Ditemukan 7068 data
77 — 26
Fakta hukum dalam kasus a quo,terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibatdalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besaryang berdampak luas dan membahayakan masyarakat.
Fakta hukumdalam kasus a quo, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba ataukurir yang terlibat dalam peradaran gelap atau pelaku produksi atau jual belidalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakanmasyarakat.Selain itu sabusabu yang dikonsumsi terdakwa baru sebagiankecil dari jumlah 0, 1887 gram yang menjadi barang bukti perkara ini.Bahwa menurut pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau
Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding akan mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum sebagaiberikut.Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya padapokoknya berpendapat bahwa terdakwa RIFAI alias BAJET bin SATIBI SANUSItersebut hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalamperedaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala
1.DAFIT RIADI, S.H
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
ZURPAMI Alias IZUR Bin Alm. M. IDRIS.
275 — 53
Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 pengertian setiap pelaku usaha perkebunan adalahpekebun dan/atau. perusahaan Perkebunan yang mengelola UsahaPerkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud pekebun~ adalah orangperseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksuddengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia,yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2020/PN RhlMenimbang, bahwa yang dimaksud Usaha Perkebunan adalah usahayang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatanpengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, Ssarana produksi, alatdan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan;Menimbang
Terbanding/Terdakwa : Hengky Igirisa Alias Hengky
87 — 23
pengetatan pelaksanaanprotokol kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmempertimbangkan bahwa pada waktu kejadian, status Provinsi Gorontalopada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya sedangmenerapkan pembatasan kegiatan dan pengetatan pelaksanaanprotokolkesehatan dalam kaitannya sedang terjadi wabah covid19 yang penularannyasudah masuk dalam skala
Sebagaimana yang terungkap dalampersidangan, pada saat itu, Pemerintah Gorontalo telah mengeluarkanlarangan melaksanakan kegiatan acara yang bersifatmengundang/mengumpulkan orang/massa pada saat perayaan Natal 2020 danTahun Baru 2021 yang berkaitan dengan adanya wabah Covid19 yangpenularannya sudah masuk dalam skala nasional dan global, namun Terdakwatidak mengindahkan dan perbuatan Terdakwa ini sangat membahayakan bagimasyarakat dengan cara mengumpulkan banyak orang di kafenya;Menimbang, bahwa pidana
68 — 9
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (1), meliputi :a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat system adat,nilai adatistiadat, lembaga adat beserta hakhak tradisionalnya dalam pelaksanaanpemerintahan desa;f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala
provinsig. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desapada desadesa tertentu;h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraanpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dani. melakukan upayaupaya percepatan atau akselerasi pembangunanperdesaan skala provinsi.Peraturan PemerintahNo. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 98 berbunyi :(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraanpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.(2) Pemerintah
Pemerintahan ada jika adapemerintah,rakyat,daerah,sumber daya.butir(i)melakukan upayaupaya percepatan atau akselerasi pembangunanperdesaan skala provinsi; yang berarti wajib melakukan upaya terhadaporang pencipta pertama ciptaan baru ada jika tidak berarti tidakmelaksanakan upayaupaya pembangunan perdesaan skala provinsi.
Seseorang menciptakan sumber daya alam baru dipedesaan yangbelum pernah ada didesa dengan berkwantitas besar tapi ada di provinsitetangga (skala provinsi).Maksud UU No 18 tahun 2002 Tentang Sistem nasional penelitian,pengembangan, Dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologiyaitu :Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Padt.G/20..
FERRY DEWANTORO NUGROHO,S.H
Terdakwa:
SUJARNO Als SUJAR Bin KARTOMO
127 — 57
kawasan hutan berdasarkan Surat dari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor :S.516/BPKH.XIX/PKH//9/2020 tanggal 01 September 2020 perihalkonfirmasi telaahan ploting titik koordinat yaitu : Berdasarkan tumpangsusun koordinat yang tercantum pada surat an Kepala Kepolisian ResorBengkalis Nomor : B/705/VIII/Res.5.6/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus2020 terhadap peta kawasan Hutan Provinsi Riau skala
sidang pidana antara KLHK(Taman Nasional Tesso Nilo) dengan saudara AbdulArifin Kabupaten Pelalawan Bahwa terhadap pemetaan titik koordinat atau ploting koordinattersebut termasuk ke dalam salah satu ruang lingkup tugas Ahli, yaitupenyampaian informasi kawasan hutan Dapat Ahli jelaskan tumpang susun titik koordinat, terhadapPeta Penetapan Hutan Produksi Terbatas Sei Melintang lampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : 287/KptslI/1998 tanggal 27Februari 1998 dan Peta Kawasan hutan Provinsi Riau Skala
Bahwa tujuanterdakwa menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah untuk dijual kepadaSiapa Saja yang membeli dengan harga Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus riburupiah) per tan dengan jumlah 1 (satu) tan adalah 75 (tujuh puluh lima) kepingkayu olahan.Menimbang, bahwa tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaPenetapan Hutan Produksi Terbatas Sei Melintang lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 287/KptsII/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan PetaKawasan hutan Provinsi Riau Skala il : 250.000
kawasan hutan berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX NomorS.516/BPKH.XIX/PKH//9/2020 tanggal 01 September 2020 perihal konfirmasitelaahan ploting titik koordinat yaitu : Berdasarkan tumpang susun koordinatyang tercantum pada surat an Kepala Kepolisian Resor Bengkalis Nomor :B/705/VIII/Res.5.6/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020 terhadap petakawasan Hutan Provinsi Riau skala
DIDIK KURNIAWAN W, SH
Terdakwa:
TONY KOESWOYO Bin KARYONO
38 — 6
Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 39 UU No. 18 Tahun2012 adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistim agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, prosesproduksi, pengolahan, pemasaran perdagangan dan penunjang ; Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapat ijin edar/ registrasi berupa nomor MD/ML,untuk produk skala besar dan
PIRT untuk skala kecil dengan tujuanagar produk tersebut terjamin mutu keamanannya; Bahwa bahanbahan pembuatan minuman beralkohol hamipirsemuanya berasal dari tumbuhan nabati namun dalam penjualannyaharus ada jjin menjualnya akan tetapi sampai saat ini di Tulungagungbelum pernah mengeluarkan jin untuk memperdagangkan minumankeras;Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tlg Bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa secara legalitasminuman keras yang dijual oleh Terdakwa ada ijin edarnya
13 — 10
menggunakan Narkotika Golongan berupa sabusabu tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu PropinsiBali Nomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasi sebagaipenyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secarasituasional,tidak mengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar, sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala
dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yangdalam kesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secarasituasional, tidak mengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar,serta terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala
terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasi sebagaipenyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secara situasional, tidakmengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar, serta terindikasiterlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala
PUJI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
THE SWIE LIM Alias GONDEL
89 — 15
Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 39 UU No. 18 Tahun2012 adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistim agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, prosesproduksi, pengolahan, pemasaran perdagangan dan penunjang ; Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapat ijin edar/ registrasi berupa nomor MD/ML,untuk produk skala besar dan
PIRT untuk skala kecil dengan tujuanagar produk tersebut terjamin mutu keamanannya; Bahwa bahanbahan pembuatan minuman beralkohol hamipirsemuanya berasal dari tumbuhan nabati namun dalam penjualannyaharus ada jjin menjualnya akan tetapi sampai saat ini di Tulungagungbelum pernah mengeluarkan jjin untuk memperdagangkan minumankeras; Bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa secara legalitasminuman keras yang dijual olen Terdakwa ada ijin edarnya seperti AnggurKolesom orang tua nomor jjin edar BPOM
40 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagi perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (Maersk Sealand)melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yang mengelilingidunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan di Indonesia dantidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan ke dalam wilayahIndonesia ;Hal 3 dari 11 hal Put.
Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.
