Ditemukan 4827 data
203 — 107
Oleh karena itu Tergugat Ill tidak dapat dikatakanmelakukan perbuatan melawan hukum apalagi meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat dan Tergugat Il.Bahwa, di dalam Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata diaturbahwa tanggung jawab Perusahaan atas kerugian yang disebabkan olehkaryawannya akan berakhir apabila Perusahaan membuktikan bahwaHalaman19dari74. Putusan Nomor 05/Pdt.G.2017/PN.Bitmmereka tidak dapat mencegah perbuatan tersebut.
71 — 4
persangkaan Penggugatsemata tanpa didasari atas fakta hukum.26.Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada dalildalil sebelumnya,Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat baik dalam posita ataupunpetitumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan perobuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat, sebab tidak ada satupun perbuatan/tindakan Tergugat yangmemenuhi unsur perobuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 1365 Jo Pasal 1366 Jo Pasal 1367
176 — 71
Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, karena jelasjelas pelaksanaan lelang yangdilakukan melalui perantaraan Tergugat Iltersebut telan dilakukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.19.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, maka pelelangan yangdilakukan oleh Tergugat II adalah telah sah menurut hukum dan tidakbertentangan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, makaberdasarkan Buku Il Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Adimistrasi Pengadilan halaman
191 — 64
Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yaitu pasal 1366, 1367 dan 1372KUHPerdata, sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensidijatuhi hukuman ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IlKonpensi.. Bahwa selain memberikan ganti rugi atas perbuatan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut di atas, TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi harus menyampaikan permohonan maafsecara tertulis kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Il Konpensi..
88 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPN;3) Kesalahan dalam proses penanganan kasus pertanahan akibatkelalaian pegawai atau pejabat BPN merupakan pelanggaranadministrasi yang dapat dikenakan sanksi administrasi;Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, sudahsepatutnya menurut hukum bila Tergugat Il, Ill dan IV telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum, serta Tergugat yang saat inimenguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 389 yang cacat hukum dan berniatmengalihkan pada pihak lain, maka berdasarkan Pasal 1365 dan 1367
1.La Ode Musawarah
2.Alimin
3.Osna, S.sos
4.Alifudin
5.La Ntumoro
6.Muh. Saudagar
7.La Kaendo
8.Wa Oni
9.La Ode Mbou
10.Darlin
11.Huraera
12.La Ode Saba
13.Armis
14.Wa Sailu
15.La Feli
16.Wa Rahia
17.Abuddin
18.La Ode Ndowaka
19.La Kasemu
20.La Ode Amati
21.La Ode Selo
22.La Ode AlMuhabar
23.Ali Rahman, SE
24.La Tepeesi
25.La Nifaali
26.Wa Harui, S.Pd. SD
27.La Safari, A.Md
28.La Musidi
29.Wa Mulia, SP
30.Fatfu
31.La Myina
32.La Ngkopa
33.La Safiru
34.Sadaria, A. MD. KOMP
35.La Rianta
36.Muhamad Ruslan
37.Wa Ode Karmula
38.Putu Danu
39.Rais
40.Aring
41.Rimbing
42.Masrudin
43.Si Bahar
44.Ratu Sitti Mulawarman
45.Hendrawati
46.Sunarto
47.Nuryanto
48.Ketut Widiyasa
49.I Ketut Kariasa
50.Gede Sukranata
51.Nurhayati, A.Ma.Pd
52.I Komang Samiaka
53.Amilluddin<
Tergugat:
73.Ruslan, S.Hut. MM selaku Kepala Desa Kusambi
74.La Ode Baena selaku Kepala Desa Kampobalano
75.Muslimin Salim, S.Pd selaku Kepala Desa Marobea
76.La Sahibu selaku Kepala Desa Lafinde
77.Samrudin selaku Kepala Desa Wuna
78.La Ifa selaku Kepala Desa Walelei
79.Anwar Lapengge selaku Kepala Desa Bungkolo
80.Musafar selaku Kepala Desa Waulai
81.El Badrun selaku Kepala Desa Lakanaha
82.Abdul Rahman selaku Kepala Desa Masara
83.La Ode Musdin selaku Kepala Desa Kombikuno
