Ditemukan 4793 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-08-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus/2011/PN.Smda Tanggal 8 Februari 2012 — H.ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, SE, M.Si
77 — 17
77 — 17
secaramelawan hukum dalam pengertian Formil dan Materiil.Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24Juli 2006 perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sudahdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasanpasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bertentangan dengan UUD 1945,karena dapat menimbulkan ketidak pastian
Register : 02-07-2014 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 388/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL Tanggal 5 April 2016 — 1.I NYOMAN SUPARTA,SS
2.I MADE SURATA
3.I KETUT SUDIA
4.I WAYAN NAMBREG
5.I MADE MENDRA
Lawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN
130 — 67
130 — 67
Bahwa bilamana itikad buruk PARA TERGUGAT REKONPENSI ini terusmenerus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum terhadapdiri PENGGUGAT IV REKONPENSI dan karenanya Pengadilan harusbertindak tegas dengan menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSIdengan menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365KUHPErdata;Hal. 68 dari 155 hal. Putusan No. 388/Pat. G/2014/PN. Jkt. Sel.4.
Register : 09-01-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 2/Pdt.Plw/2018/PN Bkn Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ASNI
2.TANDI SUHELI
3.LILI SALIM Alias LILY SALIM
4.VERAWATI Alias VERAWATY
Tergugat:
1.H. USMAN DALIMUNTE
2.ATENG alias MALIK
3.PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA
53 — 32
1.ASNI
2.TANDI SUHELI
3.LILI SALIM Alias LILY SALIM
4.VERAWATI Alias VERAWATY
Tergugat:
1.H. USMAN DALIMUNTE
2.ATENG alias MALIK
3.PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA
53 — 32
mencaricari objek dan terlihnat ketidak pastian objeksengketa yang akan dieksekusi (Salah Objek / ERROR IN OBJECT).I1l.2 Bahwa perbedaan dan kesalahan batas sempadan terlihat pada Peta bidang1.3tanah Objek Perkara Eksekusi, dimana batas sempadan dengan PT.AMIN disebelah BARAT tidak ditemukan, dinyatakan justru berbatasdengan PT. Berkat Jaya Eka Perdana.Bahwa ternyata terdapat batas sempadan Objek tanah yang dieksekusipada sebelah BARAT dan UTARA adalah dengan PT.
Putus : 12-09-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 12 September 2017 — Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk;
1030 — 565 — Berkekuatan Hukum Tetap
1030 — 565 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut umum keberatan dengan putusan judex factie itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ... [Selengkapnya]
Hakim didakwa menjadi sumber ketidak pastian hukumantara lain karena tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastianhukumantara lain adalah kepastian menurut hukum. Lagilagi, penerapanhukum dihadapkan pada halhal yang pada tingkatan tertentu bertentangan satusama lain. Tuntutan Keadilan pada tingkatan tertentu dapat bertentangandengan tuntutan kepastian hukum.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/Pdt/2015 Tanggal 15 September 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN VS PT. INTI PALM SUMATRA, dkk
123 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntutan terhadap Kami Tua Sihotang sebenarnya telah LewatWaktu melakukan penuntutan (Daluarsa) sesuai Pasal 78 bagian 3eKUHAP karena perbuatan dilakukan pada tahun 1997 dan baru dilaporkan pada tahun 2011 (lebih 10 Tahun) sehingga hal ini dapatmenimbulkan ketidak pastian hukum apalagi status Kami tuaHalaman 135 dari 138 hal. Put.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012 1735 — 7162
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Ketentuan Pasal 197 KUHAPjelas bertentangan dengan Pasal 193 KUHAP sehingga menimbulkanketidak pastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;Bahwa kata ditahan dan batal demi hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP ini mengandung ketidakjelasandan bersifat multi tafsir.
