Ditemukan 6591 data
201 — 139
penyidikdan dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjutBahwabenar saksi menanyakan kepada terdakwa apakah dalam melakukan jualbeli memiliki iin namun terdakwa meniawab tidak memiliki ijin ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membukikan dakwaannya, Penuntut Umummengajukan ahli dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan yang bemamaSdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) jabatan PPNS
Hakim memerntahkan kepadaPenuntut Umum untuk membacakan pendapat ahli yang bernama Sdr Ahmad GaialiBin H Syamsur (Alm) dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan tertanggal31 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 9 dan 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN PiliBahwa benar ahli telah diperksa di depan penyidik dan membenarkan semuaketerangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanginya ;Bahwa Ahli bekera di Dinas Perdagangan Propinsi Kalsel dengan jabatansebagai PPNS
FAIQ NUR FIQRI SOFA, SH. MH
Terdakwa:
PT. AGRO INDOMAS.CANDAUDA ARACHCHIGE VINEETHA SANJAYA UPASENA Als. SANJAYA
1075 — 123
Dan wilayah tanaman sawit masuk ke kawasan TAHURA BukitSuharto adalah 120 Ha yang ada di plang penyegelan oleh PPNS yangdiketahui sejak adanya tim kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanmasuk ke lokasi PT Agro Indomas.
Bahwa dikarenakan tanah dari PT Agro Indomas tersebut merupakanmasuk wilayah Tahura Bukit Suharto saksi mengetahui bahwa saat inidaerah tersebut diberi garis polisi oleh PPNS Kementerian LH danHalaman 38 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.Kehutanan dan berada dalam pengawasan RT 22 dan diwilayah tersebuttidak ada sertifikat tanahnya namun menurut saksi merupakan milik PT AgroIndomas sebagai plasma dengan bekerja sama dengan Koperasi MitraSawit Lestari yang ditanda tangani tahun
Bahwa dikarenakan tanah dari PT Agro Indomas tersebut merupakanmasuk wilayah Tahura Bukit Suharto saksi mengetahui bahwa saat inidaerah tersebut diberi garis polisi oleh PPNS Kementerian LH danKehutanan dan berada dalam pengawasan RT 22 dan diwilayah tersebuttidak ada sertifikat tanahnya namun menurut saksi merupakan milik PT AgroIndomas sebagai plasma dengan bekerja sama dengan Koperasi MitraHalaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.Sawit Lestari yang ditanda tangani tahun
Bahwa dikarenakan tanah dari PT Agro Indomas tersebut merupakanmasuk wilayah Tahura Bukit Suharto saksi mengetahui bahwa saat inidaerah tersebut diberi garis polisi oleh PPNS Kementerian LH danKehutanan dan berada dalam pengawasan RT 22 dan diwilayah tersebuttidak ada sertifikat tanahnya namun menurut saksi merupakan milik PT AgroIndomas sebagai plasma dengan bekerja sama dengan Koperasi MitraSawit Lestari yang ditanda tangani tahun 2007 dan di addendum tahun2010.
434 — 65
Kehutanantempat tersebut kawasan hutan;Bahwa pada saat melakukan patroli saksi membawa Peta DinasKehutanan;Bahwa dilokasi tempat kejadian saksi menemukan terdakwa, saat itubelum ada tanaman, hanya sudah ada bekas tebangan dan rentesan;Bahwa saksi juga menemukan Sakka dan Syarifuddin yang sedangmenebang pohon;Bahwa terdakwa dan teman lainnya bukan merupakan penduduk asliDesa Tikonu;Bahwa saksi bersama lima orang teman dari anggota Polisi Kehutanandengan Kepala Tim bernama La Ode Suhati;Bahwa tidak ada PPNS
Wundulako Kab.Kolaka;Bahwa ahli mengetahui berdasarkan datadata yang diberikan kepadanyaoleh PPNS Kehutanan Kab.
87 — 47
Subbag Bantuan Hukumdan Pembinaan PPNS pada Bagian HukumSetdakab Aceh Barat; 3. Rismarrully,S.H., Jabatan: Staf pada Bagian HukumSetdakab Aceh Barat; Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat DaerahKabupaten Aceh Barat, alamat Jalan Gajah Mada No. Meulaboh ...Meulaboh, selanjutnya disebut! TERGUGAT/TERBANDING I. eenne2. PT.