84.Sarianto Safruddin, SH selaku Kepala Desa Wapae
85.Muh. Satiudin Opa selaku Pj. Kepala Desa Sukadamai
86.Sumarno selaku Kepala Desa Labokolo
87.Bobi selaku Kepala Desa Wanseriwu
88.Abdul Rahim selaku Kepala Desa Santiri
89.Muhammad Jie Hendryk Madek selaku Kepala Desa Sangia Tiworo
90.La Ode Muhammad Sabir Tali selaku Kepala Desa Waturempe
91.La Ode Halio selaku Kepala Desa Tangkumaho
92.Jatul selaku Kepala Desa Latawe
Turut Tergugat:
92.HAERUN, SH. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat
93.ABDUL RAZILU KAAKA, S.Sos. M.M., selaku Camat Wadaga
94.HAMSE, S.Pd., M.M., selaku Camat Barangka
95.LA ODE MUSTAKIM, S.Pd selaku Camat Sawerigadi
96.LA RUSIA, S.Sos. selaku Camat Napano Kusambi
97.ALI MOCHTAR JAYA, S.Stp, M.Sc selaku Camat Kusambi
98.SYAHRIR, SE. M.Si., selaku Camat Tiworo Selatan
99.SUKARTI LYKRA, S.Pd. selaku Camat Tiworo Utara
10.AL RAHMAN, S.Pd, M.Si. selaku Camat Tiworo Kepulauan
10.LA KIRO, SP. selaku Camat Tiworo Tengah
10.Drs. HUSEIN TALI, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat bertindak atas nama Bupati Muna Barat
101 — 56
dan Pemberhentian Perangkat Desa;Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yangmelawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka Para Tergugatdan Turut Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Raha telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugatdan Para Turut Tergugat berdasarkan Pasal 1365 dan 1367
Terbanding/Penggugat : Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
83 — 46
Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) yangbunyinya menentukan,majikanmajikan dan mereka yang mengangkatOrangorang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, adalahbertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanpelayan atau Bawahanbawahan mereka didalam melakukan pekerjaanuntuk mana orangorang ini dipakainya;. Pasal 18 UndangUndang RI No.8 TH 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :1.
92 — 22
Bahwa berkaitan dengan angka 3 (tiga) diatas, maka telah jelasjelasTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan suatuPerbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365, Pasal 1366 jo Pasal 1367 Kitab UndangUndang HukumPerdata, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini;5.
124 — 42
Kerugian bisnis yang dialami ParaPenggugat tentunya secara hukum maupun etis tidak dapat dijadikanalasan untuk tidak membayar utang kepada Turut Tergugat;48.Bahwa jika menurut Para Penggugat, sebagaimana didalilkan dalambutir 26 s.d. 29, tindakan dari Tergugat dan Tergugat Il telahmenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, tentunya secaia hukumPara Penggugat dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumdan menuntut Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ganti rugisesuai ketentuan pasal 1365 jo. 1367
71 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2195 K/PDT/2013Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkanperbuatanperbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hatihatinyaPasal 1367 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa :Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkankarena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankarena perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya, ataudisebabkan oleh barangbarang yang berada di bawah pengawasannyaBahwa
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
163 — 20
Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanyabertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orangorang yangmenjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang beradadalam pengawasannya (vicarious liability);3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata);4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata);5.
Sevi Erawati
Tergugat:
1.Warsudin
2.Roni
Turut Tergugat:
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu
3.Nedi Prasetyo
4.Doddy Saiful Islam, S.H.
