Ditemukan 5188 data
1.Raden Kurnia Dirgancahya
2.Sri Indira
Tergugat:
1.PT. Bank Permata, Tbk
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta III
3.PT. Balai Mandiri Prasarana
Turut Tergugat:
1.Freddy Gunawinata
2.Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
77 — 16
Foto copy Herzien Inlandsc Reglement (HIR)/Regleman Indonesiayang diperbaharui (Bukti T.12 sesuai dengan asli);3. Foto copy Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (RBg) Reglemen Acara HukumHal 79 Putusan Perkara No.581/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst.untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Bukti T.I3 foto copy);4. Foto copy Surat Nomor Ref.09500015120521 tertanggal 24 Mei2012 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit (Bukti T.I4 foto copy);5.
718 — 561
diterima.Halaman 94 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SELMenimbang, bahwa didalam UU ARBITRASE (UU no. 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) tidak mengatur tentangtata cara beracara di Pengadilan Negeri dalam hal ada pihak yang mengajukanpermohonan pembatalan putusan arbitrasi berdasarkan Pasal 70 UUARBITRASE, sehingga Pengadilan Negeri (harus) memakai peraturan hukumacara perdata yang berlaku di Indonesia, untuk wilayah Pulau Jawa dan Madurayaitu Herzien
Nursin lasuasa
Tergugat:
1.Kartini sigar
2.PT. BHINEKA MANCAWISATA
3.FERY BENSUIL, S.SOS
4.KEPALA KANTOR DESA JAYAKARSA
Turut Tergugat:
Kepala kantor pertanahan kabupaten Minahasa utara
190 — 150
Yahya Harahap yang berjudul HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan, eksepsi kewenangan absolut menurut Pasal134 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 132 Reglement opde Rechtsvorderin (Rv) dapat diajukan kapan saja, sebelum putusanHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2021/PN Armdijatunkan.
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
37 — 33
Pasal 195Ayat (6) Herzien Indlandsch Reglement (HIR)Jo. Pasal 206 Ayat (6)Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten JavaEn Madura (RBg.).11. Di samping itu, bahwa hak PELAWAN sebagai pihak ketiga untukmengajukan keberatan/Gugatan Perlawanan (derden verzet)juga telah sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 30 Mei 1996No.3045K/Pdt/1991, yang berbunyi Derden verzet terhadap eksekusi, hanyadapat diajukan oleh si pemilik tanah .....
EDDI RAMBANG TUA SINAGA
Tergugat:
PT. KONSTRUKSI REVOLUSI INDONESIA
304 — 187
KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DALAM UUNO. 13 TAHUN 1985 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalamGugatannya tanpa terkecuali, kecuali yang diakui kebenarannya olehPenggugat.Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan olehPenggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Ketentuan Pasal 123 ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)menyatakan :Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak
ROSMINI
Tergugat:
1.Unit I Pidum Satreskrim Polres Madiun
2.Bambang Setia Budi
Turut Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JATIM
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK
137 — 29
Untuk itu Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perdataadalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata di atas yangsecara materiil diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) dan secara teknis beracara diatur di dalam Herzien InlandschReglement (HIR) ataupun Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBgQ) ;Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat menyebutkanbahwa penetapan tersangka terhadap suami Penggugat yang dilakukan olehTergugat didasarkan pada adanya
JIMMY ALIMWIJAYA
Termohon:
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
144 — 31
berwenang mengadili segala perkara mengenaitindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.c. diSamping itu, mengingat ketentuan Pasal 101 KUHAP berbuny/i:Pasal 101Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan gantikerugian sepanjang dalam undangundang ini (KUHAP) tidak diatur lain.Ganti kerugian merupakan obyek Praperadilan, sehingga hukum acarapidana membenarkan penggunaan hukum acara perdata dalampemeriksaan permohonan Praperadilan.Merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien
Pembanding/Penggugat III : H. ARIS (ARIS NURDIN)
Pembanding/Penggugat I : H. SYAMSURI AF
Terbanding/Tergugat III : PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
Terbanding/Tergugat I : MASRAN DJASID
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
Terbanding/Tergugat II : ARIFIN AHMAD
76 — 49
Herzien Inlansdsch Reglemen (HIR/RIB) antara lain menyatakan :Pasal 138 yang berbunyi :(7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu. menimbulkandugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup,maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkarakepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.(8) Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulusampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu.A.4.1.4.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De
PATRICIA TAMBUNAN
Tergugat:
H. MISARI, S.H.
Turut Tergugat:
1.SEPTIWIYANI
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
3.MASWAH HJ
4.Hj. NURHASANAH
5.AMIN MUSTAFA, H
6.MIFTAHUR ROHMAH
7.AHMAD NADHIR
8.DRS. MOHAMMAD MUHTARULLOH
9.KHOTIMATUL UMAM, HJ
10.MOH. FAHMI
11.MILATUL MUNIROH, S.Pd
12.INTAN DAUROTUS SAADAH
13.IRMA SHOBIHA
14.MOH. FAIZ TAMIMI
15.LAILA SAIDA
160 — 86
/Pat.G/2018/PN BywPara Turut Tergugat harus mematuhi segala isi putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, karena selain untuk menghormati putusan pengadilan, hal inipundemi adanya kepastian hukum;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan Penggugat yangmemohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi dan/atau upayahukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), dengan berdasarkan pada ketentuandalam Pasal 180 ayat (1) Herzien
Pembanding/Penggugat II : Lisia Diwakili Oleh : HANRY SULISTIO
Terbanding/Tergugat I : CAHYADI GUY
Terbanding/Tergugat II : SINTIAWATI HARYONO
Terbanding/Tergugat III : MARTUA PARULIAN SINAGA,S.H
Terbanding/Tergugat IV : MARIEL SIMANJORANG,S.H
Terbanding/Tergugat V : ISMAWAN HERU ANGGORO,S.H
Terbanding/Tergugat VI : M.GUGUS PERDANA,ST
Terbanding/Tergugat VII : APRIL TONAPA,ST
Terbanding/Tergugat VIII : Abdullah, ST
199 — 118
Dalam berbagaiketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diatur dalamPasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) bandingkandengan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), bahwaputusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukansebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal olehpihak lawan), adalah sebuah akta authentik atau akta dibawah tangan yangdiakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.
