Ditemukan 4502 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dicatat dicabut didapat dicat dijabat dirayat didajat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
IKHSAN, SH. Dkk
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MEDITERANIA PALACE RESIDENCES KAMAYORAN
310 — 146
  • posita gugatanPenggugat pada angka 10 halaman 8 yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut: bahwa berdasarkan UndangundangNo. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Peraturan PemerintahNO. 4 tahun 1988 tentang rumah susun, tidak ada kewajiban bagipengurus yang terpilin untuk dicatat dan/atau disahkan kembali olehTergugatDasar Penolakan Tergugat adalah :Bahwa Para Pengugat seharusnya dengan jelas menyebutkan pasalberapa dalam Undangundang dimaksud yang tidak mewajiban bagpengurus yang terpilin untuk dicacat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 24-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
171 — 60
  • Laluberdasarkan titik koordinat itupun tidak semua barang milik negara, karenaharus diselesaikan, sepanjang itu sudah ada bukti penyelesaian, atau buktisejarah, sebagaimana bukti yang ada sejalan dengan titik koordinat tadikami anggap sebagai barang milik negara;Bahwa yang dicacat itu, seperti sumur, tidak hanya yang dicatat itu adalahkekayaan negara isi yang ada didalamnya atau juga lahannya, akan tetapikeduaduanya;Bahwa yang pertama mengenai Resoses tidak tercatat, Resoses itu milikIndonesia, jadi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 100 /Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 15 Maret 2012 — AYI SOLEHUDIN Bin LILI
58 — 18
  • AdyMahdar ; 222 2e Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Ayi Solehudin ;e Bahwa Setahu saksi jumlah biaya proyek Pengadaan Kolam Ikan sebesarRp.250 juta ;e Bahwa Pembayaran dilakukan sebanyak 1 kali sebesar 100Yo je Bahwa Biaya jaminan pemeliharaan sebesar 5 % tidak ditahan ;e Bahwa benar , semua itu dicacat ;e Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut diatas menerangkan,bahwa keterangan saksi tersebut pada dasarnya benar dan tidak berkeberatan ;9.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 25-06-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
MAJUNAH BIN H.MARJUK
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
2.MUHTADI HABLI
3.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Turut Tergugat:
LURAH CIWEDUS
119 — 86
  • sebagai berikut :Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AlW sedangkanperbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk(garinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AlW tidak mungkin dibuatkarena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagikeberadaannya, maka dibuat APAIWBahwa Tergugat menerbitkan dan mencatat dalam data TanahWakaf yang ber AIW dilaporkan sebagai tanggung jawab dankewajiban Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat PembuatAkte Ikrar Wakaf secara berjenjang, dicacat
    No. 418/Pdt.G/2020/PA.Clg hal. 123 hal. 230Bahwa oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrarwakaf merupakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabKepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf, secara hirarki melaporan data kondisi Tanah Wakafdan dicacat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KantorUrusan Agama dan terkoneksi ke Kementerian Agama RI danke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengandiberlakukannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 30 September 2014 — YAN YAN RUSMANA, S.Sos
64 — 27
  • Buktibukti pembayaran pajak ; Bahwa benar prosedur peralihan tanah Adat sesuaidengan UUPA harus melibatkan pamong Desa / Lurahkarena tanah tersebut ada di Desa dan dicacat dalambuku letter C serta adanya rapat Mingguan akan tetapijika tidak dilibatkan maka tidak sesuai dengan azastunai dan terang, hal ini diatur untuk menghindarisalah orang dan jual beli dibawah tangan ;Bahwa benar apabila Pemda Bogor dalam mengadakanRuislag tanah Adat, maka BPN selayaknya menerbitkanSertifikat tanah tersebut dan
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA PARIGI Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Prgi
Tanggal 5 Juni 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
52 — 16
  • Putusan No. 14/Pdt.G/2017/PA.PrgiDUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigidengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Prgi tanggal 06 Januari 2017mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 13 Jumadil Awal 1419 H (04 September 1997), telahdilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dan Mastifan yang sahberdasarkan agama Islam, yang kemudian dicacat oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-10-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 3 April 2018 — PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA (“PC F SPKEP SPSI Kabupaten Mimika”) vs 1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.,dKK
196 — 243
  • anggotac) Serikat pekerja/Serikat Buruh yang tercatat di instansi yangbertangungjawab dibidang ketenagakerjaan dalam hal iniDisnakertranspera Kabupaten Mimika mempunyai hak sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 UU No 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh.d) Kehadiran serikat pekerja akan memberikan manfaat kepada anggotaapabila keberadaannya diterima dan diakui oleh mitra kerjanya yaitupimpinan perusahan, dalam hal ini PT Freeport Indonesia.Bahwa dalam faktanya, Tergugat Il telah tercatat/dicacat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-03-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 7 Oktober 2014 — LIM TJING HU Alias KING HU
127 — 38
  • BANK, BCA, BBI, lainnyasaksi tidak ingat,No.serinya saksi tidak ingat, data selengkapnya ada pada notarisMORNI, karena cek tersebut berasal dari orang lain da nada jugasebagian dari cek saksi sendiri tapi saksi tidak ingat ;bahwa bukti kwitansi atas penerimaan uang dari Notaris MORNI,baik yang dituangkan dari bentuk cek maupun dari uang rupiahsecara tunai akan diserahkan kepada Penyidik;bahwa yang menerima secara langsung pembayaran ex Grand Hoteladalah KING HU dan disaksikan oleh Notaris MORNI dicacat
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-11-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Smg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — IDA NURSANTI, S.H. MELAWAN KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
73 — 16
  • tersebut baik mengenai kondisi tanah obyek sengketa,luas, batasbatasnya serta sket gambar untuk selengkapnya sebagaimanatermuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang dilampirkan dalamBerita acara persidangan dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12Oktober 2015 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Oktober2015 ;Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan dan telah dicacat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 22 September 2014 — BAMBANG KUSNADI bin SUPARDI IRAWAN
50 — 8
  • Jabar.Bahwa benar bahwa pembayaran SPPD bagi personil yang tidakberangkat hanya dibayarkan 40 % sesuai dengan clusternya, sedangkansisa SPPD sebesar 60 % disimpan di dalam brangkas (lemari besi) yangterletak di ruang Kasubag Umum dan Kepegawaian yang dicacat dalambuku yang dipegang oleh saksi.Bahwa untuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK) juga ditugaskan dalamperjalanan dinas, namun untuk Surat Tugasnya meminjam NamaPegawai (PNS).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 September 2014 — ONDO SOPANDI
60 — 10
  • Jabar.Bahwa benar bahwa pembayaran SPPD bagi personil yang tidakberangkat hanya dibayarkan 40 % sesuai dengan clusternya, sedangkansisa SPPD sebesar 60 % disimpan di dalam brangkas (lemari besi) yangterletak di ruang Kasubag Umum dan Kepegawaian yang dicacat dalambuku yang dipegang oleh saksi.Bahwa untuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK) juga ditugaskan dalamperjalanan dinas, namun untuk Surat Tugasnya meminjam NamaPegawai (PNS).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 22 September 2014 — DENI SUPRIATNA Bin MEMED
43 — 6
  • Jabar.Bahwa benar bahwa pembayaran SPPD bagi personil yang tidakberangkat hanya dibayarkan 40 % sesuai dengan clusternya, sedangkansisa SPPD sebesar 60 % disimpan di dalam brangkas (lemari besi) yangterletak di ruang Kasubag Umum dan Kepegawaian yang dicacat dalambuku yang dipegang oleh saksi.Bahwa untuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK) juga ditugaskan dalamperjalanan dinas, namun untuk Surat Tugasnya meminjam NamaPegawai (PNS).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 101 /Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 29 Maret 2012 — IR. ANDI RAHMAT, MP Bin (ALM. ) UMAR
61 — 13
  • Ady Mahdar ;Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa AyiSolehudin ;Bahwa Setahu saksi jumlah biaya proyek Pengadaan Kolam Ikansebesar Rp.250 juta ;Bahwa Pembayaran dilakukan sebanyak 1 kali sebesar 100 % ;Bahwa Biaya jaminan pemeliharaan sebesar 5 % tidak ditahan ;Bahwa benar , semua itu dicacat ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak adakomentar ;9.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
313 — 566
  • Laluberdasarkan titik koordinat itupun tidak semua barang milik negara, karenaharus diselesaikan, sepanjang itu sudah ada bukti penyelesaian, atau buktiHalaman 108 dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMDsejarah, sebagaimana bukti yang ada sejalan dengan titik koordinat tadikami anggap sebagai barang milik negara;Bahwa yang dicacat itu, seperti sumur, tidak hanya yang dicatat itu adalahkekayaan negara isi yang ada didalamnya atau juga lahannya, akan tetapikeduaduanya;Bahwa yang pertama
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-10-2011 — Putus : 10-03-2011 — Upload : 06-03-2013
Putusan PN PACITAN Nomor 108/Pid.B/2010/PN Pct
Tanggal 10 Maret 2011 — HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI
75 — 4
  • Saksi SAMANHUDI.Bahwa saksi sebagai anggota kelompok Tani Damai.Bahwa saksi pernah meminjam uang di KLP Tani Damai sebanyak 5 kalipinjam.Bahwa saksi meminjam uang melalui pengurus 4 kali dan yang 1 kalimeminjam melalui Terdakwa, karena sekitar tahun 2002 pengurus tidak aktifpergi ke Malaysia dan ke Batam.61Bahwa saksi saat pinjam tidak memakai kwitansi, hanya dicacat dan salingpercaya.Bahwa saksi sekarang masih mempunyai hutang sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah ),Bahwa saksi pernah
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-01-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blb
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
HERYANTO HAMONANGAN,S.H
Terdakwa:
ERLIN MARTININGSIH.
170 — 45
  • peraturanyang berlaku;Bahwa kalau pernikahannya tidak legal kemudian mereka pergi sendirisendiri bisa saja, Sepanjang tidak diketahui oleh petugas, yang jelas jikaperkawinannya tidak sah, ini terkait dengan dia harus didaftarkan denganmembawa buku nikah yang tidak sah dan dibawa sampai ke Tiongkoksedangkan di Tiongkok tidak dilakukan penelitian mengenaikeabsahannya yang penting bukunya ada, tidak penting buku nikah itusah atau tidak;Bahwa dalam penerbitan passport setiap wawancara ada dipertanyakandan dicacat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
68 — 22
  • Bimtek masalah keluarga miskinoleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dilakukan sekitar 2 kali, Bimtekmasalah BUMDES dilakukan sekitar 1 kali kKemudian untuk perjalanandinas dalam daerah yang kami lakukan sering sekali seingat saksi adaperjalanan dinas ke kabupaten menguruh pencairan ADD dan DD,perjalanan dinas mengikuti penyuluhanpenyuluhan dan anggaran yangdigunakan setiap kegiatan sekitar Rp. 500.000, namun saksi tidak ingatlagi berapa jumlah anggaran yang digunakan semua kegiatan tersebutnamun dicacat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.Hj ELOK WAHIBA
2.MIFRTAHUR ROIYAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
PT. KEJAYAN MAS
336 — 437
  • dilakukan dalam PPAT dalam ditingkatkan menjadi sertipikat;Bahwa, terkait peralihan hak ada perbedaan prespektif dengan penyerahanhak atau levering, kaitannya dengan tanah ada yang mengatakan hak atasHalaman 127 dari 187 halaman, Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.SBYtanah beralin sejak AJB, tetapi ini belum karena ada over skrepping yangmerupakan syarat untuk mengajukan syarat untuk proses balik nama, baliknama merupakan kewenangan kantor pertanahan, jadi kalau belum adabalik nama atau peralinan hak yang dicacat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-08-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 —
40 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah KabupatenKudus Nomor 17 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa, bahwamekanisme pemberian hibah atau sumbangan kepada Pemerintah Desa, harusdiserahkan kepada Bendahara Desa, yang kemudian oleh Bendahara Desadicatat dalam buku Kas Desa sebagai pendapatan Desa dan dicantumkandalam APBDes, sedangkan hibah atau sumbangan berupa barang dicacat
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/PDT.G/2011/PN.JBI
Tanggal 5 April 2011 — SITI HOIRIAH, DK (para pemohon PK) lawan DEWANTO ATTAN (Para Termohon PK)
101 — 94
  • ...........No.887/2010, tertanggal 16 Agustus 2010 adalah dua akta yang cacat hukum, maka sungguh tidakberalasan hukum lagi bagi Tergugat II untuk tetap dipertahankan sebagai pemilik Sertifikat HakMilik no.1200/Simpang IV Sipin, dan oleh karena itu Tergugat II harus dihukum untukmenyerahkan buku Sertifikat Hak Milik no.1.200/Simpang IV Sipin kepada Penggugat II,selanjutnya diikuti pula pencoretan/Penghapusan nama Tergugat II selaku pemilik ke atas namaPenggugat II selaku pemilik yang syah, yang dicacat