57 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 20 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata dan bukti baru (novum) berupa fotocopy bukti suratdari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Jawa Timur Nomor01/SP2HP/VII/PPNS
49 — 5
Bahwa Ahli menjabat sebagai anggota Pokja wilayah I selama kurang lebih 6(enam) tahun dan PPNS di bidang Migas selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
23 — 5
Pendidikan : SD (tamat);Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tanggal31 Mei 2017 Nomor : SP.Kap.10/BPPHLHK SWI/PPNS/VI/2017 sejak tanggal 31Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017 selanjutnya Terdakwa ditahandalam tahanan Rutan masing masing oleh :1.Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han.10/BPPHLHK SWI/PPNS/VI/2017 tanggal 1 Juni 2017 ditahan diRumah Tahanan Negara Polda Kalimantan Tengah di Palangka Raya, sejaktanggal 1 Juni 2017
58 — 10
Saksi membantu PPNS Balai Besar POM Bandung untuk menghitungproduk yang disita, memasukan ke dalam dus, dan menyitanya ;Bahwa PPNS Balai Besar POM Bandung menyita vial Tuberculin PPD RT 23SSI.
46 — 8
SUDIN BIN SARMA, 4.DARMIN BIN SUHADA DAN5.LILI BINSUWIRYO, sehubungan dengan perintah Penyidikan Kepala BalaiBesar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Nomor: Sprindik.06/BBKSDA JABAR.3/II/PPNS/2016, tanggal 15 Februari 2016 dan LaporanKejadian Nomor : LK.04/BBKSDA JABAR.3/XII/PPNS/2015, tanggal, 17Desember 2015.Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan saat ini adalah permintaan dariKepala Seksi Konservasi Wilayah selaku Penyidik Pegawai Negeri SipilNomor:S.Ahli.30/BBKSDA JABAR.3/II/2016/PPNS, tanggal
, 22 Februari 2016, dan telah menugaskan kepada yang bersangkutan sesuai dengan SuratPerintah Tugas Kepala Bidang KSDA Wilayah Balai Besar KSDA Jawa BaratNo: PT.31/BBKSDA JABAR3/II/2016/PPNS, tanggal 24 Februari 2016Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut : SDNNo.5 Pendem, Jembrana Bali lulus tahun 1992 SMPN No.1 Negara, Jembrana Balilulus tahun 1995 Sekolah Kehutanan Menengah Atas Kadipaten, Majalengka JawaBarat lulus tahun 1998 Sarjana Kehutanan, Universitas Winaya Mukti, Sumedang
MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
HENDRA GUNAWAN als HENDRA
195 — 98
tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Hendra Gunawan als Hendra;Tempat lahir : Tebing Tinggi;Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Oktober 1990;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Villa Taman Bandara C11 No.19 Dadap KosambiTangerang Banten;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa Hendra Gunawan als Hendra ditangkap pada tanggal 04November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP09/WBC.09/KPP.MP/PPNS
Rp 5.500,00 sampain Rp 1.320,00dengan Rp 22.000,00Paling rendah Rp 495,00 sampaiRp 275,00dengan Rp 5.500,00 Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr Bahwa keuntungan yang telah terdakwa nikmati sejak menjual rokok yangtidak dilekati pita cukai selama 3 (tiga) bulan belakangan yang mulai terasasebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta) perbulan;Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Kamis tanggal 04November 2021, Surat Perintah penyitaan No: SP.SITA12/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS
dan harga jual kembali Rp.6.300Nat Geo terdakwa beli Rp. 5.000 per bungkus dan harga jual kembali Rp.6.000Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ckr Bahwa keuntungan yang telah terdakwa nikmati sejak menjual rokok yangtidak dilekati pita cukai selama 3 (tiga) bulan belakangan yang mulai terasasebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta) perbulan; Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Kamis tanggal 04November 2021, Surat Perintah penyitaan No: SP.SITA12/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS
Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualaneceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasancukai lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum = yang terungkapdipersidangan berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Kamis tanggalHalaman 50 dari 55 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN CkrO04 November 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPSITA12/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS/2021 tanggal 04 November 2021 dan serta Sdr.UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal
1.ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
2.Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Ramli Hasibuan Bin Ulung Hamid Hasibuan
75 — 9
- 400 (empat ratus) karung @ 10 kg bawang merah yang terdiri dari 400 karung bawang merah, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor BA.Musnah-07/WBC.02/BD.04/PPNS/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
- 1 (satu) buah kompas basah berwarna hijau.
- 1 (satu) buah bendera Malaysia.
- 3 (tiga) buah buku pelaut/seaman's book dengan nomor: B057129 a.n Ramli Hasibuan, nomor : D063110 a.n Kamal dan nomor: D033576 a.n Yudi Arman Sirait.
ADI WIRATMOKO, S.H
Terdakwa:
SENO bin MANGUNRAJI
77 — 26
belas) sachet, Chang San 34 (tigapuluh empat) sachet, Africa Black Ant serbuk 33 (tiga puluh tiga) sachet,Dewa Ginseng SM 43 (empat puluh tiga) sachet, Obat Asam Urat FluTulang 30 (tiga Puluh) sachet, Pegal Linu Husada Tawon Klanceng 17(tujuh belas) botol, Putri Sakti 4 (empat) botol, Daun Walisongo 14 EmpatBelas) sachet, Super Kecetit Asam Urat 42 (empat puluh dua) sachet,selain itu juga ditemukan nota penjualan atas obatobat tanpa ijin edartersebut. selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS
Zaki Irfani dan para petugasdengan disaksikan oleh Terdakwa selaku pemilik Gudang Rumah Tinggaldan Depot Jamu Ragil Kinasih, pada saat pemeriksaan ditemukan barangbukti yang selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS Balai BesarHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Bin.POM di Banjarmasin dan dibawa ke Balai Besar POM di Banjarmasin untukbarang bukti di Pengadilan;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di Gudang Rumah Tinggal danDepot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa, ditemukan
220 — 132
Pid.Sus/2015/PN.BonNegara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2004 tentang Perikanan dan atau Pasal85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang didugadilakukan oleh para terdakwa pada hari Seni tanggal 02 Nopember 2015sekitar jam 18.00 Wita di perairan Bontang Kuala Kota Bontang;Bahwa ahli bekerja di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan PropinsiKalimantan Timur dengan jabatan PPNS
bidang Perikanan sejak tahun1992 sampai dengan sekarang ;Bahwa sebagai PPNS tugas dan tanggung jawab ahli adalah memberikanpembinaan, terhadap nelayan pengguna alat tangkap sesuai denganUndangUndang, memberikan tindakan persuasif terhadap pelanggar alattangkap yang tidak sesuai dengan UndangUndang, menyampaikantekhnis penggunaan alat tangkap dibidang perikanan dan memberikanketerangan ahli terkait tindak pidana bidang perikanan ;Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perintahini telah dilaksanakan oleh PPNS Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah,di mana Penyidikannya telah selesai, dan Tergugat saat ini telah dijadikansebagai Tersangka, sesuai BAP No.BA.01/04/DISNAKERTRANS, tanggal 24Juni 2004, perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengahpada tanggal 8 Mei 2006 (bukti P 2) ;Bahwa berdasarkan Pengaduan Penggugat bersama Pekerjalainnya,persoalan HakHak Normatif ini telah dimediasi oleh DPRD Kota Palu melaluiRapat Dengar Pendapat, dengan pihak
1863 — 705
Melihat keadaantersebut, penyidik PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsungmelakukan tindakan pengambilan sampel dibeberapa titik disekitar RawaKalimati Sungai Citarum dan areal industri PT Indo Bharat Rayon.
sangat dangkal, bahkan sebagian besar sudah menjadi arealpersawahan;Saksi pernah melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup padatanggal 7 Maret 2011, dua minggu kemudian ada verifikasi lapanganyang hasilnya berupa temuan adanya saluran limbah air illegal ke RawaKalimati;Sebenarnya kasus ini sudah lama Saksi laporkan ke KementerianLingkungan Hidup, tetapi lama tidak ditindaklanjuti, sehingga Saksilaporkan ke Ombudsman, dan setelah dilaporkan ke Ombudsman,barulah Kementerian Lingkungan Hidup menunjuk PPNS
Eddy Soentjahjo, MT,mengatakan, ia sebanyak tiga kali mendampingi PPNS dari KementerianLingkungan Hidup mengambil sampel ke areal PT Indo Bharat Rayon danKalimati, yaitu pada tahun 2011, 2013 dan terakhir 2015, dimana terhadapsampel yang diambil pada tahun 2015 telah dilakukan analisa laboratoriumoleh ALS Laboratory Group tanggal 23 November 2015 yang ditandatanganioleh Laboratory Manager Foong Wei Chern, yang hasilnya menunjukkan bahwasampel tersebut merupakan fly ash/bottom ash yang mengandung
perjanjian kerjasama tersebut telah berlangsung sejaktahun 2005, atau sejak adanya Power Plant di PT Indo Bharat Rayon, yangada terlampir di dalam berkas perkara, dan sebagaimana diperlihatkan dipersidangan oleh Saksi Tati (karyawan PT Nuryeni) adalah PerjanjianKerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT Indo Bharat Rayon dengan PTNuryeni, Nomor 26/IBREFF/PWK/PP/VII/15, tanggal 20 Juli 2015, yangberarti perjanjian kerjasama tersebut baru dibuat setelah dilakukanpengambilan sampel yang terakhir oleh PPNS
Hanya ada 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) berukuran 5 x10 meter, yang jaraknya + 300 meter dari Power Plant dan Silo;Dalam sidang lapangan tersebut, Zaenal Abidin dan Neneng Kurniasih,selaku PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mengambilsampel dari Rawa Kalimati pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2015,menerangkan bahwa pada waktu itu ditemukan lobang berbentuk pipa paralondi tembok ke arah Kalimati (Gambar 2), lubang pipa mana pada waktusidang lapangan masih terlihat dari kKejauhan
EDDY PURWANTO, SH.
Terdakwa:
RIKUN Bin MADREJA
202 — 41
Solo Km 6 Janti, Yogyajarta.Kp55281.Adapun jabatan saya sebgai PPNS dan Analis Pengelolaan SumberDaya Air (PSDA) Kementrian Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (PUPR BBWS SO)Yogyakarta;Ahli berpendapat bahwa jabatan ahli sebagai PPNS dan sebagai PPNS danAnalis PSDA Kementrian Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (PUPR BBWS SO)Yogyakarta yaitu melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penertibanPengelolaan
169 — 75
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan: tidak melakukanpenahanan.2. Jaksa Penuntut Umum : tidak melakukan penahanan .3. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadian Negeri Pontianaktidak melakukan penahanan;4.
125 — 79
DIAN IRWAN NUQISRA, NIP:196601071986031002, Pangkat: Penata, Golongan: IIIc, Jabatan:Pemeriksa Pajak Muda 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Penyidik Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen danPenyidikan Nomor: 204/PJ.05/PPNS atas nama MOH.DIAN IRWAN N. 1 (satu) buah lencana PPNS beserta Kartu Tanda Penyidik No. Pol:KTP/5948/1/07Ropolsus PPNS atas nama MOH. DIAN IRWAN N, SEdikeluarkan di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2007.
DIAN IRWAN NUQISRA, NIP:196601071986031002, Pangkat: Penata, Golongan: IIIc, Jabatan:Pemeriksa Pajak Muda 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Penyidik Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen danPenyidikan Nomor: 204/PJ.05/PPNS atas nama MOH.DIAN IRWAN N. 1 (satu) buah lencana PPNS beserta Kartu Tanda Penyidik No. Pol:KTP/5948/1/07Ropolsus PPNS atas nama MOH. DIAN IRWAN N, SEdikeluarkan di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2007.
17 — 7
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Ijin untuk melakukanperceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana surat Keterangan untuk melakukanPerceraian dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Nomor 228/PPNS/KP.720/11/2012 tanggal 28 Februari 2012, dan surat izin tersebut menurut pendapatMajelis telah menenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Jo.
132 — 78
Penyidik tanggal 7 Maret 2013 Nomor : Sp.Tahan 01/WBC 12/PPNS/2013 dalamTahan Kota mulai tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ;2. Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 No. : Print2516/ P.1.10/ Ft.2 /07/ 2013, sejaktanggal 16 Juli 2013 s/d. tanggal 04 Agustus 2013 dalam tahanan RutanDenpasar 52 22222222 2 22 =3.
bertanggung jawab dan diancamdengan sanksi pidana sesuai pasal 56 UU No.11 tahun 1995tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No.39tahun 2007 tentang perubahan atas undang undang nomor 11tahun 1995 tentang cukai: Bahwa Ahli menjelaskan berdasar barang bukti sebanyak 8.159(delapan ribu seratus lima puluh sembilan) botol MMEA imporyang disimpan di Kantor Wilayah DJBC Bali,NTB dan NTTJalan Airport Ngurah Rai Tuban,Denpasar,sesuai dengan SuratTanda Terima Barang Bukti Nomor : STTBB01/WBC.12/PPNS