Ditemukan 5045 data
84 — 13
New Sentosa dengan spesifikasi tekhnis dalama. sistem gugurb. sistem nilai; dandokumen pengadaan, maka CV. New Sentosa seharusnyatidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnissehingga tidak dapat dinyatakan sebagai pemenangdidalam proses pelelangan mengingat sistem evaluasimenggunakan system gugur. Bahwa tindakan RudiKurniawan, SH.
91 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraankegiatan Setda dalama rangka pembinaan pencapaian sasaran dantarget kinerja meliputi bidang bina pemerintahan, hukum dan pertanahan;e. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan aspek yuridis rancanganproduk hukum peraturan perundangundangan daerah yang berkaitandengan penyelenggaraan pemerintahan dan monitoring pelaksanaannya;f.
48 — 11
Bahwa, mengingathartabersama yang belum tercantum dalam gugatanpokok maka dalama gugatan rekonpensi PENGGUGAT dalamREKONPENSI juga mengajukan permohonan sita marital (maritalbeslag) terhadap :a.
126 — 62
Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi dalama Pemanfaatan Titik Reklame Oleh PT.DutaSena Muda Perkasa yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I Nomor : R694/PW09/5/2011 tertanggal 21 Januari 2011 dan barang bukti lainnya dalamBarang bukti digunakan dalam perkara atas nama terdakwa H.Riyanto .5 .Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.
103 — 53
rumah untuk MBR diKabupaten Belu tahun 2012 sebanyak 14 paket ;Terdakwa selaku kontraktor dari PT.Wawasan Indah Grahamendapat 1( satu) paket yaitu paket Belu7 ;Sesuai kontrak awal adalah 300 unit dengan nilai kontrakadalah Rp. 7.387.400.000, kemudian diadendum menjadi 60unit dengan nilai adendum adalah Rp.1.477.480.000,dengan jangka waktu adalah 105 hari kalender terhitungsejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal31 Desember 2015 ;Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan di Hotel Ima ;Bahwa dalama
175 — 52
. : 47/Pid.SusTP K/2018/PN.Jkt.Pst.aa.bb.cc.dd.ee.ff.gg.hh.ij.kk.Termasuk Dalama Daftar Hitam Instansi Pemerintah atas nama YADICAHYADI selaku Direktur Utama PT. Teras Kreatif Utama, tanggal 17Desember 2015.18 (delapan belas) lembar foto copy warna brosur PT.
Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember2015.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan MelaksanakanPekerjaan atas nama YADI CAHYADI selaku Direktur Utama PT.Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik danTidak Termasuk Dalama Daftar Hitam Instansi Pemerintah atasnama YADI CAHYADI selaku Direktur Utama PT. Teras KreatifUtama, tanggal 17 Desember 2015.18 (delapan belas) lembar foto copy warna brosur PT.
436 — 58
Keputusan TataUsaha Negara objek gugatan Tergugat I a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menanganiperkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untukseluruhnya ;Selanjutnya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili danmemutuskan sebagai berikut :1 Dalama
Negara,jo Undang undang No.9 Tahun 2004 TentangPerubahan Pertama jo Undangundang No.51 Tahun2009 Tentang Perubahan kedua.6.2 Bahwa Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) No.31Tahun 2001 Tanggal 09 Agustus 2001 a/nPT.Buana Karya Bhakti, tidak pernah dilakukanpemberitahuan berupa pengumuman pengumumansehingga hal tersebut tidak ada kesempatan bagiPenggugat untuk melakukan snggahan ataukeberatan keberatan terhadap proses penerbitansertifikat dimaksud yang dilakukan olehTergugat tersebut,sebagai mana diatur dalama
161 — 79
Maka sebagaimana diatur dalama pasal sebagaimanadimaksud pasal 4 UU dalam Pasal UU RI No 21 tahun 2007 Bahwasebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Setiap orang yangmembawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara RepublikHalaman 67 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.
