Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di JalanLimau II Blok B/3 Kelurahan Gandaraia Kecamatan Kebayoran Baru KotamadyaJakarta Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2015 sebesarHalaman 4 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT PLGRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan APBD Tahun 2017 sebesarRp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) tanpa dilakukan verivikasiterhadap usulan tertulis (proposal) sehingga tidak melalui pembahasan padaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

proposal pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut baruditindaklanjuti sekitar tahun 2014 dengan melakukan pertemuan bertempatdi rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan DemangLebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan MasjidSriwijaya yang dihadiri oleh Alex Noerdin bersama Laoma L Tobing selakuKepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD), MuktiSulaiman selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatandan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Atas permintaan tersebut maka usulan tersebutdiserahkan melalui tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai olehMukti Sulaiman.

/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkanMusawir dan kawan kawan dan ada larangan dari hasil pemeriksaanKementerian Dalam Negeri mengenai hibah selain untuk kegiatanpendidikan (BOS) tidak dapat diberikan namun pihak Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan melalui Anmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra tetapmengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk YayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan proses ini tidak juga dilakukanpembahasan dalam TAPD

SelanjutnyaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibahas oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang mana hasilnya tunjangan belanja rumah tangga pimpinanHal 7 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.SusTP K/2020/P N PdgDPRD tersebut disetujui untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2018.Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) tahun 2019

SelanjutnyaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibahas oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang mana hasilnya tunjangan belanja rumah tangga pimpinanDPRD tersebut disetujui untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2018.Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaHal 24 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.SusTP K/2020/P N PdgDaerah (APBD) tahun 2019

per bulan).2) Untuk Wakil Ketua DPRD maksimal sebesar Rp.15.000.000 / bulan (lima belasjuta rupiah per bulan).Bahwa adapun standar biaya tersebut dituangkan didalam Peraturan BupatiSijunjung Nomor 55 Tahun 2017, kemudian dituangkan dalam Rencana KegiatanAnggaran di bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung, setelah itudimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRDKabupaten Sijunjung untuk Tahun Anggaran 2018, selanjutnya dibahas oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor.9 Tahun 2017 tentang Hak danKeuangan serta Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTahun Anggaran 2018, kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran dibagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung yang dimasukkan ke dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung untukTahun Anggaran 2018.Menimbang, bahwa selanjutnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai PPK sebagai dasarpengajuan proposal penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT)kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pengadaan Alat PemeriksaanCovid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada DinasKesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020;Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai PPK sebagai dasarpengajuan proposal penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT)kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pengadaan Alat PemeriksaanCovid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada DinasKesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai PPK sebagai dasarHalaman 38 dari 146 halaman, Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdipengajuan proposal penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT)kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pengadaan Alat PemeriksaanCovid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada DinasKesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim

MIFTACHUL CHOIRNo.Rekening 1332020940 ;1 (Satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01Februari 2014 sampai dengan 31 Agustus 2016 An.MIFTACHUL CHOIRI No.Rekening 14800005199883 ;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/212/HKKS/III/2013 Tanggal 28Maret 2013 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013 ;1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daeran Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 17 Tahun 2013, tanggal24

132 dari 210 hal Putusan Nomor 12/PID.TPK/2020/PT SMR.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (Satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal16 Juni 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014 ;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/237/HKKS/IV/2014 Tanggal 14 April2014 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Rek : 08145064526;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/003/HKKS/I/2015 Tanggal 02Januari 2015 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015 ;1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PasarPemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 2015, 05 Januari2015 ;1 (Satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah Kota SamarindaSalinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 10 Tahun 2014tanggal 12 Mei 2014 Tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014;1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal 16Juni 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PerubahanRKPD) Kota Samarinda Tahun 2014;1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 91005/237/HKKS/IV/2014 Tanggal 14 April 2014 TentangTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Rek : 08145064526;1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 91005/003/HKKS/I/2015 Tanggal O02 Januari 2015Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaSamarinda Tahun Anggaran 2015;1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PasarPemerintah Kota Samarinda, Tahun 2011 2015, 05 Januari 2015;1 (Satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah Kota SamarindaSalinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 10 Tahun 2014Halaman 192 dari 210 hal Putusan Nomor 12/PID.TPK/2020

Wonogiri ke Ketua TAPD Kab. Wonogiri .15. Asli Surat Mohon Petunjuk Hibah KONI Kab. Wonogiei TA. 2014 .16. Asli Surat Pencairan Dana Hibah KONI Kab. Wonogiri TA.2014 dari KONI ke Bupati Wonogiri Cq Kepala Disbudparpora Kab. Wonogiri 17. Asli Surat Keputusan Bupati Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Nomor : 240 Tahun 2014, tanggal 18 Juni 2014 .18. Asli Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kab. Wonogiri dengan KONI Kab. Wonogiri No. 900/626/2014 dan 25/KONI/VI/2014, tgl.20-6-2014 .19.

