Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk.
Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
122 — 33
  • Ini artinya terdakwa seorang pegawai negeri sipilyang memiliki wewenang dan tanggungjawab yang telah diatur dalam PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai justru yang lebih tepat diterapkan adalahketentuan Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN KDI
Tanggal 3 Juni 2016 — - Drs. H. PRIYONO Bin ATMOMIHARJO
144 — 67
  • dengan bulan Agustus 2013,masih terdapat bidang tanah yang belum ada data Pengumpulan Data Yuridis danData Pengukuran atau sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 yaitu sampaidengan tanggal 31 Desember 2012 bidang tanah pada kegiatan SertipikasiPRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 yang dapatdiselesaikan sampai dengan penyerahan Sertipikat berjumlah kurang dari 2.000(dua ribu) bidang tanah atau kurang yang telah ditargetkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
168 — 66
  • JemberBahwa prosedur pembuatan akta catatan sipilyang dilakukan oleh masyarakatketika berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jemberyaitu Membawa surat keterangan dari desa/kelurahan (untuk pembuatan aktalahir, akta kematian) dan surat pengesahan perkawinan (dibuat danditandatangani oleh pemuka agama). Mengambil antrian di loket Catatan sipil.Mengisi formulir yang diminta oleh masyarakat beserta melengkapi persyaratandan diserahkan kepada petugas.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
96 — 19
  • Kawasan Hutan Produksi tetap seluas + 22,12 Ha sehingga pada lokasi yangterindikasi berada dalam kawasan hutan produksi harus dikeluarkan daripermohonan.220= Bahwa Perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi DONI RAMDHANT,saksi ROSADI SAPARODIN, saksi SAPTARI dan saksi BURHANUDIN, STtersebut bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun jugayang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, sebagaimana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
93 — 22
  • Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / JasaPemerintah yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas) Republik Indonesia dan Kementerian Perkanan danKelautan ;Bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Proyek SAFVER 2010menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa dengan seleksi Shopping(belanja) ;Bahwa nilai kontrak termasuk kecil yaitu kurang dari US $ 100.000 ataukurang dari Rp. 1.090 juta (dengan asumsi US$ 1 = Rp. 10.090, untukBarangbarang tersedia di pasar dalam negeri atau pekerjaan sipilyang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
MALIKI, S.PD
127 — 99
  • berdasarkan pasal 35 ayat (1)Undang Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi sejumlah Rp.316.930.329, (tiga ratus enam belasjuta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah),menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yaituselaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
135 — 100
  • ., menyadani dirinya adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai staf pada Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram dan telah ditetapkan sebagai Sekretaris TimTeknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Mataram TahunAnggaran 2009 berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 339/V/2009 tanggal 8 Mei 2009yang bertugas :561.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — SRI HARJONO, SH M.Acc Bin R.SASTRO TARUNO
96 — 25
  • Subsidair :=n Terdakwa SRI HARJONO, SH, M.Acc sebagai Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai jabatan selaku Kepala Bidang (Kabid) TK dan SDDindikpora Kabupaten Banjarnegara (berdasarkan Surat Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor : 821.2/012 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012)sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan (bersamasama) sdr SUPRIYADI, S.Pd Bin CHERI selaku KepalaSeksi (Kasi) Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga (Dindikpora) Kabupaten
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 131/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 September 2012 — AGUS LASMONO, CS VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAMRI, CS
147 — 38
  • 1998 tentang Perusahaan Umum dan PP Nomor 31 tahun 2002 tentangPerusahaan Umum Danni.Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak berhak untuk mendapat pensiunsebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.Bahwa Pegawai/Pekerja Perum Damri yang dapat menerima pensiunsebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 19 tahun 1979 tentang PenetapanKembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan NegaraTertentu Serta Janda/Dudanya hanyalah diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 25/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 3 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
130 — 113
  • Si dkk SEKRETARIAT DPRDPEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 05 Juli 2011;715. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 175/1597/DPRD/2012 Perihal : SuratSebagai Bukti Pembanding Stempel SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAHKOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 27 September 2013.716. 1(Satu) Lembar Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 8223/210/SES,Tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs.Elvius Dailami, M.Siselaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang bercap Stempel
    Lembar Surat Nomor Seri / nomor pengamanan blangko aktacatatan sipil Nomor : 472/4347/MD.SES, Tanggal 15 Juli 2011 yangditandatangani oleh Drs.Elvius Dailami, M.Si selaku Sekretaris DirektoratJenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap StempelKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.718. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/8107/SES,Tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs.Elvius Dailami, M.Siselaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
58 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1211 K/Pid.Sus/2012170antara definisi setiap orang dengan perbuatan yang telah didakwakankepada Terdakwa ;Bahwa pada kelompok pertama dalam hal pembuatan SK, secara jelasJaksa Penuntut Umum telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebutditujukan kepada Terdakwa selaku pemegang jabatan struktural di PemkoBukittinggi yang sudah jelas jabatan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tentu saja SK pengangkatannya adalah dikeluarkan oleh MenteriDalam Negeri yakni : SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
214 — 143
  • ., selaku orang perorangan yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang Karena perbuatannya terdapat sipat melawan hukum secara formil sebagaimanatelah dipertimbangkan tersebut diatas pada Pelaksanaan Peker jaan PembangunanGedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Curup TahunAnggaran 2018 telah memperkaya Terdakwa Evy Noviyanti,S.E., sendiri atau oranglain atau suatu Korporasi ?.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
271 — 119
  • pidana korupsi,melainkan hanya orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan saja ;Menimbang, bahwa memperhatikan fakta di atas, ternyata ada perbedaanpelaku tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,Terdakwa dalam perkara in casu adalah disamping selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN
255 — 113
  • adalah yang pertama tenaga tersebut tidak bisa dihubungHalaman 276 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@YESkemudian yang kedua waktu pelaksanaan yang sangat terbatas hanya 75(tujuh puluh lima) hari yang didalam rentang waktu tersebut Terdakwa harusmengolah data dari hasil surveyBahwa Terdakwa mendapat nama ahli, sertifikat keahlian, dari ke6 ahli di atas untukmengikuti lelang dari saudara Abdulah SufriatnaBahwa untuk menghitung debit air semestinya diperlukan ahli hidrologi dan ahli sipilyang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 18 Januari 2017 — H. AHMAD SYAFEI, S. Sos, M.Si
248 — 256
  • sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmad RojaliNomor 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusitersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsur MelawanHukum dalam Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan Melawan Hukumdalam arti Formil maupun Materil, sedangkan dalam arti materiil mencakupfungsi negative dan positif ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperolehdipersidangan bahwa, Terdakwa Ahmad Syafei, adalah Pergawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
431 — 1336
  • pidana korupsi,melainkan hanya orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan saja ;Menimbang, bahwa memperhatikan fakta di atas, ternyata ada perbedaanpelaku tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,Terdakwa dalam perkara in casu adalah disamping selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
263 — 68
  • Pbr31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,Terdakwa dalam perkara in casu adalah disamping selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.109/I/2013tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa juga menjabat selaku dokter Spesialis BedahPlastik pada RSUD Arifin Achmad Propinsi Riau ;Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
270 — 175
  • Kom adalah Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan sebagai bendahara pengeluaran pada SekretariatanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Seluma TA 2018, berdasarkan SuratHalaman 394 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2020/PN.BglKeputusan (SK) Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : O1/ORT.02/KPT/1705/SesKap/I/2017, tanggal O1 Januari 2017 TentangPenunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran076 pada Sekretariatan KPU Kab.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 109/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 14 Maret 2012 — NADJIB PELUPESSY, S.Pd
121 — 107
  • mMaupun alasanalasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban( schulduitsluitingsgronden ) baik menurut undangundang, doktrin maupunyurisprudensi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatanyang diakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusanterlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :Halhal yang memberatkan : e Terdakwa sudah lama mengabdi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
563 — 392
  • Agus Budiarso saat itu Terdakwa jawab normative.Bahwa Terdakwa menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1985 golongan II/bsampai dengan IV/b, jabatan Sekretaris Dinas itu hanya Pegawai Negeri Sipilyang boleh menjabat termasuk kabid harus ASN.Setahu Terdakwa bahwa sdr. Faishal Assegaf itu ASN, golongan IlIl/c.Bahwa dalam hubungan pekerjaan hubungan Terdakwa dengan sdr. FaishalAssegaf dekat sekali tidak, sudah kenal lama saat Terdakwa menjadi KepalaBidang KWP, sdr.