Ditemukan 458 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/Pid/2018/PT SMG Tanggal 25 April 2018 — TUBAGUS NOVIANDARU Alias MEGI Bin TAUFIK HIDAYAT dkk
121 — 160
121 — 160
Saat itu seluruh siswa diarahkan kedesa terdekat untuk bersosialisasi dengan warga setempat dan diberi tugasuntuk mengisi angket berdasarkan hasil penggalian informasi yangdilaksanakan hingga sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah itu dari 37 (tiga puluhtujun) orang siswa tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kelompok dengan 3 (tiga)orang Operasional per kelompok, sebagai berikut : Kelompok 1Anggota : Operasional :1. Saksi Kevin Fatahilah 1. Sdr. Muhammad Wahyudi Hal 48 Put.Nomor 70/Pid/2018/PT SMG 2.
Register : 01-04-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 19 Mei 2016 — SURYADHARMA ALI
495 — 454
495 — 454
H HASAN KIAT (Mantan AnggotaPansus Angket Haji 2009 DPR RD) tanggal 20 September 2010.1 (satu) lembar foto copy Surat dari HAMZAH HAZ (Mantan Wapres RI)tanggal 27 Oktober 2010 beserta 2 (dua) lembar foto copy lampiran DaftarJamaah Haji Assalaam Tahun 2010 Kota BekasiJawa Barat.1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan Surat dari ASIP F HADIPRADA(Mantan Staf Khusus Menteri Agama RI/ Machfud Basuni) tanggal 4 Agustus2010 beserta 4 (empat) lembar lampiran.2 (dua) lembar foto copy Surat dari M.A GHAFUR
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
316 — 272
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
316 — 272
besar dan terencanaHal 68 dari 218 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Seldilakukan oleh PEMOHON bersama perwira TNI AU dalampengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AngkatanUdara Tahun 20162017;= Penetapan status Tersangka PEMOHONyang dilakukansecara bersamasama dengan penetapan Tersangkaseorang perwira menengah TNI AU tentu dengan maksudbahwa ada proses hukum yang dilakukan oleh KPKdengan menggunakan undangundang KPK yang dapatmenyasar sipil maupun militer ditengah diskusi publiktentang Hak Angket
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 10 Nopember 2017 —
494 — 356
494 — 356
semangat mempengaruhi opinipublik seolaholah ada kejahatan besar dan terencanadilakukan oleh PEMOHON bersama perwira TNI AU dalampengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AngkatanUdara Tahun 20162017; Penetapan status Tersangka PEMOHONyang dilakukansecara bersamasama dengan penetapan Tersangkaseorang perwira menengah TNI AU tentu dengan maksudbahwa ada proses hukum yang dilakukan oleh KPKdengan menggunakan undangundang KPK yang dapatmenyasar sipil maupun militer ditengah diskusi publiktentang Hak Angket
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
195 — 74
195 — 74
.53.HALIMAN / ARNIE CHRISTANU ( diberi tanda bukti T 47);Foto copy Internal Memo Direksi Bank Century No171/IM/D/XII/05 = yang ditujukan kepada kepala kantorWilayaah ,IL,III,IV, dan V perihal pemberitahuan tentangberakhirnya Perjanjian Bank sebagai Sug Agen PenjualanReksa Dana ( diberi tanda bukti T 48) ;Foto copy dari salinan copy berupa Copy surat edaran dariBank Indonesia No 7/19/DPNP tanggal 14 juni 2005 ; Foto copy Laporan singkat rapat tim pengawas terhadaptindak lanjut rekomendasi Panitia angket
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Juni 2016 — 1.HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION
2.RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG P
133 — 54
133 — 54
Hak Angket dan c. Hak menyatakanpendapat,sedangkan berdasarkan Pasal 41 Undangundang 32 tahun2004 fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.Selanjutnya terkait dengan APBD, sesuai Pasal 42 ayat (1) huruf b tugasdan wewenangnyasebatas untuk membahas dan menyetujui rancanganAPBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
150 — 71
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
150 — 71
BagianPemerintahan Umum baru diketahui ternyata Pemda Kepahiangpernah membeli tanah untuk Untuk Pembangunan GedungTourist Information Centre (TIC) padahal untuk pengadaan lahanTIC tersebut sebelumnya tidak pernah dibahas di Banggar DPRDKab.Kepahiang;Bahwa tujuan dibentuknya Pansus Angket DPRD Kab.Kepahiangadalah mendata Aset yang belum ditertibkan, maka denganadanya temuan tersebut maka Pansus Aset meminta kepadapihak Pemda Kab.Kepahiang segera menertibkan aset yangdimaksud dan mengurus sertifikatnya