Wonogiri diundang oleh Sekda(sekretaris daerah) Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dalam rangka membahas mengenai anggaran dana hibah Pemkab Wonogirikepada KONI Kab. Wonogiri Tahun Anggaran 2014, yang hadir dalam rapattersebut antara lain dari Pihak KONI Kab. Wonogiri yaitu : saksi H.

Wonogiri tersebutdalamhal ini Kepala SKPD terkait yaitu Disbudparpora mengusulkan KepadaKetua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah yang diketuai olehSekdakab Wonogiri) ;Bahwa berdasarkan usulan tersebut TAPD membahas usulan tersebut dansetelah disetujui kemudian dimasukkan dalam anggaran belanja hibahtahun 2014 selanjutnya dibuat Perbup tentang penjabaran APBD ;Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut kepala SKPD (Disbudparpora)mengajukan usulan untuk pencairan dana hibah KONI dengan persyaratansesuai

Wonogiritahun 2014 tanggal 30 Juli 2013Halaman 110 dari 160 Putusan No. 142 /Pid.SusTPK/2015/PN Smg37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.a0.Asli Surat Rekomendasi Pengajuan Proposal dari Disbudparpora Kab.Wonogiri ke Ketua TAPD Kab. Wonogiri.Asli Surat Mohon Petunjuk Hibah KONI Kab. Wonogiei TA. 2014.Copy Proposal Pengajuan Anggaran Bantuan Hibah KONI Kab. WonogiriTahun 2014 tanggal 10 Februari 2014.Asli Surat Pencairan Dana Hibah KONI Kab.

Wonogiritahun 2014 tanggal 30 Juli 2013 ;Asli Surat Rekomendasi Pengajuan Proposal dari Disbudparpora Kab.Wonogiri ke Ketua TAPD Kab. Wonogiri .Asli Surat Mohon Petunjuk Hibah KONI Kab. Wonogiei TA. 2014 .Asli Surat Pencairan Dana Hibah KONI Kab. Wonogiri TA.2014 dariKONI ke Bupati Wonogiri Cq Kepala Disbudparpora Kab. WonogiriAsli Surat Keputusan Bupati Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Nomor: 240Tahun 2014, tanggal 18 Juni 2014.Asli Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kab. Wonogiri dengan KONIKab.

TAPD memasukan rekomendasi hibah dan bansos dalampembahasan KUAPPAS;. Hibah dan bansos dimasukan dalam pembahasan APBDUntuk dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri DalamNegeri No. 32 Tahun 2011;e Bahwa sistem pengawasan yang dilakukan terhadappenggunaan dana hibah/bansos pemkot Banjar tahun2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :. Proposal harus dibubuhi oleh tandatangan Kepala Desa atauLurah;. Dilengkapi KTP Ketua dan sekretaris;. Proposal dilengkapi oelh susunan pengurus;.

TAPD membuat nota pertimbangan kepada Walikota;f. Walikota membuat persetujuan dalam bentuk SK penerimahibahk;g. hibah dan bansos dibahas dalam KUA PPAS dan penetapanAPBD antara pemerintah dan DPRD;h. setelah hibah dan bansos disetujui dalam APBD calonpenerima hibah mengusulkan pencairan kepada OPD terkait;i. OPD terkait mengusulkan pencairan hibah kepada WalikotaBanjar setelah dibuatkan NPHD;j. Walikota membuat persetujuan kepada dinas keuanganuntuk pencairan hibah dan bansos;k.

Bank mentransfer hibah ke rekening penerima setelahSP2Dditandatangani penerima;e Bahwa fungsi TAPD dalam penganggran hibah dananggran diluar proposal adalah sebagai berikut :a. Membuat nota pertimbangan terhadap proposal permohonan hibah kepada Walikota;b. Merancang menganggarkan hibah;c. Membahas dalam pembahasan KUA PPAS dan APBD;d.

