Ditemukan 4836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung mengadu mangadang mangalung mangagung mangapung mangading
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 21 April 2016 — Ismet Nanda Mahkota, ST
112 — 30
  • bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertiansetiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang TindakPidana Korupsi tersebut mengadung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
321 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini bersesuaiandengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat Ill yaitu bukti T.T Ill.1 s/d bukti T.T.IIl 1911;In casu meskipun tanah HGB di atas HPL Pemerintah PropinsiDaerah Tingkat Jawa Tengah sudah ada yangdipindahtangankan kepada Pihak Ketiga dan tercatat atas namaPihak Ketiga, namun Pihak Ketiga tersebut tidak ditarik sebagaipihak dalam perkara a quo, gugatan yang demikiandikategorikan sebagai gugatan yang mengadung cacat formil,namun putusan Judex Facti membenarkan gugatan tersebut.Hal
    Judex Facti yang menerima perubahangugatan tersebut meskipun perubahan gugatan tersebut telahmengubah substansi gugatan telah melanggar ketentuan yangdigariskan Pasal 127 Rv yang berbunyi :Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangituntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa bolehmengubah atau menambah pokok gugatannya.Sehubungan dengan hal tersebut, pelanggaran atas Pasal 127Rv dalam Putusan a quo dikaitkan dengan Pasal 30 ayat (1)huruf b Undang Undang Mahkamah Agung merupakan putusanyang mengadung
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
121 — 57
  • HARUN selaku Pimpinan Resiko Kredit Kecil (RKC) padaSKC, yang dimuat dalam MPK PAK, yakni kredit dapat disetujuisetelah adanya IZIN PRINSIP HAK ATAS TANAH DARI BUPATI setempat SERTA covernote pengikatan HT dari PPAT rekanan BNI, dalam SKK telah diubah dengan menggantikata SERTA yang mengadung arti KUMULATIF menjadi kataATAU yang berarti ALTERNATIF, yaitu syarat IZINPRINSIP HAK ATAS TANAH DARI BUPATY tidak menjadimutlak.
    HARUN selaku Pimpinan Resiko Kredit Kecil (RKC) padaSKC, yang dimuat dalam MPK PAK, yakni kredit dapat disetujuisetelahadanya IZINPRINSIPHAK ATAS TANAH DARI BUPATI setempat SERTA covernote pengikatan HT dari PPAT rekanan BNI, dalam SKK telah diubah dengan menggantikata SERTA yang mengadung arti KUMULATIF menjadi kataATAU yang berarti ALTERNATIF, yaitu syarat IZINPRINSIP HAK ATAS TANAH DARI BUPATY tidak menjadimutlak.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 16 /Pdt.G/2014/PN.Bky
Tanggal 26 Nopember 2015 — Perdata - Momonus Dkk sebagai Penggugat Lawan - 1. PT Ledo Lestari sebagai Tergugat 1 - 2. Bupati Bengkayang sebagai Tergugat 2
194 — 265
  • Demikian juga sebaliknya apabila pihak yang ditarik sebagaiTergugat keliru dan salah maka mengakibatkan gugatan mengadung cacat formil (eror inpersona);Menimbang, bahwa apabila Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat(diskualifikasi), maka menyebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugatperkara yang disengketakan, misalnya: orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindaksebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
63 — 16
  • dirumuskan dengan katabarang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan koorporasi adalah kumpulanHalaman 151 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukummaupun bukan merupakan badan hukum;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimanayang dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat(1), maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — SUSILOWATI NAZARO, ST
141 — 151
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelakuTindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorangyang bukan Pegawai Negeri, dengan kata lain bahwa rumusan unsur setiap orangsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 28 Januari 2013 — RIDWAN, S.Hut
48 — 22
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri,dengan kata lain, bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 3 samadengan yang terdapat dalam
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
380 — 284
  • Tritunggal Sentra Buana (TSB),seluas + 1.020 Ha, yang terletak di Desa Saliki, Kecamatan MuaraBadak dan Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur in casu obyek gugatan,mengadung cacat hukum, karena telah diterbitkan tanpamempertimbangkan faktafakta sebenarnya;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — KARNAINI, SH. M.Si
102 — 62
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitubahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan jugatermasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri, dengan kata lain bahwarumusan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 samadengan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 08-10-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor PUT/23-K/PMT-II/AD/X/2010
Tanggal 3 Maret 2011 — Terdakwa 1 Letnan Kolonel Inf Aan Suestiana. Terdakwa 2 Letnan Kolonel Inf Arief Wahyudi.
