Ditemukan 561 data
RIANTO ADE PUTRA, S.H.
Terdakwa:
SLAMAT WIDODO Als BUNGKEK Bin Alm.SUTEODIO
103 — 66
disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang HukumPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijkke person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
1.Sobirin Harahap
2.Marjuni Normansyah Hasibuan
3.Mareden Hasibuan
4.Ermilawati Siregar
5.Sri Wijana Harahap
6.Tetti Nurbagani Dly
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Intervensi:
PT. SUMATERA SYLVA LESTARI
393 — 201
Lestari Atas Areal Hutan Seluas + 42.530 Ha diProvinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau ;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan ObjekSengketa TUN a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik ;Terhadap dalil Penggugat pada angka IV Romawi halaman 7 s/d 11yang pada intinya menyatakan bahwa asalusul Sertipikat Hak MilikPara Penggugat berasal dari Tanah Adat Desa Huristak bahkanPemerintah Nederlands Indie
Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan telahmenguasai dan mengelola areal kebun Aek Honas yang terletak diDesa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas didasarkanpada Surat Penetapan tertanggal 9 Desember 1840 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Nederlands Indie yang mengakuikekuasaan Raja Huristak, yang kemudian oleh Raja NegeriHuristak diberikan kepada Masyarakat Huristak melalui SuratPemberian Tanah tertanggal 29 Maret 1954 dan ditetapkan padatahun 1979 oleh Sutan Managor Hasibuan selaku
PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
373 — 724
Surat kepala badan pertanahan nasional kepada kanwilpertanahan nasional jawa barat No. 570.323594d.li tanggal 29Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUNBLOktober1992 menyatakan bahwa Tanah grondkaart SS diatas tanaheiggendom atas nama Het Governement Van Nederlandsch Indie sudahdiperuntukan kepada kepentingan SS sekarang Perumka;7.
Terbanding/Tergugat I : FIEN SOMPOTAN
Terbanding/Tergugat II : JEANE JOLANDA UNSULANGI SH
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq. KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
200 — 101
(Tergugat Il) sebelum lahirnya / ditetapbkannya danberlakunyaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997, makaAkta Hibah aquo adalah TIDAK CACAT HUKUM dan sebaliknya adalahSAH menurut hukum, walaupun Tergugat II ketika itu belum sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT), sebab Tergugat II selaku Notaris masihmempunyai kKewenangan untuk membuat Akta Hibah aquo berdasarkanPasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notarisambt inNederland Indie atau dikenal juga dengan sebutan
1.Kadek Agus Ambara Wisesa, S.H., M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
Terdakwa:
DIAN PRASTOWO Als DIAN Bin NUR PAKUAJI. Alm
267 — 0
Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sambas;
9. 7 (tujuh) lembar Screenshoot Akun Facebook Olbi Rumi yang memposting status, video dan membagikan link dengan urlhttps://twitter.com/Bagusjak3/status/1304022542676615168=20 dan urlhttps://twitter.com/Bagusjak3/status/1304022072881012736=20 ke grup Facebook Sambas Informasi, grup Selakau Informasi, grup Cangkau Sambas, grup Cangkau Pemangkat dan grup Jual Beli Tebas Semparuk Pemangkat Sambas;
10. 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Facebook Gobi Indie
48 — 48
De /outerStaats en administratief recht van nederlandsch indie cetakan ke6hal.607, Kollewjn De Stuw 1931 no. 3 hal.6 catatan, Van VollenhovenAdatrecht hal. 657, Letterie dan De Keizer Afrariche en daarmedeverbandhoudende regelingen voor het rechtstreeks bestuurd gebied dergewesten buiten Java en Madoera.
