Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pdt/2016 Tanggal 25 April 2016 — Ir. H. APEP HIDAYAT vs Para Ahli Waris almarhumah Ny. SURYATI, Ny. TJUTJU
SUPRIATIN, Ny. EMMA ROSTINA dan DIDIK GINANJAR
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanpadipertimbangkan alasanalasannya, maka karenanya cukup alasan MajelisHakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi MahkamahAgung RI Nomor 1466 K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013 tersebut;Keberatan Ketiga:Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagai Judex Juris (PutusanNomor 1466 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013) telah memberikan putusanyang bertentangan satu dengan yang lain antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama tingkatnya
Putus : 28-05-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — PT. GEO DIPA ENERGI (PT.GDE), VS PT. BUMIGAS ENERGI (PT. BGE)
670 — 763 — Berkekuatan Hukum Tetap
670 — 763 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lain;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali padapokoknya menentukan, bahwa apabila suatu objek perkara terdapat 2(dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satudengan yang lain peninjauan kembali kedua dapat diterima
Putus : 21-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 B/PK/PJK/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC vs. DIRJEN PAJAK
54 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebihlanjut, sesuai pula dengan prinsip Negara Hukum, maka setiap peraturanperundangan harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas padaperaturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya;Kutipan Romawi JI MHuruf A Butir 1 Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966:1.
Register : 09-08-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 142/PDT/2018/PT PBR Tanggal 9 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat I : H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF
Terbanding/Penggugat : Eddy Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
Turut Terbanding/Tergugat III : MADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASHELFINE, SH,MH
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
52 — 47
Terbanding/Penggugat : Eddy Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
Turut Terbanding/Tergugat III : MADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASHELFINE, SH,MH
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
52 — 47
menyandarkanbahwa putusan Pidana dapat menggugurkan secara merta Hak atas tanahPengugat Dalam Rekonpensi , karena yang berlaku dalam perkara iniadalah hukum pembuktian formil;15.Bahwa terkait dengan penilaian bukti hak, pada dasamya sertipikat yangmemiliki kekuatan hukum kekal/permanen adalah Sertipikat Hak Miliktentunya dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik atas tanah Pengugat dalamRekonpensi , sementara Sertipikat Hak Guna Bangunan kalahHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT PBRkuat/derajat/tingkatnya
Register : 15-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kpn Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
SUMANTINI
Tergugat:
1.RUPINI
2.GIMUN
4.YUNI
5.Sudarman
110 — 97
SUMANTINI
Tergugat:
1.RUPINI
2.GIMUN
4.YUNI
5.Sudarman
110 — 97
Dalam buktibukti diatastergambar pula hibah tersebut berlangsung saat Penggugat Konvensi masihberusia kurang lebih sekitar 16 (enam) belas tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P6 berupa SuratPernyataan Pemberian Kuasa Mengurus Sertifikat oleh Sumantini (PenggugatKonvensi) kepada Pak Maulud Suwarno pada tahun 1989, terhadap keduabidang tanah yang diperolehnya melalui hibah tersebut telah pernah diupayakanuntuk tingkatnya status haknya menjadi hak milik namun sampai dengansekarang niatan
Register : 22-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 705/PDT/2020/PT DKI Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksan Agung Republik Indonesia
Pembanding/Tergugat III : Dana Pensiun Pertamina
Terbanding/Penggugat : PT Bank Panin,Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Helmi Kamal Lubis
284 — 242
Pembanding/Tergugat III : Dana Pensiun Pertamina
Terbanding/Penggugat : PT Bank Panin,Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Helmi Kamal Lubis
284 — 242
Bahwa kami mengakui dan menyatakan benar atas dalil Nomor 5 danNomor 6 surat Pelawan yang mana berdasarkan Pasal 1134 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan:Hak istimewa talah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripadaorang yang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifatpiutangnya.
Putus : 04-12-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/TUN/2014 Tanggal 4 Desember 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT., II. PT. PERTAMINA (PERSERO) VS IVONE FELICIA INTAN D.S.
