Ditemukan 483 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilanjutkan dilanjutkanâ dilanjutkanã dilakukan diajukan dilanjurkan dilanjutan dilanjukanã dilankukan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-05-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.
Tanggal 10 Mei 2012 —
40 — 6
  • Tabalong dan dilanjukan dariKonsultan dan juga ada dari DPPKD Pemda Tabalong; Bahwa yang disampaikan dalam Sosialisasi tersebut menggunaipenggunaan DAK bidang pendidikan tahun 2010 yaitu untukpembangunan gedung perpustakaan dan buku yang harus dilaksanakansesuai Keppres 80 tahun 2003; Bahwa karena dana bantuan tersebut bersumber dari DAK tahun 2010(APBN) maka anggarannya tercantum dalam DPA SKPD DinasPendidikan Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 29 Januari 2013 — DAPIT SINAGA
68 — 14
  • hadir dalam proses penjelasan(aanwidzjing) pengadaan gedung arsip pada dinas Tata Ruang dan Permukiman(distarkim) Kabupaten Bekasi TA 2010.Bahwa, benar berdasasarkan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran(BAPP) Nomor 602.1/006.b/PANTARKIM/IV/2010 tanggal 1 April 2011,terdapat 13 (tiga belas) penyedia yang memasukkan penawaran ;Bahwa, berdasasarkan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran(BAPP) Nomor 602.1/006.b/ PANTARKIM/IV/2010 tanggal 1 April 2011.Bahwa, setiap tahap pembukaan dilanjukan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.MOKHSIN UMALEKHOA, SH 2.AKBAL PURAM, SH 3.IWAN CAUNANG, SH 4.BUDI HERMANSYAH, SH Terdakwa: SAMSUDIN DJAFAR, SE Alias SUDIN
218 — 128
  • mendapat laporan selama proyek tersebutdikejakan oleh Terdakwa;Bahwa setahu saksi proyek tersebut tidak selesai dikerjakan olehTerdakwa karena pada saat pencarian Mutual Check (MC) 2,Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi proyek;Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan Terdakwa pergi untukmengerjakan proyek yang lain di Pulau Taliabu;Bahwa saksi mendapat laporan dari pengawas yang saksi kirim keSanana bahwa proyek reklamsi tersebut baru selesai 80%;Bahwa proyek tersebut sempat Addendum pertama lalu dilanjukan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 Agustus 2015 — Drs. KENEDI ; Drs. FAHMIZAL
109 — 28
  • Evaluasi penawaran akan dilaksanakan dengan sistim gugurYang dilanjukan dengan men upload dokumendokumenpengadaan dengan menggunakan sistem elektronik (Aplikasi SPSE) diWebsite LPSE Sumatera Barat dengan cara mengupload dokumendokumen penawaran mulai tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengantanggal 11 November 2011 dimana proses pelelangan tersebut diikuti oleh40 (Empatpuluh) perusahaan dengan menyampaikan dokumen yangHal 37 dari 216 Halaman Putusan No: 12/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdgbenar sebagai persyaratan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 29 September 2014 — - H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si Vs. - JPU
92 — 17
  • terdakwa didalam pengusulan dana bansosyang + Rp. 90 milyar, demikian pula penambahan anggaran + Rp. 20milyar,tersebut karena itu dilembaga dewan dibuat ;Sebagai kepala bagian yang membidangi, Saksi tidak pernah mengajukanatau mengusulkan ke gubernur atau kepada saya sebagai pimpinan konseprancangan' peraturan Gubernur tentang pemberian dana bantuan sosial,karena pada tahun 2008 itu belum ada perturan gubernur;Kalau Saksi tidak paraf dalam nota pertimbangan itu artinya notapertimbangan itu tidak bisa dilanjukan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 3 Nopember 2016 —
45 — 8
  • apabila diperlukanY apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data,maka peserta digugurkan , badan usaha dan pengurus ataupeserta perorangan dimasukkan dalam daftar Hitame Bahwa terdakwa mengetahui dalam proses pelelangan untuk kedua paketpekerjaan tersebut yang semula menggunakan metode PemilihanLangsung Pascakualifikasi sistem Gugur, oleh karena dalam kedua paketlelang ulang masingmasing hanya diikuti oleh 1 (satu) pendaftar yakni CVKHRAISMA TEKNIK, maka proses lelang dapat tetap dilanjukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 13 September 2016 — -JAJANG ABDUL HOLIK -LENIH MARLIANI
131 — 49
  • tuntutan, namun pihak Jaksa memintapenundaan pembacaan tuntutan selama 2 minggu, dan hal tersebutdikabulkan oleh Majelis Hakim;Bahwa sebelum adanya persidangan Terdakwa JAJANG ABDUL HOLIKtelah mengembalikan sebagian uang kerugian negara tersebut,sedangkan sisanya 168 juta ketika Surat Tuntutan dibacakan sempatdilakukan penundaan sebanyak 3 kali;Bahwa pada tanggal 4 April 2016, dilakukan sidang pembacaan tuntutan,namun pihak JPU meminta penundaan kembali selama 1 minngu.Selanjutnya agenda persidangan dilanjukan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
90 — 12
  • apabila diperlukan apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data,maka peserta digugurkan , badan usaha dan pengurus ataupeserta perorangan dimasukkan dalam daftar Hitame Bahwa terdakwa mengetahui dalam proses pelelangan untuk kedua paketpekerjaan tersebut yang semula menggunakan metode PemilihanLangsung Pascakualifikasi sistem Gugur, oleh karena dalam kedua paketlelang ulang masingmasing hanya diikuti oleh 1 (satu) pendaftar yakni CVKHRAISMA TEKNIK, maka proses lelang dapat tetap dilanjukan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 26 Januari 2016 — Sudarno Prasetyo Utomo
164 — 110
  • Sumatera Barat, mempunyai kewenanganmelakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai denganketentuan yang tercantum dalam kontrak dan membuat Berita Acara PHO;Bahwa Pelaksanaan PHO dilakukan apabila rekanan telah mengajukan suratpermohonan untuk PHO setelah pekerjaan dinyatakan selesai;Bahwa surat permohonan untuk PHO tersebut diajukan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan dilanjukan kepada Tim PHO untuk pelksanaanPHO, setelah itu Tim PHO melakukan kegiatan terutama sekali pemeriksaanAdministrasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg
Tanggal 11 Januari 2017 — OJANG SOHANDI
374 — 218
  • Selanjutnya agenda persidangan dilanjukan denganpenunjukkan Uang Pengembalian Kerugian Negara milik TerdakwaJAJANG senilai Kurang lebih Rp 168 Juta kepada Majelis Hakim diPersidangan pada PN Bandung, pada saat uang tunai sebesar Rp168 jutaan tersebut ditunjukkan saksi dan IWAN hadir padapersidangan tersebut. Sedangkan untuk perkara dr. BUDISUBIANTORO, uang pengembalian kerugian negara belum bisaditunjukkan di depan persidangan karena menurut pihak JPU uangtersebut masih dihitung.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 26 Januari 2017 — Ir. Imran
153 — 38
  • Sumatera Barat, mempunyai kewenanganmelakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai denganketentuan yang tercantum dalam kontrak dan membuat Berita Acara PHO;Bahwa Pelaksanaan PHO dilakukan apabila rekanan telah mengajukan suratpermohonan untuk PHO setelah pekerjaan dinyatakan selesai;Bahwa Surat permohonan untuk PHO tersebut diajukan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan dilanjukan kepada Tim PHO untuk pelksanaanPHO, setelah itu Tim PHO melakukan kegiatan terutama sekali pemeriksaanAdministrasi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
124 — 37
  • Menandatangani permintaan dana untuk dilanjukan ke Keuangan Daerahdengan berkas yang lengkap berupa surat perintah Pembayaran (SPP)beserta lampirannya yang diajukan kepada PPKSKPD (PejabatPenatausahan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah);Bahwa saksi tidak ingat apa dasarnya tupoksi bendahara tersebut; Bahwa yang saksi ketahui sumber dana kegiatan Pengelolaan Anggaransistem Angkutan Umum Masal (SAUM) pada pada Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru berasal dari APBD KotaPekanbaru
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 28 September 2017 — MULYATNO WIBOWO