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
134 — 78
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
134 — 78
TIC) diKelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2015 tersebut, berawal pada Tahun2016 DPRD membentuk Pansus Aset, lalu pada waktu PansusAngket bekerja memanggil OPD pada saat itu BagianPemerintahan Umum baru diketahui ternyata Pemda Kepahiangpernah membeli tanah untuk Untuk Pembangunan GedungTourist Information Centre (TIC) padahal untuk pengadaan lahanTIC tersebut sebelumnya tidak pernah dibahas di Banggar DPRDKab.Kepahiang;Bahwa tujuan dibentuknya Pansus Angket
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
131 — 113
131 — 113
kabupaten/kota, untukmendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ataupemberhentian;e. memilin wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatanwakil kepala daerah;f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahdaerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; Bahwa berdasarkan PP RI No. 16 Tahun 2010 tentang pedomanpenyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang TataTertid Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 9 menyebutkanDPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket
Angket; danC. Menyatakan pendapat.
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ;
KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
218 — 66
218 — 66
IMMS, aspekaspek yangsaksi teliti terkait lingkungannya yakni Aspek sosial dan aspek ekonomi meliputipengumpulan data sekunder dari BPS dan wawancara dari Pemerintah setempat.Kemudian memberikan pengumuman, penyebaran brosur, pamflet dan angket yangdiambil secara random. Kemudian melakukan sosialisasi dan konsultasi secarainformal yang ditindaklanjuti dengan konsultasi formal.
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
123 — 25
123 — 25
mengetahuinya karena memang tidak adamelaksanakan perjalanan dinas dengan Tujuan Kab Kampar PropRiau, dan tidak ingat lagi keberadaannya pada tanggal 18 Agutus2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011.Bahwa selain untuk TGR saksi juga ada bertanda tangan padaSurat Perintah Jalan dan Kwitansi kosng lainnya yaitu 1 (satu)lembar surat perjalanan dinas lainya yaitu dari bendaharasekretariat DPRD Kab Pessel atas perintah dari ketua DPRD Kabpessel Sdr MARDINAS N SYAIR, MM yang gunanya untuk biayahak angket
puluh tigajuta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dimintaSPJ kepada yang menerima perskot tersebut.Untuk SPPD yang belum dibukukan sebanyakRp. 167.400.000 (seratus enam puluh tujuhjuta empat ratus ribu rupiah) dilakukanpembukuan.Untuk Belanja yang sudah dibayarkan tapianggaran belum tersedia sebanyak Rp.221.768.500 (dua ratus dua puluh satu jutatujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratusrupiah) untuk sebagian SPJ dapat dibukukanpada APBD setelah perubahan sedangkansebagian lagi untuk SPJ Hak Angket
Dan pada saat itu ditanggapi oleh SdrMARTA WIJAYA dari Fraksi Partai Golkar bahwa apa yangdisampaikan oleh Sdr ALIRMAN SORI agar dapat disikapikarena Anggota periode yang lalu adalah temanteman kitajuga dan Sdr RISNALDI mengatakan Bahwa dia mendukungapa yang dikatakan Sdr ALIRMAN SORI namun sambilmenangis menceritakan hubungan Eksekutif dan Legislatifyang kurang baik dalam pasca Hak Angket dia meminta sayaselaku Ketua DPRD Kab Pessel untuk meminta bantuankepada Bupati bagaimana kalau Pemda yang melakukanpembayaran
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
160 — 166
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
160 — 166
Kemudian memberikan pengumuman, penyebaranbrosur, pamflet dan angket yang diambil secara random. Kemudian melakukansosialisasi dan konsultasi secara informal yang ditindaklanjuti dengan konsultasiformal. Selain itu juga mengumumkan di surat kabar harian nasional (Jawa PosBiro Jember).Bahwa saksi pada saat rapat pembahasan AMDAL PT.
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- CHAIDIR RITONGA
214 — 132
214 — 132
yangdipermasalahkan adalah GATOT PUJO NUGROHO yangmempunyai istri dua, ini masuk ranah pribadi bukan terkaitpemerintahan;Bahwa selanjutnya datang utusan GATOT PUJO NUGROHOyaitu ZUL JENGGOT dan Saksi sampikan agar GATOT PUJONUGROHO mengikuti permintaan untuk hadir di DPRD Sumutdan agar menjawab pertanyaan para anggota dewan;Bahwa setelah ada jadwal, selanjutnya Wakil Gubernur SumutTENGKU ERRY NURYADI ingin bertemu Saksi dan bertemu dirumah Saksi dan menyampaikan agar Partai Golkar mendukunginterpelasi kalau boleh angket
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA:
- H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
176 — 44
176 — 44
Hak memintaketerangan Daerah, walikota, hak angket sampai anggaran , hal protokoler ,itu semua diatur;e UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemda ;e Tantib No. 6 tahun 1999 ;e Bahwa PP No. 105 tahun 2000 adalah bukan mengatur anggota Dewan tetapiuntuk eksekultif ;e Bahwa tahun 2004 tidak ada penolakan dan tidak ada pembatalan dariGubernur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.Sampai sekarang pun tidak ada pembatalan ;e Bahwa benar pernah di audit oleh Bawasda ;e Bahwa BPKP tidak pernah
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- AJIB SHAH
352 — 316
352 — 316
yangdipermasalahkan adalah GATOT PUJO NUGROHO yangmempunyai istri dua, ini masuk ranah pribadi bukan terkaitpemerintahan;Bahwa selanjutnya datang utusan GATOT PUJO NUGROHOyaitu ZUL JENGGOT dan Saksi sampikan agar GATOT PUJONUGROHO mengikuti permintaan untuk hadir di DPRD Sumutdan agar menjawab pertanyaan para anggota dewan;Bahwa setelah ada jadwal, selanjutnya Wakil Gubernur SumutTENGKU ERRY NURYADI ingin bertemu Saksi dan bertemu dirumah Saksi dan menyampaikan agar Partai Golkar mendukunginterpelasi kalau boleh angket
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi
- ALEX USMAN
153 — 63
153 — 63
melihat daripada tahun yang lalu bukan yang akandatang karena itu tahun namanya rapat penyerapan anggaran; Saksi menerangkan pada tahun 2014 saksi tidak mengetahui terkait UPSmerupakan usulan dari pokir komisi E; Bahwa Saksi menerangkan setelah pemilihan legislatif sampai bulan Juli atauAgustus saksi sibuk di KPU karna perintah partai saksi jadi waktu itupunsaksi hanya dibadan legislative balikpun saksi tidak ikut kegiatan karenaperintah partai; Saksi menerangkan setelah paripurna awal penyerahan hak angket
Register : 18-10-2023 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks Tanggal 8 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
210 — 0
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
210 — 0
- 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengajuan Hak Angket Dualisme Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tim Pengusul DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
BARANG BUKTI NOMOR 308 DIKEMBALIKAN KEPADA AYU NOVITA
BARANG BUKTI NOMOR 309 SAMPAI DENGAN BB NOMOR 321 DIKEMBALIKAN KEPADA WINARTI
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
154 — 11
154 — 11
dinas dengan Tujuan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, dantidak ingat lagi keberadaannya pada tanggal 18 Agutus 2011 sampaidengan tanggal 21 Agustus 2011.Bahwa Saksi menerangkan Bahwa selain untuk TGR saksi juga adabertanda tangan pada Surat Perintah Jalan dan Kwitansi kosng lainnyayaitu 1 (satu) lembar surat perjalanan dinas lainya yaitu dari bendaharasekretariat DPRD KabupatenPesisir Selatan atas perintah dari ketuaDPRD KabupatenPesisir Selatan Sdr MARDINAS N SYAIR, MM yanggunanya untuk biaya hak angket