ;Bahwa, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/2004/PN.Kraytanggal 2 Februari 2005, secara fisik dan yuridis tanah obyek sengketa bukanmilik Ny.

eksekusiberdasarkan penetapan eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/2004/PN.Kray tanggal 4 Januari2005 dan Berita Acara Eksekusi No. 11/Pdt.Eks/2004/PN.Kray tanggal 02 Februari2005 atas sebidang tanah hak milik Nomor 3492/Bejen untuk diangkat haruslahditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi pada angka 2 yang menyatakan para Penggugat adalah abhliwaris ( Suami dan anak lakilaki ) dari almarhumah Ny.

Menyatakan Permohonan TERLAWAN atas Permohonan PelaksanaanEksekusi Putusan Arbitrase No.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27Januari 2017 Serta Pelaksanaan Penyitaan Tanah dan Bangunan JugaAset Lainnya Milik Paulus Prayitno dan Pemblokiran Serta PencairanRekening Bank Milik Paulus Prayitno selaku Pemilik Dari Usaha Dagang(UD) Hanna Sebagai Jaminan Pelaksanaan Putusan ArbitraseHal. 3 dari 39 Putusan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Wsb.No.840/IV/ARBBANI/2016, teregister di Pengadilan Negeri WonosoboNomor 5/Pdt.Eks

Menyatakan PARA PELAWAN tidakmengakui atas aset tanah dan bangunan juga aset lainnya sebagaimana yangtelah didalilkan pada Putusan Arbitrase No.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal27 Januari 2017 dan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Nomor5/Pdt.Eks/2017/PN.Wsb. diajukan oleh TERLAWAN kepada Ketua PengadilanNegeri Wonosobo ;11.Bahwa Jawaban TERLAWAN atas Perlawanan PARA PELAWAN, kamiuraikan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKANPERLAWANAN (POINT DINTEREST

/2017/PN.Wsb adalah5/Pdt.Eks/2017/PN.Wsb adalah kabur (obscuur libel) ataukabur (obscuur libel) atau setidaknya Permohonan tidaksetidaknya Permohonan tidak dapat diterima;dapat diterima; 3.

CNo.2, RT. 007/RW. 006, Kelurahan Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, Jawa Tengah;Hal tersebut membuktikan bahwa PARA PELAWAN mengetahui dan mengakuiTERLAWAN II secara sadar tinggal di rumah dan tanah yang menjadi objek dalamPermohonan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2017/PN.Wsb. yangdiajukan oleh TERLAWAN.

Apakah Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase No.840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 yang teregister diPengadilan Wonosobo dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2017/PN.Wsb.,sudahsesual dengan hukum yang berlaku?

/2020/PN Dps tanggal 15Januari 2021;Bahwa setelah pembacaan Penetapan Sita Eksekusi PENGGUGAT/PELAWANmeminta arsip berita acara sita eksekusi No.48/Pdt.Eks/2020/PN Dps Namuntidak diberikan dan hanya boleh memfoto saja;Bahwa setelah memfoto berita acara sita eksekusi Nomor48/Pst.Eks/2020/PN.

Menyatakan hukum Berita Acara Eksekusi pada hari Rabu tanggal 20 Januari2021 sekitar pukul 11.00 Wita dari Kantor Pengadilan Negeri Denpasar dalamBerita Acara Eksekusi No : 48/Pdt.Eks/2020 Dps adalah BATAL DEMI HUKUM;Halaman 3 dari 35 hal.Putusan Nomor 97/Pdt.Bth/2021/PN Dps.6.

Menyatakan Hukum Berita acara Eksekusi pada hari Rabu tanggal 20 Januari2011 sekitar pukul 11.00 WITA dari Kantor Pengadilan Negeri Denpasar dalamBerita Acara Eksekusi No.48/Pdt.Eks/2020/PN.Dps adalah Batal Demi Hukum;6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar untukmengembalikan obyek dalam keadaan semula;7.

Nomor.48/Pdt.Eks/2020/PN Dps yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 5 Januari 2021 dapat dibatalkan?

Dps adalah batal Demi Hukum;Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 yaitu Penetapan Ketua PengadilanNegeri Denpasar No. 18/Pdt.AHT/2020/PN.Dps tanggal 5 Januari 2021 Jo No.48/Pdt.Eks/2020/PN. Dps tanggal 27 Oktober 2020, dimana PT.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 810K/Pdt/1994 tanggal 29 Mei 1996 jo relaas Pengadilan (aanmaning) PenetapanEksekusi No. 3/Pdt.Eks/1997/PN.Jth tanggal 26 Maret 1998;Bahwa biasanya yang mengajukan perlawanan atas suatu keputusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti atau eksekusi atasHal. 1 dari 10 hal. Put.

