Ditemukan 5172 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã penita pekita perita petiga petika pecita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 76
  • GMMajli Azhar dan mengosongkan, membongkar pondasi di atas tanah seluas 260M2 untuk dikembalikan kepada ahli waris yang berhak demikian halnya tanahseluas 1250 M2 yang berdiri beberapa bangunan yang dikuasai para Tergugatyang menjadi satu kesatuan secara keseluruhan sejumlah 3.760 M2 ditetapkansebagai hak dan bagian para Tergugat tidaklah menjadikan Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal inididasari dengan argumentasi hukumPertama Bahwa ketentuan dalam
    primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyekyang disengketakan;Keempat Bahwa penggantian niali kerugian kepada pihak pembeli sebagaiKelimaimplikasi perbuatan para Tergugat menjual secara melawan hukumtanah yang bukan haknya serta penetapan status tanah seluas 1.250M2 menjadi kepemilikan para Tergugat sesuai hak dan bagianSipakiyah atas peninggalan Abdul rahman demikian halnya pembokaranpondasi di atas tanah seluas 260 M2, Menurut Majelis hakim tidaklahtermasuk dalam kategori ultra petita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
494 — 2329
  • Hal ini bertentangan dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetapyakni dalam Putusan Nomor 139.PKK/TUN//2015tertangggal 18 Februari 2016 dimana pada bagianpertimbangan halaman 75 menegaskan bahwa keputusanpembatalan yang melebihi yang dimohonkan merupakantindakan yang ultra petita sebagaimana dikatakan :Bahve tindakan Pemohon Peninjauan Kembali l/KepalaBPM membatalkan keseluruhan SHGB Nomor 456, 457,dan 458 adalah ultra petita dan berlebihan karena yangdimohon pembatalannya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
273 — 389
  • Hakimhanya menimbang halhal yang diajukan Para Pihak dan tuntutan hukumyang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur).Berdasarkan hal di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Judex FactieTingkat Banding dapat membatalkan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama di atas serta memberi pertimbangan baru yang menerangkanbahwa berdasarkan bukti surat, saksi dan fakta yang muncul di dalampersidangan diketahui bahwa PEMOHON BANDING (dahulu TERGUGAT 1)adalah sebagai
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
133 — 87
  • Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan daridalildalil tidak jelas apa yang dituntut (petita yang diminta olehPenggugat), karena petitum tidak didukung oleh posita yang jelas.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalildalilgugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mengemukakan pokokpermasalahan berawal dari keputusan gubernur Lampung tentangpenetapan lokasi (penlok) Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 472/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : VINCENT WIDJAYA
Terbanding/Penggugat : HARIS MULYADI
Terbanding/Turut Tergugat I : NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Turut Terbanding/Tergugat II : ROY INDRA DHARMAWAN
140 — 58
  • yangharus dibaliknamakan tersebut, dan apabila Judex Facti ( Majelis HakimTingkat Pertama Pengadilan Negeri Sukabumi ) mempersilakan Penggugatuntuk membaliknama Sertipikat dari atas nama Tergugat ke atas namaPenggugat adalah Sertipikat berdasarkan putusan Peradilan Tata UsahaNegara maka Judex Facti ( Majelis Hakim Tingkat Pertama PengadilanNegeri Sukabumi ) dianggap telah melanggar Pasal 178 HIR / 189 RBGayat (3 ), yaitu dalam menjatuhkan putusannya melebihi apa yangdimohonkan Penggugat ( Ultra Petita
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Putus : 03-08-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 3 Agustus 2011 — - PENGGUGAT : PT. PERKEBUNAN SENTAWAR MEMBANGUN; - TERGUGAT : BUPATI KUTAI BARAT
160 — 102
  • ditetapkan dalam amar Putusan ini ;Menimbang, bahwa secara berlebihan (ten overvloade )Mayoritas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwamenurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana tersebut dalam pendapat menurut Indroharto, SHdalam bukunya Usaha Memahami Undang undang tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka SinarHarapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan keempat halaman 237 pada pokoknya menyebutkan Hakim TataUsaha Negara tidak dapat memutus ultra petita
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 317/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 17 September 2018 — Pembanding/Tergugat II : Gubernur Jawabarat
Terbanding/Penggugat I : ODOD SUHARA
Terbanding/Penggugat II : SISWADI
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan BONDOL ISMAIL ADJIE
Turut Terbanding/Tergugat III : WAKIL GUBERNUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA BIRO ASET DAN KEUANGAN DAERAH JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT
209 — 65
  • dan hanya mengikat para pihak yangmembuatnya, sehingga yang berhak untuk meminta pembatalanterkait dengan adanya persoalan (misalkan berkaitan denganperbuatan ingkar janji atau biasa disebut dengan wanprestasi)menyangkut perjanjian tersebut hanya terbatas pada pihakpihakyang membuat perjanjian yang dalam hal ini adalah Tergugat dengan Para Tergugat lainnya atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Dengan demikian apa yang diminta oleh para Penggugat dalampetitumnya tersebut merupakan petitum yang ultra petita
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 28-10-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT PALU Nomor 78/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 4 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : WELLY HARJONO Diwakili Oleh : Bhill Perdana Katuwu, S.H.
Pembanding/Penggugat II : FENGKY HARYONO Diwakili Oleh : Bhill Perdana Katuwu, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PIMPINAN SINODE GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKST)
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN / KETUA MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKST) IMANUEL PALU
Terbanding/Turut Tergugat I : PETRUS YALIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR NOTARIS / NOTARIS IRWAN DEL CANO, SH
154 — 64
  • sehingga secara hukum sekalipun dalam putusan yangmenjadi dalil Terbanding dan II semula Tergugat dan II benar adanya, makasecara hukum yang disebut dibatalkan dalam putusan tersebut adalah seluas400 m2 (empat ratus meter persegi) dan bukan satu bagian dari objekperjanjian perikatan jual beli yang seluas 15.030 m2 (lima belas ribu tiga puluhmeter persegi) Sesuai Perikatan Nomor 87 tahun 2009, hal ini sejalan denganHalaman 72 dari 83 Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PALpenerapan hukum terhadap asas Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
209 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014, didalam halaman 3 (Lampiran 6) bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Register : 07-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 26/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 10 Mei 2016 — - PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, DKK - H. ACHMAD BIN H. ANWAR, DKK
116 — 51
  • Mohon dengan hormat agar Judex Factie pada Tingkat Banding dapatmemeriksa kembali Bukti TIl01 yang diajukan oleh PEMBANDING.Bahwa adalah hal yang wajar dan berdasarkan hukum apabilaPEMBANDING menyatakan bahwa Putusan Judex Factie TingkatPertama bersifat ULTRA PETITA karena memutus melebihi dari apayang dimohonkan oleh TERBANDING.JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA MENJATUHKAN PUTUSAN PADAPERKARA A QUO YANG PERTIMBANGAN HUKUMNYABERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PIDANA NOMOR159/PID.B/2015/PN.KAG YANG TELAH BERKEKUATAN
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 10-07-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sdk
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
1.MORGIM SIDEBANG
2.JAHIMAT SILALAHI
3.TIOP MARHASIL SIDEBANG
4.SIMAN SIDEBANG
5.RIMCON W. SIDEBANG
6.MANGATAS SIDEBANG
7.JULIMAR SIDEBANG
8.OLOAN SIDEBANG
9.NIXON
10.MANIMBUL SIDEBANG
11.JONNER SILALAHI
Tergugat:
1.Drs. PANGIHUTAN SILALAHI
2.KEPALA DESA SILALAHI III
3.CAMAT KECAMATAN SILAHISABUNGAN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Dairi
309 — 251
  • Bahwa, karena adanya berbagai kekaburan dan kontradiksi antara positadengan petita telah menimbulkan kesulitan dalam memahami dalil ParaPenggugat sehingga Tergugat , Il dan III kesulitan untuk menangkapmaksud dan tujuan sebenarnya dari gugatan ini apakah gugatan warismawaris untuk dinyatakan sebagai ahli waris, ataukah gugatanberdasarkan kepemilikan ataukah gugatan perbuatan melawan hukumkarena adanya penerbitan sertifikat, ataukah berdasarkan motif lainnyaagar dapat lebih lama menguasai tanah terperkara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-11-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 669/Pdt.G/2012/PN Jkt-Sel
Tanggal 18 Juni 2013 — JUNAIDI ABDILAH Lawan PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA RUBY VANADINO L A S T R I
136 — 99
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1454 KUHPerdata waktupengajuan permintaan pembatalan perjanjian untuk gugatana quo telah terpenuhi yaitu dalam kurun waktu kurang dari 5(lima) tahun sejak diketahuinya terjadi penipuan yangmelanggar unsur subyektif syarat sah perjanjian ;PETITA :Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranyamajelis hakim yang terhormat memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-09-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 PK/Pdt/2018
Tanggal 18 September 2018 — UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA VS SYAFRUDIN CHATIB DKK
161 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 559 PK/Pdt/2018Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan: Bahwa amar putusan yang memberikan ganti rugi masingmasingbangunan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalahdalam rangka mengabulkan petitum subsidair yaitu mohon putusanyang adil (ex aequo et bono) hal tersebut tidaklah bertentangan denganasas ultra petita dan melanggar Pasal 67 huruf c Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karenamengabulkan petitum subsidair masih dalam rangka posita
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 588/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PERSEROAN TERBATAS PT BANK PAN INDONESIA Tbk Diwakili Oleh : Suyanto, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat II : PERSEROAN TERBATAS PT BANK PAN INDONESIA Tbk KANTOR CABANG KEDIRI Diwakili Oleh : Suyanto, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat III : BAMBANG SUPRIHADI, SE Diwakili Oleh : Suyanto, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat IV : EKA MARIFATUL AULIANI, SE Diwakili Oleh : Suyanto, SH., Dkk
Terbanding/Penggugat : SONY SANDRA Diwakili Oleh : Dr.Wijayanto Setiawan, SH.,M.Hum
Terbanding/Turut Tergugat I : SRI MULYATI Diwakili Oleh : FELIX REZA TAHA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : THOMAS HADY SOEWITO Diwakili Oleh : FELIX REZA TAHA, S.H.
211 — 276
  • kerugiankarena kehilangan yang diharapkan sebagaimana yang tercantum dalamPasal 1250 KUH Perdata.Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY(vide halaman 91 Putusan Pengadilan Negeri Kediri) bahwa dar perhitungan ganti rugi tersebut diatas oleh karena berbedadengan perhitungan ganti rugi yang dihitung dan dimohonkan olehPenggugat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan aspek keadilan,kemanfaatan dan kerugian yang dirasa telah dialami oleh PenggugatPrinsipal serta agar tidak menimbulkan ultra petita
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 93/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 5 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT SILVA INHUTANI LAMPUNG
Terbanding/Penggugat : HJ. MUSTIKA RENY
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
113 — 78
  • Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libel) ;Bahwa menurut hemat Tergugat, tidak jelas apa yang dituntut (petita yangdiminta oleh Para Penggugat), karena petitum tidak didukung oleh posita yangjelas.Berdasarkan Surat DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSILAMPUNG Nomor : 522/1000/III.16/2009, tanggal 2 Juli 2009 dijelaskan: Halaman 35 dari 88 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby
Tanggal 21 Oktober 2014 — AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN
101 — 13
  • peradilan tingkat pertama ; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya perkara yang timbui akibat dari upayahukum yang diajukan Pelawan ;Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendaklain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosialmasyarakat sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidaksesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat onvotdeonde gemotivered (kurangpertimbangan) dan atau putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN SBY
Tanggal 12 Nopember 2014 — WALIKOTA SURABAYA, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS KAMAN BIN IRFA’I DKK
162 — 99
  • peradilan tingkat pertama ; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya perkara yang timbui akibat dari upayahukum yang diajukan Pelawan ;Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendaklain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosialmasyarakat sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidaksesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat onvotdeonde gemotivered (kurangpertimbangan) dan atau putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 30-12-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1769/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat Vs Tergugat
87 — 45
  • Disamping iu, petitumtersebut hanya salah satu dari petita yang diajukan oleh paraPenggugat di dalam gugatannya; sedangkan petitum yang lainsemuanya menyangkut halhal yang berkaitan dengan masalah waris,sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pokok perkara ini adalahtentang waris. Oleh karena itu, sesuai Pasal 49 huruf b Undangundang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UndangundangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama besertaHal. 75 dari 102 hal. Ptsn. No.1769/Pdt.G/2015/PA.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
H HENDI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
50 — 36
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang PerubahaanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilinan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun2016 tentang Desa, dan Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 dimana dariperaturan ketentuan Pilkades Tidak Ada Tentang Pemilihan Suara Ulang olehkarena itu petitum demikian dapat dikategorikan Ultra Petita
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 04-12-2017 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA MAROS Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 15
  • . , dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidakmengikat, dimana penambahan diktum tersebut menurut Pengadilan bukanpelanggaran terhadap asas ultra petita partium, karena diktum dimaksudmasih sesuai dengan kejadian materiil sebagaimana yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972.Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimanapertimbanganpertimbangan diatas, bahwa obyek hibah sudah diberikan2 IOUT casas cmmscernxnen comemenmamniin caiemmuewwet sejak Tergugat