93 — 22
  • A'Dam Jaya pada pada Rapat Anggota Tahunan Puskopad"A' Dam Jaya ke 47 Tahun Buku 2007.Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikandiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Membuat secara tidak benar atau memalsusurat yang dapat menimbul kan hak,perikatan atau pembebasan hutang, atauyangdiperlukan sebagai bukti dari suatu' haktidak terpenuhiMenimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan pertama tidakterbukti secara sah dan menyakinkan makaMajelis Hakim akan membuktikan dakwaankedua yang mengadung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2317 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — H. ABDURRAHMAN ISMAIL VS PT. WALET LINDUNG LESTARI Cq. ACHMAD MUHAMMAD, S.E., Komisari PT. Walet Lindung Lestari Cq. UMAR ASWINOTO Direktur Utama PT. Walet Lindung Lestari Cq. HUSEIN DJUFRI, SE., Direktur PT. Walet Lindung Lestari DKK
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No.2317 K/Pdt/20154.45.46.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 Nomor669.PK/Pdt/2009, yang cacat hukum Putusan Pengadilan Tinggi KalimantanTimur Perkara Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009,yang cacat hukum Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi PenetapanPengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 02/Eks/2009/08/Pat.G/2008/PN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009, telah mengadung cacat hukum sehinggatidak sah dan batal demi hukum.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-09-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs
Tanggal 19 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY
157 — 74
  • 2021/PN TjsBahwa Sebelumnya Terdakwa pernah memesan akan tetapi pada saat itu paketyang terkirim berbentuk coklat dan tidak bisa dimakan karena sudah mencalir;Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021,Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian dari Polda Kaltara mengambilpaket Terdakwa yang kedua yang berisi permen yang mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) atau ganja;Bahwa Paket yang diambil pada saat itu adalah 1 (Satu) paket yang berisi 8(delapan) bungkus permen yang mengadung
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 23 Februari 2016 — -MOCH ARIESWAN (Terdakwa) -LUKAS ALEXANDER SINURAYA, SH (JPU)
93 — 25
  • adalah kayu dengankelas kuat II dan III;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, menuruthemat Majelis Hakim bahwa kekayaan yang diperoleh Terdakwa berupa selisihharga kontrak dengan harga pelaksanaan kontrak sehingga Negara mengalamikelebinan pembayaran yang diterima Terdakwa sebesar Rp.507.485.000, (limaratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) telah dilakukanTerdakwa dengan caracara yang melawan hukum dengan kata lain perbuatanTerdakwa memperkaya dirinya telah mengadung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1548 K/Pid.Sus/2016Bahwa selanjutnya pada pengadilan tingkat kedua, Judex Facti TingkatKedua berpandangan bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dengan seksama semua isi Nota Pembelaan (Pleidoi)Pemohon Kasasi, dan bahwa Memori Banding Penasehat Hukum PemohonKasasi, Memori Banding Pemohon Kasasi dan Kontra Banding PribadiPemohon Kasasi tidak mengadung halhal yang baru baik dari segi substansialmaupun dari segi prinsip yang perlu dipertimbangkan.Bahwa selanjutnya Judex Facti Tingkat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 28 Januari 2015 — Rizal Efendi
49 — 10
  • indikatorindikator ini, Majelis berpendapat bahwa Terdakwamemiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalamdirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannyasehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuandalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 24-03-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg
Tanggal 7 Juli 2017 — EFRIYANTI, SP Pgl. TITI
194 — 37
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimanayang dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat(1), maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnyaumum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang PegawaiNegeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri, dengankata lain bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 3 sama dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — HERU MALIKSJAH
125 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 28 April 2009.Bahwa dasar putusan Judex Facti dijadikan pertimbangan hukum olehJudex Juris, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkapserta tidak mempertimbangankan sama sekali mengenai hukumpembuktian sehingga putusan yang diberikan mengadung pertimbanganhukum yang tidak jelas dengan demikian memperlihatkan adanya suatukekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.Bahwa seandainya Judex Facti benarbenar mempertimbangan faktadalam persidangan dan telah membaca secara seksama
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Desember 2016 — RENDRA, SS Bin H.Ir. ASEP SUPRIHAT alm ( Terdakwa)
339 — 614
  • Cakrayudha Persada dengannilai kontrak sebesar Rp. 3.291.097.480, (tiga milyar dua ratus Sembilanpuluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).Dalam kontrak tersebut mengadung hak dan kewajiban masingmasingpihak, antara lain Saksi HERU PURNOMO, ST selaku PPK berkewajibanmenyerahkan biaya kegiatan dan fasilitas kepada Terdakwa RENDRA SSselaku Penyedia Barang/Jasa dan berhak menerima atas seluruh pekerjaansebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Terbanding/Penggugat : JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Turut Terbanding/Tergugat XLIX : ACEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : RUMIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXXI : H. SUNTORO
Turut Terbanding/Tergugat CXLII : ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat LXIV : KIRNO
Turut Terbanding/Tergugat CXXV : RIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat XXXII : AGUS SARIPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XCVI : HASANUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XLVII : Hadi Marwoto
Turut Terbanding/Tergugat CXI : NIMIN M KARIM
Turut Terbanding/Tergugat XV : UDIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXIX : NURDIN
Turut Terbanding/Tergugat CXL : MAWIN
Turut Terbanding/Tergugat LXII : NANO
Turut Terbanding/Tergugat CXXIII : ADE NILAM CAHYO
Turut Terbanding/Tergugat XXX : SALEH, H. RIDWAN
Turut Terbanding/Tergugat XCIV : SUMARJA
Turut Terbanding/Tergugat CLV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat XLV : SAPTONO
Turut Terbanding/Tergugat CIX : RIMIN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : S
476 — 1652
  • Berdasarkan alasanalasan PARA TERGUGAT pada butir 3.1 s/d 3.66di atas, maka Gugatan PENGGUGAT telah terbukti mengadung cacatplurium litis consortium dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGATsudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;5. PARA TERGUGAT BUKANLAH ORANG YANG TEPAT DIJADIKANSEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA A Quo (error in persona) :5.1. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam menarik seseorang sebagaipihak dalam perkaraa quo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
518 — 280
  • Pada prinsipnya Upaya Administratifharus ditujukan kepada pejabat pemerintahan yang membuat keputusanadministrasi dimaksud dalam waktu tertentu sejak keputusan diumumkan,berikutnya terdapat kawajiban bagi pejabat yang dituju untuk menyeleseiakanpengajuan Keberatan paling lama 10 hari kerja, jika tidak maka Keberatandianggap dikabulkan, yang dapat dirujuk pada Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5).nen nnn nnn nnn na ne Bahwa, pengajuan Keberatan tersebut tentunya mengadung unsurketidaksetujuan atas sebuah