Nomor13, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagaiPemohon ;Abdul Azis bin Lagimpe, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanpedagang hasil bumi, tempat kediaman di Jalan Durian lorong ,Nomor 13, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan para Pemohon bertanggal 24 Agustus 2016, telahmengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Palu dengan

tanggal lahir Kuningan, 04041977, jeniskelamin perempuan, pekerjaan Mengurus RumahTangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Para Tergugat bertempat tinggal di : DusunCiwuni II Rt 006/ 003Puncak, Kuningan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk para Tergugathadir Prinsipal ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan suratpencabutan perkara pada hari Jumat, tertanggal 17 Mei 2019 yangmenyatakan telah mencabut Gugatan Sederhana Nomor13

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan NegeriSangatta tanggal 26 Juli 2017 Nomor :13/Pdt.G/2017/PN Sgt, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Halaman 1dari 18 Perkara Nomor 162/Pdt/2017/PT.SMR.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 21 Maret 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 Maret 2017 dalam register Nomor13/Pdt.G/2017/PN.Sgt telah mengajukan gugatan yang pada

Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir amar putusan Nomor13/Pdt.G/ 2017/PN.Sgt tanggal 26 Juli 2017 Kepada Penggugat telahdisampaikan secara seksama kepada Pemrbanding semula Penggugat,yang di buat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta pada hari SELASAtanggaL 1 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa perkara tersebut telahdiputus tanpa hadirnya Penggugat atau Kuasanya pada tanggal 26 JuliHalaman 6 dari 18 Perkara Nomor 162/Pdt/2017/PT.SMR.2017 dan berhak mengajukan upaya hukum banding dalam 14

menerangkan bahwapada tanggal 15 Agustus 2017 telah diajukan permohonan banding dariPembanding semula Penggugat atas putusan Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN.Sgt. tersebut;Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 11September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangattapada tanggal 11 September 2017, dan memori banding tersebut telahdisampaikan dengan seksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugatpada tanggal 12 September2017;Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor13

Dengan demikian, terhadap tuduhanpelanggaran Pasal 1365 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukumdalam perkara tersebut, Penggugat atau Pemohon (dalam hal ini) tidakterbukti, dengan kata lain, tidak ada perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat/Termohon dalam perkara tersebut;Bahwa berbeda landasan hukum dengan gugatan pada Perkara Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Sgt, maka dalam perkara in casu, Penggugat/PemohonHalaman 8 dari 18 Perkara Nomor 162/Pdt/2017/PT.SMR.mendalilkan Tergugat/Termohon melakukan

Bahwa dalam perjalanannya ternyata gugatan dalam perkara No.13/PDT.G/2013/PN.KPG antara Penggugat dan Tergugat berakhirdamai dan dikukuhkan dalam Akta Perdamaian Nomor13/PDT.G/2013/PN.KPG tanggal 26 Pebruari 2013. Oleh karena itu,Akta Perdamaian Nomor : 13/PDT.G/2013/PN.KPG tanggal 26Pebruari 2013 adalah sah dan mengikat antara Penggugat danTergugat.3.

sedemikian eratnya yang dapat dipandang sama ataubahkan sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri demikian jugatuntutan provisi tidak boleh sedemikian jauhnya sehingga dapatdipandang sebagai perkara tersendinri;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmembaca dan mencermati posita dan petitum gugatan Penggugatbahwa posita maupun petitum gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah tuntutan agar Tergugat melaksanakan segala hak dan kewajibansebagaimana yang tercantum dalam Akta Perdamaian Nomor13

26Februari 2013 (vide bukti surat bertanda P.2);Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.KPGMenimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai yangdilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 19 Februari2013 telah dikukuhkan dengan Putusan Pengadilan Negeri KupangNomor 13/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 26 Februari 2013, apakahdengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara in casu yangmenuntut agar Tergugat melaksanakan segala hak dan kewajibansebagaimana yang tercantum dalam Akta Perdamaian Nomor13

PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 13/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 26Februari 2013 memiliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaaneksekusinya dapat dimohonkan secara langsung oleh Penggugat;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugatbertanda P4, P.5, P.6 dan P.7, didapatkan fakta sebagai berikut: Bahwapadatanggal 02 Juni 2014, Penggugat melalui kuasanya telahmengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan NegeriKelas IA Kupang perihal mohon eksekusi perkara Perdata Nomor13

/PDT.G/ 2013/PN.Kpg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(vide bukti surat bertanda P.4); Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 Penggugat Paulus Pautelah membayar panjar biaya eksekusi perkara Perdata Nomor13/PDT.G/ 2013/PN.