339 — 269
ditetapkannya danberlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun1997, maka Akta Hibah aquo adalah TIDAK CACAT HUKUM dansebaliknya adalah SAH menurut hukum, walaupun Tergugat II ketika itubelum sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebab Tergugat IIHalaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt. eee Bit12.selaku Notaris masih mempunyai kewenangan untuk membuat AktaHibah aquo berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Reglementop het Notarisambt in Nederland Indie
Pembanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA Diwakili Oleh : MUSLIM BAKRI SH
Terbanding/Penggugat : KOMANG HADI WIHARJA, ST
Terbanding/Turut Tergugat I : H. SABENI SALEH
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
Turut Terbanding/Tergugat IV : KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
152 — 77
No. 122/PDT/2019/PT.DKI21Hak Garap yang cukup luas yang dahulu merupakan areal tanah sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur DKI Jakarta No.2/PHT/III/1967,tanggal 121967 yaitu (pada lokasi tanah Negara bebas Eigendom Verponding No. 8280 sisa, tertulis atas nama Het Governement Van Nederlandsche Indie);.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, ternyata tibatiba timbul Sertifikat Hak Milik Nomor 6538 (induk) yang beralih jualbeli menjadi SHM6777 atas KOMANG HADI WIHARJA di atas Obyek Tanah Sengketapada
80 — 60
008 RW 08 telah memenuhi ketentuan tanahyang dapat diberikan hak guna bangunan berdasarkan Pasal 21 PPNomor 40 Tahun 1996 mengingat tanah tersebut adalah tanah yangdikuasai langsung oleh negara sebagaimana dikuatkan dengan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah Nomor 320/1984 tanggal 6 Agustus 1984(Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 320) (Bukti T.lLInt9) yangpada pokoknya menyatakan bahwa Lahan HGB No. 1621 adalah tanahbekas Eig.Perp.No.6701.seb tertulis atas nama Het Gouvernement VanNederlandsche Indie
perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan bahwaPara Penggugat adalah penguasa fisik atas tanah dalam sengketa danmelaksanakan kewajibannya dengan membayar Pajak Bumi danBangunan atas tempat tinggalnya;Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui tanah yang dikuasai danditempati oleh Para Penggugat adalah tanah milik Tergugat Il Intervensidengan didasarkan pada Sertifikat HGB No.1621 yang berasal dariTanah Negara (tanah bekas Eig.Perp.No.6701.seb tertulis atas nama HetGouvernement Van Nederlandsche Indie
313 — 209
atas nama Het Gouvernement VanNederlands Indie atau Bekas Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 287 / Selongseluas 4.357m* atas nama Departemen Pendidikan NasionalBerkedudukan Di Jakarta) dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tembok Batas ; Sebelah Selatan : Jalan Sriwijaya IV ; Sebelah Timur : Jalan Sriwijaya Raya ; Sebelah Barat : Jalan Patimura ;Setempat dikenal sebagai Jalan Sriwijaya IV No. 1 RT 003 (sekarang 006)RW 03 (sekarang 01), Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru,Kotamadya
Para Penggugat adalah pembeli dan atau penerima pemindahan sertapengoperan dari penghuni/warga penerima Hak Prioritas Atas Tanahyang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota AdministrasiJakarla Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa / Kelurahan Selong,(dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas + 4.308 m*alas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie atau BekasSertipikat Hak Pakai (SHP) No. 287/Selong seluas 4.357m* atas namaDepartemen Pendidikan Nasional Berkedudukan Di Jakarta
389 — 236
Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana TurutSerta Melakukan Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Bahwa pasal 378 Kitab Undangundang Hukum Pidana (het Wetboek vanStrafrecht voor Nederlands Indie) dalam naskah aslinya berbahasa Belandaberbunyi sebagai berikut:"Hij die met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,hetzij door het aannemen van een valse naam of eene valse hoedanigheid,het zij door listige kunstgrepen
bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atausupaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karenapenipuan dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun"Halaman 68 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS(adapun alasan dipergunakannya terjemahan seperti tersebut di atas, sebabmenurut kami terjemahan tersebut lebin mendekati makna rumusannya dalambahasa Belanda yang menjadi sumbernya tersebut)Mr.ls.CASSUTTO dalam buku karangannya berjudul "Het Strafrecht inNederlandsch Indie
59 — 14
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
1.Kadek Agus Ambara Wisesa, S.H., M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
Terdakwa:
YUDHISTIRA Als YUYU Bin WASPIDI
309 — 0
s=20 ke grup Facebook Sambas Informasi, grup Selakau Informasi, grup Cangkau Sambas, grup Cangkau Pemangkat dan grup Jual Beli Tebas Semparuk Pemangkat Sambas;
- 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Facebook "Gobi Indie" yang memposting status dan video ke grup Facebook Pemangkat Informasi;
- 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter "Bagusjak" yang membagikan video dengan url https://twitter.com/Bagusjak3/status/1304022542676615168 dan url https://twitter.com/Bagusjak3/status/1304022072881012736
216 — 105
tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar photocopy Staadsblad Van Nerdelandsch-Indie
Terjemahan Staadsblad van Nederlands-Indie 1926 No.540 dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia. Legalisir potocopy salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) TUN No. 46/G/2011/PTUN-BDG jo No. 38 PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 antara penggugat PLK dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan tergugat intervensi Yayasan BPSMKJB.
