Ditemukan 571 data
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank OCBC NISP, Tbk Kudus
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : BPN Kabupaten Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Hengky Setiawan
64 — 43
), surat tersebut dikirimkan melalui Fax, namun tidak pernah ada jawaban ataupun respon samasekali;Bahwa Penggugat sebagai nasabah yang telah lama dan melaksanakan kewajibannyadengan baik serta beritikat baik selalu datang dan menemui pejabat dan karyawan yangberwenang ke kantor Tergugat dengan bermaksud supaya mempermudah komunikasidan menyelesaikan kesulitan keuangan dari penggugat serta untuk dibantu diberi solusidalam menyelesaikan kewajibannya pada Tergugat I.Bahwa Tergugat sebagai lembaga perbankkan
132 — 19
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Lmga) TERGUGAT Il adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan UU no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubahdengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankkan yang berkantorCabang di JI.
171 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
., telahterbukti melanggar aturannya sendiri dan aturan PBI maupun undangundang perbankkan, oleh sebab itu telah terpenuhi syarat kualifikasiperbuatan melawan hukum;Pinak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi sama sekali tidakmelindungi nasabah hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 37 Bayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 10Tahun 1998, yang bunyinya: setiap bank wajib menjamin dana masyarakatyang
175 — 23
BPR LuhurDamai sejak tahun 2003 dan PT BPR Luhur Damai bergerakTDdalam usaha perbankkan (lembaga keuangan), dan pernahditugaskan sebagai A/O dan penagihan kredit di kantor KasPT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds.Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab.
BPR Luhur Damaisejak tahun 2003 dan PT BPR Luhur Damai bergerak dalam87usaha perbankkan (lembaga keuangan), dan pernahditugaskan sebagai A/O dan penagihan kredit di kantor KasPT BPR Luhur Damai yang terletak di Br. Koripan, Ds.Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sejak tahun 2007sampai dengan tahun 2011 dan saat sekarang ini ditugaskandibagian umum ;Bahwa benar NI KETUT WANGI maupun NYOMANSUWENDRA pernah tercatat sebagai Dibitur di PT BPR luhurDamaiBahwa benar ada Akad kredit No.
1.ASTUTIK DWI ANDYANI
2.Wiriadinoto
Tergugat:
Pimpinan Bank Panin Tbk Cabang Surabaya Cendana
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.ARIF HANDOKO
3.LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH.,
43 — 34
Adalah patutdan berdasar apabila TERGUGAT mustinya memahami bagaimana danseperti apa maju Mundurnya suatu usaha yang baru dirintis;7.2 Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, kaitan batasanpembebanan Bunga yang selayaknya di kenakan kepada penggunajasa perbankkan di Negara kita ini adalah hal yang tidak wajar sertatidak patut apabila bunga melebihi pinjaman pokok, tetapi dalamPerkara A quo secara nyata hal ini terjadi, yang tentunya sangatmenciderai keadilan di dalam bermasyarakat di era modern ini
286 — 63
SP29/N.4/Fd.1/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 dan BAPpemeriksaan Pemohon sebagai tersangka tanggal 4 Maret 2015 adalah sah berdasarkanhukum;Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengatakan kasus ini termasukdalam ruang lingkup UndangUndang Perbankkan serta dailildalil lainnya sebagaimanatermuat dalam permohonan Permohon, menurut Hemat Pengadilan itu telah memasuki Materiperkara dan bukan wewenang dari Praperadilan untuk menilainya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
Terbanding/Tergugat I : DIREKSI PT. BANK MANDIRI, Tbk CABANG RENGAT
Terbanding/Tergugat II : DEPARTEMEN KEUANGAN RI CQ DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WIL CQ KPKNL PEKANBARU
Terbanding/Tergugat III : HASNAN ALIAS ABUN
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV RIAU CQ , ATR BPN KAB. INHU
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK
62 — 43