Menyatakan menurut hukum surat jual beli tanggal 2 Februari 1962 dansurat keterangan penjelasan/hibah tanggal 10 Juli 1979 sah dan berharga;Menyatakan surat penetapan/eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jantho No.3/Pdt.Eks/1997/PN.Jth tanggal 26 Maret 1998 sah dan berharga;Memerintahkan/menghukum PelawanPelawan atau pihak manapun yangberkaitan dengannya untuk membongkar kedai kayu, kandang ayam danpagar kawat berduri serta memotong semua batang kelapa di atas tanahsengketa pada point posita perlawanan

Bahwa wujud dan dasar gugatan perlawanan PelawanPelawan/PemohonKasasi adalah menuntut tanah sengketa yang telah dieksekusi olehPengadilan Negeri Jantho sesuai Berita Acara Penyerahan No.3/Pdt.Eks/1997/PN.JTH atas pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RlNo. 810 K/Pdt/1994 tanggal 29 Mei 1996, dimana tanah sengketa yangdieksekuasi tersebut ternyata berbeda dengan yang dikuasai oleh PelawanPelawan/Pemohon Kasasi.

No. 117 K/Pdt/20063/Pdt.Eks/1997/PN.JTH seluas 18.900 M2 (delapan belas ribu sembilanratus meter persegi) demikian pula batasbatas tanah sengketa yangdikuasai PelawanPelawan/PemohonKasasi berbeda dengan tanah yangeksekusi tersebut, sehingga jelas perlawanan PelawanPelawan cukupberalasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;.

Hal ini jelas saatdilakukan eksekusi sebagai dimaksud dalam berita acara penyerahan No.3/Pdt.Eks/1997/PN.Jth ternyata berbeda dengan luas dan batas tanah yangdikuasai PelawanPelawan dengan luas dan batas tanah yang dieksekusi.Seharusnya eksekusi tersebut tidak dilaksanakan karena ada perbedaanbatas dan luas tanah perkara dengan tanah yang nyatanyata dikuasaiPelawanpelawan/Pemohon Kasasi, namun kenyataanya eksekusi tanahperkara tetap dijalankan.

Penggugat Rekonpensi sebesar Rp40.833.470, (empatpuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluhrupiah);Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi sebesar Rp431.000, (empat ratus tiga puluh satu riburupiah);Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Penggugat mengajukan upayahukum banding atas putusan tersebut karena putusan tersebut belummempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa obyek yang akan dieksekusi dengan Nomor 04/Pdt.Eks

/2014/PN.Kin yang ditetapbkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klatentertanggal 05 Juni 2014 tentang eksekusi isi kuitpan risalah lelang Nomor1426/2013 yang dibuat oleh Pejabat kekayaan Negara dan LelangSurakarta pada tanggal 14 Nopember 2013 masih dalam pemeriksaantingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang;Bahwa pelawan sebagai pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadapeksekusi dengan Nomor 04/Pdt.Eks/2014/PN.KIn yang ditetapkan olehKetua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 05 Juni 2014 tentang

atas nama Widada yang terletak diDs.Karangan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten yang akandieksekusi dengan Nomor 04/Pdt.Eks/2014/PN.KIn yang ditetapkan olehKetua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 5 Juni 2014 tentang eksekusiisi kutipan risalah lelang Nomor 1426/2013 yang dibuat oleh PejabatKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta pada tanggal14 nopember 2013 pihak yang sangat dirugikan karena diletakkan sitaeksekutorial diatas ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pelawan

mohonkepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi :menangguhkan pelaksanaan eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2014/PN.KlIn yangtertanggal 5 Juni 2014 terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikatHM Nomor 01560 luas 90 m?

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekutorial Nomor04/Pdt.eks/2014/PN.KIn yang tertanggal 5 Juni 2014 atas tanah danbangunan dengan sertifikat HM. Nomor 01560 luas 90 m* atas namaWidada yang terletak di Ds. Karangan, Kecamatan Karanganom,Kabupaten Klaten;5. Menghukum Terlawan untuk membayar perkara ini;6. Menyatakan keputusan dapat dijatuhkan lebih dahulu;Subsidair :Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya;Hal. 4 dari 11 hal. Put.