27 — 12
SumateraWeskust Masichappij, opgericht 1909 dengan dasar Kadasteral No.58/Djanuari/1909; Oleh Pemilik NV ANPILLO telah menghibahkan ArealPerkebunan Karet miliknya kepada yang bernama Marhoelalan gelar LopianToea Hoetagaloeng bertempat tinggal dulunya di Aek Horsik, KecamatanLumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dahulu menjabat SEBAGAI Kepala Kuriadi Badiri, tanah tersebut ada terletak di Kilometer 2122 di Kampung Lopian,Badiri, seluas 28 hectar yang kesemuanya telah dituangkan di atas kertasZegel Nederlandsch Indie
335 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nederlans Indie, menerangkan padatanggal 21 Maret 1922 telah menjual tanah persil VervondingNomor : 6109, terletak di Kampung Rawa Minyak, luas 929884 m?, dijual kepada Fam Faber seharga f. 4800.
198 — 148
Indie dan tidak tercatat atas nama LieMie Bo, Meet brief / Surat Ukur tidak tercatat, luas tidak tercatat, terletakdi Wijk Salemba, dan mengenai letak tepat dari Eigendom Verpondingtersebut tidak dijelaskan dalam data yang dimaksud, dan bahwaSertifikat Hak Milik No. 2236/Rawamangun atas nama Penggugat(berasal dari M.142/Jatirawamangun) berdasarkan Girik C No.485 PersilHalaman 40 dari 87 halaman putusan Nomor 274/G/2018/PTUNJKT18 Blok S.II, secara tegas di jelaskan dalam : Surat Lurah Rawamangun No
48 — 20
Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum dan melanggar ketentuan Staatsblad Van Nederlan dschIndienomor 181.Halaman 27 Putusan Nomor 15/PDT/2017/FT.DKI.14.15.16.17.18.18.20.Bahwa berdasarkan judul S ta atsb lad Van N ederlan dsch In die nomor 181 Grenzen S um atras Westkust, dapat dipahami bahwaperaturan tersebut mengatur batasbatas wilayah di Sumatera pada waktuzaman penjajahan kolonial Belanda.Bahwa tidak ada relevansi antara gugatan Penggugatdengan ketentuan Siaatsblad Van Nederlandsch Indie
1.Kadek Agus Ambara Wisesa, S.H., M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
Terdakwa:
GERY TRI HANDOKO Als GERY Bin JUMADI
289 — 0
s=20 ke grup Facebook Sambas Informasi, grup Selakau Informasi, grup Cangkau Sambas, grup Cangkau Pemangkat dan grup Jual Beli Tebas Semparuk Pemangkat Sambas;
- 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Facebook "Gobi Indie" yang memposting status dan video ke grup Facebook Pemangkat Informasi;
- 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter "Bagusjak" yang membagikan video dengan url https://twitter.com/Bagusjak3/status/1304022542676615168 dan url https://twitter.com/Bagusjak3/status/1304022072881012736
53 — 13
Seb. terletak pada alamatyang sama, menyatu dengan tanah terperkara yangsemula tertulis BUKAN atas nama Tergugat(Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAIl),melainkan yang benar tertulis atas namaGouvernment Van Nederland Indie.