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
MAHLIL BUDIMAN Bin Alm. USMAN
101 — 30
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
MAHLIL BUDIMAN Bin Alm. USMAN
101 — 30
untuk meningkatkan kemampuandan/ataumemanfaatkan kemampuanteknis Sumber daya manusiaserta Sesuai dengan tugas pokok K/L/D/;b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasilangsung masyarakat setempat;c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran,sifat,lokasi ataupembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;d. pekerjaan yang secara rinci /detail tidak dapat dihitung/ ditentukanterlebin dahulu,sehingga apabila dilaksanakan oleh PenyediaBarang/Jasa akan menimbulkan ketidak pastian
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 30 Juni 2016 — DENNY REMIEFAN S.Kep, M.Si Bin SAIPUL ANWAR ( Terdakwa)
145 — 49
145 — 49
Menurut keputusan Mahkamah Konstitusipengertian melawan hukum sebagaimana dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dan juga bertentangandengan asas legalitas yang diadopsi juga dalam pasal 28D UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang mengandung prinsip nullum crimen sine legestricta;Menimbang, bahwa terlepas dari adanya putusan MahkamahKonstitusi yang menyatakan tidak berlaku Penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor
Register : 19-07-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 26 Oktober 2011 — - PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I;
- BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. KUTAI ENERGI;
189 — 117
189 — 117
ENERGI I dan PT KUTAI ENERGI IJ)yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahuluoleh TERGUGAT diberikan ijin penggunaannya kepadaPENGGUGAT untuk keperluan perkebunan kelapa sawit,sehingga pada akhirnya di lokasi' tersebut menjaditumpang tindih antara lahan wilayah pertambangan PTKUTAI ENERGI dengan lahan perkebunan PENGGUGATsebagai akibat adanya KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I,KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II, KEPUTUSAN OBYEKSENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV ' ;Hal tersebut menyebabkan ketidak pastian
Register : 08-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST Tanggal 21 Oktober 2020 — ABDUL KAHAR LAHAY, DKK >< PT. ADHIMOC PRECAST
612 — 295
612 — 295
Bahwa dengan adanya ketentuan mengenai daluwarsa gugatan adalah untukmemberikan kepastian hukum (rechtzekcrheid) kepada pekerja/ buruh danjuga bagi Pengusaha, karena apabila tidak ditentukan jangka waktu tersebutmaka akan menimbulkan ketidakjelasan dan/ atau ketidak pastian mengenaibatas waktu pengajuan gugatan, apakah 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun atau 10(sepuluh) tahun sejak timbulnya hak, terlebih lagi jika hal tersebut tidakditentukan sampai kapan waktunya.Sehingga dengan adanya ketentuan mengenai
Putus : 14-08-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby Tanggal 14 Agustus 2015 — 1. HARJANI ;
2. AMIN WAHJOE BAGIYO ;
3. ANGGORO DIANTO ;
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK
68 — 26
68 — 26
Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat berupa hibah atau bantuan programpemerintah ;Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 Harga Perkiraan Satuan harus dibuat secararinci tapi berdasarkan kontrak sudah bisa dihitung dengan faktor ketidak pastian kecilmaka bisa dilakukan kontrak dengan jenis Lumpsum, maka idealnya dalam kontrak jenisLumpsum juga dibuat HPS secara rinci ;Bahwa Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12/2013 tanggal 25Pebruari 2013, HPS nya dihitung berdasarkan SK Walikota
Register : 10-12-2013 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 18/PDT.G/2013 Tanggal 20 Oktober 2014 —
41 — 23
41 — 23
., saat ini terhadap perkara Nomor 05/Pdt/G/2012/PN CMS. masih dalam proses pemeriksaan pada tingkatanMahkamah Agung (KASASI), sehingga apabila gugatan aquo ini tetapdiperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim, maka akan menimbulkantumpang tindih putusan sehingga menciptakan ketidak pastian hukum,selaku demikian sudah sepatutnya terhadap gugatan ini dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa, didalam gugatan Para Penggugat ini Penggugat jugamengajukan sita jaminan/sita persamaan terhadap objekobjek yangsama
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
M. MUNIB
75 — 23
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
M. MUNIB
75 — 23
Keberadaan kata dapat sama sekali tidakmenentukan faktor atau tidaknya ketidak pastian hukum yang menyebabkanHalaman 142 dari 164 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Por.seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukantindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa hubuangan kata dapat dengan merugikan keuangannegara tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu :1. Perbuatan tersebut nyatanyata merugikan negara (actual loos) ;2.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 23 Maret 2016 — PRAGSONO
159 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yaeni; Keterangan saksiini jelas Terpidana tolak/bantah, disamping Kartini JuliannaMandalena Marpaung sendiri tidak pernah mengatakan demikian,dari kata "sepertinya" nampak ketidak pastian/keraguraguan;Keterangan saksi Heru Kisbandono :Tanggal 2 Juli 2012 Heru Kisbandono bertemu dengan KartiniJulianna Mandalena Marpaung dan Kartini Marpaungmemberitahukan "..........