MUSTOPA
Tergugat:
CV. TANATEX
39 — 14
hubungan kerja yang jangka waktunyayaitu kontrak per tiga bulan, maka pihak Penggugat tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk dapat menggugat pihakTergugat, oleh sebab terhitung jangka waktu kontrak dalam tiga (3)bulan tersebut berakhir, maka secara hukum sudah tidak adahubungan hukum dalam bentuk apapun lagi dengan Tergugat;Bahwa seseorang yang mempunyai hak hukum untuk dapatmelakukan gugatan dan meminta pemutusan hubungan kerja adalahseseorang yang bekerja didalam perusahaan dengan skala
besar danberkedudukan dengan status karyawan tetap dengan kata lain adalahgugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang hanyausaha rumahan dengan skala kecil adalah sangat tidak tepat.10)Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat sudahsering dan berulangkali menyampaikan kepada Penggugat untuk beristiranat saja, namun selalu dan selalu Penggugat mengatakan masihdan tetap mau membantu Tergugat dengan mengerjakan apa sajasehingga mendapatkan upah.11)Bahwa operator mihane itu
atau kwitansi bertanggal 21 November 2003, olehkarenanya Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kapasitaslagi untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara ini.b) Tenun rajutan yang dijalankan oleh Tergugat dari dahulu sampaldengan sekarang adalah usaha tenun kain sarung rumahan;Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.116/Pdt.Sus/2019/PN.Bdgc) Tergugat tidak pernah memiliki usaha dengan badan hukum PTmaupun CV dengan kata lain hanya usaha perorangan;d) Usaha yang dijalankan dalam levelitas UKM skala
SUSMIYATI, SH
Terdakwa:
SUBAIRI
54 — 7
sebagaidokter fungsional kejiwaan dalam hal ini saksi juga di tunjuk sebagai Asessordalam bidang Asesi terhadap penyalahgunaan Narkoba yang telah mengikutipelatihnan di BNN pusat jakarta pada tahun 2016 dan bersertifikat Asessoryang saat ini juga sebagai Konsultan di BNNK (Badan Narkotika NasionalKabupaten) Sumenep; Bahwa, tugas dan tanggung jawan Asessor adalah melakukanAsessment kepada Resident (Clien) penyalahgunaan napza; Bahwa, menurut saksi ahli terdakwa SUBAIRI tersebut sudah masukdalam kategori skala
yang selanjutnya dilakukansecara bertahap dengan melakukan Asesment lanjutan, Evaluasi PsokologiHalaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Pmkdan yang terakhir dilakukan konseling dengan kesemuanya ini bertujuanterdakwa SUBAIRI agar sembuh untuk tidak mengulangi kembali danmengurangi komplikasi yang terjadi akibat penyalahgunaan Narkoba; Bahwa, cara system atau metode yang saksi ahli lakukan terhadapterdakwa SUBAIRI sehingga didapat kesimpulan jika terdakwa SUBAIRIditemukan mengalami skala
membenarkan barang bukti yang dihadirkanke persidangan memang yang ditemukan didapur terdakwa; Bahwa, sabusabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa danTerdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabusabu; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwatidak melawan; Bahwa, oleh penyidik terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya(+) positif;Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Pmk Bahwa, menurut saksi ahli terdakwa SUBAIRI sudah masuk dalamkategori skala
121 — 65
Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha.;Bukti T.Il. Int.7: Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi DaerahAsam Asam lembar 2 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut& Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;Bukti T.II.Int.8 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi DaerahAsam Asam lembar 3 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut& Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha.
Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;Bukti T.II.Int.10: Foto copy sesuai dengan Legalisir Peta Eksploitasi DaerahAsam Asam lembar 5 dari 5 Kec. Jorong , Kintap & Satui Kab. Tanah Laut& Kotabaru Prop. Kalimantan Selatan Skala 1 : 10.000 Luas 12472,50 ha. ;Bukti T.II.Int.11: Foto copy sesuai copy Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan PokokPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
29 — 17
Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan peralatan/perlengkapandilingkungan Setdaprovsu skala menengah kebawah, sesuai standaryang ditetapkan.Menyelenggarakan pengadaan peralatan/perlengkapan padalingkungan rumah tangga pimpinan skala menengah kebawah,sesuai standar yang ditetapkan.Menyelenggarakan pendistribusian peralatan/perlengkapandilingkungan Setdaprovsu dan Rumah Tangga Pimpinan skalamenengah kebawah sesuai standar yang ditetapkan .Menyelenggarakan penataan dan pengaturan gedung, tamanperkantoran
Menyelenggarakan perawatan dan pemeliharaan aset aset milikpemerintah Provinsi skala menengah kebawah sesuai standar yangditetapkan .aa.Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahanstaf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,sesuai bidang tugas dan fungsinya.bb. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Biro,sesuai bidang tugas dan fungsinya.cc. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuaibidang tugas dan fungsinya .dd.