TAPD tidak boleh menganggarkan hibah diluar proposalyang masuk;e Bahwa penerima banson hibah wajib datang ke pemkotBanjar untuk menandatangani NPHD sebelum menerimadana tersebut, penandatanganan NPHD harus langsungoleh penerima hibah dan tidak boleh di wakilkan. Untukmeneliti kebenaran si penerima hibah dan bansosadalah dengan menyesuaikannya dengan KTP dalamproposal; Bahwa seluruh proposal yang masuk ditelitiseabsahannya sesuai dengan administrasi yang harusdipenuhi yaitu :a.

T61 Surat Panggilan Saksi Nomor SP72/0.2.36/Fd.1/04/2015 tanggal 15 April 2015atas nama Ketua Tim TAPD Kota Banjar62. T62 Surat Panggilan Saksi Nomor SP96/0.2.36/Fd.1/04/2015 tanggal 29 April 2015atas nama Tatan63. T63 Surat Panggilan Saksi Nomor SP99/0.2.36/Fd.1/04/2015 tanggal 29 April 2015atas nama Kurniawan64. T64 Surat Panggilan Saksi Nomor SP97/0.2.36/Fd.1/04/2015 tanggal 29 April 2015atas nama Eti Setiawati65.

:Halaman 3 dari Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT JAP4Bahwa untuk menindaklanjuti, Kemudian pada tanggal 17April 2015, Saksi HENDRY WAILAN KOLONDAM, SH mengajukan pengusulananggaran kepada sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarakan dalam APBDPerubahaan TA. 2015pada SKPD Dinas Perumahaan Provinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaantanah Pembangunan Kantor Perumahaan Provinsi Papua Barat sejumlahRp.4.500.000.000, (empat miliar lima

Halaman 9 dari Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT JAP10Bahwa untuk menindaklanjuti, Kemudian pada tanggal 17April 2015, Saksi HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH mengajukan pengusulananggaran kepada sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarakan dalam APBDPerubahaan TA. 2015pada SKPD Dinas Perumahaan Provinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaantanah Pembangunan Kantor Perumahaan Provinsi Papua Barat sejumlahRp.4.500.000.000, (empat miliar lima

Lampiran 2(dua) TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bandung (Foto Copy)53.1(satu) lembar Surat Pemerintah Prov Jabar SetdaNomor :903/5293/Keu.Hal:Penyampaian Keputusan Gubernurtentang Evaluasi Raperda Kabupaten Bandung TentangPerubahan APBN Tahun Anggaran 2013 (asli)54.1 (satu) Bundel asli Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNo.903/Kep.1547Keu/2013.

) yaitu PemkotAmbon di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon (BAPPEDA)untuk di bahas apabila disetujui Kemudian di Inout Masuk ke SIMDA pada BadanPengelola Keuangan Kota Ambon akan dibahas lagi di DPRD Kota ambonbersama TAPD setelah disetujui/ditetapkan kemudian dimasukan dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen perencanaan/ (RKA) Biaya BahanBakar Minyak tahun 20182019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan persampahanKota ambon adalah Jefry Putilehalat

menyiapkan data serta menyusun anggaran.Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari :e Sekertaris Kota Ambon (Ketua),e Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian PengembanganDaerah Kota Ambon (Wakil) ,e Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon (Sekertais),e Asisten Kota Ambon (Anggota),e Asisten Il Kota Ambon (Anggota)e Asisten Ill (Anggota) ,e Inspektur Kota Ambon (Anggota) ,e Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon (Anggota),e Kepala

dengan Badan anggaran DPRD dan dalampembahasan tersebut ada juga pembahasan tersendiri antara SKPD dengan mitraKomisi, kKemudian di kompilasi dengan Banggar DPRD denga TAPD setelah selesaipembahasan maka ada penandatanganan kesepakatan bersama atara rancanganAPBD antara Kepala Daerah/walikota dengan seluruh DPRD dalam rapat paripurnamendengar kata akhir masingmasing fraksi namun yang tanda tangan dalamdokumen RAPBD hanya unsur pimpinan DPRD kemudian di teruskan ke GubernurMaluku Cg.

Setelah dibanas dengan TAPD maka dilanjutkan dengan pembahasanbersama dengan DPRD Kota Ambon.