Register : 21-09-2012 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 5 Juni 2014 —
204 — 132
204 — 132
(Perkara No: 1191/Pdt.G/2009/PN.Jkt Sel) maka bilamanaperkara ini diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Hakim yangberlainan dapat terjadi putusan yang berbeda yang dapat menyebabkanadanya ketidak pastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi pihak pihak yang berperkara.ePutusan MARI No. 1845 K/Pdt/2011 tanggal 27 Februari 2012 yangmenyatakan:Ternyata didalam Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat, adakaitannya dengan Gugatan sebelumnya yang masih dalam pemeriksaanperkaranya dalam tingkat kasasi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 K/Pdt/2013 Tanggal 14 Agustus 2014 — ARDI SIREGAR, SH. DKK. VS NEGARA RI. CQ. PEMERINTAH RI. CQ. PRESIDEN RI. CQ. MENTERI KEUANGAN RI. CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI. CQ. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI. DKK.
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketiak pastian hukum (rechtsonzekerheid) dankesewenangwenangan (willekeur, akan timbul apabila Hakim, dalammelaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannyahanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni,keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undangundang dinamakan alat bukti";Doktrin hukum R.
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA
PAIMAN bin MENTOSETIKO
SUKIJAN bin PARTONO
H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA
HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
87 — 94
87 — 94
limaratus Rupiah); Menimbang, bahwa terhadap unsur dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara Penasihat Hukum para terdakwa, mengemukakanpendapatnya, sebagai berikut : e Bahwa hukum tidak otomatis berperanan dalam pembangunan ekonomi.Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi hukum harus dapatmenciptakan tiga kwalitas : predictability, stability, dan fairness.Tidak adanya keseragaman, adanya kerancuan dan salah pemahamanmengenai keuangan negara dan kerugian negara telah mendatangkanketidak pastian
Penyebutan instansiBPKP maupun instansi lainnya dalam Penjelasan Pasal 6 UU KPK tanpamenyebut dan membatasi wewenang dari masingmasing instansi tersebut tidakdapat dinyatakan sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidak pastian hukum.Hal 439 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.
Register : 07-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 27 Agustus 2014 — HENDRA SAPUTRA
405 — 152
405 — 152
UndangUndang Dasar 1945.Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud diatasadalah sebatas pengertian melawan hukum dalam arti formil yangpengertiannya suatu perbuatan dikategorikan sebagai perobuatan melawanhukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur sebelumnya dalam suatuperundangundangan (Azas Legalitas) dan ketentuan tersebut haruslah tertulis,harus jelas, ketentuan ini tidak bileh ditafsirkan secara analogi atau ditafsirkansecara sempit, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
406 — 177
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
406 — 177
tentang administrasinegara jadi ada disresi dalam mengisi kekosongan hukum itu, diskresinyabermacammacam merupakan penafsiran pemerintah sendiri dalammelakukan diskresi sepanjang diskresi itu. tidak melanggar peraturanperundang undangan yang ada dan itu dalam rangka untuk memberikankepastian hukum pada waktu itu; Bahwa penghentian sementara itu sebenarnya bagian dari tindakanadministrasi karena bagaimanapun Pemda ini harus jelas sementara ketikatidak ada taggapan dari Pemda maka menimbulkan ketidak pastian
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2590 — 2121
2590 — 2121
Sehingga, apabiladihubungkan dengan syaratsyarat yang termaktub dalam Pasal 1365 diatas, maka akan terjadi ketidakadilan dan ketidak pastian hukumterutama ketika berbicara tentang nilai kerugian yang ditimbulkanakibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan quod non olehHal. 34 dari 163. Putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.14.ABDUL MUIZ SAADIH, MA, sebagai TERGUGAT sekaligus sebagaiTERGUGAT Il.