SH dan Japirin Ibrahim, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 3 Juli 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH. sebagaiPanitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh KuasaTergugat.20Hakim hakim Adhoc :Ttd1. RINA FEBRINA SARI ,SHttd2. JAPIRIN IBRAHIM ,SHPenitera Pengganti,ttd( ANISAH, SH)Ketua Majelis,ttd( ACHMAD SYARIPUDIN, SH )

., M.H.HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaHal.18 dari 19 hal. Put. Nomor 43 K/Pdt.SusPHI/2015Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak;HakimHakim AdHoc PHI: Ketua Majelis,ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. ttd./H. Yulius, S.H., M.H.ttd./Arief Soedjito, S.H., M.H.PaniteraPengganti,ttd.

., Hakim AdHoc TindakPidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., HakimHakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehRudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidakHal. 8 dari 9 hal.

SYAHRULMACHMUD, SH.MH sebagai Ketua Majelis, serta EKO WAHYUDI, SH, SE,MM dan HARRIS MANALU, SH sebagai Hakim AdHoc, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : RABU,Tanggal 1 Pebruari 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehHakim AdHoc tersebut, dan dibantu oleh MASLIMAH, SH, sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensidan kuasa Tergugat/Penggugat Rekonpensi.HAKIMHAKIM ADHOC KETUA MAJELIS,27EKO WAHYUDL SH

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa HA TRONG LUAN selaku Nahkoda BV 95272 TS yangmerupakan kapal

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2)Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKE TIGABahwa terdakwa HA TRONG LUAN selaku Nahkoda BV 95272 TS yangmerupakan

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo.

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL TAREMPA .Pasal 98 Jo.

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Jo Pasal 53 ayat (1)KUHP. wana nn nnn nn anne

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. wonnnn nana anne Bahwa terdakwa

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 73 / Pid.Sus.Prk / 2017 / PN.RanKEEMPAT :wone Bahwa terdakwa INTHAVA PHOMMALATH selaku Nakhoda KM.

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebutdan dibantu oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehpara pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.SusPHI/2018Panitera Pengganti,Ttd.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Bernard, SH. MM. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.Arsyad, SH. MH.PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

Skmasing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berda:Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Pekanbaru Nomor: 70/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Pbr pada tanggal 21 Septemberputusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untukoleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, P:Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat .Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,MUHAMMAD FAUZI,SE MARTIN GINTING, SH.MHELIAS HAMONANGAN

., MH.HakimHakim ADHOC PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FlorensaniKendenan, SH.,MH. .Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kKedua belahpihak.HakimHakim Anggota Ketua:ttd./H. Buyung Marizal. SH. ttd./Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.ttd./Horadin Saragih, SH.,MH.Panitera Pengganti :ttd./Florensani Kendenan, SH.,MH.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

HakimHakim AdHoc TindakPidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakimAnggota, serta Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr.

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri ParaHakim tersebut dan oleh Jamo Budiyono, S.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota: Ketua Maielis,Ttd./ Ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganii,Ttd/Jarno Budiyono, S.H.Biayabiaya Kasasi:1.Meteratl..............

., Hakimhakim AdHoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para HakimAnggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd TtdH. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.TtdSugiyanto, S.H., M.H.Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.

Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, JONO SIHONO, SH. dan ARIEF SOEDJITO, SH, MHHakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehYUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak;HakimHakim Anggota KetuaTtd/ Jono Sihono, SH Ttd/ Prof. DR.

Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2011 dalampermusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada40Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari John .H.Butarbutar,SH.MSi, sebagaiHakim Ketua dengan Asmadinata,SH.Mhum ( hakim adhoc) dan Kartini JulianaMagdalena Marpaung,SH ( hakim adhoc) masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hariSELASA tanggal 22 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakimhakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh selaku Panitera Pengganti dan dihadirioleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA ( hakim adhoc) KETUA MAJELIS (Karier):1.

BUTAR BUTAR,SH.Msi.HAKIM ANGGOTA Il ( hakim adhoc)2. KARTINI JULIANA MAGDALENA MARPAUNG,SH.Panitera Pengganti;ENDAH TAUFANTI.

., M.Hum (Hakim AdHoc) yang telah memberikanpendapat berbeda (Dissenting opinion), sebagaimana terurai pada halaman 34paragraf 2 (dua) yang meguraikan :Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa apabiladibandingkan dengan ketentuan pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tersebut di atas adalah terlalu berat menurut rasa keadilanHakim anggota Il oleh karenanya pemotongan dana tersebut bukandigunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa melainkan untuk prestiseinstansi Terdakwa maka

Nomor 1193 K/Pid.Sus/2017perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim AdHoc Tindak PidanaKorupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr.

HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ ttd./MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti :ttd.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat ( 1 )serta ketentuan pasal 92 UUNO 2 Tahun 2004, tentang PPHI( Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial ) menyebutkan sebagai berikut :Pasal 88 (1) Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh)hari kerja setelahmenerima gugatan harus sudah menetapkan MajelisHakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelisdan 2 (dua) orang Hakim AdHoc sebagai Anggota Majelis yangmemeriksa dan memutus perselisihan.

Hakim sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88 ayat (1).Halaman 7 dari 30 hal Put.Sela Perk.No.25/Pdt.BthPHI/2018/PN.Bdg.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat ( 1 ) Undang undangtersebut, adalah sudah jelas bahwa komposisi Majelis Hakim yang ditetapkan / yang memeriksa perkara ini tidak sesuai / bertentangan denganketentuan pasal 88 ayat (1) tersebut ;Dimana komposisi majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkaraini ditetapbkansemuanya terdiri dari 3 orang hakim karir saja, sedangkanHakim adhoc

nya tidak ada ;Dan berdasarkan ketentuan pasal 92 Undang Undang tersebut apabila sidangtidak dihadiri oleh kedua orang hakim AdHoc maka sidang tidak sah.Maka berdasarkan uraian uraian / dalil tersebut diatas sudah jelas bahwaPengadilan Hubungan Industrial / Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini tidak mempunyai kewenangan / kekuasaan untukmemeriksa serta mengadili perkara ini, karenabaik subyek hukum / parapihak yang berselisih maupun obyek perkara gugatan bantahan ini bukanmerupakan

Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara sebesar Rp.211.000, ( dua ratus sebelas ribu rupiah )Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa,tanggal 9Februari tahun 2016 oleh kami : Jahoras Siringoringo .SH sebagai Ketua Majelis , RinaFebrina Sari.SH dan H.Syahardi Rahim ,SE sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut padahari ini, Senin tanggal 15 Februari 2016,dengan

dibantu oleh ElyaNur sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa TergugatHakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Tid.Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

dan terdapat ikan hasil tangkapandari kapal tersebut sebanyak + 20 kg (dua puluh kilogram) dan terdapat alattangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diataspalka kapal serta diketahui bahwa kapal BD 11102 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah SALINAN Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) ; Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

dan terdapat alattangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diataspalka kapal serta diketahui bahwa kapal BD 11102 TS melakukan penangkapanikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapalBD 11102 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang DikeluarkanSyahbandar Perikanan ;Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC