Ditemukan 3590 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-03-2005 — Putus : 25-04-2005 — Upload : 29-07-2013
Putusan PA BANYUMAS Nomor 205/Pdt.G/2005/PA.Bms
Tanggal 25 April 2005 — PENGGUGAT - PARA TERGUGAT
22748
  • II, Kecamatan Somagede,Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PENGGUGAT ; Berlawanan dengan1. TERGUGAT 1, Umur 37 tahun, Bertempat tinggal Grumbul KaliBenda, Desa Kemawi RT. 03 RW. III, Kecamatan Somagede, KabupatenBanyumas, selanjutnya disebut TERGUGAT I; 2. TERGUGAT 2, Umur 40 tahun, Pekerjaan Guru SD, Bertempat tinggalGrumbul Kali Benda, Desa Kemawi RT. 03 RW.
Register : 15-06-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 05-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
EXPRITO SANGGUP, SH
Terdakwa:
PUTRA RIZKY HIDAYAT als PUTRA
346
  • jelaslah bahwa hanya lembaga ilmupengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan,penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang mendapatizin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jjualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan , selain darilembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklahberwenang apa yang dilakukan terdakwa dalam hal keterkaitannya dengan1
    jelaslah bahwa hanya lembaga ilmupengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan,penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang mendapatizin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selain darilembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklahberwenang apa yang dilakukan terdakwa dalam hal keterkaitannya dengan1
Register : 01-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Cbd
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
1.FERDY SETIAWAN, S.H.
2.RASYID KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
TOPIK HIDAYAT bin HERUL
276
  • Pol : B 9062 UP, Warna Hitam,NOSIN : 9102521 dengan1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 X No.Pol : F 4630 VO yang berjalan dari arah Ciemas menuju Palangpang Kab.Sukabumi, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.z2.Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;A.d.3.
    Pol : B 9062 UP, WarnaHitam, NOSIN : 9102521 dengan1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125X No. Pol : F 4630 VO yang berjalan dari arah Ciemas menuju PalangpangKab.
Register : 15-04-2009 — Putus : 06-05-2009 — Upload : 14-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 58/Pdt.P/2009/PA.TA
Tanggal 6 Mei 2009 — Pemohon
140
  • calon istrinya yang sudah demikianerat dan calon istri anak pemohon yang kini telah hamil 2bulan sehingga dapat menghawatirkan akan mengulangiperbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadatyang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya,maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan olehkarena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2)Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 ~~ perlu memberikandispensasi kepada anak pemohon untuk melaksanakanpernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 29-11-2010 — Putus : 16-12-2010 — Upload : 24-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 270/Pdt.P/2010/PA.TA
Tanggal 16 Desember 2010 — Pemohon 1 dan Pemohon2
82
  • dengan calon istrinyayang sudah demikian erat bahkan telah hamil 8 bulan dandapat menghawatirkan akan mengulangi perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbuldan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itumajelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon MII untukmelaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 20-10-2010 — Putus : 04-11-2010 — Upload : 01-12-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 222/Pdt.P/2010/PA.TA
Tanggal 4 Nopember 2010 — PEMOHON I, PEMOHON II
81
  • hubungan dengan calonistrinya yang sudah demikian erat bahkan calon istri anakpemohon telah hamil 2 bulan dan dapat menghawatirkan akanmengulangi perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu9 dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuaipasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlumemberikan dispensasi kepada anak pemohon untukmelaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 15-04-2009 — Putus : 06-05-2009 — Upload : 14-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 57/Pdt.P/2009/PA.TA
Tanggal 6 Mei 2009 — Pemohon
91
  • hubungan dengan calonsuaminya yang sudah demikian erat dan calon istri anakpemohon yang kini' telah hamil 2 obulan sehingga dapatmenghawatirkan akan mengulangi perbuatan dosa (zina), makauntuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebihmaslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 21-03-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 290/Pdt.P/2013/PN.Po
Tanggal 26 Maret 2013 — EDI SUSANTO
225
  • tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 21-03-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 281/Pdt.P/2013/PN.Po
Tanggal 26 Maret 2013 — PARMI
284
  • tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 10-04-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 365/Pdt.P/2013/PN.Po
Tanggal 30 April 2013 — ANGGA JAYA SAPUTRA
263
  • institusipelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagaiberikut : (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 17-09-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 602/Pdt.P/2012/PN.Skh
Tanggal 3 Oktober 2012 — EKO MARYADI
215
  • Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undangundang Nomor23 Tahun 2006 berbunyi setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60( enam puluh ) hari sejak kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang undang Nomor23 Tahun 2006 berbunyi Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 Ayat ( 1) yang melampaui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sampai dengan1
Register : 22-01-2013 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 141_PDT_P_2013_PN_BJN
Tanggal 29 Januari 2013 — PERDATA-SARYANTI
272
  • berpendapat bahwaKuasa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonan Pemohon dan tidakbertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan danpatut dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkarayang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, Pasal 32 ayat (2) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan serta Peraturan PerundangUndangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan1
Register : 15-01-2013 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 96_PDT_P_2013_PN_BJN
Tanggal 22 Januari 2013 — PERDATA-NUR HIDAYAT.
212
  • berpendapat bahwaKuasa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonan Pemohon dan tidakbertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan danpatut dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkarayang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, Pasal 32 ayat (2) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan serta Peraturan PerundangUndangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan1
Putus : 15-07-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 15 Juli 2021 — PT PURI GARCIA (RSIA PURI GARCIA) VS Tn. HANSIKO PATAR GOK ASI LUMBAN TOBING
9941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 15 Desember2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2020 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum; Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dari tahun 2008 sampai dengan1
Register : 17-01-2011 — Putus : 31-01-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 17/Pdt.P/2011/PA.TA
Tanggal 31 Januari 2011 — Pemohon
81
  • calon istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbuldan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itumajelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) UndangPenetapan DISKA, nomor: 0017/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1
Register : 26-09-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 254/Pdt.P/2011/PA.TA
Tanggal 11 Oktober 2011 — Pemohon
91
  • hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanPenetapan DISKA, nomor: 0254/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 20-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 180/Pdt.P/2013/PN.Po
Tanggal 26 Februari 2013 — S U L A S T R I
193
  • di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 23-03-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 85/Pdt.P/2011/PA.TA
Tanggal 11 April 2011 — Semua Pihak Hadir
228
  • cukup pantas melakukan pernikahan,bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yangsudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatandosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akantimbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena ituMajelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undangNomor 1 Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepadapemohon untuk menikahkan anak kandungnya dan telah sesuaipula dengan1
Register : 02-02-2011 — Putus : 14-02-2011 — Upload : 12-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 25/Pdt.P/2011/PA.TA
Tanggal 14 Februari 2011 — Semua Pihak Hadir
170
  • calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu~ dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapatPenetapan DISKA, nomor: 0025/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974perlu) memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 27-03-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 312/Pdt.P/2013/PN.Po
Tanggal 2 April 2013 — SURADI
184
  • tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1