Menghukum dan menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 167 ayat (5)Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan adalah termasukpelanggaran tindak kejahatan sesuai Pasal 184 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dariperkara ini;SubsidairHalaman 3 dari 9 hal. Put.

berikut: Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkan buktibukti kKedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa PHK yang dijatuhkan terhadap Penggugat pada tanggal 16November 2016 adalah karena pekerja telah memasuki usia pensiun,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 Undang Undang Nomor13

KelaminPerempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Jend.Sudirman Rt, 004 Rw. 002 Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, KabupatenHulu Sungai Selatan.Dalam hal ini SCDAQAl ......... 6... ce ceeeeeeee cee cee ee eae ca eceeeeaaaeeaaenteneeeeeeeess para Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor :13/Pdt.P/2020/PN Kgn, tertanggal 27 Januari 2020, Tentang Penunjukkan HakimTunggal dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara Nomor13

Kgn, dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri KandanganNomor :13/Pdt.P/2020/PN Kgn, tertanggal 27 Januari 2020, tentang Penetapan HariSidang.Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;Setelah memperhatikan suratsurat bukti dan mendengar keterangan daripara Saksi di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 24Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan padatanggal 27 Januari 2020 yang sama, dibawah Register Perkara Nomor13

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung nomor13/A/JA//12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Perkara TindakHal. 6 dari 9 hal.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran jaksa Agung nomor13/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana PerkaraTindak Pidana Umum tertanggal 29 Desember 2011, putusanMajelis Hakim selama 9 ( Sembilan) bulan tidak memenuhi 2/3( dua pertiga ) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22Juni 2016 nomor 91/Pid.B/2016/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor13/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 5 Oktober 2017 tentang PenetapanMemerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan PenawaranPembayaran Uang Ganti Kerugian;2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor13/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 11 Oktober 2017;3.

Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor13/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 15 Januari 2019;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untukmencoret Surat Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 15Januari 2019 dari register perkara perdata permohonan yang sedangberjalan yang tersedia untuk itu;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pat.P/2019/PN Jkt.

Nomor 426,Persil 16 adalah milik Turut Tergugat, bukan milik para10.Penggugat, sementara Turut Tergugat yang girik tanahnyadipergunakan sebagai alas pembuatan Akta Jual Beli Nomor13/1974 tersebut tidak pernah melakukan tindakan hukumapaapa terhadap para Penggugat;Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 13/1974 tertanggal 15Januari 1974 yang dikeluarkan oleh Tergugat Ill banyakmengandung cacat hukum, maka Akta Jual Beli tersebut harusdinyatakan batal atau dibatalkan;Bahwa oleh karena alas hak pembuatan

Mengenai sengketa tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor13/1974 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4152/Jatirasa, Bekasi,Jawa Barat, kami jelaskan bahwa objek sengketa perkara perdatayang kami sebutkan di atas berada dan terletak di wilayah hukumPengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat;3. Bahwa demikian pula para pihak selain Tergugat semuanyaberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, JawaBarat;4.

Adapun Majelis JudexFacti tidak mempertimbangkan bukti P1 tersebut secarasempurna sebagai bukti otentik adalah telah cukup membuKktikan secara nyatanyata dan meyakinkan bahwa Judex Factitelah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa disisi lain pula dapat dicermati Akta Jual Beli Nomor13/1974 tanggal 18 Januari 1974 dibuat dengan cara rekayasa,sehingga dapat mengancam kebatalannya adalah dapat dibuktikan dari ejaan bahasa Indonesia yang dipergunakan, yangmana dalam Akta Jual Beli