359 — 154
  • 2014 tersebut tidakditindak lanjuti denganPerjanjian Pengikatan kredit(penandatanganan adendum perjanjian) secaraNotariil Karena PT Likotama Harum tidak dapat memenuhi persyaratanperpanjangan kredit berupa :e pembayaran Premi Asuransi Penjaminan Kredit sebesar Rp.1.250.218.000, (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapanbelas ribu rupiah)e pembayaran commitment fee sebesar Rp.366.295.000,(tiga ratus enampuluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Bahwa walaupun tidak dilanjukan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
RAMLY TOTO, S.Ipem. MMPD Alias RAMLY
101 — 44
  • Mengatur pelaksanaan kegiatan Kurikuler dan ekstrakurikuler:yakni saksi mengatur kegiatan jadwal kegiatan proses belajar mengajar(PBM) selama jam sekolah karena di SMA Negeri 2 Namlea diberlakukan2 Shif kegiatan PBM yakni kegiatan PBM mulai dari pukul 07.15 wit s/d12.50 Wit dan dilanjukan shif siang mulai dari pukul 13.00 wit s/d pukulHalaman 158 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2017/PN Amb18.00 wit, sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler saksi membuatjadwal kegiatan disesuiakan dengan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
80 — 28
  • Yogyakarta dan kami ditanyakenapa transportasi di Yogyakarta jadi kurang baik karan ada scraping sebanyak 108(Seratus delapan) bus kemudian dilanjukan ada pertemuan di Gedung Kepatihan danGubernur Provinsi D.I.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
78 — 30
  • Yogyakarta dan kamiditanya kenapa transportasi di Yogyakarta jadi kurang baik karan ada scrapingsebanyak 108 (Seratus delapan) bus kemudian dilanjukan ada pertemuan diGedung Kepatihan dan Gubernur Provinsi D.I.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
542 — 259
  • JakartaSelatan,e) Satgas dari Sudin Perumahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,f) Satgas dari Kecamatan Cilandak,g) dan Satgas dari Kelurahan Lebak Bulus.Dari Dinas PU Provinsi DKI Jakarta dalam penelitian berkas hanyamemonitoring pelaksanaan penelitian berkas yang dilakukan oleh SatgasP2T Kota Administrasi Jakarta selatan, dan bila sudah selesai kemudianberkas diserahkan ke DPU Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukanpemeriksaan kelengkapan berkas, apakah sudah lengkap atau belum, bilasudah lengkap dilanjukan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU
84 — 62
  • Mengatur pelaksanaan kegiatan Kurikuler dan ekstrakurikuler:yakni saksi mengatur kegiatan jadwal kegiatan proses belajar mengajar(PBM) selama jam sekolah karena di SMA Negeri 2 Namlea diberlakukan2 Shif kegiatan PBM yakni kegiatan PBM mulai dari pukul 07.15 wit s/d12.50 Wit dan dilanjukan shif siang mulai dari pukul 13.00 wit s/d pukul18.00 wit, sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler saksi membuatjadwal kegiatan disesuiakan dengan kegiatan PBM yakni apabila siswamelakukan PBM di pagi hari maka
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
276 — 604
  • MADE LADRA..Setelahitu dilanjukan dengan proses pengukuran dengan Drs MADE LADRAdan keluarga saksi, hingga akhirnya dilakukan pembayaran.Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibangunkan Rumah Kostdan Bangunan tempat Les Privitat Murid SD bertingkat, sekitar padatahun 2015.Bahwa sebelum menjadi Kepala LPD Drs.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
133 — 113
  • Setelah itudilakukan pembahasan RKA SKPD antara Komisi dengan SKPD,dilanjukan dengan pembahasan RKA SKPD antara TAPD dengantim Banggar DPRD sampai dengan pembacaan Laporan Banggar dandilanjutkan dengan pengesahan Ranperda tentang RAPBD palinglambat sebulan tahun anggaran 2011 berakhir menjadi Perda tentang APBD; Bahwa untuk APBDP demikian juga dengan RAPBD, bulan AgustusRAN KUA PPAS (perubahan) sudah harus disampaikan dan disepakatidan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir Ranperda tentangRAPBD