kebijakan penyelenggaraan = urusanrumah tangga dibidang pengelolaan mess, gedung dan taman,kenderaan dan urusan dalam, rumah tanggga pimpinan;23Menyelenggaralakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakandibidang penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dilingkunganSetdaprovsu sesuai ketentuan yang ditetapkan .Menyelengarakan pengkajian dan analisa penyelengaraan urusanpengelolaan rumah tangga dilingkungan sekretariat.Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan peralatan/perlengkapandilingkungan Setdaprovsu skala
menengah kebawah, sesuai standaryang ditetapkan.Menyelenggarakan pengadaan peralatan/perlengkapan padalingkungan rumah tangga pimpinan skala menengah kebawah,sesuai standar yang ditetapkan.Menyelenggarakan pendistribusian peralatan/perlengkapandilingkungan Setdaprovsu dan Rumah Tangga Pimpinan skalamenengah kebawah sesuai standar yang ditetapkan .Menyelenggarakan penataan dan pengaturan gedung, tamanperkantoran/Setdaprovsu dan rumah dinas Pimpinan sesuai standaryang ditetapkan.Menyelenggarakan perawatan
informasi dan komunikasi publikdalam penyelenggaran urusan kerumahtanggaan' sesuai standaryang ditetapkan.Menyelenggarakan urusan tata usaha kepegawaian dan keuangan,sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.Menyelenggarakan fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraanurusan humas pimpinan, keprotokolan dan pentelekomunikasian .Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalampenyelengaraan urusan kerumahtangaan.Menyelenggarakan perawatan dan pemeliharaan aset aset milikpemerintah Provinsi skala
158 — 52
.- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gejala perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala
Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gejala perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala Hopkins Symptom ChechlishMenimbang
utuh.- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gejala perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala
Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gejala perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala
bagian dalam tidak ditemukan luka robekan, seldara masih utuh.Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UP2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nc51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakpemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sekberikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan g:perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit 1sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala
jejas ataupun medan pada kemaluan bagian dalam tidak ditemukan luka robekan, seldara masih utuh.Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikolog Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terh:NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan g'perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit 1sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala
robekan, selaput dara nutuh.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikyang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberda'Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tangg:Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAFdidapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gperasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,etidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 86Tahun 2006 , pada pasalpasalnya menyatakan bahwa, seseorang dan ataubadan hukum, harus mempunyai UKL dan UPL, tetapi tidak satu pasalpunyang menyebutkan apabila tidak ada UKL atau UPL,maka ia mesti dipidana.Di bawah ini diajukan definisi , untuk menguji, apakah benarketerangan ahlitersebut layak untuk diberlakukan terhadap Terdakwa :Pengertian LimbahSecara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan darisuatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala
Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1. Pengumpulan, pemanfaatan, Berpotensi menimbulkanPengolahan dan/atau dampak terhadappenimbunan limbah bahan dan kesehatan manusiaberbahaya dan beracun (B3)sebagai kegiatan utamaberpotensi menimbulkandampak terhadap lingkungandan kesehatan manusia.a.
Setiap kegiatan pengumpulanlimbah B3 sebagai kegiatanutama, tidak termasukkegiatan skala kecil sepertipengumpul minyak kotor danslope oil, timah dan fluxsolder, minyak pelumasbekas, aki bekas, so/ventHal. 19 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013bekas, limbah kacaterkontaminasi limbah B3.b. Setiap kegiatan pemanfaatanlimbah B3 sebagai kegiatanutama.Semua besaranc.
21 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama(penjual) bernama Baharuddin Kahar dan pihak kedua(pembeli) bernama Made Sutrisna disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan Julefa danditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)Kecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala
15.4.97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bemama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihakpertama (penjual) bernama Juhaifa dan pihak kedua (pembeli)bemama Gusti Ayu Putu Susilawati disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan ditandatangani olehPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbemama Edy Ratno Sanjaya,SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala
No. 135 K/Pid/2010m. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Surat setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah danbangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajibpajak Komang Herri.4.
Rahim ditandatanganioleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) KecamatanPlampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;. 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Surat setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah danbangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama
419 — 83
danterdakwa sudah mengetahuinya kalau kebun terdakwa termasuk dalam kawasancagar alam dusun besar Reg.61 karena sebelumnya terdakwa sudah diberi tahuoleh pihak yang berwajib atau balat BKSDA tetapi terdakwa tetap saja tidakmemperdulikannya karena terdakwa bersikeras jika kebunnya tidak termasukkawasan cagar alam dusun besar Reg.61 karena terdakwa merasa kebun tersebutsudah mempunyai suratsurat yang sah,padahal kebun tersebut berdasarkan petatata batas kawasan cagar alam danau dusun besar Reg.61 Skala
Bahwa setelah menerima tugas tersebut Ahli bersamasama penyidik /penyidik pembantu menuju lapangan di kawasan hutan Cagar AlamDanau Dusun Besar Reg.61, caranya adalah Ahli melakukanpengukuran koordinat di TKP dengan menggunakan alat GPS Garmin76 CSX warna Hitam langsung di masingmasing TKP perambahan,setelah itu datadata koordinat tersebut di Ploting ke dalam PetaKawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61 dan dicetak padakertas ukuran A.0 dalam bentuk Peta Telaah Hasil PengecekanLapangan dengan Skala
1 : 10.000, sehingga tergambar TKP perambahtersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan Cagar Alam DanauDusun Besar Reg.61.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peta Tata Batas KawasanCagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61.Skala 1:10.000 (LampiranBATB tanggal 18 Januari 1986) dan Peta Penetapan Kawasan HutanCagar Alam Danau Dusun Besar Propinsi DATI I Bengkulu Skala 1 :10.000 ( Lampiran SK.Menhut No.602/KptsII/1992 tanggal 10 Juni171992), terhadap hasil pengukuran koordinatyaitu :di masingmasing
Tugas Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor : PT.51 / BPKH II.1 /2012 tanggal 16 April 2012 telah melakukan pengukuran dan pemetaan denganhasil yakni pengukuran koordinat di TKP dengan menggunakan alat GPS Garmin76 CSX warna Hitam langsung di masingmasing TKP perambahan, setelah itudatadata koordinat tersebut di Ploting ke dalam Peta Kawasan Cagar AlamDanau Dusun Besar Reg.61 dan dicetak pada kertas ukuran A.O dalam bentukPeta Telaah Hasil Pengecekan Lapangan dengan Skala
JULIANI BARASILA HUTABARAT, S.H.
Terdakwa:
PIAN Alias CIK PIAN Bin alm LAMET
268 — 23
keluargaTeersangka dan biaya sekolah anak Terdakwa sehingga Terdakwa juga bekerjasebagai nelayan untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan tersebut.Bahwa Sebelum dilakukannya pembakaran lahan tersebut, tanam tumbuhyang ada dilahan tersebut adalah Pohon Karet dan Pohon Kelapa Sawit namunsemuanya habis terbakar.Bahwa Setelah dilakukan pembakaran lahan rencana Terdakwa akanmenanam sayur sayuran dan padi;Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat yaitu sebagaiberikut:Peta Situasi Lokasi Kebakaran Skala
Unsur Membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar ;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimpertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Pelaku Usaha Perkebunan;Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Pelaku Usaha Perkebunanadalah Pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan sedangkan yang dimaksudkan dengan Pekebun adalah orangperorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha dengan skala usahatidak mencapai skala tertentu ;Halaman 15 dari 21
1.WAHYUDDIN, SH
2.DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
3.YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
DARMAWAN Bin H. AKARIM
389 — 44
Aceh, skala 1 :250.000;e Bahwa menurut Ahli terhadap pelaku yang membawa alat beratexcavator (beco) tersebut ke lokasi tempat ditemukannya alatberat excavator (beco) tersebut dapat disangkakan telahmelakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamembawa alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazimatau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatanpenambangan dan / atau mengangkut hasil tambang di dalamkawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) huruf a Jo
Aceh Barat berada dititik koordinat 04 32 34.396 N 096 21 30.749 E.e Bahwa peta lampiran Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 / MenLK 11 / 2015,tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutan dan KonservasiPerairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanan, makadapat saya sampaikan bahwa ke 2 (dua) titik koordinattersebut berada di dalam Hutan Lindung, peta dan foto lokasiterlampir;e Bahwa kondisi kawasan hutan lindung
Batu Bara di Dinas Energi dan Sumber DayaMineral / ESDM Aceh yaitu untuk mengevaluasi permohonan izinpertambangan mineral dan batu bara diseluruh Wilayah Acehdan mengevaluasi rencana kerja anggaran dan biaya untukperusahaan pertambangan yang ada di wilayah Aceh sertamelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruhkegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Aceh.e Bahwa setiap orang ataupun badan usaha yang melakukankegiatan pertambangan terhadap ke5 (lima) komuditastambang tanpa membatasi skala
dengan berjalan kaki, sekira pukul 12.00 wib didalam hutan lindung daerah sungai awe lebih kurang 4 jam perjalanan adamenemukan 1 (Satu) unit alat berat (excavator) merk cobelko warna hijau yangtelah disembunyikan oleh operatornya pada di titik koordinat 04 32 1.855 N 096 19 16.130 E;Menimbang, bahwa beradasarkan peta lampiran Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 / MenLK 11 /2015, tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi PerairanProvinsi Aceh, Skala
Aceh Barat berada di titikkoordinat 04 32 1.855 N 096 19 16.130 E dan beradasarkan petalampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK. 103 / MenLK 11 / 2015, tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanantitik koordinat tersebutberada di dalam Hutan Lindung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas terdakwa tidak memiliki izin yang
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yangberatnya lebih dari 5 (lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba PolrestaMedan yang memperoleh informasi di daerah Jalan Kemuning Baru,Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi jualbeli shabu dalam skala
melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak danmelawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut : Berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba PolrestaMedan yang memperoleh informasi di daerah Jalan Kemuning Baru,Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi jualbeli shabu dalam skala