Disempurnakan (EYD), padahalEYD baru diberlakukan pada tanggal 27 Agustus 1975 sesuaidan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 0196/U/1975 tanggal 27 Agustus 1975tentang Pemberlakuan Pedoman Umum Ejaan BahasaIndonesia Yang Disempurnakan, sehingga dari fakta tersebutcukup meyakinkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 13/1974tanggal 18 Januari 1974 dibuat dengan cara rekayasa danbertentangan dengan hukum, sehingga harus dibatalkan;Bahwa yang lebih meyakinkan lagi bahwa Akta Jual Beli Nomor13

pendidikanSDN, pekerjaan ibu rumah tangga,bertempat tinggal di HULU SUNGAI SELATAN,selanjutnya disebut TERMOHON; Pengadilan AgamaTersebut gq mn mn we se te wen es rn 2 ee eeTelah membaca dan mempelajari berkasperkaranya 5 rere cree rrr eee reneeTelah mendengar Pemohon dan saksi saksi diDEFSIGANGAN j me wen wn nw i we ee neTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 25 Januari 2010 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor13

Bahwa oleh karena terkait permohonan Pengakhiran hubungan kerja yangdiajukan pekerja berdasarkan ketentuan pasal 169 Undangundang nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka wajar kepada pekerja sdr.Ferry Kurniawan diberikan uang pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakeraan ;Berdasarkan halhal tersebut diatas guna

FERRY KURNIAWAN berupa uangpesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UU Nomor13. TahunKetenagakerjaan;2003 = tentangHalaman 6 dari 28 hal. Putusan No .26/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst ;14.15.2. Agar pihak Pengusaha dan pihak Pekerja dapat menerimaanjuran ini;3.

., tertanggal 15 April2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pembanding II semulaPara Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31Desember 2018, yang menerangkan bahwa ia/mereka menyatakanmencabut permohonan banding tertanggal 2 Januari 2019 terhadapPutusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 20 Desember 2018, Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Kwg. tersebut ;Menimbang, bahwa dengan Risalah Pernyataan PencabutanPermohonan Banding, Nomor 13/PDT.G/2018/PN.KWG., tertanggal 24 Juli2019

yang ditandatangani oleh Para Pembanding semula Para Penggugatyang menerangkan bahwa ia/mereka menyatakan mencabut permohonanbanding tertanggal 27 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan NegeriKarawang, tanggal 20 Desember 2018, Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Kwg.tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan banding untuk pemeriksaan dalamtingkat banding terhadap putusan tanggal 20 Desember 2018, Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Kwg. diajukan masingmasing oleh Kuasa Hukum ParaPembanding semula

No.0076/Pdt.G/2015/MS.IDIDesa Paya Dua, Surat Ukur nomor 13/2010 tertanggal 31 Desember 2009, luas6.380 M2, atas nama Turut tergugat IL.Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No 13/ Desa Paya Dua, Surat Ukur nomor13/2010 tertanggal 31 Desember 2009, luas 6.380 M2, tanpa sepengetahuanPenggugat Tergugat dan Turut Tergugat II telah menghilangkan ruas jalan sebagailorong masuk sejumlah 4 meter.10.

Tgk Ben Bin Husen.Memfaraidkan Objek Perkara kepada ahli warisnya sesuai pembagian yangsah;Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 13/ Desa Paya Dua, Surat Ukur nomor13/2010 tertanggal 31 Desember 2009, luas 6.380 M2, atas nama Turuttergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengancara suka rela.Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya

terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat Idan Penggugat H/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan tanpa dihadirioleh Tergugat II/Terbanding I;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Terbanding IT maupunKuasanya tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka HakimKetua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukanisi putusan kepadanya melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor13

diajukan oleh pihakPenggugat I dan Penggugat II/Pembanding, maka pihak Tergugat I/Terbanding Imelalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori BandingHalaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 55/B/2015/PT.TUNMDNtertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Padang pada tanggal 16 Februari 2015 serta telah diberitahukan secaraseksama kepada pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor13

ANAKANGKAT, yang telah diasuh oleh pemohon I dan pemohon II sejak lahir hinggasekarang;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya ParaPemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9serta 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakanakta otentik, telah bermaterai cukup sebagaimana ditentukan UndangUndang Nomor13

ditentukan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah sesuaidengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kedua orangtuaANAK ANGKAT bernama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT dan IBUKANDUNG ANAK ANGKAT dan susunan keluarganya, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat;Menimbang bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalahakta otentik, telah bermaterai cukup sebagaimana ditentukan UndangUndang Nomor13

telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II padatanggal 22 Juni 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KedungjajangKabupaten Lumajang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna~ danmengikat;Menimbang bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalahakta otentik, telah bermaterai cukup sebagaimana ditentukan UndangUndang Nomor13

