Ditemukan 4746 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/PID.SUS/2015 Tanggal 1 September 2016 — T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT, dkk
129 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinas Perindustrian, Perdagangan danKoperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dalam Surat KeputusanMenteri Perdagangan RI Nomor 55/MDAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas PembantuanTahun Anggaran 2011, dimana tujuan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimanaPasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor42
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
74 — 17
74 — 17
Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat tinggal Jorong III Koto BangunKenagarian Koto Bangun, KecamatanAgamaPekerjaanTerdakwa telahberdasarkan SuratKapur IX, Kabupaten Lima Puluh KotaIslam ;Tani ;ditahan dengan jenis penahanan RUTANPerintah yang sah olehPenyidik tidak dilakukan penahanan ;Jaksa PenuntutUmum: Berdasarkan Surat Perintah PenahananNo.Print 29/N.3.12.7/Ft.1/04/2011 tanggal 20 April 2011,sejak tanggal2011 ;20 AprilMajelis Hakim:2011 sampai dengan tanggal 09 MeiBerdasarkan Surat Penetapan Nomor42
Putus : 20-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks Tanggal 20 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan DRH. IDA BAGUS PUTU ARTANA, MM
63 — 18
63 — 18
Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara menyatakan Pelaksanaan anggaran belanja negaradidasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut :Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yangdisyaratkan;Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan,serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan
Register : 22-06-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
267 — 110
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
267 — 110
dan angka 6 yangmenyatakan: Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakantugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatantercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupunkelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yangbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Pasal 400 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor42
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
151 — 45
151 — 45
;Pengadilan Tindak Pidana Korupsitersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 09 Mei 2014 Nomor42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmenyidangkan dan mengadili perkara terdakwa; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, berikut Surat DakwaanPenuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam Surat PelimpahanPerkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan,tertanggal 8 Mei 2014, Nomor
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008 Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
624 — 563 — Berkekuatan Hukum Tetap
624 — 563 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Kehutanan Nomor : 128/KptsII/2005,Tanggal 17 Mei 2005, tentang Penetapan Kembali NamanamaPerusahaan sebagai Lembaga Penilai Independen (LPI)Mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Izin UsahaPemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari di mana disebutkanLPI ditunjuk untuk melaksanakan jasa Penilaian KinerjaPemanfaatan Hutan Produksi Lestari pada unit manajemenUPHHK atau calon pemegang ijin UPHHK Hutan Alam denganmenggunakan pedoman sebagaimana ditetapkan dalamKeputusan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor42
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
111 — 74
111 — 74
Hak Milik Nomor42 / Desa Margakaya), luas 17.410 m2, pemegang hak KoeslanBin Sumodihad)o. ;: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00091 / DesaMargamulya, Kec. Telukjambe Barat, (dh. Flak Milik Nomor54 / Desa Margakaya), luas 19.060 m2, pemegang hak MamanBin Sukard1.; BuktiT91 Bukti T92 Bukti T 93 Bukti T94 Bukti T95 Bukti T96 Bukti T97 Bukti T98BDG: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00092 I DesaMargamulya, Kec. Telukjambe Barat, (dh.
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
249 — 142
249 — 142
Boengsu Djaya dan saksi Aidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalamakta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secaraFiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai Jaminan Gadai, Bahwa penandatangan Akta nomor42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRIJakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor : B.3931KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 Albert Radjaguguk
Register : 16-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/PID.TPK/2018/PT BDG Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : TASJRIFIN M.A HALIM,SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. YAYAT AHMAD SUDRAJAT
323 — 1207
Terbanding/Terdakwa : Ir. YAYAT AHMAD SUDRAJAT
323 — 1207
AMIR PHENDY), kontrak Nomor42/SPPPP/GDBG/DIV. KONST.I/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, yang diAddendum sesuai Surat Perjanjian Biaya Tambahan (Addendum) , Nomor :42.a/ADDSPPPP/GDBG/DIV.KONST.I/IV/ 2012, tanggal 25 April 2012, dan diAddedum kembali sesuai Surat Perjanjian Biaya Tambahan (Addendum) 2,Nomor : 42.d/ADDSPPPP/GDBG/DIV. KONST.I/II/2013, tanggal 26 Februari2013.Pekerjaan pengadaan dan pemasangan atletik track, oleh PT.
