Kabupaten Batanghari;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Membaca dan seterusnya;Menimbang, dan seterusnya;Mengingat, Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang HariNomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran MinumanBeralkohol, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor13

Selanjutnya disebutPENGGUGAT.MelawanTergugat, umur 36 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, TempatKabupaten Bireuen, selanjutnya disebutTERGUGAT.Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1Desember 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Lhokseumawe, dibawah Register Nomor13

sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalamPutusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Lsm tanggal 19 Februari 2018 secaramutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor13

mengajukan permohonan penerbitan ulang dari turunansertifikat obyek sengketa yang hilang di institusi Turut Tergugat , dengankelengkapan data dipenuhi Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illmembantu Turut Tergugat untuk mengumumkan berita kehilangan diMedia Koran.VIDS ooeeeeee cece ce ceeee teat seeeeeeeseeseseeseesnttieeestiaeeeieeeeess (BUKti P.I22)Bahwa kemudian Turut Tergugat menerbitkan sertifikat baru pada tanggal03 Jauari 2008 yaitu :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13

Bahwa setelah terjadi penyelesaian dan diterbitkannya turunan darisertifikatsertifikat obyek sengketa oleh Turut Tergugat , yaitu :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9452 m?

Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak yang berdasar danberkekuatan hukum sah atas obyek sengketa atau bahkan tidak berhakuntuk menguasai atas sertifikatsertifikat :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9452 m?

Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat, para abhliwarisnya dan/atau siapa saja yang menguasai Sertifikatsertifikat obyeksengketa :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9452 m?

Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan/atau dwangsomsebesar Rp. 25.000.000, (Duapuluh Lima Juta Rupiah) secaratunai dan sekaligus kepada Para Penggugat untuk setiap harinya saatpara Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yaitu tidakmegembalikan Sertifikat SHM :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9452 m2, yangterletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya,Propensi Jawa Timur, yang

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPGMenimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan tertanggal 27 Maret2019 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yangseadil adilnya dari Majelis Hakim Yang Mulia;Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidanasebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor13

Kpg;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor13/Pid.Sus/2019/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 10 April 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, PenasihatHukum Terdakwa dan Terdakwa dan atas putusan Pengadilan Negeri Kupangtersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding masingmasing pada tanggal 15 April 2019 sehingga permintaanbanding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menuruttata cara serta persyaratan

yang ditentukan oleh undangundang yang olehkarena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksamaberkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor13/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 10 April 2019, yang amarnya menyatakanTerdakwa CHRISEN DENY AGUNG BAIFETO tersebut di atas, telah terbuktiHalaman 10 dari 12, Putusan Nomor 53/PID/2019/PT KPGsecara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana KekerasanFisik Dalam

sejak awal sebelum memberhentikan pekerja,dengan alasan alasan yang jelas tanpa adanya rekayasa administrasi,artinya apabila benar adanya pekerja mengundurkan diri dengan kemauansendiri pasti diajukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak harusmemohon penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan pekerja tidakmungkin melaporkan perselisihnan Pemutusan Hubungan Kerjanya ke KantorDisnakertrans Kabupaten Tangerang untuk dilakukan Mediasi;Bahwa Penggugat disamping melanggar ketentuan UndangUndang Nomor13

Tahun 2003 pasal 162 ayat 3 (a), Penggugat melakukan pembohonganpublic dimana pekerja setelah disodorkan formulir pengunduran diri padatanggal 14 Oktober 2013 posisinya masih bekerja dan tidak pernah putuswalaupun hanya sehari, terbukti diaui oleh HR & GA Manager pada tanggal15 Oktober 2013 masih diterima bekerja artinya sdr Kusnadi (Tergugat)masih melakukan pekerjaan seperti biasa di bagian yang sama sampai 15Oktober 2014;Bahwa Penggugat melanggar ketentuan pasal 59 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003

Bunyi Ketentuan Pasal 161 Ayat (1) Dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Dalam Putusan Judex Facti Tidak Sesuai DenganBunyi Ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegasPutusan Judex Facti pada halaman 13 paragraf ke2, berbunyi:Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal161 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan yang berbunyi:(1) Pekerja/ouruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri

Bahwa PKWT terakhir kali tanggal 15 Oktober 2014 dengan berberapa kaliPKWT yang pembaruannya setelah PKWT Il berakhir tanggal 12 Oktober2011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sehingga menjadi PKWTT;2.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor13/PDT.G/2020/PN Atb, tanggal 30 Juli 2020 tersebut, Para Pembandingsemula Para Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalamAkta Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 11Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua;Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan

Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusandengan amar sebagai berikut :cles2.3.Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut.Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor13/Pdt.G/2020/PN.ATB tanggal 30 Juli 2020 tersebut.Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini semua tingkatan peradilan.Demikian kontra memori banding ini diajukan.Menimbang, bahwa atas Kontra

ParaTergugat, menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Atb,tanggal 30 Juli 2020 sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukanoleh UndangUndang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca danmencermati pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor13/PDT.G/2020/PN Atb, tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

agar bersabarmenunggu Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidakberhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaanperkara ini dengan membacakan surat Gugatan yang isinyatetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilgugatannya, Penggugat mengajukan bukti bukti tertulissebagai berikut:Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, nomor189/104/V/1988, tanggal 28 Mei 1988;Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, nomor13

/02/533/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007 yangdikeluarkan Kepala Desa Trenggulunan, Kecamatan Ngasem,Kabupaten Bojonegoro;Surat Keterangan Penduduk atas nama Tergugat, nomor13/02/533/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007 yangdikeluarkan Kepala Desa Trenggulunan, Kecamatan Ngasem,Kabupaten Bojonegoro;Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang berupafotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukupkemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;Menimbang, bahwa

Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayarkan hakhakpenggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaanmasa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan UangPengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta membayar Upah selamadalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuaidengan ketentuan pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah keseluruhan hakPenggugat

Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayarkan hakhakPenggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang PenghargaanMasa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan UangPengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta membayar upah selamadalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuaidengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 TahunHalaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.

mencabutpermohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat voluntair,maka merupakan kewenangan mutlak dari pihak Pemohon apabila inginmencabut permohonannya selama belum dijatuhnkan penetapan ataspermohonan tersebut, dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatantersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanNegeri Polewali untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor13

SusPHI/2020Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat Rekonpensihanya berhak memberikan uang penggantian hak kepada TegugatRekonpensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagaiberikut:Nama >: SUKO CAHYONOUPAH : Rp3.690.072,00Masa Kerja : 25 tahun 9 bulanPesangon :1x9xRp3.690.072,00 =Rp33/210.648,00Pengh Masa Kerja : 1x10 x Rp3.690.072,00 = Rp36.900.720,00Rp70.111.368,0015% dari 1 PMTK: 15% x Rp70.111.368,00 = Rp10.516.705,00Maka

Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi: Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II masingmasing pada tanggal 29Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dan PemohonKasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13

SusPHI/2020mengakhiri perselisinan dengan memperkejakan kembali Penggugat;Bahwa judex facti salah mempertimbangkan buktibukti T.4, T.5 dan T.7berupa surat panggilan masuk kerja, surat panggilan tersebut adalah sahsehingga karena Penggugat dipanggil untuk bekerja kembali sesuai isiPerjanjian Bersama maka ketentuan pasal 168 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 diterapkan dalam perkara a quo Penggugat dikualifikasimengundurkan diri;Bahwa pokok perselisihnan antara Penggugat dengan Tergugat adalahtentang

Yos Sudarso Kota Palangka RayaMELANGGAR Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor13 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1 JoPasal 4 ayat 1 Sub a TENTANG Pengaturan, Pengawasan, dan Penertiban PKLDALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH : SAKSI 1. NAMA :WINATALIUS UMUR :27 Desember 1988AGAMA : KRISTEN PEKERJAAN : Anggota Pol PPALAMAT Jl, Sisingamangaraja No 76 TANDA TANGAN :ll2,NAMA : ENDAH SULISTIA RINI UMUR : 26 JANUARI 19914AGAMA: KRISTEN PEKERJAAN : Anggota Pol PPALAMAT : Jl.

BIDIN.Tempat Lahir : Jakarta.Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 01 Juni 1995.Jenis Kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Prumpung Sawah Rt.007/Rw.04, Nomor13, Kelurahan Cipinang Besar, Utara,Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.Agama : Islam.Pekerjaan : Cleaning Service.Pendidikan : SMP.Terdakwa berada dalam Tahanan :Ditangkap pada tanggal 07 Desember 2015;Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d tanggal 28Desember 2015;Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sejak

tiga puluh enam rupiah) ;Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatberdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setiap 1 (Satu) tahun sekali yaituPenggugat bekerja dari tanggal14 Oktober 2003 s/d 31 Maret 2008, Penggugatll bekerja dari tanggal 14 Maret 2000 s/d 13 Agustus 2008, Penggugat lllbekerja dari tanggal 21 Desember 2002 s/d 23 Februari 2008 dan Penggugat IVbekerja dari tanggal 27 Februari 2000 s/d 12 Agustus 2008 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (8) UndangUndang Nomor13

Tahun 2003 yaitu: Perjanjian kerja dibuat sekurangkurangnya rangkap 2(dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/ouruh danpengusaha masingmasing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat denganpara Penggugat hanya rangkap 1 (satu) dan para Penggugat tidak pernahmenerima 1 (satu) rangkap perjanjian kerja walaupun para Penggugat telahmeminta kepada Tergugat ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor13

kepada Termohon Kasasi ;Bahwa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani olehkedua helah pihak tidak pernah dicatatkan/daftarkan oleh Termohon Kasasi keInstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan demikianTermohon Kasasi terbukti melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (1) jo dalampenjelasan UndangUndang No.13 Tahun 2003 oleh karenanya kami mohonagar semua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ada dibatalkan ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor13

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 8 Maret 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untukmembayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung denganputusan Nomor 742 K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018, yang amarnya sebagaiberikut:1.

sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 742K/Pdt/2018 tanggal 23 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 4 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Desember 2018 dan 30 Desember 2018 diajukan permohonanPeninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor13

Nomor 631 PK/Pdt/201936/Pdt/2017/PT.SULTRA, untuk tingkat banding, dan Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Baubau, Pengadilan Negeri Baubau, danmengenyampingkan putusan Nomor 4/Prdt/1978, tanggal 13 April1978, juncto putusan banding PT Ujungopandang Nomor 169/1979,tanggal 29 September 1979, juncto putusan kasasi Nomor320K/Sip/1980, dan serta putusan PK Nomor 578 PK/PDT/2008,juncto Berita Acara Nomor 4/B.A.

tingkat bandingoleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengantata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai berkas diterima diPengadilan Tinggi Jayapura tidak menyerahkan memori banding, sehingga MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui halhal yang menjadikeberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor13/Pid.B/2021/PN Fkf tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami : ADHAR, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua Majelis, Dr.

Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor13/Pid.Sus.Prk/2016/PN. Bit. amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa ARMANDO A.

BATUBUAJA, SH/PaniteraPengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 13/Pid.Sus.PRK/2016/ PN Bit danpermintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengansempurna pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai relaas pemberitahuanpernyataan Banding kepada Terdakwa tanggal 11 Januari 2017 Nomor13/Pid.SusPrkn/

., juncto Nomor13/PDT/2017/PT.BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPelaihari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 19 Juni 2017;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para TermohonKasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/TurutTergugat/Turut Terbanding pada tanggal 3 Juli 2017 kemudian ParaTermohon Kasasi

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor13/PDT/2017/PT.BJM., tanggal 3 Mei 2017 juncto putusan PengadilanNegeri Pelaihari Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Pli., tanggal 22 Agustus2016:Dan dengan mengadili sendiri:Halaman 5 dari 9 hal. Put.

Bahwa oleh karena adanya kesalahan, sehingga dalam Kartu KeluargaPemohon ada ketidaksamaan antara yang tertulis pada ljazah nomor13/1256/73 atas nama MUHAMMAD MUSLIH, lahir tanggal 06 Maret 1954yang dikeluarkan oleh MADRASAH MUALLIMIN VI tahun DARUNNADJAH tanggal 27 Desember 1973, Duplikat Buku Nikah nomorKk.13.10.12/Pw.01/200/2012 atas nama MUHAMMAD MUSLIH, lahir tanggalHalaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 309/Pat.P/2019/PN BywO06 Maret 1954 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cluring tanggal 29Maret

yurisdiksiperkara Volunteer, olen karenanya Pengadilan Negeri Pelaihari berwenanguntuk menerima serta mengadili Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta buktibuktiyang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya salingbersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 tentang Kartu Keluarga nomor3510061110055206 menerangkan pemohon lahir tanggal 06 Maret 1953; Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2 tentang Ijazah nomor13

tingkat bandingoleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengantata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai berkas diterima diPengadilan Tinggi Jayapura tidak menyerahkan memori banding, sehingga MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui halhal yang menjadikeberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor13/Pid.B/2021/PN Fkf tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami : ADHAR, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua Majelis, Dr.

APL Indonesia sebelumnya kepadakaryawan, dengan penawaran kompensasi Penggugat kepada perusahaan padarisalah mediasi ke HI tanggal 24 Oktober 2012 yaitu para pekerja bersediadiputuskan hubungan kerja oleh pengusaha asalkan kepada para pekerjadiberikan kompesasi uang pesangon: Uang Pesangon 2 X Pasal 156 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003; Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003; Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 3 UndangUndang Nomor 13Tahun

AnjuranDisnakertrans belumlah memenuhi rasa keadilan atau secara kemanusiaanmengingat pengabdian, loyalitas dan konstribusi yang telah kami (lima pekerja)berikan pada pengusaha selama puluhan tahun disamaratakan, bahkan lebihrendah/lebih buruk dibandingkan dengan pesangon karyawankaryawan yangrelatif singkat masa pengabdiannya, permohonan kami tetap seperti semulayaitu:Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 UndangUndang Nomor13

suka (like) dan tidaksuka (dislike), cenderung mengabaikan PeraturanPeraturan Perusahaan yang ada;3 Menyatakan Surat Anjuran Nomor 6792/1.835/3 tanggal 14 November 2012 dariDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Jakarta Pusat ditambah uangkebijakan/percepatan sebesar enam (6) dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar;Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 UndangUndang Nomor13

pokoknya adalah:Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Bahwa Para Termohon Kasasi TelahMenerima Pembayaran Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dari Pemohon KasasiKarenanya Putusan Judex Facti Patut Dibatalkan;1 Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap mereka, pada 28 November2012, para Termohon Kasasi menerima dari Pemohon Kasasi pembayaran terdiridari uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerjasebesar x Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai 1 x Pasal 156 (4)UndangUndang Nomor13

Bersama,karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;3 Bahwa berdasar bukti P7 = T6, P9 =T9, P11=T7, P13=T8 dan P15 =T10, uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangsifatnya normatif, beserta dengan uang kebijaksanaan 4 (empat) bulan upah telahditerima oleh Para Penggugat;4 Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada ParaPenggugat telah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13