Nicopius Adventusta Ginting
67 — 4
dikemudian hari ;Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan nama dan margapemohon sesuai dengan yang dikemukakan di atas dan juga sesuai dengan faktayang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku orang Batak yang punyamarga TAMPUBOLON maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistimkekerabatan Patrilinieal yang menarik garis keturunan dari bapaknya maka margaayahnya akan turun menjadi marga anaknya juga, sehingga tidak menimbulkan multitaksir nantinya sehingga perlu dipanjangkan dalama
104 — 64
, Penggugat/TergugatIntervensi I menyebutkan oleh karena telah terjadinya perceraian maka, adalahberalasan jika Penggugat/Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan hartabersamanya meski telah kini Tergugat/Tergugat Intervensi II telah berpindahagama;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/TergugatIntervensi tersebut, Tergugat/Tergugat Intervensi II kembali menekankan dalileksepsinya mengenai hal kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangattauntuk memeriksa perkara ini sebagaimana termuat dalama
92 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umaloya untukPembangunan Pelebaran Bandara Emalamo sesuai daftar terlampir,tanggal kuitansi 12 November 2008;1 (satu) lembar kuitansi terima dari Bendahara Pengeluaran SekretariatDaerah Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah Rp725.475.000,00 (tujuhratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untukpembayaran Biaya Pelepasan Hak Tanah atas nama Haler Banaponuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Emalamo Sanana KabupatenKepulauan Sula, tanggal kuitansi 09 April 2008;Tetap terlampir dalama
89 — 21
Unsur Menghilangkan nyawa orang lain.Bahwa pada penjelasan kami penasihat hukum para terdakwa tentang unsurdengan sengaja tidak terbukti oleh karena itu unsur menghilangkan nyawa orang inijuga tidak terbukti sebab unsur menghilangkan nyawa orang dalama pasal ini,karena berada dibelakang kata sengaja sebagaimana penjelasan kami pada unsurdengan sengaja diatas maka menghilangkan nyawa orang harus dengan sengajaartinya pelaku menghendaki dan ditujukan kepada korban, akan tetapi supayajangan Saudara
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
143 — 84
Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSImembayar ganti rugi sebesar Rp. 750.000.000, (Tujuh Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai, sekaligusdan seketika pada saat Putusan dalama perkara ini memiliki kekuatanhukum tetap.6.
Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSImembayar ganti rugi sebesar Rp. 750.000.000, (Tujuh Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai, sekaligusdan seketika pada saat Putusan dalama perkara ini memiliki kekuatanhukum tetap.7.
84 — 23
unsur yangdilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih dengan masuk ketempatkejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalanHal 94 dari 99 Halaman Putusan No. 243/Pid.B/2018/PN.Pbr.membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur Pasal 363 Ayat (2)KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindakpidana Pencurian dalama
90 — 23
Via Kontruksimembuatkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Boyolalitanggal 6 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Purwito, S.Sos danselaku Pihak Kedua Harsono, ST yang isinya mengalihkan tanggung jawabpekerjaan kepada Harsono, ST dan hal tersebut di ketahui oleh terdakwa, hal aoini bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dalama Pasal 87 ayat (3) yangberbunyi Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaanUtama
Via Kontruksi membuatkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Boyolalitanggal 6 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Purwito, S.Sos danselaku Pihak Kedua Harsono, ST yang isinya mengalihkan tanggung jawabpekerjaan kepada Harsono, ST dan hal tersebut di ketahui oleh terdakwa, halini bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dalama Pasal 87 ayat (3) yangberbunyi Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaanUtama
102 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai tidak dipertinbangkannya segala kepentingan yangterkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan,semakin terlinat apabila diamati Keputusan Menteri Dalama NegeriNomor: SK.24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak Pengelolaan kepadaTergugat Ill Intervensi (Sekretariat Negara) yang dalam konsideran Menimbang huruf c disebutkan:Terhadap tanah tanah yang masih diduduki rakyat Pemohon/PenerimaHak diwajibkan menyelesaiaka menurut Peraturan Perundang Undanganyang berlaku;Akan
85 — 47
., MH. adalahbertentangan dengan ketentuan pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintahtentang Rumah Susun dimana secara tegas telah ditentukan bahwa Setiappenghuni berkewajiban membayar iuran pengelolaan dan premi asuransikebakaran, bahkan ketentuan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 77 secara tegasditentukan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalama Pasal 67 ayat (2) ...... diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 1(satu) tahun dan/atau denda setinggitingginya Rp. 1.000.000, (satu
WOOSLY SIMBOLON
Tergugat:
1.RAMLI SIMBOLON
2.MISDELINA SIMBOLON
3.HERLINCE SIMBOLON
58 — 32
Letak pertentangan antara posita dan petitum adalah pada satusisi Penggugat mendalilkan memberikan objek perkara namun di sisi lainmeminta pengembalian objek perkara; kedua pada halaman 4 Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukanperbuatan melawan hukum namun Penggugat dalama petitum tidakmeminta agar Majelis menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah melawan hukum;Halaman 87 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2020/PN Big5.
91 — 25
AbdulrahmanHasan Salipu;Hal. 70Putusan Tipikor No. 17/Pid.Sus.K/2014/PN.MDNBahwa Ahli pernah memberikan bantuan sebagai saksi ahli kepada KantorKejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bandung, dalama kasus tangkap tangan ataspenyuapan Kepala Kantor Pajak Bogor ;Bahwa dasar Tm melakukan pemeriksaan adalah Surat Perikatan Auditantara Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu denganKepala Kejaksaan Negeri ;Bahwa tim terdiri dari :1. Ketua Tm : Agus Purwanto2. Anggota : Bono Jatmiko3.