Setelah disetujui baru ditetapkan menjadiAPBD.Bahwa TAPD Kota Ambon terdiri dari :Ketua : Sekretaris Kota AmbonWakil Ketua : Ketua Bappeda Kota AmbonSekretaris : Kepala BPKAD Kota AmbonAnggota : Inspektur Kota AmbonKepala Dinas PUPR Kota AmbonKepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi DaerahBahwa dasar TPAD dalam penyusunan dan pembahasan anggaran adalah SKWalikota Ambon tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Ambon.Bahwa saksi ikut dalam pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dan

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 5Maret 2007 tentang Perincian Belanja Tidak Langsung dan BelanjaLangsung Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kotaPematangsiantar buat Triwulan I TA 2007 Menunggu Penetapan APBDTTA 2007 10Perda Kota Pematangsiantar No. 05 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007tentang APBD Tahun Anggaran 2007. 11FC Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WKTAhun 2006tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kota Pematangsiantar

:903/460/K/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah KotaPematangsiantar tentang APBD TA 2007 dan Rancangan PeraturanWalikota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2007. 181 (Satu) eksemplar FC legalisir Keputusan DPRD Kota PematangsiantarNo.4 Tahun 2007 tentang Penetapan Evaluasi Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kota Pematangsiantar TA.2007. 191 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Walikota PematangsiantarINomor : 9032688/WKTahun 2006 tentang Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

) Kota Pematangsiantar TA. 2007. 201 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Walikota PematangsiantarINomor : 903861.a/WKTahun 2007 tentang Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kota Pematangsiantar TA. 2008. 21Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 19IDesember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2007. 22Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran2007. 23FC legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja DinasPekerjaan Umum (DPASKPDPU

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 5Maret 2007 tentang Perincian Belanja Tidak Langsung dan BelanjaLangsung Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kotaPematangsiantar buat Triwulan I TA 2007 Menunggu Penetapan APBDTA 2007 117 10Perda Kota Pematangsiantar No. 05 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007tentang APBD Tahun Anggaran 2007. 11Fotocopy Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WKTAhun 2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kota

) Kota Pematangsiantar TA. 2007. 20 1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Walikota PematangsiantarNomor : 903861.a/WKTahun 2007 tentang Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kota Pematangsiantar TA. 2008. 118 21Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 19Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2007. 22Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran2007. 23Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja DinasPekerjaan Umum

.~ 1 (satu) eksemplar (copy) Surat Keputusan (SK) Nomor : 902/Kpts. 16Hukl2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang pembentukan TimAnggaranPemerintah Daerah (TAPD).T etap terlampir dalam Berkas Perkara.4.

hatchery dan tambak udang di wilayah Kabupaten Ciamis. 1 (satu) eksemplar (copy) Surat Keputusan (SK) Bupati Ciamis Nomor :523/Kpts.56Hukl2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang penetapannamanama pembudidaya tambak dan hatchery calon penerima bantuankorbanbencana alam gempa bumi dan tsunami bidang keluatan danperikanan diKabupaten Ciamis tahun 2007.68 1 (satu) eksemplar (copy) Surat Keputusan (SK) Nomor : 902/Kpts.16Hukl2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang pembentukan TimAnggaranPemerintah Daerah (TAPD

penetapanlokasiusaha hatchery dan tambak udang di wilayah Kabupaten Ciamis.1 (satu) eksemplar (copy) Surat Keputusan (SK) Bupati Ciamis Nomor :523/Kpts.56Hukl2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang penetapannamanama pembudidaya tambak dan hatchery calon penerimabantuankorban bencana alam gempa bumi dan tsunami bidang keluatan danperikanan di Kabupaten Ciamis tahun 2007.1 (Satu) eksemplar (copy) Surat Keputusan (SK) Nomor : 902/Kpts.16Hukl2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang pembentukan TimAnggaranPemerintah Daerah (TAPD

TPK/2016/PN.Pgp Hal. 25 Bahwa yang menandatangani NPHD adalah Sekretaris Daerah Provinsi danKetua Yayasan; Bahwa mekanisme pemberian Hibah di dahului oleh proses penganggaranberdasarkan proposal pengajuan yang ditujukan kepada Gubernur, Gubernurmenunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tersebut, kepala SKPDterkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernurmelalui TAPD, rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam

Kemudiandilakukan pembahasan antara Komisi dan Banggar di DPRD Jawa Baratdengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat.Setelah dicapai kesepakatan terkait jumlah anggaran dan kegiatan,kemudian diterbitkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum AnggaranPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang ditandatanganiGubernur dan Pimpinan DPRD Jawa Barat.

