Ditemukan 5094 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pembayaran
pembakaran
pembubaran
penyiaran
pembiayaan
pembiayan
pembinaan
pemasaran
pembyaran
pembaran
pembuatan
Putus : 15-03-2010 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/PID.SUS/2009 Tanggal 15 Maret 2010 — AULIA THANTAWI POHAN, DKK
352 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
352 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inimenunjukkan bahwa Para Terdakwa dan Pimpinan BI lainnya dengansengaja memberi kelonggaran atau pembiaran bagi Para Pemohonuntuk tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.Bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan menyalahgunakankewenangan dalam jabatannya, karena melakukan atau tidakmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dari jabatan itusendiri (halaman 307 putusan) ;Menimbang, bahwa pemberian dana bantuan hukum melalui keputusanRDG tersebut kepada mantan Direksi
Register : 15-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
265 — 526
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
265 — 526
MADE LADRA secara tidak langsung melakukan pembiaran atau membuat suatukebijakan yang dapat merugikan LPD Desa Adat kapal seperti saat mencairkankredit dengan jumlah fantastis yakni Kredit debitur /mantan kolektor LPD atasnama NI LUH RAI KRISTIANTI Tahun 2013, dengan plafon Rp. 8.500.000.000,,dengan bunga (1%) yang dipecah menjadi 4(empat) debitur atas namakeluarganya antara lain : KETUT ASTANA, NI LUH RAI KRISTIANTI, MADEHal. 436 dari 452 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusTPk/2018/PN.
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- EFFENDY HUTAGALUNG
132 — 25
132 — 25
Ataspenetapan pemenang ni kemudian disampaikankepada PPK untuk dibuatkan SPPBuJnya.Ketidaktepatan proses pengadaan ini diketahuioleh KPA, namun KPA tidak melakukan tindakanapapun dan melakukan pembiaran;Penetapan peringkat teknis dan pemenang seleksiditetapbkan oleh panitia pengadaan yangseharusnya hal tersebut ditetapbkan oleh menteri.Berdasarkan Peraturan Presiden Nmor 54 Tahun2010, menyatakan bahwa PA membuat suratpenetapan peringkat teknis dan pelaksana untuknilai seleksi diatas Rp.10.000.000.000
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1169 — 1591
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1169 — 1591
Ketika terjadi pelanggaranharusnya dari sector kehutanan menerapkan sanksi itu, tidak berlarutlarut.Karena disinilah memang adanya indikasi kerugian keuangan negara tetapidari kementrian kehutanan inilah yang mempunyal kewenangan untukmelakukan penagihan tersebut dan memberikan sanksisanksi tidak adapembiaran, ini seolaholan ada pembiaran. Kemudian apakah dapatdidelegasikan ?
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- YOGI PARYANA SUTEDJO
123 — 26
123 — 26
Atas penetapanpemenang ni kemudian disampaikankepada PPK untuk dibuatkan SPPBJnya.Ketidaktepatan proses pengadaan inidiketahui oleh KPA, namun KPA tidakmelakukan tindakan apapun danmelakukan pembiaran;Penetapan peringkat teknis danpemenang seleksi ditetapkan oleh panitiapengadaan yang seharusnya hal tersebutditetapbkan oleh menteri.
