Ditemukan 5172 data
183 — 94
ABIDIN, SE (vide Bukti T20 ) makameskipun kedua Surat Keputusan yang penerbitan di dasarkan pada Objek Sengketa2 yangmengandung cacat yuridis, akan tetapi terkait dengan karakteristik bahwa HakimPengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memutus dari apa yang tidak terdapat dalamPetitum Gugatan (Ultra Petita) maka terhadap pembatalan kedua Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia tersebut adalah merupakan kewenangan kompetensiPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu; won
283 — 234
tuntutan ganti rugi dalam prosedur gugatanperwakilan kelompok (class action), maka kerugian yang dihitung adalah hanyakerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara orangperseorangan yang dituntutnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),namun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / TergugatKonvensi tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat dipergunakan sebagaipertimbangan penghitungan ganti rugi, maka sesuai asas bahwa putusan tidakboleh melebihi apa yang dituntut (u/tra petita
107 — 42
dengan keadaanmateri, dan tidak menyimpang daripada apa yang dituntut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat dengan menambahkan klausula jika tidak dapatdilaksanakan secara natura/riil, maka harta bersama tersebut dijual secaraumum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelangtersebut dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuaidengan hak atau bagian mereka masingmasing bukanlah sesuatubertentangan dengan asas ultra petita
101 — 21
Dan di dalam petita gugatanpoint 4 dirumuskan: "Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa(bidang I) yang terletak di Halifehan ... yang saat ini dikuasai olehtergugat I, II, III, M,V,VI dan tergugat VII..., (vide: put. PN.Atb. hal. 4),pada hal tanah bidang!
87 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini membuktikanMajelis Hakim Tingkat telah melanggar asas ultra petita.
H. andi Rifai
Tergugat:
1.ANDI SAINUDDIN
2.Hj. SAODA BINTI H.RAHIM
3.KEPALA KECAMATAN SEGERI MANDALLE
135 — 28
yang bersifatdeklaratoir sebagai dasar penyerahan tanah objek sengketa, atau denganperkataan lain harus ada amar dalam Putusan yang menentukan ataumenegaskan kepada siapa pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwaPenggugat mampu membuktikan dalil pokok gugatannya sehinggas berhakatas tanah objek sengketa, maka Majelis akan menambahkan amar terkaitpenegasan hak atas tanah objek sengketa, yang menurut hemat Majelis haltersebut bukanlah ultra petita
Terbanding/Penggugat : Diana Agustina binti H. Muhammad Din Diwakili Oleh : Muhammad Rusdi, S.H.I. dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat II : Hj. Masliana binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. Zubaidah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Hj. Maimunah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat V : Hj. Fhatimah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hj. Laili Maisuroh binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hj. Latifah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Hj. Mahmudah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Hali
319 — 84
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA Bjmtercatat di KUA Kecamatan Martapura sesuai bukti T. 2 dan ekulvalen denganbukti P.4, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan pertimbangan dan putusan dalam diktum nomor 4 dan 5 dimanaputusan tersebut melebihi tuntutan yang diajukan (ultra petita), berdasarkanPasal 178 Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 RV, yang maksudnyaputusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalamgugatan sebagaimana juga yurisprudensi Mahkamah
108 — 16
adalah apabila didapati halhal sebagai berikut:1 Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifatumum.2 Petitum tuntutan ganti rugi akan tetapi tidak dirinci dalam gugatan.3 Petitum yang dimohonkan bersifat negatif.44Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam praktek penerapan petitum tidakbersifat mutlak, dalam artian Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkansemua yang dimohonkan dalam petitum secara utuh dan menyeluruh, dimana padasatu segi tidak melanggar azas ultra petita
Pembanding/Penggugat II : DWITANTI OCTAVIA Diwakili Oleh : ELSA UGAMI, S.H
Pembanding/Penggugat III : FIONA SISCA BUDIONO Diwakili Oleh : ELSA UGAMI, S.H
Terbanding/Tergugat I : SHERLY SAMANO
Terbanding/Tergugat II : INDRA SAMANO
Terbanding/Tergugat III : AMELIA JONATAN. SH. MKn. Notaris Pengganti IRA SUDJONO.,SH.,MH.,M.kn., MM.,S.Psi
Terbanding/Tergugat IV : IRVAN BUDIONO
Terbanding/Tergugat V : INDRAYANI DEWI, SH.,Sp.N.
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT
82 — 63
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brttanggal 30 Maret 2021 mengandung Ultra Petita ;Dan untuk singkatnya memori banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding semula Para Penggugat dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;Halaman 58 dari 60 halaman Putusan.
EDDY SUSANTO
Tergugat:
HULMAN TAMPUBOLON
119 — 78
Munthe sebagai penjual dan olehPenggugat sebagai pembeli sah secara hukum dan Penggugat dinyatakansebagai pembeli yang beritikad baik, maka dengan tetap memperhatikan asasex aeguo et bono dan ultra petita, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapetitum angka ke 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkandengan perbaikan redaksinya yang ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukansuatu perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat
109 — 71
tanah pada obyek sengketa tersebut, tidak ada dan tidakdimasukkan didalam gugatan Penggugat, dan tidak meminta agar 10 (Sepuluh)rumah dan toko diselesaikan oleh Majelis hakim;Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan lebih kurang 10 (Sepuluh)buah rumah dan toko tersebut yang berdiri diatas tanah obyek sengketadidalam gugatan Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidakjelas dan tidak sempurna, dan majelis hakim tidak boleh menyelesaikan perkaramelebihi dari permintaan Penggugat (ultra petita
441 — 304
merupakan jawaban yang sangat keliru karenaPenggugat dalam perkara aquo mempersoalkan nomor Sertipikat yangsudah tidak berlaku dengan terbitnya Sertipikat baru Nomor: 0242/1998, olehkarenanya jika gugatan Penggugat dikabulkan, secara yuridis tentu tidakmembawa konsekuensi hukum apapun terhadap Sertipikat Nomor:0242/1998 bahkan hanya akan membawa permasalahan hukum yang baruyakni putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (non executable), selain ituPenggugat tentu mengetahui pula, sesuai asas Ne Ultra Petita
Terbanding/Penggugat : TIO DJU TJENG Alias SETEFEN
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK PANIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris dari Alm Tio Khing Seng yaitu NG A MOE Als IMELDA.Dkk
Turut Terbanding/Tergugat IV : FRANKY TJOKROAHDYMULYA
56 — 34
gugatan Penggugat/Terbanding terbukti dengan jelas dalilPenggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2470Tahun 2002 berada pada Penggugat/Terbanding sedangkan faktanyasekarang Sertifikat Hak Milik No. 1683 Tahun 2002 berada pada penguasaanTergugat II/Terbanding II sehingga patutlah putusan Pengadilan NegeriSimalungun dibatalkan karena tidak mempunyai dasar hukum dan putusantersebut terkesan mengadaada, keliru, selain itu pertimbangan yang kelirumenghasilkan putusan yang ultra petita
81 — 25
Bahwa jawaban Tertulis Tergugat pada nomor urut 5 dan 6 adalah di luarsubstansi pokok gugatan Penggugat, hanyalah uraian cerita bohong dankonyol, dan akan menggiring timbulnya putusan yang ultra petita, Tergugatdengan bangga bercerita punya gaji dan tunjangan yang cukup besar, tapisangat kontradektif diujungujung ceritanya mau sendiri menjual hartabersama yang belum dibagi, tanpa sepengetahuan dan persetujuanPenggugat untuk membayar hutang, berarti gajinya habis dipotong olehhutang, lebin besar pasak
42 — 14
Apabila objek tersebut dikabulkan akan timbul ultra petita pada amarputusan yaitu menetapkan ahli waris Faridah Harun, karena tidak diajukandalam pokok perkara maupun rekonvensi.
173 — 95
ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Turut Tergugat belum cakap untukmelakukan suatu perobuatan hukum karena belum berumur 18 tahun olehnya itudalam suatu proses hukum diwakili oleh seorang wali berdasarkan ketentuanundangUndang;Menimbang, bahwa meskipun pemberian Kuasa dilakukan oleh yang belumcakap hukum namun menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat dibatalkanoleh hukum sepanjang tidak diminta untuk itu oleh yang tidak cakap tersebutdengan pertimbangan asas ultra petita
72 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Majelis Judex Facti jelas melanggar azas ultravires (in excess of powers that which is beyond the power authorised bylaw) yang bertindak melebihi wewenang yang diberikan hukum kepadanya,atau biasa disebut Ultra Petitum Partium (ultra petita) dalam artimengabulkan melebihi yang diminta;Hal. 49 dari 55 hal. Put.
83 — 37
SelainHalaman 18 dari 59 halaman putusan Nomor 340/Padt.G/2021/PA.Bnitu adanya poin nafkah yang dimasukkan Penggugat tidaklah memiliki korelasidalam gugatan dan merupakan suatu bentuk kaburnya petita dan petitum gugatanpenggugat sehingga hal ini merupakan suatu bentuk gugatan penggugat kaburdan beralasan untuk di tolak;8.
141 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa telah terbukti Judex Facti melampaui batas wewenangnya denganmemutus perkara a quo di luar permintaan atau melebihi yang dimintaoleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);Fakta ini dapat dilihat dalam putusan PHI dimana Judex Facti telahmelebihi batas wewenangnya dalam menjatuhkan putusan (ultra petita)Halaman 21 dari 69 Put.
181 — 128
karenatidak digugat atau tidak dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat, makapenundaan pelaksanaan Keputusan Kelayakan lingkungan Hidup saja tidakHalaman 86 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDGakan berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan fisik Apartemen CityTerrace sepanjang IPMBnya tidak ditunda pelaksanaannya atau tidakdibatalkan, dan terkait dengan IPMB yang tidak dipertimbangkan statushukumnya oleh Majelis karena tidak menjadi objek sengketa adalah demimemenuhi asas larangan ultra petita