dihadirkan kepersidangan hanya untuk memberikanketerangan terkait dengan dokumen kayu yang harus dimiliki olehPengusaha kayu ;Bahwa setahu saksi kayu yang dibawa oleh Terdakwa tidak memilikidokumen yang dilindungi oleh Undangundang, dan saksi tahu setelahadanya pemeriksaan/keterangan dari penyidik ;Bahwa dokumen yang harus disiapkan oleh Terdakwa adalah SuratKeterangan Sahnya hasil Hutan Kayu ( SKSHHk) ;Bahwa menurut saksi Undangundang yang dilanggar oleh Terdakwaadalah Peraturan Menteri Kehutanan No.P

Selanjutnya tertulis dalam huruf besar Dasar gugatan Penggugat adalah:Bahwa Keputusan Tergugat No.P.51/Kua.23.05.04/SK/05/2018. ( ttg apa 7?)Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN.Mdotelah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 3 UndangUndang No..5 Thn1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan:1. Keputusan berupa Nomor P.51/Kua.23.05.04/SK/05/2018 dibuat tanggal17 Mei 2018.Tergugat bertanya itu tentang apa?2. Bahwa Keputusan tersebut.Tergugat bertanya Keputusan yang mana?.

medang;Bahwa kerugian negara atas kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebutuntuk PSDH sebesar Rp. 327.000, ( tiga ratus dua puluh tujuh riburupiah) dan DR sebesar $ 109 ( seratus sembilan dolar) ;e Bahwa penghitungan Dana Reboisasi ( DR ) harus dengan dolarkarena hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah;e Bahwa cara penghitungan PSDH dan DR yaitu :e untuk PSDH = tarif X harga patokan X volumee untuk DR = volume X tarife bahwa dasar penghitungan PSDH dan DR tersebut yaitu PeraturanPemerintah No.P

Saksi: ALIF AULIA ANANDA, S.Hut.Bahwa sesuai dengan PP No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan satwa liar, Jo Permentri LH dan Kehutanan No.P/76/menlhk/sekjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengolahan TamanNasional, maka untuk mengambil tumbhan dan sata dari hutan tamannasional harus mendapat ijin khusus, dan hanya untuk kepentinganpenelitian dan pengembangan;Bahwa burung cucak ijo merupakan satwa yang tidak dilindungi;Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Kehutanan,sehingga

., MH. dan Rekan,beralamat di Jalan Resident Abdul Rozak(Patal Pusri) No.33 I1/B3 Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.P.014/KHTUN/IV/2011 tertanggal 25. April 2011;Selanjutnya disebut sebagaiPT. MUSI INDAH SEJAHTERA dalam hal ini diwakili oleh A.Rachman Latief selaku Direktur, beralamatdi jalan Kenanga No.683 RT.12 RW.05Kelurahan 20 Ilir Kecamatan TIlir Timur IPalembang, selanjutnya memberi kuasa kepadaM.R. Soki, SH., MH., Susilo, SH.

., MH. dan Rekan, beralamat diJalan Resident Abdul Rozak (Patal Pusri)No.33 I/B3 Palembang, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.P.015/KH TUN/IV/2011tertanggal Do April 2011 Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI 2;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;L;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor : 13/Pen.MH/201 1/PTUNPLGtertanggal 16 Maret 2011 Tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara tersebut.

dimiliki atau dikuasaioleh terdakwa Rudi tersebut adalah jenis Kayu Ulin berbentuk balok sebanyak 115batang dengan volume 0.9072 m3, yang terdiri dari : Ukuran JumlahNo Jenis Volume KetP(m) T(cm) L(cm) Potong Ulin 3.10 2D 4 20 0.2232Ulin 2.00 9 4 95 0.6840Jumlah 115 0.9072 Yang menurut Ahli, kayu Ulin berbentuk balok yang dimiliki atau dikuasai olehterdakwa Rudi tersebut merupakan jenis kayu hutan Negara yang dalam setiappengangkutannya berdasarkan pasal 13 Ayat (7) Peraturan Menteri Kehutanan No.P

Selanjutnya, berdasarkan PeKehutanan No.P.55/MenhutII/2005 tanggal 29 Agustus 2006 tentanugat dikenakan denda00, (Satu Milyarh Juta Empat Ratusmpat Puluh Limalas sangat keberatanuntuk membatalkan0. 006/04/10PA.4.1ergugat;an Kehutanan010 tanggal 26 Aprilugat agar Suratnjauan kembalitang dengan volumeP oleh P2LHP, danan hasil Hutan DitjendHH3/2010 tanggal6 di atas;anya pelanggaranana diuraikan padaLapangan yang diaran eksploitasi hutaneputusan obyekNo.

No.P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlakumulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan danpenyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, ganti rugi tegakan,denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usaha pemanfaatanhutan.Bahwa barang bukti yang diangkut terdakwa adalah kayu gergajian jenisMeranti sebanyak 107 keping (11,7244 M3) tanpa dilengkapi dengandokumen yang sah.

FAKO terdaftar diKehutanan Kalimantan Tengah dan yang menerbitkan Faktur Angkutan Kayu Olahan(FAKO) adalah petugas industri atau perusahaan penampung terdaftar kayu olahanyang ditetpkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan usulan pimpinanperusahaan yang bersangkutan.Bahwa, sesorang yang mengangkut,menguasai,atau memiliki hasil hutan tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKO, melanggar peraturan perundangundangan berdasarkan peraturan MenteriKehutanan No.P

No: 722/Pdt.G/2011/PN.JKT.BARmasing berupa 1 (satu) unit Front Idler senilai Rp.7.562.500, (tujuh juta limaratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Purchase Order (PO)No.P).001/PO/MFR/IV/2010 tanggal 3 Mei 2010, 1 (satu) unit Water PumpsehargaRp.6.451.032,50, ( enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga puluh duarupiah lima puluh sen) berdasarkan PO No.PO.002/PO/ MFR/IV/2010 dan 1(satu) unit Fan senilai Rp.4.223.230, (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribudua ratus tiga puluhrupiah

P.33/MenhutII/2010 menyatakan bahwa DirekturJenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat penolakan, tetapiberdasarkan BAB VII Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No.P.44/Menhutll/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas KementerianKehutanan diatur kata atas nama (a.n.) digunakan jika pejabat yangmenandatangani naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yangbertanggung jawab berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawabpejabat yang bersangkutan.

Putusan Nomor : 124/G/2013/PTUNJKTBerdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32/MenhutII/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur bahwatukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutanyang dimohon berupa HP dan HPT yang tidak dibebani izin penggunaankawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukarkawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK;Menteri Kehutanan dengan Keputusan No.

;Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32/MenhutII/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur bahwatukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutanyang dimohon berupa HP dan HPT yang tidak dibebani izin penggunaankawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukarkawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK;Menteri Kehutanan dengan Keputusan No.

Adindo Hutani lestari keberatan terhadapperubahan peruntukan kawasan hutan pada areal kerjanya,sehingga permohonan tukar menukar Penggugat tidak memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32/MenhutII/2010 diBerdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan objekgugatan a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asaskepastian hukum ;Asas Kepentingan Umum :Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaelani Bin Slamet Riyadi dengan pidana penjara selama10 (sepuluh)bulan ;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.MenetapkanTerdakwa tetap di tahan ;

5.Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No.P

kempas);Bahwa kerugian negara atas kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebutuntuk PSDH sebesar Rp. 157.600, ( seratus lima puluh tujuh enamratus rupiah) dan DR sebesar $ 52,5 ( lima puluh dua koma limadolar) ;Bahwa penghitungan Dana Reboisasi ( DR ) harus dengan dolarkarena hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah;Bahwa cara penghitungan PSDH dan DR yaitu :untuk PSDH = tarif X harga patokan X volumeuntuk DR = volume X tarifbahwa dasar penghitungan PSDH dan DR tersebut yaitu PeraturanPemerintah No.P

Bahwa untuk melakukan penghitungan potensi kerugian Negara (PSDHdan DR) perhitungan potensi kerugian negara telah diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I No.P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yangberlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutandan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, ganti rugitegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usahapemanfaatan hutan.

puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambahan(material tambah) senilai Rp. 7.264.550, (tujuh juta dua ratus enam puluhempat ribu lima ratus lima puluh rupiah).Sehingga jumlah total prestasi yang Penggugat lakukan sesuai denganPerjanjian senilai Rp. 556.792.550, (lima ratus lima puluh enam juta tujuhratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).Tergugat sebagai kontraktor utama telah menerima pembayaran dariTurut Tergugat, hal mana terbukti dari surat Turut Tergugat No.P