Sung Bo Jaya (objek perjanjian kerjanya adalah Pekerjaanyang bersifat tetap);Dari keseluruhan Perjanjianperjanjian kerja sebagaimana tersebut diatas ternyata obyek perjanjian kerjanya adalah pekerjaan yang bersifattetap, yang tidak dapat diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), serta cara perpanjangan dan cara pembaharuan tidak sesuaidengan Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003; Untuk itu Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanDemi Hukum Penggugat

Pasal 52 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 59UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 Perjanjian Kerja antara ParaPenggugat dan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturanHal. 10 dari 14 hal. Put.

tanggal 31 Maret 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 61Huruf 6b UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dasar pertimbangan hukum dari amar putusan tersebuttidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena:5.1 Disaat sudah ditetap ketentuan dari peraturan perundangundangan mengenai perubahan status yang terjadi dengansendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihakpihak dalamperjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentusebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) UndangUndang Nomor13

Magetan dari BRI Cabang Magetan melalui prosedur dan proses lelangyang dilaksanakan oleh KPKNL Madiun pada tanggal 23 Februari 2021;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IVmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saya telah membeli sebidang tanah SHM NO. 145 terletak di DesaTapak, Panekan, Magetan dari BRI Cabang Magetan melalui prosedur dan proseslelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Madiun pada tanggal 23 Februari 2021;Menimbang bahwa, Pengadilan Negeri Magetan Nomor13

Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Magetan menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2021Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 9 September 2021 Nomor13/Pdt.G/2021/PN Mgt;2.

didalam Memori Banding dariPembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding Semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding Il Semula Tergugat IIHalaman 14 Putusan Nomor 746/PDT/2021/PT SBYpada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehinggahanya merupakan pengulangan dan karenanya harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 9 September 2021 Nomor13

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah)Membaca berturutturut:Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Bangil menerangkan, bahwa tanggal 25 Februari 2019 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Februari 2019, Nomor13/Pid.B/2019/PN Bil ;Risalanh Pemberitahuan Pernyataan Banding telah diberitahukan olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil kepada Para

mempelajari berkas perkarayang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil,menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 kepada PenuntutUmum, dan pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terdakwa telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yangbersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor13/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 21 Februari 2019 yang dimintakanbanding;Hl. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Halaman 15 dari 16 halaman Putusan NOMOR 264/PID/2019/PT SBYIV.

Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketatercatat/terdaftar Persil 30 b D Ill Kohir Nomor13 C 1 seluas + 1,06 Ha (10.600m?) atas nama Atjo Bin Toko terletak dahulu di Kelurahan Panaikang sekarangKelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, denganbatasbatas : Utara : Kantor DLLAWUR ; Timur : Perumahan Perkampungan/tanah kosong ; Selatan : Kompleks Perumahan Villa Racing Centre ; Barat : Pagar tembok / tanah kosong ;4.

Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketatercatat/terdaftar Persil 30 b D Ill, Kohir Nomor13 C 1, seluas + 1,06 Ha (10.600m?) atas nama Atjo Bin Toko terletak dahulu di Kelurahan Panaikang sekarangKelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, denganbatasbatas : Utara : Kantor DLLAWUR ; Timur : Perumahan Perkampungan/tanah kosong ; Selatan : Kompleks Perumahan Villa Racing Centre ; Barat : Pagar tembok/tanah kosong ;4.

surat yang diajukan para Penggugat/Terbanding,sekarang Termohon Kasasi yang diberi tanda/kode P.6 berupa Surat TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatat Persil 30 b D.lIIl, KohirNomor 13 C. tertanggal 6 Juli 1959 yang menjadi pertimbangan Judex Facti(vide putusan Pengadilan Negeri Makassar) adalah sangat keliru, karena buktisurat yang diberi tanda/kode P.6 tersebut secara jelas menyebutkan bahwaSurat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatat Persil 30 bD.Ill, Kohir Nomor13

Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2003 tentangPerubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2001Tentag Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa pasal 2 ayat (1),temyata tidak pemah terbentuk adanya Kecamatan tanda /kode T.37) ;Oleh karenanya, sangat jelas dan terbukti bahwa bukti surat yang diajukan paraPenggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi yang diberi tanda/kode P.6berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatatPersil 30 b D.Ill, Kohir Nomor13