252 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
buktibuktiyang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan;Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntutatau lebih dari pada yang dituntut;Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belumdiputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/TUN/2013 Tanggal 18 Desember 2013 — REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, dkk vs SENAT UNIVERSITAS INDONESIA
109 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
memberlakukanPermen Nomor 24 Tahun 2010 yang merupakan peraturanpelaksanaan dari pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2010 yang memberi kewenangan Senat Universitas (SU) untukmenyaring dan mengusulkan balon Rektor namun dalam SuratKeputusan a quo justru diberikan kepada Majeis Wali Amanat (MWA)setelah dipilin anggota Senat Akademik Universitas (SAU) oleh TimTransisi/Tergugat Il, dalam hal ini Surat Keputusan a quo bertentangandengan Peraturan Menteri sendiri yang lebih tinggi tingkatnya
Putus : 06-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/Pdt/2014 Tanggal 6 Oktober 2015 — PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) VS DAVID V. LENGKONG
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Faktafakta substansial tentang saling pertentangan yang melekat padaPutusan Mahkamah Agung;Sebagaimana yang Pemohon PK jelaskan di atas, ketentuan Pasal 67huruf e UndangUndang MA dapat diterapkan:e Harus terdapat 2 (dua) atau lebin Putusan yang antara pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusansaling bertentangan antara yang satu dengan yang lain;e Saling pertentangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
186 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga tidak dapat dibenarkan Penerbitan Perdirjampelkes Nomor3 Tahun 2018 hanya karena persoalan anggaran, terlebih lagibertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatnya danundangundang, karena persoalan anggaran baik fasilitas maupunpenyelenggaraan pelayanan kesehatan telah dijamin pemenuhannyaoleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan yang diterbitkanoleh Presiden Republik Indonesia, sehingga Pasal 2 PerdirjampelkesNomor 3 Tahun 2018 telah nyatanyata terbukti bertentangan denganperaturan
Register : 20-01-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PA TEGAL Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Tg Tanggal 28 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 190
112 — 190
Apabila antara pihakpihak mengenai suatu soal yang sama, atas dasardasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruanyang bahwa alasan para pemohon Perlawanan Eksekusi mengajukanpermohonannya adalah karena adanya bukti baru yang bersifatmenentukan (novum).yang menjadi pertanyaan adalah:Apa benar bukti baru tersebut bersifat menentukan?
Register : 10-02-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 585/Pdt.G/2016/PA.Sda Tanggal 19 September 2016 — PENGGUGAT & TERGUGAT
14 — 7
14 — 7
Pertimbangan TERGUGAT:a.Hasil dari 3 project tadi jika sudah selesai pengerjaannya kurang lebihsekitar Rp. 170 an juta yang akan TERGUGAT terima sebagai hasilbekerja TERGUGAT sedangkan pengeluaran TERGUGAT sekitar 6070 juta jadi sangat layak menurut TERGUGAT untuk diperjuangkan.Jika 3 project ini sukses akan disambung dengan projectproject yanglain.Dari sisi pembayaran tidak ada masalah karena TERGUGAT jugabekerja sama dengan perusahaan yang sama hanya tingkatnya di lokalsurabaya sedangkan project
Register : 21-08-2014 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 36/PDT.G/2014/PN Rap Tanggal 26 Maret 2015 — Perdata
- RUDI SUCIPTO TANJUNG
Lawan
- MANTARUDDIN HASIBUAN
- SRI DEWI ASTUTI RAMBE
71 — 6
71 — 6
dari 57 Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Rap122 Apabila setelah perkara diputus ditemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan.3 Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntutatau lebih daripada yang dituntut.4 Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belumdiputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya.5 Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya
Putus : 07-07-2010 — Upload : 11-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pdt/2009 Tanggal 7 Juli 2010 — PT. Chevron Facific Indonesia dahulu PT. Caltex Pacific,dk ; Anwas Wiradinata, dkk
