Ditemukan 5052 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung menantang memandang meryandani manandang melandang menyancang mengundang mengandeng mencancang
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
300 — 149
  • Tentang : PENERBANGAN
  • berhubungandengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistemreservasi melalui komputer (computerized reservation system),pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualanumum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untukpenumpang dan kargo (ground handling), dan penyewaan pesawatudara (aircraft leasing).Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 132...RESIDENREPUBLIK INDONESIA45Pasal 132Cukup jelas.Pasal 133Cukup jelas.Pasal 134Ayat (1)Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus bagipenumpang yang menyandang
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sulaiman Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
184 — 132
  • 2014s/d 2019.e Bahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyaikualitas sebagai subjek hukum,dan lebih tegas lagi yang memilikikualitas sebagai subjek hukum itu adalah organisasi KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, denganmerujuk pada penjelasan Prof DR Jimly Asshiddigie,SH (ibidemhalaman 86), yang menegaskan Semua lembaga negara organpemerintahan adalah juga badan hukum yang bersifat dankarenanya dapat menyandang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2014 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 7 April 2015 — - BERMAN SITORUS
43 — 12
  • Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan subyek atau pelaku tindakpidana yang dengan kata lain setiap orang yang melakukan tindak pidana danmampu bertanggung jawab dalam hukum.Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subyek hukum adalahsubyek hukum yang mampu menyandang hak dan kewajibannya serta cakapbertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan denganFaktafakta hukum yang terungkap
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 74/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Nopember 2016 — - Drs. YUSNI ALI
52 — 16
  • diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutbersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidanakorupsi itu menyandang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 21 Januari 2013 — ASEP KOMARA, S.Sos
64 — 19
  • adalah bersifat umum ;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari Katasetiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang UndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2ayat (1) tersebut juga bersifat umum, yaitu Siapapun orang itu terlepasdari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
92 — 26
  • ., menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum bisnis khususnya hukumperseroan dan ahli mengajar dalam bidang hukum perseroan ;Bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yangmerupakan subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban namun dalamkontruksi hukum, subyek hukum tersebut tidak bisa bergerak sendiri dan tidakdapat melakukan perbuatan tanpa organ perseroan ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yangmempunyai wewenang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
USEP KOSWARA BIN UKO ALM
165 — 66
  • Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (legal entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapatdihukum.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
139 — 26
  • Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum, yaitu siapapun orang ituterlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang
    Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelakutindak pidana korupsi itu menyandang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 209/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 Februari 2017 — MOHAMMAD ZAINUL ARIEF, ST.,MT Bin H. ABDUS SUKKUR ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
105 — 24
  • Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim adalahbersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelakutindak pidana korupsi itu menyandang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 04-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS.TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 9 Juli 2013 — ENDANG PURWAGANDA, S.E
51 — 13
  • Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atasadalah bersifat umum, yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidanakorupsi itu menyandang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Juni 2016 — SUHADI Bin RIDWAN ( Terdakwa)
86 — 58
  • Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Melakukan ;Ad.1 Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (legal entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapatdihukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-08-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 —
40 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subyek hukum(subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh,mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiridari : orang (natuurlijkepersoon), badan hukum (rechtspersoon), PegawaiNegeri adalah meliputi : Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang tentang Kepegawaian, Pegawai Negeri sebagaimanadimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, orang yangmenerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yangmenerima gaji atau upah dari suatu korporasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 06-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 262/Pid.B/2018/PN Bdg
Tanggal 24 Mei 2018 — KANIASARI
290 — 489
  • Orang perseorangan berarti orang secara individu(natuurlijke person) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barangsiapa, sedangkan korporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulanorang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukummaupun bukan badan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana di atas adalahbersifat umum, yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidanaitu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 21 April 2016 — MUHAMMAD HILMI Bin ANWAR
140 — 15
  • Menimbang, bahwa kata Setiap Orang, menunjuk orang, yang apabilaOrang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sepertidimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebutsebagai pelaku dari tindak pidana tersebut; Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 127 128 Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiap orangdalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon),yang menyandang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
ABDUL MUIS Bin JEDDA
125 — 46
  • Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalahkumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badanhukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiaporang dalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon)yang menyandang hak dan kewjiban hukum, ataupun korporasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIGE ; Pemohon Kasasi II / TERDAKWA: PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK
69 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi/Terdakwa atas nama istrinya dari PT.PLN,telah Pemohon Kasasi/Terdakwa KEMBALIKAN kepada Negarasebagaimana dipertimbangkan oleh Judex FactiTingkat Bandingdalam putusannya halaman 100, sehingga PemohonKasasi/Terdakwa TIDAK MENDAPAT UNTUNG dari pengadaanTanah lokasi Base Camp PLTA Asahan Ill tersebut, bahkansebenarnya Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menderitakerugian baik materiel maupun immateriel akibat daripengadaan Tanah lokasi Base Camp PLTA Asahan Ill tersebut,karena lebih dari 2(dua) tahun menyandang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Maret 2012 — JALU TEGUH PRIHADI Bin PANK MINTARDJO
64 — 14
  • 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari katasetiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiaporang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaituSiapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsiitu menyandang
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 17-02-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 26 Mei 2011 —
30 — 6
  • UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata "setiap orang"yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelakutindak pidana korupsi itu menyandang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Maret 2012 — KRISMAN NAPITUPULU
73 — 17
  • 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari katasetiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiaporang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaituSiapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsiitu menyandang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — Drs. NANA SUTRISNA, M.AP
83 — 36
  • Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Setiap OrangMenimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (legal entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya