Ditemukan 4768 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : antar antara alatas ananta anakay avatar anawar anatas anazar afatar
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
125 — 113
  • Mengalami keterlambatan dikarenakan terjadinya tarikulur untuk mensinkronkan program anatar eksekutif dengan legislative,Halaman 240 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN. Pordiantaranya mengenai usulan besarnya dana aspirasi untuk anggotaDPRD, begitu juga sebaliknya usulan program dari eksekutif kepadaanggota DPRD; Bahwa yang ikut dalam pembahasan rancangan APBD Murni maupun Perubahan adalah semua Komisi di DPRD Kab.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
206 — 152
  • permah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali pemberian yanglangsung diserahkan oleh kepala Dinas lbu Ir.Lucia Izaak bertempat di ruang kerjaKepala Dinas, setiap akhir tahun di bulan desember 2019/2020 masingmasingsetiap pemberian sebesar Rp. 5.000.000,00 x 2 = Rp.10.000.000, dan disampaikanoleh Kadis itu merupakan uang dari kelebihan anggaran tahun 2019 untuk saksi buatakhir tahun dan tujuan pemberian saksi tidak mengetahui juga Sumber uang saksitidak tau dari kegiatan apa;Bahwa tahun 2018 ada MOU anatar
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 29-10-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg
Tanggal 16 Februari 2016 — Jaksa Penuntut:
Max J. Mokola, SH
Terdakwa:
BERNARD NAINGGOLAN
223 — 266
  • 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 522896G/039/111 tanggal 31 Desember 2013, SPM Nomor 00003/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember serta daftar rincian pembayaran langsung atas pelaksanaan rapat fullboard include ruang rapat senilai Rp 131.250.000,-

    157 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 48/SPK/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 mengenai rapat fullboard untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT anatar

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
205 — 514
  • pernmah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali pemberian yanglangsung diserahkan oleh kepala Dinas Ibu IrLucia Izaak bertempat di ruangkerja Kepala Dinas, setiap akhir tahun di bulan desember 2019/2020 masingmasing setiap pemberian sebesar Rp. 5.000.000,00 x 2 = Rp.10.000.000, dandisampaikan oleh Kadis itu merupakan uang dari kelebihan anggaran tahun2019 untuk saksi buat akhir tahun dan tujuan pemberian saksi tidak mengetahuijuga Sumber uang saksi tidak tau dari kegiatan apa;Bahwa tahun 2018 ada MOU anatar
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
519 — 278
  • masalah ternyata PT NovagroIndonesia dan PT Lintasan Global Nusantara memakai dan YayasanBapelkes Krakatau Steel;Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang PT Krakatau Steel yang sudahdiserahkan kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel harusdikembalikan kepada PT Krakatau Steel;Halaman 397 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Srg24.Bahwa dana Prolkespen tidak berasal dari gaji yang dipotong;Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menanggapi denganmengatakan: sesuai dengan perjanjian anatar
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
3.M. YONGEN PANGKEY, S.H
4.YERI TRI MULYANA, SH
5.RENDRA TAQWA AGUSTO, SH
6.Muhammad Abrar Pratama, SH
7.Wais Alqorni, SH
Terdakwa:
WILHELMINA GEMGENORA, A.Md
123 — 41
  • Kei kecil TimurDesember 2019;

    608. 1 (satu) rangkap Kwitansi bayar baiaya sewa gedung dalam rangka kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Tetoat Kecamatan Haot Sorbay, Nomor bukti : 106/GU/KESRA/2019 Mei 2019;

    609. 1 (satu) rangkap Kwitansi bayar biaya makan dalam rangka kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Tetoat Kecamatan Haot Sorbay, Nomor bukti : 108/GU/KESRA/2019

    610. 1 (satu) rangkap Kwitansi bayar biaya snack dalam rangka kegiatan dialog anatar

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
273 — 126
  • berikut :Bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yangdapat dinilai dengan uang, atau segala sesuatu yang dapat dijadikan miliknegara sehubungan dengan kelancaran tugastugas pemerintahan suatunegara.Semua hal terkait dengan Keunagan Negara di Indonesia sudah dimuatsecara normatif dalam bentuk Undangundang, dan di Indoneisa hukumkeuangan negara itu mempunyai dua sisi, disisi yang pertama berkaitandengan sisi politis dari huku keuangan negara jadi sisi yang mengaturhubungan hukum anatar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
281 — 94
  • berikut :Bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yangdapat dinilai dengan uang, atau segala sesuatu yang dapat dijadikan miliknegara sehubungan dengan kelancaran tugastugas pemerintahan suatunegara.Semua hal terkait dengan Keunagan Negara di Indonesia sudah dimuatsecara normatif dalam bentuk Undangundang, dan di Indoneisa hukumkeuangan negara itu mempunyai dua sisi, disisi yang pertama berkaitandengan sisi politis dari huku keuangan negara jadi sisi yang mengaturhubungan hukum anatar