68 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah sah danberharga; Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta (uit voerbaarbij vorraad) yaitu putusan Hakim yang dapat dijalankan lebih dahulusekalipun para Tergugat Rekonvensi banding, kasasi dan/atau adaverzet, dari pihak ketiga lainnya; Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksasebesar Rp. 5.000.000,/nari dari setiap hari keterlambatan paraTergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini; Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkarapada setiap tingkatnya
Register : 25-06-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 — BARNABAS SUEBU., SH., DKK;
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. PAPUA;
148 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA JKT.PST Tanggal 16 Mei 2019 — TIM KURATOR PT DISTRIBUSI INDONESIA JAYA (DALAM PAILIT) >< PT BANK OCBC NISP, Tbk ; HALIM WIJAYA
479 — 222
479 — 222
telah diuraikan di atas, ObyekSengketa a quomerupakan harta yang menggunakan/atas nama Penjamin (PersonalGuarantee), yaitu TERGUGAT II.Bahwa tidak menghilangkan hakhak hukum TERGUGAT selaku KreditorPemegang Hak Jaminan Kebendaan untuk mendapatkan pelunasanpiutangnya dari harta yang telah dijaminkan diatur juga dalamPasal 1134KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;Pasal 1134 KUHPerdata;Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya
Register : 24-06-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_4_PDT_G_2011_8_MEI_2012_RMS Tanggal 8 Mei 2012 — - VERONIKA MOI NALE
110 — 64
110 — 64
Bahwa dengan hukum pemerintah RI in casu Kepala Kantor Pertanahan Kab.Ngada, dengan tugas pokok dan fungsi utama mengelola administrasipertanahan dipersamakan dengan orang per orang atau badan hukum yangmempunyai hak atas tanah;Bahaw sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayahRepublik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimaan tertuang dalambuku kedua KUHP, dimana Negara adalah pemilik (domain) atas tanah yangsama tingkatnya / sejajar dengan orang per orang atau badan hukum.
Register : 27-02-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 18-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2013 Tanggal 24 September 2013 — IR. H. SINGGIH SANYOTO (BUPATI MAGELANG) vs 1. PRESIDEN RI, 2.MENTERI NEGARA BUMN, 3. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, 4. MENTERI DALAM NEGERI RI;
90 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
absah karena dasar hukum dalamkonsideran "mengingat" Keppres Nomor 1 Tahun 1992 sebagian besar sudahdicabut dan diganti dengan peraturan yang baru.Terhadap anggapan/argumentasi Pemohon diatas, Termohon memberikanuraian/argumentasi sebagai berikut:Suatu Peraturan Perundangundangan dinyatakan tidak berlaku apabila :1 Bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggiyang dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Agung (presumtio iustaecausa);2 Dicabut oleh peraturan baru yang lebih tinggi tingkatnya
Putus : 15-04-2003 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 25/Pdt/G/2002/PN.DUM Tanggal 15 April 2003 — PENGGUGAT I : 1. Pertamina; PENGGUGAT II : 2. PT. Caltex Pacific Indonesia (PT.CPI) VS TERGUGAT I : 1. Ujang Sonik; TERGUGAT II : 2. Abdul Karim; TERGUGAT III : 3. Lurah/Kelurahan Batang Serosa; TERGUGAT IV : 4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis; TERGUGAT V : 5. Bupati Bengkalis; TERGUGAT VI : 6. Syahril Amp; TERGUGAT VII : 7. Suhendry; TERGUGAT VIII : 8. Marzuki; TERGUGAT IX : 9. KASRAN
97 — 56
97 — 56
rekonpensi untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari dari setiaphari keterlambatan para Tergugat rekonpensi melaksanakan putusan dalamperkara ini ;e Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;e Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta atau putusanHakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukumBanding, Kasasi ataupun Verzet ;e Menghukum para Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkaradalam setiap tingkatnya
Register : 04-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/TUN/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI VS NY. HADI SUSANTI IDRIS., DKK DAN I. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN DKI JAKARTA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN;
156 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f.