Bertentangan dengan kepentingan umum.10.Peraturan perundangundangan bidang perbankkan dalam menghadapikredit macet oleh pihak penggugat (debitur) telah diatur dalam Undangundang Nomor 10 / 1998 (pasal 21 ayat 11) dalam hal pengertian kreditsudah jelas, serta dalam surat Direksi Bank Indonesia Nomor31/150/KepDir pada tanggal 12 November 1998 dirubah dengan nomor2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi Kredit, Restrukturisasi kreditharus dilakukan 3 (tiga) kali dan sudah jelas, tergugat tidak sepenuhnyamemberikan
113 — 56
Hal ini tidak dijelaskan olehpara Penggugat, Keberatan para Tergugat karena para Pengggugat tidakmengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dabpihak Perbankkan sebagai Turut Tergugat, sedangakn tidakmengikutsertakan pihak Badan Pertanahan nasionnal dan pihakPerbankkan tidak menjadikan suatu gugatan itu ada cacat hukum,makaMajelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat harus ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah terurai
180 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil hanyamempertimbangkan sebagian keterangan para Terdakwa saja, padahaldalam proses persidangan ini para Terdakwa tidak menggunakan haknyauntuk melakukan pembelaan dengan mendatangkan Saksi yangmeringankan dan juga Ahli.Bahwa fakta fakta hukum yang terjadi di persidangan baik berupaketerangan SaksiSaksi, Surat, Ahli dan barang bukti serta keterangan paraTerdakwa tidak semua diakumodir dalam putusan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Bangil.Bahwa dalam perkara perbankkan
81 — 19
DENY RINALDI.Saksi mengerti isi surat kuasa dimaksud yaitu mengenai kuasa yangditanda tangani oleh Sdr DENY RINALDI (yang memberi kuasa) dan SdriDIAH SULISTYORINI (yang diberi kuasa) untuk melakukan penutupanrekening deposito di Bank Mega cabang BSM atas nama tersebut diatas(Sdr DENY RINALDI), berdasarkan persetujuan pemilik rekening (SdrDENY RINALDI).Sdr DENI RINALDI selaku nasabah prioritas yaitu mendapatkankemudahankemudahan untuk melakukan transaksi perbankkan, salahsatunya adalah seperti yang
33 — 4
Basuki RachmadNo. 98 104 Surabaya sejak tanggal 08 Agustus 2003 dengan Jabatan36Penyedia Pelayanan Nasbah dengan tugas dan tanggung jawabnyamenerima Nasabah atas pembukaan rekening Giro Deposito Tabunganhingga melakukan penutupan rekening ;e Bahwa Bank JATIM bergerak dalam bidang Perbankkan dan juga menerimaSetoran pajak dari wajib pajak untuk diteruskan ke Direktorat Pajak.sebagaiBank Persepsi ; Bahwa Persyaratan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran melalui Bank JATIMhanya membawa Surat Setoran
54 — 5
dengan Terdakwa Amat Rahmat karena Terdakwa Amat Rahmat adalahnasabah di Kantor Saksi bekerja Dibank Danamon Cabang Maros ;Bahwa Saksi Bekerja di Bank Danamon Sejak Tahun 1996 dan berkedudukan SebagaiHead Teller (Kepala Teller ) ;Bahwa Saksi Bekerja sebagai Head Teller (Kepala Teller) Bank Danamon Cabang Marossekitar Tahun 2008 ;Bahwa Saksi Bekerja Sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur ) yang ada di BankDanamonBahwa Tugas Saksi sebagai Head Teller adalah mengawasi teller ;Bahwa setiap transaksi perbankkan
43 — 8
dengan Terdakwa Amat Rahmat karena Terdakwa Amat Rahmat adalahnasabah di Kantor Saksi bekerja Dibank Danamon Cabang Maros ;Bahwa Saksi Bekerja di Bank Danamon Sejak Tahun 1996 dan berkedudukan SebagaiHead Teller (Kepala Teller ) ;Bahwa Saksi Bekerja sebagai Head Teller (Kepala Teller) Bank Danamon Cabang Marossekitar Tahun 2008 ;Bahwa Saksi Bekerja Sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur ) yang ada di BankDanamonBahwa Tugas Saksi sebagai Head Teller adalah mengawasi teller ;Bahwa setiap transaksi perbankkan
89 — 13
Undang Undang No.4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBenda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tangungan) maupun101113dalam praktek Perbankkan Surat Permohonan Roya atas Hak Tanggungan kepadaKantor Pertanahan yang memohonkan adalah tetap dari Bank sebagai kreditur,bukan dari debitur ataupun yang lainnya.
126 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tok Nomor : S.4 ADIR/ADK/01/2008 tanggal 17 Maret 2009 tentang Revisi Atas Ketentuan KreditUsaha Rakyat (KUR) yang semula SE DIREKSI Nomor : S.4DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 IV Ketentuan Umum Butir mengenai persyaratan Calon Debitur/terjamin yaitu individu/badanhukum, kelompok, koperasi dan atau kemitraan yang melakukan usahaproduktif yang layak yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaandan perbankkan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia cheekingpada saat permohonan kredit diajukan
98 — 41
Bank Aceh/BPD Aceh, dan hal itu dapatdikatakan merupakan peraturan lebih lanjut yang wajib dimiliki dandipedomani oleh bank sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan BankIndonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentangKewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan BankBagi Bank Umum (PPKPB), sebagaimana telah Ahli jelaskan padajawaban nomor 16 di atas; Bahwa di dalam Undangundang perbankan tahun 1998 kalau adakegiatan yang memenuhi unsur perbankkan boleh ada beberapa
kasusbisa juga dikenakan Undangundang lain diluar perbankkan yang laintermasuk Undangundang Korupsi; Bahwa Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan point IX.
46 — 22
Bahwa selanjutnya perbuatan tergugat ini diketahui oleh keluarga besar,tergugat mengaku khilap, bertobat dan menyesali perbuatannya, danselanjutnya keluarga besar bermaksud melunasi hutang tersebut secarakekeluargaan sesuai dengan perhitungan bunga yang wajar walaupunlebih tinggi dari ketentuan bunga Bank yang berlaku sesuai denganketentuan perbankkan, tetapi ternyata tergugat Il, menolak dengantegas dan tetap meminta pelunasan hutangnya harus dengan sistimrentenir, lintah darat dan peraturannya
147 — 64
Bank Pembangunan DaerahMaluku tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perbankkan yangberlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama PT. Bank PembangunanDaerah Maluku, saksi DIRK SOPLANIT, SE.M.Si, dipersidangan, sebelum iamenyetujui permohonan Kredit tersebut tanggal, 17 Februari 2010 prosesnyatelah melalui 9 tahap.5) Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melakukan sikap kehatihatian sebagai prinsip perbankan dengan cara melakukan Checkking On TheSpot.
ZULFAKAR
Tergugat:
1.KOPERASI CENDERAWASIH ARTHA
2.Nyonya Yoe Indriyani Rahwati
3.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Semarang
5.Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
64 — 25
Bahwa Terhadap dalil posita 28 gugatan Penggugat kami tolak dankesampingkan dikarenakan hutang piutang berdasarkan Perjanjian hutangpiutang pribadi antara Penggugat dan Tergugat II ,sehingga apabilaPenggugat menggunakan dasar hukum perbankkan maka dalil ini wajibditolak .16.
308 — 312
professional atau orang dalam dalam perusahaanpemegang saham;Bahwa, yang berhak mengurusi perseroan terbatas dalam organisasiadalah direksi yang apabila lebih dari satu orang direksi maka salahsatunya diangkat menjadi dikrektur utama kemudian tugas dari direksiadalah untuk kepentingan perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuanperusahaan tersebut, direksi juga bisa untuk berhubungan kepada pihakketiga seperti apabila perusahaan mau mengajukan kredit;Bahwa, apabila direksi akan mengajukan kredit kepada perbankkan