Ditemukan 504 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik republiki republiku republiik republilk republikã republica republikl
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 12-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 8/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 10 Agustus 2015 — SAPEI, DKK MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. SRIWITIN LEE (d/h. LEE WIE CHEN / VINY LEE) dan JUPITER KASIM
90 — 33
  • Mochtar Wahiddalam disertasinya Wemaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Halaman173174, Penerbit Republika, Jakarta, Tahun 2008 yang menyatakan ipendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yangmenentukan sah tidaknya sesuatu hak serta pemiliknya adalah sah atau tidaknyaperbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
218 — 100
  • menyebarluaskantuduhannya kepada pihak lain bahkan diketahui masyarakatkarena ada pemberitaan di media telah mengakibatkanrusaknya reputasi, harga diri maupun kehormatan TERGUGAT VI, VII, dan VIII KONVENSI/PENGGUGATVI, VII dan VIII REKONVENSI dan keluarga, maka sudahselayaknya PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGATREKONVENSI juga menyampaikan permintaan maaf kepadaPARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGATREKONVENSI melalui media cetak dan elektronik,Dimuat dalam Media Cetak Nasional: Kompas, Media Indonesia, Republika
    dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakartae menyerahkan barang tidak tetap/bergerak terhadap harta kekayaanmilik PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSIyang telah diletakkan sita tarik (revindicatoirebeslaag);9 Menghukum dan memerintahkan PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untukmenyampaikan permintaan maaf kepada masyarakatatas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya,dengan ketentuan:Dimuat dalam Media Cetak Nasional: Kompas, Media Indonesia, Republika
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Putus : 06-05-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI
Tanggal 6 Mei 2010 — ASWARDI (penggugat) VS PT. CAHAYA BINTAN ABADI (tergugat)
2701 — 3576
  • Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III telah melukai perasaanhukum dan kepercayaan publik maka sudah sepantasnyaTergugat tergugat menyampaikan Permintaan Maaf kepadapublik atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannyadengan ketentuan sebagai berikute Dimuat pula beberapa harian umum baik nasional maupunharian umum daerah, yaitue Harian Umum Nasional : Kompas, Media Indonesia,Republika, Rakyat Merdeka, Koran Tempo dengan ukuransetengah (1/2) halaman penuh16e
Pengadilan PN SUKOHARJO
Register : 08-07-2014 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Skh
Tanggal 5 Mei 2015 —
100 — 26
  • Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill menyampaikanpermohonan maaf kepada pedagang Pasar Kota Sukoharjo PASAR IR.SOEKARNO):8.1.dengan memasang iklan berukuran setengah halaman Koran berisiPERMOHONAN MAAF di Surat Kabar Harian SOLOPOS, HarianTRIBUN JATENG, Harian JOGLOSEMAR, harian SUARA MERDEKA,Harian KOMPAS, dan Harian Republika yang redaksionalnya disusun/dibuat oleh Penggugat , yang dimuat di masingmasing Koran tersebutpaling lambat 7 hari setelah putusan ini;8.2.dengan memasang iklan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-03-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — IDA FARIDA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. PT. PAKUAN;
149 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudulMemaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah halaman 173174,Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan, bahwapendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggugugat,yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sahatau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
250 — 92
  • (bukti T2&T3007.a) ;Surat Kabar Harian Republika Hal. 14, Edisi Hari Kamis tanggal 03 Januari2013. (bukti T2&T3007.b) ;Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka Hal. 14, Edisi Hari Kamis tanggal 03Januari 2013. (bukti T2&T3007.c) ;Bukti Pembayaran Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03 Januari2013. (bukti T2&T3007.d) ;Daftar Pertelaan Sementara Atas Harta Pailit Milik PT Jaya Nur Sukses(Dalam Pailit) tertanggal 01 Maret 2013.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 10 Januari 2019 — 1. ELMANSYAH AWI dkk Melawan 1. Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung
54 — 37
  • yang diderita PENGGUGATDalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perouatan PARAPENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT DalamRekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasanhukum dan sesuai rasa keadilan apabila PARA PENGGUGAT DalamKonvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi juga dihukum untukmembuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maafkepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitusurat kabar harian KOMPAS, RADAR LAMPUNG, LAMPUNG POST,TRIBUN LAMPUNG, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1890 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. ADYAWINSA PLASTIS INDUSTRIES KARAWANG VS PT. METROPOLITAN TIRTAPERDANA dan 1. ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H.,M.H., Kurator, 2. ALI SUMALI NUGROHO, S.H.,S.Sos., Kurator
233 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No.1890 K/Pdt/2015PTUN Bandung pada tanggal 10 Februari 2011 pada surat kabarharian Republika dan pada tanggal 11 Februari 2011 pada suratkabar harian Kompas (vide Bukti Tl & II28), hal mana pengumumantersebut bertujuan untuk menghalanghalangi pelaksanaan lelangoleh KPKNL Bekasi pada tanggal 11 Februari 2011;.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-05-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 85/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
1.TENANG P
2.MULIA STP
3.FARIDAH HANUM.S
4.SUMARINI
5.MARINAH BR PERANGIN ANGIN
6.TEDDY KESMAWANTO
7.NGENA BR GINTING
8.LIWAN SITEPU
9.KASTA BR SEMBIRING
10.SUKA MALEM SEMBIRING
11.FILEM TARIGAN
12.MUHAMMADIQAH MUNTHE
13.MALEM KATANA GINTING
14.NGAKURKEN BR GINTING
15.JUSIA SEMBIRING
16.MISNO
17.APULINA BR KARKO
18.NINA ARIANI
19.AKOR BR SEMBIRING,SE
20.MISNO
21.NJAKAI SEMBIRING
22.SEKULA BANGUN
23.TAMBAR MALEM GINTING
24.SENTOSA SEMBIRING
25.LITNA BR SEMBIRING
26.JOHOM GINTING.S
27.HERMAN GINTING
28.MALEM JENDA SEMBIRING
29.AGUSTINUS SAMURA
30.RAHMAN GINTING
31.MURNIATI BR GINTING
32.PERARIPEN SITEPU
33.AMAN GINTING
34.NIMBANGSA GINTING
35.KAEM GINTING
36.MUHAMAD
37.JUMIKEM
38.ENDA MALEM BR BANGUN
39.UCOK GINTING
40.SETOR GINTING
41.JUSUB GINTING
42.YURIZAL PAYONG, SH
43.YAHYA SITEPU
44.MURNI BR P
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Intervensi:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Medan Putri Hijau
68 — 28
  • Boedi Harsono dan DrMochtar Wahid dalam Disertasi berjudul Memaknai Kepastian Hukum HakMilik atas tanah halaman 173174 Penerbit Republika Cetakan PertamaTahun 2008 mengatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hakyang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah tidaknya suatu hakserta pemiliknya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan,bukan pendaftarannya, sehingga pendaftaran tanah yang tidak sesuaidengan alas haknya dapat mengakibatkan kebatalan;Menimbang, bahwa atas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 322 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 April 2015 — 1. Lani Wibowo, 2. Elliana Wibowo, Lawan 1. PT. Blue Bird Taxi, 2. Dr. Purnomo Prawiro Mangkusudjono, 3. Dr. Mintarsih A Latief. 4. Haji Teddy Anwar, 5. PT. Blue Bird, 6. PT. Ceve Lestiani, 7. PT. Golden Bird Metro, 8. PT. Big Bird, 9. PT. Big Bird Pusaka, 10. PT. Lombok Sea Side Cottage,
422 — 248
  • Putusan No.322/Padt.G/2014/PN.Jkt.Sel37.38.39.40.41.42.43.44.Bukti TT31Bukti TT32aBukti TT32bBukti TT32cBukti TT32dBukti TT32eBukti TT32fBukti TT32gpenyekapan dan penganiayaan sopir taxi.Kliping koran Republika 13 Agustus 1999, tentangpenganiayaan mantan sopir taxiSalinan Dokumen Upaya Penculikan TURUT TERGUGAT I.Pada tanggal 21 Juli 2000.Pernyataan dari Hariyadi : "Dengan ini menyatakan /menerangkan bahwa pada tgl 21 Juli 2000. Saya mengikutirapat di Villa Cisarua, Bogor.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-11-2011 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 605 /Pdt.G/2011/PN Jkt Sel.
Tanggal 28 Nopember 2012 — - ANI SETIAWAN, alamat : Jl. Katalia I No 21 Pal Merah Jakarta Barat yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I; - FLORITA, alamat Jl Garuda I Blok D No 2 Bintaro Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; L A W A N - PT .TECHO COAL UTAMA PRIMA, berdomisili di Ruko Grand Bintaro Blok C – 5 Jl Bintaro Permai Raya No1 Bintaro Pasanggrahan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I; - PT. INDONESIAN COAL DEVELOPMENTS, berdomisili di Wisma Kosgoro, Lantai 18 Jl. MH Tamrin 53 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II; - PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO, berdomisili di Ruko Grand Bintaro Blok C – 5 Jl Bintaro Permai Raya No 1 Bintaro Pasanggrahan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT;
168 — 101
  • disebutkandalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut diatas telah dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis Hakim yang terhormatsepantasnya menolak permohonan serta merta yang diajukan PARAPENGGUGAT, karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.Sebagai komentar umum mengenai perkembangan terakhir sehubungandengan persoalan pengabulan terhadap Putusan Serta Merta, Bagir Mananyang ketika itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung menyatakandalam Harian Republika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
623 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Skycamping Indonesia (dalam Pailit);75.Copy 1 (satu) lembar kuitansi bintang 2000 untuk pembayaran biayapemuatan iklan di Suara pembaruan tanggal 11 April 2008;76.Copy 1 (satu) lembar Kwitansi bintang 2000 untuk pembayaran biayapemuatan iklan di Republika tanggal 12 April 2008;77.Copy 1 (satu) lembar Kwitansi Perum Percetakan Negara RI, untuk buktipembayaran Berita Negara tanggal 16 April 2008;78.Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Tim Kurator PT.
    Skycamping Indonesia (dalam Pailit) pada Harian Republikatanggal 12 April 2008;81.1 (satu) eksemplar koran Republika tanggal 8 Oktober 2010, berisiPengumuman Penggantian Kurator PT. Skycamping Indonesia;82.1 (satu) eksemplar koran Suara Pembaruan tanggal 8 Oktober 2010,berisi Pengumuman Penggantian Kurator PT.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
2750 — 1732
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Fotokopi Berita Vivanews, tanggal 6 September 2011, berjudulAdik Nasruddin Minta Antasari Dibebaskan;: Fotokopi Berita Detiknews, tanggal 14 Februari 2012, berjudulInilah Alasan MA Menolak PK Antasari Azhar;: Fotokopi Berita Okezonenews, berjudul 3 Hal Yang MembuatPK Antasari Tetap Ditolak: Fotokopi Berita Wordpress.com, tanggal 14 Februari 2012,berjudul Aneh, Ajaib Bin Ngawur Rekayasa Kasus AntasariAshar:: Fotokopi Berita Metrotvnews.Com, berjudul Banding DiterimaHusni Mubarak Lakoni Sidang Ulang;Republika
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4733 — 10484
  • Berita Republika Online hari Minggu, 11 Januari 2015 Pukul 18:43 berjudul:KPK: Jokowi Ubah Tradisi Penunjukkan Kapolri* dengan tautan: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/11/ni0gl4k, buktiP58, sesuai dengan aslinya ;69.Berita Kompas.Com, hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 pukul 12:58berjudul: Abraham: Kalau Pemerintah Tak Mau Negara Jadi Baik, MemangTak ~~ ~Perlu Pendapat KPKPPATK dengan tautan: http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/12583991/Abraham.Kalau.Pemerintah.
    Kompas tanggal 15 Januari 2015 halaman 1bersambung ke halaman 15 kolom 14 yang berjudul JOKOWI TUNGGUPROSES DI DPR, KOMISI III DPR MENYETUJUI PENETAPAN BUDIGUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI, bukti P68, sesuai dengan aslinya ;80.Berita KompasNews.Com, hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 pukul 20:40berjudul: KPK Cegah Anak Budi Gunawan dan Seorang Polisi, dengantautan: http://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/20402971/KPK.Cegah.Anak.Budi.Gunawan.dan.Seorang.Polisi, bukti P69, sesuaidengan aslinya ;81.Berita Republika
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 324/PDT/2014/PT-MDN
Tanggal 16 Desember 2014 — SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH LAWAN WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
54 — 24
  • ltrparqj fi35711357ri0s1360slmultlnowidctlparjclisttabtx360wrapdefaultfaautols6adjustrightrin01in357itap0pararsid4995595 rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid15941655charrsid15941655Bahwa gugatan Penggugat pada angka 11 haruslah ditolak ataudikesampingkan, karena antara PDAM dengan PLN adalah suatu perusahaanyangberbeda dari segi pendanaannya dimana PLN dalam menjalankan perusahaanmendapat mega subsidi setiap tahunnya oleh negara melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dimana sesuai berita Republika
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 13-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst
Tanggal 9 Oktober 2017 — ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., dan DUDI PRAMEDI, S.H. >< KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Cq DIREKTUR PENYIDIKAN, Cs.
684 — 267
  • Pasal 114 UUK Tim Kurator telah mengumumkanPutusan tersebut dalam surat kabar Harian BISNIS INDONESIA(Bukti P2a) dan REPUBLIKA (Bukti P2b) edisi hari Selasatanggal 30 Agustus 2016, serta mendaftarkannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 30 Agustus2016 (Bukti P2c).Dengan demikian Penggugat selaku Tim Kurator yang telah diangkat untukHenry Djuhari (Dalam Pailit) memilki Legal Standing untuk mengajukanGugatan aquo.Penggugat Telah Memperoleh Izin Untuk Mengajukan Gugatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-05-2012 — Putus : 03-01-2013 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 300/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Januari 2013 — PT. METROPOLITAN TIRTAPERDANA. Lawan 1. ISAKANDAR ZULKARNAEN, SH, MH. 2. ALI SUMALI NUGROHO, SH., S.Sos. 3. PT. ADYAWINSA PLATIS INDUSTRIES KARAWANG.
79 — 56
  • LP/896/II/2011/PMJ/DITRESKRIMUM, tertanggal 1 Februari 2011.Bahwa selain laporan polisi tersebut, kantor hukum Hutabarat Halim& Rekan selaku Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi (PenggugatKonpensi) juga mengumumkan kembali Penetapan PenundaanPTUN Bandung pada tanggal 10 Februari 2011 pada surat kabarharian Republika dan pada tanggal 11 Februari 2011 pada suratkabar harian Kompas (vide Bukti TI&II28), hal mana pengumumantersebut bertujuan untuk menghalanghalangi pelaksanaan lelangoleh KPKNL Bekasi pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
235 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembahasan PermenKominfo 19/2014 juga telah menjadi isu publik sebagaimana terlihat dariberbagai berita di surat kabar baik cetak maupun elektronik, termasukdalam berbagai pemberitaan di Internet.1) Republika Online, yang memuat berita bertajuk "Menkominfo BahasLagi RPM Konten" pada tanggal 13 Juli 2014.2) Kompasiana.com, yang memuat tulisan "Dukung RPM KemkominfoMengenai Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif" pada tanggal6 Maret 20143) Bisnis.com, yang memuat berita bertajuk "Silakan Kritik
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
RUDI THALIB
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
1.DWI HARTANTO
2.KADARSYAH
70 — 24
  • besarnya kerugian yang dideritaPENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dariperbuatan PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT dalamRekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukupberalasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabilaPENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensijuga dihukum untuk membuat dan memasang iklanpengumuman permohonan maaf kepada PENGGUGAT DalamRekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harianKOMPAS, RADAR LAMPUNG, LAMPUNG POST, TRIBUNLAMPUNG, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat – I; 2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat – II; 3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat – III; 4. Gunawan., Selaku-Penggugat – IV; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
88 — 31
  • Bukti P 54 : Foto copy dari foto copy printout Berita Republika Walikota Makassar akanmelawan terhadap putusan KASN yangmerekomendasikan pembatalan hasil Lelangterbuka proses pengangkatan Pejabata di PemkotMakassar ;55. Bukti P55 Foto copy dari foto copyprint out Berita Walikota Makassar Tuding Lembagaini Rusak Aparatur Negara ;56. BuktiP 56 : Foto copy dari foto copy printout Berita Koran Fajar Co.id tanggal 25 September2015 Lelang Jabatan Diulang, Sektor Rp.1,7 Triliunharus dikembalikan ;57.