Ditemukan 590 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-12-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PA STABAT Nomor 2186/Pdt.G/2021/PA.Stb Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 26
75 — 26
Kapri Satriadi bulan Desember 2021 Nomor KPJ 10033089706, tanggal26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.KAI Wilayah Sumatera Utara,bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;3. Fotokopi Pembayaran Penghasilan Pekerja Tunjangan tidak Tetap an.
KapriSatriadi bulan Desember 2021 Nomor KPJ 10033089706, tanggal 26Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.KAI Wilayah Sumatera Utara,bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;4. Fotokopi data pinjaman /kredit atas nama Kapri Satriadi nomor 00238 yangdikeluarkan oleh PT.
Register : 16-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 39/PDT/2020/PT SMG Tanggal 13 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : SRI WIDARTI atau CV.PUTRA JAGO PERTAMA Diwakili Oleh : SUBALI SH
Terbanding/Tergugat : PT. Kereta Api Indonesia Persero Daop Empat Semarang
477 — 81
Terbanding/Tergugat : PT. Kereta Api Indonesia Persero Daop Empat Semarang
477 — 81
KAI/Stasiun Poncol Sebelah selatan : Jalan Imam Bonjol Semarang Sebelah Barat : Tanah PT.KAI/UPT Depo Mekanik SMCHalaman 3 Putusan No.39/PDT/2020/PT SMG.10.11.12.Dan diatas tanah seluas tersebut diatas yang seluas +1.461 m?
Putus : 08-09-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 950/PDT.G/2014/PN.SBY Tanggal 8 September 2015 — ROBANI PONCOWATI
melawan
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Dkk
39 — 105
39 — 105
Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :PER13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset TetapBadan Usaha Milik Negara, Tertanda T.111 ;Fotocopy Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor Kep.U/JB.310/IV/12/KA.2010 TENTANG Perubahan Dan Tambahan Keputusan DireksiPT.Kereta API (Persero) Nomor Ke.U/LL.003/V/1/KA2009 TENTANGPenetapan Tarif Sewa Tanah Dan Bangunan Serta Fasilitas Lainnyadilingkungan PT.Kereta Api (Persero), tertanda T.112 ;Fotocopy Pendataan Asset Rumah Dinas PT.KAI
Daerah Operasi VIIISurabaya yang ditujukan kepada Bapak/lbu Penyewa Rumah Dinas JalanKalasan No.16 Surabaya.Nomor JM.001/V1I/56/D.82004 tan ggal 24 Juni2014 perihal Pemberitahuan Tarif Sewa , Tertanda T.114;Fotocopy surat dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIIISurabaya yang ditujukan kepada Bapak/lbu Penyewa Rumah Dinas JalanKalasan No.16 Surabaya.Nomor JB.307/VII/1/D.82014 tanggal 21 Juli 2014perinal Pemutusan Sewa/Pengosongan Rumah Dinas , Tertanda T.114:Fotocopy Rumah Dinas PT.KAI
Register : 17-04-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Bdg Tanggal 30 Oktober 2018 — Heni Suherman LAWAN Fenddy Soerja, DKK
48 — 15
48 — 15
) orang ahli untuk diperiksa di persidangan;1.Saksi SENGTO,SE :Bahwa saksi tinggal disana sejak tahun 1956 dan saksi kenal denganpelawan karena tinggal bersebelahan dengan Benny, dengan Tomysaksi kenal sebagai tetangga ;Bahwa benar Benny anak paling besar dan Tommy adiknya ;Bahwa Benny / Tommy menempati rumah tersebut sejak tahun 1971sampai dengan sekarang dengan luas bangunan kurang lebih 280M2;Bahwa batasbatasnya Sebelah Utara : Jalan Samyudo , SebelahTimur : Tanah Sengto , Sebelah Selatan : PT.KAI
Samyudo, Sebelah Selatan: PT.KAI , Sebelah Barat:lbu Suprapti ; Bahwa saksi pernah didatangi oleh Badjened dan pernah bilang ketikasengketa dengan Sengto, karena keseplosan pernah dengar eksekuijadi obyek sengketa milik Badjened ;Ahli IR.H.SATMODJO SASTROWIDJOJO,M.Sc :Bahwa ahli keahlian dibidang pertanahan ; Bahwa ijin menetap/ tinggal diluar BPN, untuk SHGB yangmengeluarkan BPN lebih kuat kepemilikannya ; Bahwa SHGB dua tahun sebelumnya harus pembaharuan duludengan catatan dalam penguasaan secara
Register : 09-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Pbm Tanggal 28 September 2015 — KURI Bin MAT RANI
