Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã pekita penita perita petiga petika pevita
Penelusuran terkait : Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 326/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
Nathalia Sherly
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta S, SH
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH.M.Kn.
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.EDDY NYOMAN WINARTA, SH
9.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
300 — 454
  • Maka pemeriksaan lebih lanjut terkaitdengan objek perkara, melebihi kKewenangan dari Judex Factie ( onbevoegd atau ultra petita).3. Bahwa formulas!
    2016. jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor304/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 28 Desember 2015 yang TELAHBERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACH VAN GEWIJSDE) danPerkara perlawanan ini merupakan perkara bantahan terhadappenetapan Eksekusi No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo.No.41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps tanggal 24 Februari 2020, maka yangharus diperiksa adalah Eksekusinya saja dan bukan materi Pokoknya.Maka pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan objek perkara, melebihikewenangan dari Judex Factie (on bevoegd atau ultra petita
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
102 — 34
  • Angkasa Pura (Tergugat I) seluas 10.777,5 m* dan bukan 10. 757,5 m2 sebagaimana dalamgugatan Para Penggugat;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dan hukum acara perdata,hakim dibatasi oleh suatu prinsip hukum, yaitu bahwa tidak dibenarkan hakimmemutus pokok perkara melebihi apa yang digugat oleh Penggugat atau seringdisebut dengan istilah ultra petita, hal mana telah diatur dalam Pasal 178 Ayat(2) dan (3) HIR/ 189 Ayat (2) dan (3) RBg;Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa ParaPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — PT GRAHA SARANA DUTA (GSD) VS 1. AJI SUPRIAJI, DKK
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 189 Rog yang mengatur bahwa Majelis Hakimdilarang memutus melebihi apa yang dituntut (petitum);Terbukti tidak ada satupun dari 19 petitum gugatan Para TermohonKasasi mengenai pelaksanaan putusan paling lambat 14 hari,sebagaimana diputus oleh Judex Facti pada angka 5 Putusan;Dengan demikian karena terbukti Judex Facti telah memutus hal yangtidak diminta oleh Para Termohon Kasasi dalam gugatannya maka jelasterbukti putusan Judex Facti pada angka 5 putusan adalah ultra petita,dan karenanya adalah
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 29/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Intervensi I : WIET SOEGITO Diwakili Oleh : WIET SOEGITO
Terbanding/Penggugat : PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa
Terbanding/Tergugat I : ANGRAYANI DHARMATANA
Terbanding/Tergugat II : YOSEA ANDREA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat IV : SUSTRITINI BETY
Terbanding/Tergugat V : LIA SUHERMAN
Terbanding/Tergugat VI : Ir. ASMIYARNI
Terbanding/Tergugat VII : TJOE OHING
Terbanding/Tergugat VIII : HERIYANSYAH
Terbanding/Tergugat IX : RICKY MASTONI
Terbanding/Tergugat X : JACOB MARANATHA
Terbanding/Tergugat XI : DEDI NOPIANDI
Terbanding/Tergugat XII : DAHMAN
Terbanding/Tergugat XIII : Insinyur SENI RAMALA
Terbanding/Tergugat XIV : NANANG SUHERMAN
Terbanding/Tergugat XV : MUKTI MUKSIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARI FEBRIANI
Terbanding/Tergugat XVII : NAYU
Terbanding/Tergugat XVIII : MEDIANSYAH
Terbanding/Tergugat XIX : SEMA BT SAMSI
Terbanding/Tergugat XX : BAYUDIN
Terbanding/Tergugat XXI : BAYUDIN BIN SAMSI
Terba
97 — 44
  • secaranyata tanahtanah tersebut;Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat hakim perdata berwenangmenilai ketidak benaran data yang diberikan untuk penerbitan sertifikat danberwenang menilai ketiadaan itikad baik dalam memperoleh sertifikattersebut tanpa memerlukan adanya putusan pidana yang berkekuatanhukum tetap, hal mana telah dilakukan dengan baik dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang atautidak memutus melebihi apa yang dituntut (ultra petita
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 02-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 25 Mei 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (BADAK); melawan 1.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN; 2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA; 3.BUPATI KUTAI BARAT; 4.PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (Tergugat II Intervensi);
191 — 77
  • Hal ini menyebabkan gugatanPenggugat menjadi kabur, bahkan gugatan Penggugat menjadikontra petita;Bahwa kekaburan gugatan Penggugat semakin jelas terlihat padaposita gugatan angka halaman 3, dimana Penggugat menyatakan:Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2015, setelahdmendapatkan informasi dan mengetahui adanya kebenaran...Sedangkan posita Penggugat pada angka 4 halaman 6 menyatakan:Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat disekitar perkebunan PT.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 117/Pdt.Bth/2020/PN Blg