110 — 32
Bahwa ternyata pihak tergugat d.r telah melakukan perbuatan mlawanhukum tersebut di atas akibatnya menjadi tidak tenang sebagaimana diatur dalm pasal 1365 KUH Perdata Jou pasal 1367 KUH Perdata yangtelah menimbulkan kerugian imateril berupa Penggugat d,r menjadi tidaktenang maka sudah seyogyanya Majelis Hakim menangani perkara inimenghukum Tergugat d.r untuk membayar ganti rugi kerugian moril danimmaterial tersebut di atas ...tidak bergerak berupa tempat tinggal pihak tergugat d.r yang tercantumdalam
71 — 20
Selanjutnya, Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdatamenerangkan bahwa Tanggung Jawab atas kerugian karena perbuatanmelanggar Hukum yang dilakukan oleh Karyawan Bank yang beradadibawah perintah atau kekuasaannya mewajibkan bank yangbersangkutan turut bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaianKaryawan tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam bataswewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati hati danmenimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggungjawab secara pribadi
73 — 37
Kayon No. 3436, Eigendom Verponding No. 4584 milik TergugatIntervensi.6 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1367 BW tadi, Tergugat Intervensisebagai pihak yang telah mendalilkan daluwarsa tersebut, bahkan tidak perlumempertunjukkan suatu alas hak bagaimana Tergugat Intervensi telahmemperoleh hak atas persil JI. Kayon No. 3436, Eigendom Verponding No.7 Error Objek Tanah. Tergugat Intervensi adalah pemilik persil Jl. Kayon No.3436, Eigendom Verponding No. 4584.
70 — 29
Berita AcaraPelaksanaan Eksekusi No. 29 / Pdt.Eks / 2013 /PN.Smg.Bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata : tiap perbuatan melanggarhukum yang membave kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.Bahwa menurut pasal 1366 KUH Perdata : setiap orang bertanggungJawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan,melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian ataukesembronoannya.Bahwa menurut pasal 1367 KUH Perdata
RISMALAWATI
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU
127 — 53
Bahwa Penggugat sangat beralasan menuntut kerugiankerugian tersebut kepada Para Tergugat karena ada hubungankausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugianyang diderita oleh Penggugat disamping ada kesalahan danperbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan yang dilakukan olehTergugat II berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata;17.Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugatdan disamping adanya kekhawatiran Para Tergugat akanmenjual atau memindahtangankan
BASO LANRANG
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
1.PT. VALE INDONESIA. TBK
1.PT. RIOTA JAYA LESTARI
1655 — 1508
oreBahwa secara tegas uraian dalam pokokpokok gugatan tersebut adalahpermintaan penggugat guna dibayarkan ganti kerugian atas lahan yangdimiliki oleh penggugat yang masuk dalam konsesi pertambangan (WIUPPT RIOTA JAYA LESTARI) merupakan hubungan hukum keperdataansebagaimana dalam ketentuan Kitab UndangUndang Hukum PerdataTiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;Pasal 1367
61 — 43
peralihan hak atau jual beli antara Tergugat danatau Tergugat Il dengan pihak ketiga lain terhadap tanah objek perkara yangadalah tanah warisan milik Para Penggugat yang belum dibagi waris danbelum diperjualbelikan haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demihukum;Bahwa perbuatan dari Tergugat VI yang menggerakkan orang lain yangmerusak sebagian bangunan rumah milik Para Penggugat yang merupakanwarisan dari kakek Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum sebagaimana dimaksud pasal 1367
70 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
2015olek PPK, bukan disusun dan ditetapkan oleh Rekanan / PenyediaBarang/JasaBahwa berdasarkan uraian di atas bahwa hubungan Pemohon Kasasidengan pihak Dinas Kesehatan Jember hanya sebagai rekanan saja, karenaPemohon Kasasi melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak No.440/4444/KTR/436.317/2006 tertanggal 27 Juli 2006, dan apabila ada salahsatu pihak melakukan kelalaian / wanprestasi maka dapat dilakukan prosestuntutan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 1246,Pasal 1346 dan Pasal 1367
139 — 85
Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, serta Pasal 114 ayat(6) UU RI No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan, yang menyatakan: Atas nama Perseroan,pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satupersepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengqugatanggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.