Terbanding/Penggugat : PT. Puri Bhumi Wrddhi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat III : Divisi Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit PT. BRI (Persero) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : MAEDY SANTANU
Turut Terbanding/Tergugat III : FLORENCIA IRENA GUNAWAN
143 — 81
Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga PutusanPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 19Mei 2021 tersebut dalam peradilan tingkat banding ini dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa Pemohon Banding / semula Tergugat adalahsebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka semuabiaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding ini harusdibebankan kepadanya ;Mengingat Undangundang Nomor 20 tahun 1947 tentang PeraturanPeradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pasalpasal HIR (Herzien
109 — 16
Dengan demikian keberatan yang diajukan dalambentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principale).Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsiyang diatur dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglementsecara umum berartipengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisanatau bantahan yang ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyaratatau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.Tujuan
115 — 22
17Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa KantorPertanahan merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan didalamlingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh seorangMenteri yang bertanggung jawab Kepada Presiden sebagai kepalaPemerintahan;Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukanoleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umumyang berkuasa untuk itu.Pasal 165 Herzien
109 — 75
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Mertadan Provisionil;Bahwa di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkatpertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan
491 — 179
Bukti TLIl 7Fotocopy dari copy UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah ;Fotocopy dari copy UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PeradilanTata Usaha Negara ;Fotocopy dari copy UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;Fotocopy dari copy Herzien Inlandsch Reglement(H.R) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui(R.LB) ;Fotocopy dari copy Reglemen Acara Perdata(Reglement op de Rechtsvordering )
Pembanding/Penggugat III : Tuan ANDRE ADRIAN,
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN dan CEO GUNNEBO HOLDING APS
Terbanding/Tergugat III : Tuan LIONARD MAMAHIT
Terbanding/Tergugat IV : CHUBB SAFES INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : DEUTSCHE BANK AG
Turut Terbanding/Penggugat I : SHIRLEY TAMTOMO
167 — 136
Tahun 2003 dan Surat Kuasa ini diberikan HakRetensi dan pembayaran honorarium ;Hal 187 Putusan Nomor : 600/PDT/2019/PT.DKISurat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi ( pelimpahan ) baiksebagian maupun seluruhnya kepada orang lain dan dapat dicabutkembali.mmBahwa surat kuasa tersebut adalah TIDAK SAH karena tidak memenuhiketentuan syarat formil Suatu surat kuasa khusus untuk mengajukangugatan ke pengadilan sebagaimana yang disyaratkan oleh Hukum AcaraPerdata yang berlaku.Bahwa Pasal 123 ayat (1) Herzien
yang saya ajukan dalam SuratGugatan tertanggal 29 Desember 2017, termasuk tentangpembayara dividen dan permasalahan hukum terkait lainnya yangdikemukakan dalam Surat Gugatan tersebut telah selesai denganditandatanganinya Assignment ofDividends Agreement(Perjanjian Pengalihan Dividen) tertanggal 26 Februari2015,Peyanjian Pengalihan Saham tertanggal 12 Juli 2017 sertaSuratindemnifikasi tertanggal 12 Juli 2017 yang turut Sayatandatangani sebagai tanda persetujuan.Bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) Herzien
1.NY. LANNY PUDJIATI
2.IRVAN SUGIARTO
3.dr. FELICIA SUGIARTO
4.WENDY SUGIARTO
Tergugat:
1.Ny.THERESIANA HERAWATI
2.NY. ELIZABETH SRI INDRAWATI,SH alias SRI INDRAWATI THIO
3.DJOENAEDY
4.YENNY DWIWATI
5.FERRY SANTOSO
6.GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.Ny. RATNA KUSWATI
2.NY. HERTANTI PINDAYANI,SH
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
152 — 40
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.40.Sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. dijelaskan bahwa pada
131 — 81
akan Majelis Hakim pertimbangkanbersama dengan gugatan rekonvensi lainnya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang secara formil dan materil akandipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P5, dan P.8, merupakan aktaautentik dengan nilai kKekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, makaberdasarkan ketentuan Pasal 165 Herzien
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
144 — 74
DALAM REKONVENSIA.Bahwa berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)Pasal 132a Ayat (1) menyatakan:(1) Dalam tiaptiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutanbalik, kecuali:Lsbila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedangtuntutan balik itu mengenai dirinya sendin, atau sebaliknya;bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhakmemeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihanitu;dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.Halaman
1.BONAVANTURA TYANDUS
2.H, ALMIZAR, B,Sc
Tergugat:
1.PT. Nindya Karya .Persero. Wilayah III Kalimantan
2.EDISON
147 — 48
Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat, bahwa kewenanganatau kekuasaan mengadili perkara dari Suatu pengadilan daerah adalahdomisili pilihan yang telah ditentukan dalam Perjanjian (distribution ofauthority), yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan.Eksistensi penyelesaian perselisinan (ketentuan domisili pilinan forum)yang terdapat di dalam Pasal 15 Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI 1)dihubungkan dengan ketentuanketentuan Pasal 118 ayat 4 Herzien InlandschReglement (HIR), adalah sebagai berikut