Ditemukan 5094 data
352 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inimenunjukkan bahwa Para Terdakwa dan Pimpinan BI lainnya dengansengaja memberi kelonggaran atau pembiaran bagi Para Pemohonuntuk tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.Bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan menyalahgunakankewenangan dalam jabatannya, karena melakukan atau tidakmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dari jabatan itusendiri (halaman 307 putusan) ;Menimbang, bahwa pemberian dana bantuan hukum melalui keputusanRDG tersebut kepada mantan Direksi
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
265 — 526
MADE LADRA secara tidak langsung melakukan pembiaran atau membuat suatukebijakan yang dapat merugikan LPD Desa Adat kapal seperti saat mencairkankredit dengan jumlah fantastis yakni Kredit debitur /mantan kolektor LPD atasnama NI LUH RAI KRISTIANTI Tahun 2013, dengan plafon Rp. 8.500.000.000,,dengan bunga (1%) yang dipecah menjadi 4(empat) debitur atas namakeluarganya antara lain : KETUT ASTANA, NI LUH RAI KRISTIANTI, MADEHal. 436 dari 452 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusTPk/2018/PN.
132 — 25
Ataspenetapan pemenang ni kemudian disampaikankepada PPK untuk dibuatkan SPPBuJnya.Ketidaktepatan proses pengadaan ini diketahuioleh KPA, namun KPA tidak melakukan tindakanapapun dan melakukan pembiaran;Penetapan peringkat teknis dan pemenang seleksiditetapbkan oleh panitia pengadaan yangseharusnya hal tersebut ditetapbkan oleh menteri.Berdasarkan Peraturan Presiden Nmor 54 Tahun2010, menyatakan bahwa PA membuat suratpenetapan peringkat teknis dan pelaksana untuknilai seleksi diatas Rp.10.000.000.000
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1169 — 1591
Ketika terjadi pelanggaranharusnya dari sector kehutanan menerapkan sanksi itu, tidak berlarutlarut.Karena disinilah memang adanya indikasi kerugian keuangan negara tetapidari kementrian kehutanan inilah yang mempunyal kewenangan untukmelakukan penagihan tersebut dan memberikan sanksisanksi tidak adapembiaran, ini seolaholan ada pembiaran. Kemudian apakah dapatdidelegasikan ?
123 — 26
Atas penetapanpemenang ni kemudian disampaikankepada PPK untuk dibuatkan SPPBJnya.Ketidaktepatan proses pengadaan inidiketahui oleh KPA, namun KPA tidakmelakukan tindakan apapun danmelakukan pembiaran;Penetapan peringkat teknis danpemenang seleksi ditetapkan oleh panitiapengadaan yang seharusnya hal tersebutditetapbkan oleh menteri.
150 — 137
Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanahyang berbatasan;Saksi SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparatur tertinggi yang ada di DesaTenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaanyang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah Alainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi,sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 02 April2013, yang juga ditandatangani oleh saksi SUPRIATMAN, S.Pd., selakuKepala
193 — 68
perbuatan terdakwa tersebut dapatdibenarkan; seer Menimbang bahwa ketentuan 30 hari kerja sah dengan sendirinyawonnennnn= Menimbang bahwa walaupun secara normatif perobuatan terdakwa dapatdibenarkan namun sesuai pengakuan terdakwa bahwa selama prosespengesahan RKT terdakwa telah melimpahkan sepenuhnya kepada pejabat teknisuntuk melakukan penilaian dan terdakwa tinggal menandatangani' sajapengesahan RKT yang telah direkomendasikan pejabat teknis dibawahnya.Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pembiaran
123 — 35
Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanahyang berbatasan;Saksi SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparatur tertinggi yang ada di DesaTenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaanyang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah Alainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi,sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 02 April2013, yang juga ditandatangani oleh saksi SUPRIATMAN, S.Pd., selakuKepala
545 — 207
sehingga bisa dijadikan bahan untuk penentuancut off dalam rangka perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditorBPK yang menyatakan total lost untuk proyek yang di Bandung itu tidak valid;Bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara memiliki kewajiban untukmengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalampenguasaannya dan itu merupakan tanggung jawabnya dalam hal Kepala Satker;Bahwa terhadap barang yang ternyata tidak dimanfaatkan atau tidak digunakanmaka bisa diterapkan asas pembiaran
158 — 45
melakukan perbuatan mark up, makadapatlah dikatakan telah melakukan perbuatan menyalah gunakan kewenangan yangada padanya, termasuk apabila merubah data juga bagian dari kewenangannya ;Bahwa benar dalam menentukan kerugian keuangan Negara haruslah ada Audit dariBPKP, Audit yang akurat adalah Audit Investigasi ;Bahwa penyalah gunaan merupakan bahagian dari perbuatan melawan hukum ;Bahwa apabila sesorang mempunyai kewajiban untuk memverifikasi, tetapi tidakdilakukan, maka dapat dikatakan telah terjadi pembiaran
186 — 75
Termasuk didalamnya pengawasan, dan pembiaran dapat berarti melakukan pembantuan jika adakesadaran dan ada pengetahuan.Bahwa jika dalam mengelola perusahaan direksi melakukan penyimpangan, makamenjadi tanggungjawab pribadi bukan korporasi.Bahwa dalam BAP ahli ada keterangan tentang transaksi fiktif, ahli maksudkan jikaternyata transaksi ada, tetap1 MI yang menerima penempatan investasi tidakmempunyai saham padahal dalam perjanjian dikatakan ada saham, sehingga seolaholah ada saham, hal ini sama dengan
173 — 71
Termasuk didalamnya pengawasan, dan pembiaran dapat berarti melakukan pembantuan jika adakesadaran dan ada pengetahuan.Bahwa jika dalam mengelola perusahaan direksi melakukan penyimpangan, makamenjadi tanggungjawab pribadi bukan korporasi.Bahwa dalam BAP ahli ada keterangan tentang transaksi fiktif, ahli maksudkan jikaternyata transaksi ada, tetap1 MI yang menerima penempatan investasi tidakmempunyai saham padahal dalam perjanjian dikatakan ada saham, sehingga seolaholah ada saham, hal ini sama dengan
195 — 17
ada sama sekali niat jahatterdakwa untuk melanggar peraturan perundangundangan, karena terdakwaberkeyakinan bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalampengelolaan IMB tidak ada melanggar aturan hukum sebagaimana tidak pernahdinyatakan adanya pelanggaran aturan hukum oleh Inspektorat dan BPK baik padasaat terdakwa sebagai camat maupun pada masa camatcamat terdahulu.Seandainya memang ada pelanggaran hukum maka aparat pengawas internal yakniInspektorat dan BPK dapat dikatakan melakukan pembiaran
204 — 23
ada sama sekali niat jahatterdakwa untuk melanggar peraturan perundangundangan, karena terdakwaberkeyakinan bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalampengelolaan IMB tidak ada melanggar aturan hukum sebagaimana tidak pernahdinyatakan adanya pelanggaran aturan hukum oleh Inspektorat dan BPK baik padasaat terdakwa sebagai camat maupun pada masa camatcamat terdahulu.Seandainya memang ada pelanggaran hukum maka aparat pengawas internal yakniInspektorat dan BPK dapat dikatakan melakukan pembiaran