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Berlin Sitanggang
2.Sitor Sitanggang
3.Ny. C. Sitanggang boru Sinurat
4.Udut Manotar Sitanggang
Tergugat:
4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II
5.Sotar Naibaho
6.Guntur Naibaho
7.Saut Maringan Naibaho
8.Seria boru Naibaho
9.Saur boru Naibaho
10.Pemerintah R.I. cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kanwil BPN Sumut cq Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir
123 — 79
  • Penggugat asal tidak ada menyertakan buktibukti pemilikannya atasbangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha maupuntanam tanaman tersebut yang justru Tergugat asal (Sekarang Terlawan V)lah sebagai pemilik satu unit bangunan rumah permanen, bangunan gudangdan tempat usaha serta seluruh tanamtanaman yang telah terdaftar padadan akan diganti rugikan oleh Terlawan VI dan VII kepada Terlawan V;Pertentangan dalildalil gugatan dalam posita penggugat dan Il asal(sekarang Terlawan dan II) dengan petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2011 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1442 K/PDT/2010
Tanggal 7 Januari 2011 — 1. Drs. ANTON OBEY, dkk vs 1. SOEMARTO WIJAYA, dkk
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata dan praktek peradilan untuk mengajukan gugatan dikalanganpara Tergugat, sedangkan menyangkut obyek sengketa tidak dalampenguasaan Tergugat Rekonvensi, tetapi justru berada dalam penguasaanorang lain pihak Ill (ketiga) yang tidak dilibatkan dalam perkara ini,karenanya pengajuan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Tinggi MakassarJo. putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, melebihi apayang diminta oleh Tergugat (Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
222 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah Halaman 27 dari 108
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenaihalhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai /egal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
82 — 43
  • Hal inilah yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
240 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai /egal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutus mengenaihalhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhalyang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 96
  • fakta keadaannya Atiah/ Herawati diketahuimasih hidup, memiliki hubungan hukum dengan Amaq Ruminep dan AmaqRumejam, serta memiliki hak kewarisan berdasarkan sebab hubungan darah (Nasab),maka selanjutnya dalam perkara aquo Atiah/ Herawati juga nantinya akanditetapkan sebagai ahli waris dan memperoleh bagian waris dari pewaris AmaqRumejam atas peninggalan Amaq Ruminep maka penetapan bagian waris kepadaAtiah/ Herawati tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 115/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 8 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat : CAROLINE FAUSTINA ALIAS GWIE TJIE HIAN
Terbanding/Penggugat : TEGUH KOOSLARTO
96 — 57
  • menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/ Terbanding semulaTergugat tertanggal 31 Januari 2019 pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut: Bahwa Pembanding/ Terbanding pada prinsipnya kurang sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta karena pertimbanganhukum dan amar putusannya kurang mencerminkan rasa keadilanmelampoi apa yang diminta (ultra petita
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 20-09-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 178/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 24 Nopember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
170 — 286
  • Tergugat mengenai obscuur libel/gugatankabur karena letak/lokasi tanah yang tidak jelas/berbeda, sehinggamemperlihatkan Majelis Hakim terkesan AKTIF hanyamempertimbangkan pemeriksaan setempat (yang tidak sesualdengan fakta hukum) dan tidak didukung dengan buktibukti lainnya,Halaman 75 dari 141 halaman Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT SMRsehingga terbukti Majelis Hakim telah memutus halhal yang tidakdidalikan oleh Para Tergugat, yang dalam hal ini membuktikanbahwa Putusan No. 236 ULTRA VIRES/ULTRA PETITA
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Pemeriksaan Gugatan KTUN Bundel Beschikking
Kata Kunci : Pemeriksaan Gugatan KTUN; Bundel Beschikking;
TATA USAHA NEGARA/G.6/SEMA 7 2012
2423 — 0
  • Gugatan terhadap bundel beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini yang ... [Selengkapnya]
  • Apabila keseluruhan KTUN dalam bundel beschikking yang dibatalkan, maka hakim telah bertindak secara ultra petita dalam putusannya, hal ini dapat merugikan kepentingan B, C dan D yang tidak ikut menggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut