Ditemukan 570 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berlaku beriaku berlalu bersatu bertahun bertani berpadu bersuku bersaku berpaku bertamu
Pengadilan PN BREBES Perdata Khusus
Register : 24-04-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PN BREBES Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Bbs
Tanggal 15 April 2013 — ABDUL MAJID SANUSI Z PUTU AYU SUWANDARI ( Para Penggugat ) PT.Bank Danamon Indonesia Tb Simpan Pinjam (DSP) unit Pasar Kersana Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Tegal NILA MUINAH GITA ( Para Tergugat )
185 — 69
  • Hal tersebut sesuai dengan ketentuanPasal 3 PMK No. 93/2010.Pasal 3 PMK No. 93/2010:"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang bertaku, tidak dapatdibatalkan".13 Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7 halaman 4posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelelangan atas tanah objeksengketa belum waktunya untuk dilaksanakan oleh Tergugat II karena kreditPenggugat belum jatuh tempo.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 120/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat : WENTY AKBAR RASJID Diwakili Oleh : Renius SH
Terbanding/Penggugat I : TJU WALLIAT HERI
Terbanding/Penggugat II : FINA
119 — 68
  • Dengan demikian. bertaku surutnya pembatalan terhadapPerjanjian Kerja Sama merupakan hal yang tidak mungkin dilaksanakansehingga tuntutan Para Penggugat d.K.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 05-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg
Tanggal 19 Juni 2017 — INTOYIB,DKK MELAWAN PT. Pegadaian (Pesero)
131 — 74
  • NonRetroaktif ( Tidak Berlaku Surut ) tetapi Retroaktif sehingga segala peristiwa hukumdan fakta yang menjadi dasar Penggugat sebelum Putusan MK nomor 100/ PUU /2012 adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar hukum ParaPenggugat untuk menuntut hakhaknya yang didalilkan dalam Gugatan di bagianPosita dan Petitum ;Bahwa penerapan Putusan MK Nomor 100/ PUU/2012 datam perkara a quo yangdijadikan dasar hukum Para Penggugat adalah tidak tepat karena sifat PutusanMahkamah Konstitusi yang tidak bertaku
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN BIN MAHAMUD
169 — 344
  • Utrterhadap kapal tersebut ada clearn in untuk dasar clearn out sehinggaSPB tidak diterbitkan; Bahwa Saksi mengetahui SPB yang dimiliki oleh TB Setyawan2102 (SPB tunggal tanpa menggandeng) yang digunakan untuk menarikMT Arowana Barcelona dari Bojonegara Banten tidak bertaku karena didalam SPB tidak disebutkan menarik dan menggandeng MT ArowanaBarcelona; Bahwa pihak yang mengurus semua kelengkapan dokumenkapal TB Setyawan 2102 sebelum tolak dari Bojonegara Banten menujuTanjung Priok Jakarta Utara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-11-2009 — Putus : 01-02-2011 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 1 Februari 2011 —
1294 — 1047
  • UndangUndangNo.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yan menyatakansebagai berikut :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkon oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang bertaku, yang bersifat konkret, individual.dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.3.2. Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-08-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 498/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — HARJANTO WIRJA KARTIKA CS >< RAPHAEL HENDY KURNIAWAN CS
134 — 78
  • rencanaperkawinan tersebut; memberikan surat pelimpahan perkawinan kepada TERGUGAT Ill agarTERGUGAT Ill dapat + melakukan peneguhan/pemberkatan PerkawinanKatolik atas TERGUGAT Idan TERGUGAT Il;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa dengan tidakdiikutsertakannya 2 (dua) orang saksi dan Paroki Mangga Besar Gereja St.Petrus Dan Paulus Jakarta sebagai pihak dalam Gugatan PARAPENGGUGAT, maka menjadikan gugatan kurang pihak, sehingga olehkarenanya, berdasarkan ketentuan hukum acara yang bertaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juli 2017 — Drs. H. Idrus Efendi, dk
76 — 47
  • .01.10/I/2014, sementara perkara a quo baru diregister Mahkamah Agung tanggal 19 September 2014, dengan NomorRegister 1653 K/PIDSUS/2014 dan diputus tanggal 15 April 2015 dandisamping itu pernyataan Kasasi Jaksa tersebut oleh Panitera tidakmemberitahukannya kepada Terdakwa , Il termasuk tembusan MemoriKasasinya, sehingga Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut Patut ditolaksetidaktidaknya tidak dapat diterima karena teiah melewati tenggang waktumenyatakan Kasasi sebagaimana ketentuan UndangUndang yang bertaku
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 18 Januari 2016 — Jusuf Muliadi Lawan: PT. Dianbatara Perkasa, dkk
57 — 19
  • Tuan JUSUF MULIADI. lahir di Banyuwangi, pada tanggal 05(tima) Nopember 1937 (seribu sembilan ratus tiga putuh tujuh),warga Negara Indonesia, Komisaris Utama Perseroan Terbatastersebut di atas, bertempat tinggal di Surabaya, Undaan Kulon115, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, KelurahanPeneleh, Kecamatan Genteng, pemegang Kartu TandaHalaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/PDT.G/2015/PN SDAPenduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)12.5611.051137.0001 , yang bertaku sampai dengan
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 23-03-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/pdt.G/2016/PN.Bdg,-
Tanggal 30 Maret 2017 —
80 — 17
  • makawasiat dimaksud belumlah memenuhi syarat sebaga,ditentukan oleh pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 eeayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran pea menyatakan :"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dataperusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangmenurut ketentuan peraturan perundangundangan yang bertaku
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 31-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 180/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : IR.EKO ARYANTO Diwakili Oleh : Mat Arsan Yunus,SH
Terbanding/Tergugat I : IR.UMI RAHMINI PURWANTO
Terbanding/Tergugat II : DJOKO HARTANTO
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG
Terbanding/Turut Tergugat I : HAJI DEDE SUTARDI
Terbanding/Turut Tergugat IV : RIA ANGGRANI,SH.M Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI BANTEN cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGERANG SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BANK CTBC INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : KRISTIA HALIM SH
112 — 38
  • telahHalaman 7 dari 51 Putusan Nomor 180/PDT/2018/PT.BTN.19.20.21.merugikan Penggugat dan mengharuskan juga tindakan Tergugat II yangakan melelang tanah dan bangunan milik Penggugat adalah tidakmempunyai alasan hukum yang kuat karena proses perolehan hak dariPenggugat ke Tergugat ,dan selanjutnya ke Turut Tergugat II adalah tidaksah, sehingga proses dan pemberitahuan Pra lelang tidak dapat dilakukandan apabita dilanjutkan proses lelang dimaksud maka bertentangan denganhukum dan perundangundargan yang bertaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/PID/2017
Tanggal 25 April 2017 — Syahruddin Banda als Amir Banda, dkk
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .01.10/1/2014, sementara perkara a quo baru diregister Mahkamah Agung tanggal 19 September 2014, dengan NomorRegister 1653 K/PIDSUS/2014 dan diputus tanggal 15 April 2015 dandisamping itu pernyataan Kasasi Jaksa tersebut oleh Panitera tidakmemberitahukannya kepada Terdakwa , Il termasuk tembusan MemoriKasasinya, sehingga Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut Patut ditolaksetidaktidaknya tidak dapat diterima karena teiah melewati tenggang waktumenyatakan Kasasi sebagaimana ketentuan UndangUndang yang bertaku
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-11-2011 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 630/Pdt.G/2011./PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Nopember 2012 —
58 — 29
  • Tindakan yang dilakukan oleh Pembantah tersebut secara jelasmerupakan perbuatan meiawan hukum yang sama sekali tidak dibenarkanmenurut ketentuan hukum yang bertaku;Selain itu, walaupun pembantah telah ditegor secara resmi oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Aanmaning No. 03/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Set. tanggal 4 Nopember 2011 untuk melaksankan PutusanPengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan hukum Tetap dan mengikat, akantetapi Pembantah tetap melakukan perbuatan melawan hukum
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 25-07-2008 — Putus : 14-01-2009 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/G/2008/PHI/PN.BDG
Tanggal 14 Januari 2009 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK; LAWAN; ZAKARIA OTNIEL EDUARD PELLO;
105 — 19
  • Artinya, aksi unjukrasa secara. hukum sah dan telah =memenuhi syaratsyarat dan prosedurhukum yang bertaku sesuai ketentuan UU No. 9 tahun 98 tentangKemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.16. Bahwa dalil Penggugat pada obutir 14 yang menyatakan tuntutan menggantiDireksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bukaniah kewenangan Tergugatsebagai Pegawai menunjukkan kekeliruan dan kekacauan cara berpikirPenggugat. Penggugat tidak bisa membedakan antara tuntutan dengankewenangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 24-10-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — PT. BUMIGAS ENERGI (PT. BGE) vs PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE), dkk.
1609 — 1580 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GDE) sebagai pihak dalam permohonan pembatalan Putusan BANI, karena jelasjelas Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkanhukum acara yang bertaku;Putusan Judex Facti Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (niet voldoendegemotiveerd) ;Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengantegas Putusan a quo dikarenakan Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yangcukup ;Bahwa hal ini secara tegas terbukti dari pertimbangan Judex Facti yang mengakuiadanya
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 04-01-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 18 Juli 2017 —
33 — 24
  • Bahwa dalil RepLik PEMOHON Konvensi sebagaimana yang dinyatakanpada angka 5 yang menyatakan, sejak butan Juni tahun 2016,Termohon Konvensi teLah meninggatkan rumah tempat kediamanbersama di Bekasi, tanpa seijin Pemohon Konvensi sebagai suamiadaLah hat dan atasan yang dibuatbuat oLeh PEMOHON Konvensitanpa memperhatikan peraturan perundangundangan yang bertaku;Karena faktanya, PEMOHON Konvensi secara jetasjeLas dan sadarmengajukan Permohonan Cerai Tatak kepada TERMOHON Konvensi kePengaditan Agama Cibinong
Pengadilan PN CIANJUR Perdata
Register : 30-12-2014 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-08-2015
Putusan PN CIANJUR Nomor 48/PDT.G/2014/PN Cjr
Tanggal 27 Juli 2015 — 1.Drs. H. EDI SUARNO, BE. 2.RENDI RENALDI, SIKom. 3.RICKY RIFFIANDY, SH. LAWAN 1.DEDE KONSTINA 2.MULYANA 3.YONGKY CAHYADI 4.CAMAT KECAMATAN CIANJUR SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/PPAT 5.NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/PPAT MACFUDIN SAID, SH 6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR 7.CICIH BINTI NANI
297 — 116
  • tidak ada relevansinya, bila Tergugat dijadikan sebagai TurutTergugat atau Tergugat II baru bisa dipahami alasan hukumnya, maka dartitu gugatan Penggugat Cs harus DITOIAK ;18.Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Cs dan cukupalasan hukum apabila Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan PenggugatCs karena tidak berdasar, tidak beralas hak dan tidak ada suatu perbuatanhukum yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat , yang manaseluruh prosedur dan mekanisme serta aturan hukum yang bertaku
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
HJ. MURNI DJAFAR,S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
H. MUHAMMAD ZIKIR
162 — 87
  • MilikNomor 22142/Gunung Sari (dahulu SHM Nomor 2776/Mangasa) tergugatsampaikan bahwa Perubahanperubahan Nomor pada Sertipikat obyekperkara adalah dikarenakan adanya perubahan wilayah administrasi padaobyek penerbitan sertipikat, hal ini diatur dalam Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penerbitan nomor hakdidasarkan pada satuan wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, sehinggaperubahanperubahan nomor hak dan lainnya adalah telah sesuai ketentuanperaturan perundangan yang bertaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 2 April 2015 — 1. Abdullah Sumbono, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terbukti dalam amar pertimbanganputusannya mulai dari halaman 52 sampai dengan halaman 77, Judex Factitidak memberikan dasar dan/atau alasan tentang SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 bertaku bagi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi Sehinggamenjadi bahan pertanyaan bagi Para Pemohon Kasasi adalah apa yang menjadidasar pertimbangan Judex Facti, bahwa peraturan dana pensiun yang berlakubagiPara Penggugat/Pemohon Kasasi adalah SKEP/243/030.02/PTD/UT0000/09/2009 ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1593 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 15 Juli 2010 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu ; Drs. H. ABBAS MACHDIN BIN HAJIDIN
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1593 K/Pid.Sus/2008dalam APBD Kabupaten MUBA Tahun 2002 pada mata Pasal 2.2.1.1009apada huruf e yang telah menentukan : 45 orang x 12 x Rp.5.000.000, = Rp.2.700.000.000..Dicantumkannya biaya Perjalanan dinas tersebut hingga dituangkan kedalam APBD Tahun 2002, sebelumnya telah melalui pembahasan yang sahdan sesuai dengan prosedur hukum yang bertaku, yakni telah melaluipembahasan di Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan SekretarisDPRD hingga disahkan oleh Gubemur Sumatera Selatan dan kemudianditetapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — SAFINAH HARAHAP (AHLI WARIS/ISTERI DARI ALMARHUM NAJIB HARAHAP), VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KOTA PINANG
124 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjadi objekjual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelakuusahan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh kosnumen secaraangsuran;Sehingga, Judex Facti telah salah dalam menetapkan hukum ataumelanggar hukum yang bertaku