Kemudian dilakukanpembahasan antara Komisi dan Banggar di DPRD Jawa Barat dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat.

Edy Bowo Nurcahyo, MA sebagai Kepala KantorHalaman 2 dari 123 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PT YYKPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengan dilampiriRencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.12.990.233.000,00 (dua belasmilyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasikepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangkemudian dituangkan kedalam Kebijakan

Edy Bowo Nurcahyo,MA sebagai KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengandilampirti Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.6.241.575.000,00 (enammilyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Untuk selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikanusulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan UmumHalaman 5 dari 123 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PT YYKAnggaran

Edy Bowo Nurcahyo, MA sebagai Kepala KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengan dilampiriRencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.12.990.233.000,00 (dua belasmilyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasikepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangkemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PrioritasPlafon Anggaran Sementara

Edy Bowo Nurcahyo,MA sebagai KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengandilampirti Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.6.241.575.000,00 (enammilyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PT YYKUntuk selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikanusulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan UmumAnggaran

tahun 2017 ada pemberian hibah berbentuk kepada Yayasan WakafMasjid Sriwijaya Palembang yang berdomisili di Jalan Limau II Blok B/3 KelurahanGandaraia Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan yangbersumber dari APBD Tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluhmiliar Rupiah) dan APBD Tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapanpuluh miliar Rupiah) tanpa dilakukan verivikasi terhadap usulan tertulis (proposal)sehingga tidak melalui pembahasan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

No. 14/PID.SUSTPK/2021/PT PLGrumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang LebarDaun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan MasjidSriwijaya yang dihadiri oleh Alex Noerdin bersama Laoma L Tobing SelakuKepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD), MuktiSulaiman selaku Sekretaris Daerah pemerintah provinsi Sumatera Selatandan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri olehpengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaituMarwah M

Atas permintaan tersebut maka usulan tersebut diserahkanmelalui tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh MuktiSulaiman.

No. 14/PID.SUSTPK/2021/PT PLGDaerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh Mukti Sulaimanselaku Seketaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melanggar ketentuanPeRpres 54 Tahun 2010 jo PeRpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang dan Jasa, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Jo.

Atas permintaa tersebut maka usulan tersebut diserahkanoleh bidang Kesra Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A.Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur Palembang melalui tim TAPD ProvinsiSumatera Selatan yang diketuai oleh Mukti Sulaiman. Adapun usulananggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya seharusnya dibahasterlebin dahulu untuk melihat Kemampuan analisis kKemampuan keuanganHalaman 21 dari 228 Hal. Put.

Labuhanbatu pada tahun 2008tidak ikut serta sebagai anggota TAPD, dan tidak ada kepala Dinasyang ikut sebagai TAPD Kecuali Kepala Dinas PendapatanPengelolaan keuangan dan aset daerah ;Bahwa dalam prosedur, tidak ada pertemuan antara TAPD denganSKPD dalam menyusun anggaran akan tetapi pertemuan juga dapat dilakukan jika ada kebijakan dari pemerintah pusat untukmengalokasikan dana diluar plapon yang sudah di sampaikan,kemudian melakukan pertemuan atau eksistensi untuk mengecekmeneliti kesesuaian antara

datadata untuk perencanaan pembangunan, ketiga koordinasi untukpenyusunan APBD;Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan program bimbingan dan penyuluhanPekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial KabupatenHalmahera Barat dari perencanaan yang diusulkan oleh Dinas KesejahteraanSosial ke DPRD Kabupaten Halmahera Barat;Bahwa mekanisme pengusulan kegiatan prosesnya berawal dari penyusunanrencana kerja dari SKPD untuk diusulkan kepada Bupati melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

) yang di Ketuai oleh Sekda, lalu diteruskan keBappeda untuk dikompilasi, setelah itu dibuat draft untuk dibahas di internalTAPD termasuk anggaran kegiatan, kemudian hasilnya disampaikan ke SKPD,lalu SKPD membahas rencana kerja dan disesuaikan pagu anggaran, hasilpembahasan disampaikan kembali ke Bappeda untuk dirangkum dan dilaporkanke TAPD untuk dibahas bersama dengan SKPD, setelah disepakati dibuatdokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), kKemudian dokumentersebutdisampaikan ke DPRD untuk dibahas antara

TAPD dengan Panitia AnggaranDPRD, hasil pembahasan dituangkan kedalam Surat Kesepakatan antaraPemda dan DPRD, setelah itu TAPD menyampaikan ke SKPD untuk menyusunRencana Kerja Anggaran (RKA), lalu RKA dilaporkan ke Bappeda dan DinasKeuangan, apabila telah sesuai dengan Surat Kesepakatan maka RKA disusunmenjadi Draft RAPBD dan dibahas oleh DPRD dengan TAPD hasilnya berupaAPBD (DPA), kemudian disampaikan ke SKPD untuk ditandatangani sertapelaksanaanya dikembalikan kepada Dinas Keuangan dan SKPD;Bahwa

Perencanaan pada Dinas Kesejahteraan Sosial KabupatenHalmahera Barat;Bahwa Saksi bertugas untuk menyusun rencana kerja yang diusulkanmasingmasing bidang dan mengusulkan ke Badan Perencanaan danPembangunan Daerah (Bappeda) untuk disesuaikan dengan PaguAnggaran;Bahwa mekanisme penyusunan rencana kerja dan pengusulan ke Bappedadimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah(Musrembang), kKemudian SKPD mengusulkan Rencana Kerja (Renja) keBappeda, kemudian dibawa oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Jeparamengajukan Rekomendasi kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD). Kemudian permohonan bantuan muncul dalam Buku penjabaranAPBD kab. Jepara TA. 2014. Dari Bapermades mengirimkan Surat Pemberitahuan kepadaPenerima bantuan lewat Camat. Dari pemerima bantuan diperintahkan untuk melengkapipersyaratan pencairan dan dilakukan penelitian.Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 90/Pid. SusTPK/2017/PN.SmgApabila sudah lengkap maka dari Bapermades Kab.

Jepara.Dilakukan penelitian.Hasil penelitian dibuatkan Rekomendasi oleh Bapermades Kab.Jepara kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Kemudian permohonan bantuan muncul dalam Buku penjabaranAPBD kab. Jepara TA. 2014.Dari Bapermades mengirimkan Surat Pemberitahuan kepadaPenerima bantuan lewat Camat.Dari pemerima bantuan diperintahkan untuk melengkapipersyaratan pencairan dan dilakukan penelitian.Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 90/Pid.

Jepara menunjuk pihak Bank untukmencairkan dana dengan cara dana atau uang langsung dikirimkepada masingmasing Rekening Panitia Pembangunan.Bahwa yang berperan menyetujui atau) mengabulkan Proposalpengajuan adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas dasarRekomendasi dari Bapermades Kab. Jepara. Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor: 51 Tahun 2013tanggal 15 Juli 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kab.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh UndangUndang RINomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.e Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasilrealisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKADKabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsepKebijakan Umum AnggaranPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersamaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasilrealisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKADKabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsepKebijakan Umum AnggaranPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersamaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersamaBupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnyadisusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah DaerahKabupaten

Darmili Bin Iskandar selakuBupati Simeulue berinisiatif untuk mendirikan Perusahaan Daerah KabupatenSimeulue (PDKS) yang usaha pokoknya dalam bidang perkebunan sawit,kemudian pada bulan April 2002, Terdakwa memerintahkan Tim AnggaranPemerintah daerah (TAPD) untuk menganggarkan dana penyertaan modalkepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dalam APBD KabupatenSimeulue Tahun Anggaran 2002/2003 sebesar Rp 20.000.000.000, (dua puluhmilyar rupiah), dan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Darmili Bin Iskandar selakuBupati Simeulue berinisiatif untuk mendirikan Perusahaan Daerah KabupatenSimeulue (PDKS) yang usaha pokoknya dalam bidang perkebunan sawit,kemudian pada bulan April 2002, Terdakwa memerintahkan Tim AnggaranPemerintah daerah (TAPD) untuk menganggarkan dana penyertaan modalkepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dalam APBD KabupatenSimeulue Tahun Anggaran 2002/2003 sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluhmilyar rupiah), dan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Darmili selaku Bupati Simeulue memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) untuk menganggarkan dana penyertaan modal kepada PerusahaHalaman 76 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNAan Daerah Kabupaten Simeulue dalam APBD Kab.