PSDH sebesarRp. 464.148, (empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan), dantidak membayar DR sebesar US $ 69,6222 (enam puluh sembilan koma enam dua duadua dolar amerika); Bahwa untuk dasar pemungutan tersebut yaitu PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Janisdan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada kementrian kehutanandan P.68/MenthutII/2014 tentang harga patokan hasil hutan untuk Propisi SumberDaya Hutan, Ganti Rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan dan Permen LHK No.P

kayu bulat di areal hutan yang terletak di ParbiruhanDesa Mariah Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun beradadalam kawasan hutan lindung dan Kawasan Lindung lainnya.Bahwa menurut Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo,M.Agr, IzinPemanfaatan Kayu Pada Hutan Milik (IPKTM) tidak dikenalnomenclaturnya dalam dunia kehutanan.Aturan main yang biasadigunakan terkait Izin Pemanfaatan Kayu adalah KEPMENHUT No.382Tahun 2004 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalahPeraturan Menteri Kehutanan No.P

Mariah Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun beradadalam kawasan hutan lindung dan Kawasan Lindung lainnya.e Bahwa menurut Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo,M.Agr, IzinPemanfaatan Kayu Pada Hutan Milik (IPKTM) tidak dikenalnomenclaturnya dalam dunia kehutanan.Aturan main yang biasaHal 68 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.Simdigunakan terkait Izin Pemanfaatan Kayu adalah KEPMENHUT No.382Tahun 2004 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalahPeraturan Menteri Kehutanan No.P

Mariah Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun beradadalam kawasan hutan lindung dan Kawasan Lindung lainnya.e Bahwa menurut Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo,M.Agr, IzinPemanfaatan Kayu Pada Hutan Milik (IPKTM) tidak dikenalnomenclaturnya dalam dunia kehutanan.Aturan main yang biasaHal 81 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.Simdigunakan terkait Izin Pemanfaatan Kayu adalah KEPMENHUT No.382Tahun 2004 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalahPeraturan Menteri Kehutanan No.P

P.50/MenhutII/2009 tentang Penegasan Status danFungsi Kawasan Hutan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satusyarat saja telah terpenuhi maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa kawasanHal 262 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.Simhutan sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan dalam Surat KeputusanMenteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005, tanggal 16 Februari 2005telah mempunyai kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan R.I No.P.50

P.50/MenhutII/2009 tentang Penegasan Status danFungsi Kawasan Hutan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satusyarat saja telah terpenuhi maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa kawasanhutan sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan dalam Surat KeputusanMenteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005, tanggal 16 Februari 2005telah mempunyai kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan R.I No.P.50/MenhutII/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi

P.27/Menhutll/2012 tanggal 27 Juni2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.15/Menhutll/2012 tentang Pedoman Umum PengembanganPerhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi; Usulan kelompok masyarakat calon penerima kegiatan BLMPPMPBKtahun 2012 No. 01/SM/IV/2012 tanggal 27 April 2012; Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran SungaiDan Perhutanan Sosial No. SK.29/VSET/2012 tanggal 28 Mei 2012; Keputusan Menteri Kehutanan RI No.

P.27/Menhutll/2012 tanggal 27 Juni2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.15/Menhutll/2012 tentang Pedoman Umum PengembanganPerhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi; 3) Usulan kelompok masyarakat calon penerima kegiatan BLMPPMPBKtahun 2012 No. 01/SM/IV/2012 tanggal 27 April 2012; 784) Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran SungaiDan Perhutanan Sosial No. SK.29/VSET/2012 tanggal 28 Mei 2012; 5) Keputusan Menteri Kehutanan RI No.

Tanah Datar.Bahwa saksi ahli pernah diminta oleh Penyidik Polres Tanah Datar untukmelakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu milik terdakwa.Hal 9 of 22 perkara No: 22/Pid.B/2013/PN.BS10Bahwa setelah saksi ahli melakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayutersebut, kayu tersebut merupakan kayu jenis Medang yang sudah diolahberbentuk papan berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 1,7504 m.Bahwa menurut saksi ahli berdasarkan Permenhut No.P.20/Menhut1 1/2012untuk kayu yang tumbuh secara alami