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
150 — 137
150 — 137
Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanahyang berbatasan;Saksi SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparatur tertinggi yang ada di DesaTenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaanyang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah Alainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi,sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 02 April2013, yang juga ditandatangani oleh saksi SUPRIATMAN, S.Pd., selakuKepala
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
193 — 68
193 — 68
perbuatan terdakwa tersebut dapatdibenarkan; seer Menimbang bahwa ketentuan 30 hari kerja sah dengan sendirinyawonnennnn= Menimbang bahwa walaupun secara normatif perobuatan terdakwa dapatdibenarkan namun sesuai pengakuan terdakwa bahwa selama prosespengesahan RKT terdakwa telah melimpahkan sepenuhnya kepada pejabat teknisuntuk melakukan penilaian dan terdakwa tinggal menandatangani' sajapengesahan RKT yang telah direkomendasikan pejabat teknis dibawahnya.Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pembiaran
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
123 — 35
123 — 35
Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanahyang berbatasan;Saksi SUPRIATMAN, S.Pd. sebagai aparatur tertinggi yang ada di DesaTenjojaya sengaja melakukan pembiaran dan tidak memberitahukan keadaanyang sebenarnya saat itu kepada Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah Alainnya yang berasal dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi,sehingga terbitlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 02 April2013, yang juga ditandatangani oleh saksi SUPRIATMAN, S.Pd., selakuKepala
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
545 — 207
545 — 207
sehingga bisa dijadikan bahan untuk penentuancut off dalam rangka perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditorBPK yang menyatakan total lost untuk proyek yang di Bandung itu tidak valid;Bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara memiliki kewajiban untukmengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalampenguasaannya dan itu merupakan tanggung jawabnya dalam hal Kepala Satker;Bahwa terhadap barang yang ternyata tidak dimanfaatkan atau tidak digunakanmaka bisa diterapkan asas pembiaran
Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 30 Maret 2015 — Drs. EC. DJOKO WALUJO, SH. MM.
158 — 45
158 — 45
melakukan perbuatan mark up, makadapatlah dikatakan telah melakukan perbuatan menyalah gunakan kewenangan yangada padanya, termasuk apabila merubah data juga bagian dari kewenangannya ;Bahwa benar dalam menentukan kerugian keuangan Negara haruslah ada Audit dariBPKP, Audit yang akurat adalah Audit Investigasi ;Bahwa penyalah gunaan merupakan bahagian dari perbuatan melawan hukum ;Bahwa apabila sesorang mempunyai kewajiban untuk memverifikasi, tetapi tidakdilakukan, maka dapat dikatakan telah terjadi pembiaran
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
186 — 75
186 — 75
Termasuk didalamnya pengawasan, dan pembiaran dapat berarti melakukan pembantuan jika adakesadaran dan ada pengetahuan.Bahwa jika dalam mengelola perusahaan direksi melakukan penyimpangan, makamenjadi tanggungjawab pribadi bukan korporasi.Bahwa dalam BAP ahli ada keterangan tentang transaksi fiktif, ahli maksudkan jikaternyata transaksi ada, tetap1 MI yang menerima penempatan investasi tidakmempunyai saham padahal dalam perjanjian dikatakan ada saham, sehingga seolaholah ada saham, hal ini sama dengan
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
173 — 71
173 — 71
Termasuk didalamnya pengawasan, dan pembiaran dapat berarti melakukan pembantuan jika adakesadaran dan ada pengetahuan.Bahwa jika dalam mengelola perusahaan direksi melakukan penyimpangan, makamenjadi tanggungjawab pribadi bukan korporasi.Bahwa dalam BAP ahli ada keterangan tentang transaksi fiktif, ahli maksudkan jikaternyata transaksi ada, tetap1 MI yang menerima penempatan investasi tidakmempunyai saham padahal dalam perjanjian dikatakan ada saham, sehingga seolaholah ada saham, hal ini sama dengan
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
195 — 17
195 — 17
ada sama sekali niat jahatterdakwa untuk melanggar peraturan perundangundangan, karena terdakwaberkeyakinan bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalampengelolaan IMB tidak ada melanggar aturan hukum sebagaimana tidak pernahdinyatakan adanya pelanggaran aturan hukum oleh Inspektorat dan BPK baik padasaat terdakwa sebagai camat maupun pada masa camatcamat terdahulu.Seandainya memang ada pelanggaran hukum maka aparat pengawas internal yakniInspektorat dan BPK dapat dikatakan melakukan pembiaran
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 30 Nopember 2016 —
204 — 23
204 — 23
ada sama sekali niat jahatterdakwa untuk melanggar peraturan perundangundangan, karena terdakwaberkeyakinan bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalampengelolaan IMB tidak ada melanggar aturan hukum sebagaimana tidak pernahdinyatakan adanya pelanggaran aturan hukum oleh Inspektorat dan BPK baik padasaat terdakwa sebagai camat maupun pada masa camatcamat terdahulu.Seandainya memang ada pelanggaran hukum maka aparat pengawas internal yakniInspektorat dan BPK dapat dikatakan melakukan pembiaran