42 — 13
42 — 13
sehingga antaraterdakwa dengan korban terjadi pertengkaran selanjutnya korbanAGOESKOERI bin DULKURI melemparkan sebuah batu kearah terdakwa,kemudian datang Saksi BUSRONI bin ALI MANTAP langsungHal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Pbmmemisahkan keributan antara terdakwa dan korban AGOE KOERI BINDULKURI tersebut, kemudian korban AGOES KOERI BIN DULKURI dibawa oleh saksi BUSRONI bin ALI MANTAP ke arah HOTEL AGUNG.Bahwa ketika terdakwa berada didekat bekas lapangan Tenis STASIUN PT.KAI
Putus : 21-11-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2545 K/Pdt/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — ZULKARNAIN, vs. SOLEH HUDIN, ADMEN LEWENUSA SYR,
90 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barataguga Indoganesha yang merupakan milik PJKA (PT.KAI) yang Penggugat gunakan sebagai tempat Usaha RM.
Putus : 18-06-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2485 K/PDT/2016 Tanggal 18 Juni 2015 — HARPANI HARUS SE bin SEDULAH RITOK, dk. vs HASMUNI bin A. LAMSARI
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adenan hanya pernah memiliki Hak sewayang saat perkara ini dimajukan telah habis masa sewanya sehinggasecara hukum hak kepemilikan mutlak ada ditangan Pemerintah Daerahdan PT.KAI, sehingga seharusnya objek sengketa yang merupakan assetmilik pemerintah daerah dan PT KAI tidak dapat dibagibagi kepadasiapapun termasuk kepada Penggugat;2.
Putus : 26-04-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2780 K/Pdt/2012 Tanggal 26 April 2013 — PT. KERETA API (Persero) Pusat vs MUSLIM A.R, ST
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia telahmengeluarkan Surat Nomor S1069/MK.03/1990 tanggal 04 September1990 yang ditujukan untuk Kepala Badan Pertanahan Nasional yangmemerintahkan untuk; (/), tetap memantapkan statusnya milik Negaradengan memberikan hak kembali kepada BUMN (PT.KAI (Persero); dan(ii). tidak menerbitkan sertifikat kepada pihak lain. ;9. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq.
Register : 11-10-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1524/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tanggal 5 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 4
10 — 4
TmksweDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadillperkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihakpihak :XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.KAI, tempatkediaman di Dusun XXXXX Kabupaten Ciamis,selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";MELAWANXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,tempat kediaman
Register : 27-09-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 312/PDT/2017/PT-MDN Tanggal 20 Februari 2018 — HENRY HUTAPEA VS JENNY RAINTIANA SIMANGUNGSONG
41 — 61
41 — 61
yang berdiri bangunan diatasnya secara Hukum bukanlah harta GonoHalaman 19 dari 25 halaman Perkara Nomor 312/Pdt/2017/PT MDN2.14.2.15.2.16.Gini karena tanahnya adalah milik PT.KAI atau Kereta Api Indonesiadan hal tersebut sangat diketahui oleh Pembanding dan diakuinyanamun bangunannya adalah dibangun sesame PerkawinanPembanding dengan Terbanding bahwa hal tersebut diakuisaat Sidang Lapangan ;Dengan demikian yang menjadi harta Gono Gini hanyabangunannya saja yang di tuntut Pembanding, dan SeharusnyaPembanding
Putus : 18-06-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2485 K/Pdt/2014 Tanggal 18 Juni 2015 — Ny. Hj. HALIMAH juga disebut Ny. Hj. CHALIMAH, dkk vs. Hj. SITI ASIYAH, dk
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adenan hanya pernah memiliki Hak sewayang saat perkara ini dimajukan telah habis masa sewanya sehinggasecara hukum hak kepemilikan mutlak ada ditangan Pemerintah Daerahdan PT.KAI, sehingga seharusnya objek sengketa yang merupakan assetHalaman 16 dari 24 Hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2014milik pemerintah daerah dan PT KAI tidak dapat dibagibagi kepadasiapapun termasuk kepada Penggugat;2.