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — PROF. DR. DARNI M. DAUD, M.A. bin M. DAUD
113 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak sesuai denganasas hukum "Audi et Alteram Partem Hakim harus melihat pihakyang bersengketa secara sama, sehingga putusan Hakim tidakdibenarkan terjadinya a contrario argumentum berupa pengingkaranterhadap apa yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, hal inisebagaimana yang telah dilakukan oleh Judex Facti dan JudexJuris :Bahwa kekhilafan yang nyata ini bermula dari pertimbangan hukumpada putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam putusannya Nomor42
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
294 — 51
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
294 — 51
pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA2014, yang bertentangan dengan kewajiban para Terdakwa selakuPenyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4dan angka 6 UndangUndang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme jis Pasal 327 ayat (3) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD, Pasal 350 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor42
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA:
- H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
171 — 44
171 — 44
Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Dani Sudarsono menyatakan bahwa,audit dapat dilakukan oleh BPK sebagai lembaga di luar pemerintahan, kemudiandapat pula dilakukan oleh BPKP sebagai lembaga di dalam pemerintahan yangbertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan kemudian berdasarkan KeppresNomor 31 Tahun 1983 dinyatakan bahwa BPKP mempunyai kewenangan melakukanpemeriksaan terhadap kasuskasus yang mengandung unsur penyimpangan yangmerugikan negara, akan tetapi kewenangan tersebut dicabut dengan Keppres Nomor42
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK. VS. PT GULA PUTIH MATARAM,
284 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat I/Pembanding pada tanggal 7 Januari 2013, kemudian terhadapnyaoleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi padatanggal 17 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2010/PN Gs, juncto Nomor42/PDT/2012/PT TK, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
86 — 62
86 — 62
dimaksud.Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang/jasa diterima;Pasal 54 ayat (2) : KPA bertanggungjawab secara formal dan materiilatas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;2.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhirkalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor42
dimaksud.Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidakboleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;Pasal 54 ayat (2) : KPA bertanggungjawab secara formal danmateriil atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalampenguasaannya;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhirkalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor42
Putus : 02-02-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO
210 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gatot Subroto Nomor42 Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh VP Komersialitas SigitWidjayandaru ;2 (dua) lembar print out warna surat nomor 211 /EP4300/2013SOtanggal 24 Juni 2013 kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas BumiSKK Migas Gedung Wisma Mulia Lantai 27 Jalan Jend.
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1988 — 1703
1988 — 1703
Otda kepada KetuaKPU Kota Palembang tanggal 18 Juni 20133 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia No. 131.164574 Tahun 2013 tentang pengangkatanWalikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 20133 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia No. 132.16.4574 Tahun 2013 tentang pengangkatanWalikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 201310 (Sepuluh) lembar Foto copy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor42
Kemudian Terdakwa terpilih Kembali menjadi sebagaiHakim Konstitusi kembali sejak Agustus 2013 hinggaAgustus 2018 dengan dasar Keputusan Presiden RI Nomor42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 Namun sejak April2013 M.AKIL MOCHTAR selain sebagai Hakim Konstitusijuga terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusimengantikan MAHFUD MD. Pada bulan Agustus 2013 adapemilinan Kembali dan Terdakwa dipilih kembali sebagaiKetua Mahkamah Konstitusi.
perihalperselisihan hasil pemilinan umum kepala daerah dan wakil kepaladaerah kota Palembang tahun 2013 ( Acara Pembuktian ) tanggal13 Mei 2013.BB No. 287 : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinyarisalah sidang perkara nomor 42/PHPU.DXI/2013 perihalperselisihan hasil pemilinan umum kepala daerah dan wakil kepaladaerah kota Palembang tahun 2013 ( Acara Pembuktian ) tanggal14 Mei 2013.BB No. 288 : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinyarisalah sidang perkara nomor 97/PHPU.DX/2012, perkara nomor42
Register : 06-05-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
239 — 390
239 — 390
(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).Bahwa walaupun kemudian Pengadilan Negeri Jenepontomengabulkan permohonan pembatalan penetapan Nomor42/Pdt.P/2017/PN.Jnp. tanggal 18 September 2017 danPenetapan Nomor :43/Pdt.P/2017/PN.Jnp yang diajukan Tergugat, IV dan V perkara A quo melalui Putusan Pengadilan NegeriJeneponto Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Jnp, namun Diana BintiKaniong sudah terlanjur menggunakan penetapan ahli waristunggal dimaksud dengan :Diana Binti Kaniong telah mencairkan dana tabungan
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
155 — 97
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
155 — 97
Bahwa saksi membagikan uang terkait PAPBD 2014 dan APBD2015 ke beberapa anggota DPRD Sumut diantaranya KAMALUDDINHARAHAP sebesar Rp50 juta; Bahwa saksi membenarkan BAP saksi tanggal 11 April 2018 nomor42 halaman 29 :Pada sekitar bulan Oktober 2014, Sdr. KAMALUDDIN HARAHAPmenelpon Saya dan menanyakan, Ada nggak titipan dari BangMAMIKkepada Saya? Dan Saya jawab, Nanti Saya tanyakanIpar, ke Bang MAMIK. (Saya biasa memanggil Sdr.
Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 227/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 6 April 2016 — Drs. H. Saifullah Anshari, M.Ag
Kejaksaan Negeri Surabaya
35 — 6
35 — 6
Selain itu juga tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Pasal 12 ayat (1) : Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkanatas
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1076 — 239
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1076 — 239
) lembar copy Health Certificate For Fish and Fishery Products dengan refnumber P8/KID1/01.0/X1/2020/023140;c) 1 (satu) lembar asli Air Waybill Cathay Pacific nomor 16030401346, Shippername PT Gerbang Lobster Nusantara;d) 1 (satu) lembar copy dokumen dengan nomor 160 JKT 30401346 PT Aero CitraKargo;e) 1 (satu) lembar print out packing list PT Gerbang Lobster Nusantara dengan No42/GLN/PL/HCM/11/2020 tanggal 24 November 2020;f) 1 (Satu) lembar print out invoice PT Gerbang Lobster Nusantara dengan nomor42