Putus : 17-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 903/Pdt.G/2014/PN.SBY Tanggal 17 Juni 2015 — MASLICHAH DKK
melawan
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) cq KEPALA DAERAH OPERASI (DAOP) VIII SURABAYA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) dulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
77 — 175
77 — 175
KAI; Bahwa alas hak masyarakat punya IPEDA tahun 1976 yang dikeluarkankelurahan ; Bahwa IPEDA setahu saksi bahwa sama dengan letter C ;Bahwa tahun 1977 IPEDA ditarik kelurahan dan diganti PBB ; Bahwa setahu saksi masyarakat non dinas dari tahun 1940 sudah tinggal disana ;Bahwa saksi ikut hearing ketiga yang datang, kotamadya, pertanahan, PT.KAI, Pelindo, masyarakat ;Bahwa BPN menyampaikan HPL terbit 1988, UU yang baru 17/2008persero tidak boleh mengelola HPL ; Bahwa Bu aini pernah sampaikan warga
Terhadap bukti surat ini maka Tergugat dapat membuktikanadanya penguasaan dan pemnfaatan tanah termasuk tanah sengketa oleh Tergugat (PT.KERETA API INDONESIA / PT.KAI (PERSERO DAOP VIII SURABAYA. ;Menimbang, bahwa bukti surat Tl2, tertanggal 4 Nopember 2009, berisinota kesepahaman antara Tergugat dengan Tergugat Il tentang rencana kerja samabisnis logistik dan angkutan barang dengan menggunakan sarana kereta api.
Register : 21-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID.TPK/2014/PT DKI Tanggal 12 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ALFONSIUS G. LOE MAU
Pembanding/Terdakwa : LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
290 — 60
Pembanding/Terdakwa : LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
290 — 60
;
- Surat Tanda Penerimaan NO. 13/ITS/PHT/2003 tanggal 23 Agustus 2003;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilavah Badan pertanahan Nasional DKI Jakarta No.071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003;
- Surat Bukti Tanda Setoran No.223/202/KWBPN/09/B/2003 tanggal 5 November 2003;
- Sertifikat Surat ukur No. 09.03.03.01.3.02849 tanggal 16 Februari 2004;
- Sertifikat HGB 2849 tanggal 16 Februari 2004;
- Surat PJKA Klarifikasi atas pemanfaatan lahan PT.KAI
PHT/2003 tanggal 23Agustus 2003;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilavah Badan pertanahanNasional DKI Jakarta No.0 71/57550.209.032003 tanggal30 Oktober 2003;Hal. 30 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.Surat Bukti Tanda Setoran No.223/202/KWBPN/O9/B/2003tanggal 5 November 2003;Sertifikat Surat ukur No. 09.03.03.01.3.02849 tanggal 16Februari 2004;Sertifikat HGB 2849 tanggal 16 Februari 2004;Surat PJKA Klarifikasi atas pemanfaatan lahan PT.KAI
Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan no.027346 tanggal 21 juli 2003;Surat Tanda Penerimaan NO. 13/ITS/PHT/2003 tanggal 23Agustus 2003;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilavah Badan pertanahanNasional DKI Jakarta No.0 71/57550.209.032003 tanggal 30Oktober 2003;Surat Bukti Tanda Setoran No.223/202/KWBPN/09/B/2003 tanggal5 November 2003;Sertifikat Surat ukur No. 09.03.03.01.3.02849 tanggal 16 Februari2004;Sertifikat HGB 2849 tanggal 16 Februari 2004;Surat PJKA Klarifikasi atas pemanfaatan lahan PT.KAI
Register : 06-11-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 2576/Pdt.G/2018/PA.Mdn Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Tapi saat pekerjaan tersebut sudah dibayarkan oleh PT.KAI DIVRE SU langsung PEMOHON bayarkan melaluiTERMOHON. Singkat cerita saat saya minta kepada tetanggatersebut bukti kuitansi bermaterai kalau memamng uang itu sayapinjam, ternyata dia tidak bisa tunjukkan. Agar semuanya jelas,PEMOHON minta kepada tetangga tersebut untuk menungguTERMOHON pulang dari warung untuk menanyakkan kejelasanmasalah hutang piutang ini.
Register : 06-04-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN Yyk Tanggal 18 Juni 2015 —
54 — 8
54 — 8
Yyktelah memenuhi kewajibannya terhadap pengguna barang dan jasa yaitu PT.KAI (persero) yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagai berikut : DPP PPN PPNNo No & Tgl. SPK (Ro) (Ro) No & Tgl.
Dan sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebutterdakwa selaku PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor seri FakturPajak yang dimilikinya.BKP dan/atau JKP makaterdakwaselaku PKP mempunyai kewajiban memungut (dan menerbitkan FakturDan untuk seterusnya setiap penyerahanPajak sebagai bukti pungutan), menyetorkan dan melaporkan PPN dan/atauPPnBM ;Bahwa atas transaksi tersebut, terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak yang akan digunakan sebagai dasar untuk menagih pembayaran kepada PT.KAI (persero
Register : 17-02-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rap Tanggal 6 April 2022 — Penuntut Umum:
ANDRI RICO MANURUNG SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ERWIN
142 — 16
ANDRI RICO MANURUNG SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ERWIN
142 — 16
2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03-07-2020;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 16 Juni 2020 antara Edi Suprayogi dengan Muhammad Erwin terkait penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk masuk kerja di PT.KA Rantau-Medan sebagai karyawan tetap;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 14 Juli 2020 antara Edi Suprayogi dengan Muhammad Erwin terkait penyerahan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk masuk kerja di PT.KAI
Register : 23-01-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Bta Tanggal 5 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5
13 — 5
PUTUSANNomor 0144/Pdt.G/2018/PA Bta.Indonesia ZEA ;utusan,mahkamahagung.23= cial moDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertamadalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atasperkara permohonan cerai talak antara :Nama Pemohon, Tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 11101972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT.KAI, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaiPemohon
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bbu Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ZEPY TANTALO,SH
Terdakwa:
1.TASAR IDHAR Bin HASAN NUSI
2.HERI WARDANA Bin ISKANDAR
3.ANSORI Bin BURNAMI
43 — 28
ZEPY TANTALO,SH
Terdakwa:
1.TASAR IDHAR Bin HASAN NUSI
2.HERI WARDANA Bin ISKANDAR
3.ANSORI Bin BURNAMI
43 — 28
KAI menderita kerugian sebesar + Rp. 240.000.000,(duaratusempatpuluhjuta rupiah);Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 70 (tujun puluh) pasang beheluntuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu PT.KAI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglainDengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka unsur
Upload : 18-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Plg TENTI PUTRI LESTARI Binti SRI MULYONO
- LAWAN -
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA KEPOLISIAN SUMATERA SELATAN, Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG, Cq.KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG SELAKU PENYIDIK, DKK
35 — 9
35 — 9
PUTUSANNomor 24 /Pdt.Plw/2014/PN Plg..DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:TENTI PUTRI LESTARI Binti SRI MULYONO,Umur 23 Tahun, AgamaIslam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT.KAI, saat iniberalamat di Jl.Sukorejo lorong Kunir No.19 Rt.016 Rw.003 Kel.8 llirKecamatan llir Timur Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasakepada HERYANTO,SH.MH. dan
Putus : 29-12-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1650 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 29 Desember 2010 — DARODJI, ST ;
45 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAI dan akibatnya setelah ijin keluar dari PT.KAI maka pekerjaan tersebut harus dibongkar karena tidak sesuai atauberbahaya bagi keselamatan pengguna jalan, untuk itu pekerjaan terpaksadibongkar dan Negara menderita kerugian sebesar Rp. 300 juta lebihsesuai dengan hasil pemeriksaan BPKP ;Apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menafsirkan unsur melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo.