Ditemukan 536 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH
2.LULU MARLUKI
3.YASSER SAMAHATI, SH
4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH
5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH
6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH
Terdakwa:
MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI
450 — 216
450 — 216
TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MOCH. SYUKUR ABBAS, SH AliasRANITempat lahir : WedaUmur/tanggal lahir : 41 Tahun/21 Desember 1978.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Fidijaya, Kec.
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
112 — 34
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
112 — 34
Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanakorupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1No.
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
206 — 44
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
206 — 44
"Setiap orang ini melekat pada unsur tindakpidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semuaunsur tndak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintalpertanggungjawaban pidana.Menimbang, Bahwa dari pengertian "setiap orang tersebut,maka yang dimaksud dengan "setiap orang adalah subjek hukumyang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya secara hukum.Menimbang, Bahwa didepan persidangan terdakwa HendryLesmana ,Amd Gizi , adalah identitasnya telah disebutkan
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
134 — 41
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
134 — 41
Sebaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanbahwa terdakwa dan terdakwa II dengan menyalagunakan kesempatan karenakedudukannya masingmasing sebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telahdinyatakan melakukan tndak pidana korupsi sebaagaimana dimaksud dalampasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1I No.
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
168 — 128
168 — 128
bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ilmuHukum Pidana adalah salah satu subjek hukum, baik itu berupa orang (persoon)atau badan hukum (rechtspersoon) yang melakukan suatu perbuatan (fe/t) atautindakan (handeling) yang kepadanya dapat dikenakan pidana;Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalamUndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tndak
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
107 — 40
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
107 — 40
Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanakorupsi Ssebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1No.
Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd alias MANSYUR bin SIKKI
192 — 49
192 — 49
Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanaHal 194dari 238 Putusan Nomor 106/Pid. Sus. TPK/2018/PN Mks.korupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) hurufb UndangUndang R11No.
Register : 22-10-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst Tanggal 31 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI, DKK
124 — 49
124 — 49
Bahwa dikarenakan PERJANJIAAN KERJASAMA INDUSTRI KAYU Nomor103/SU/Dir200218/JV/X/2002 dan semua perubahanaddendum sera PERJANJIANKERJASAMA INDUSTRI KAYU Nomor 104/SJ/Dir/2002 19/V/X/2002 dan semuaperubahar/vaddendum adalah sebagai TNDAK LANJUT dari Kesepakatan BersamaNomor 127/SJ/DIR/2001 =402/SWMVH 1/2001, tanggal 15 Agustus 2001, dimana PERJANJAN / KESEPAKATAtersebut diikuli dengan PENDAHULUAN PENYERTAAN MODAL sebagaimana AktaPerjanian Pendahuluan Penyertaan Modal Kerja Perusahaan Patungan (Joint
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
185 — 43
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
185 — 43
Setiap orang ini melekat pada unsur tindakpidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semuaunsur tndak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintaipertanggungjawaban pidana.Menimbang, Bahwa dari pengertian "setiap orang tersebut,maka yang dimaksud dengan "setiap orang adalah subjek hukumyang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya secara hukum.Menimbang, Bahwa didepan persidangan, terdakwa MILWANALIAS DERY BIN H.MUCHSINadalah identitasnya telah disebutkandalam
Register : 04-04-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN IDI Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Idi Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.HARRY ARFHAN, S.H.,M.H
2.M.IQBAL ZAKWAN,S.H
Terdakwa:
MUNAWAR KHALILULLAH ALIAS NAWAN BIN Alm HUSEIN
99 — 10
1.HARRY ARFHAN, S.H.,M.H
2.M.IQBAL ZAKWAN,S.H
Terdakwa:
MUNAWAR KHALILULLAH ALIAS NAWAN BIN Alm HUSEIN
99 — 10
Husein secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tndak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terorganisir secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
316 — 287
316 — 287
Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tndak Pidana Korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun BadanHukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan ataukekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badanhukum
Register : 02-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal Tanggal 1 Juni 2016 — Dra. Hj. BUHRANG M
94 — 12
94 — 12
SYAMSU ALAM HAB selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjaam (KSP) KPKB KecamatanDampal Selatan Kabupaten Tolitol tersebut Negara dirugikan kurang lebih sekitar Rp. 820.000.000,(delapan ratus dua puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majels akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafaktahukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan tehh mebkukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang teh melkukan suatu tndak pidana, maka perbuatanorang tersebut
Register : 13-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.AKBAL PURAM, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.DHIAN RWITADIBRATA, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
202 — 128
202 — 128
PUTUSANNomor : 10/Pid.SusTPK/2019/PN.TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : GUNTUR A.
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG. Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
81 — 25
81 — 25
TETA CIPTA MANDIRI) dengan cara menyalahgunakan sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UndangUndang Tndak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas makaunsur ke2 (dua) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secarasah dan meyakinkan;Ad.3.
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 21 Desember 2015 — Pidana Korupsi
- IRWAN HENDARMIN, S.Kom
144 — 35
144 — 35
PstTerdakwadapat dinyatakan telah melakukan tndak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga MajelisHakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilihlangsung dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUNo.20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsurunsurnyaadalah
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
93 — 36
93 — 36
Apabila halhal tersebut dilakukan oleh Managar maka dia telah korupsi dan bisadipidana ;Bahwa apabila jenisjenis tndak pidana korupsi yang diatur dalam konvensi PBB tersebut tidakdilakukan oleh manager PT BUMN (Persero) tetapi dia dituduh melakukan tindak pidana korupsiatau findak pidana unum maka tuduhan tersebut adalah keliru;Bahwa walaupun keuangan PT BUMN (Persero) 100% dari Negara, tetapi begitu uang tersebutdisetorkan kepada PT BUMN (Persero) maka uang tersebut bukan uang Negara lagi.
Register : 08-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 24 September 2018 — - Dra. HELMINCE TATAWI, M.Pd. dan SEPTYWAWAN MAALUAS
166 — 32
166 — 32
sampai dengan 15 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Tahap oleh Ketua Pengadilan NegeriTahuna sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 1 Mei 2018;Perpanjangan Penahanan Tahap Il oleh Ketua Pengadilan NegeriTahuna sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tndak
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
290 — 110
290 — 110
Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalamUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi adalah meliputi orangperorangan maupun Badan Hukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan342Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baikmerupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
180 — 134
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
180 — 134
pengganti kepada Terdakwa sebagaimanayang akan tercantum dalam amar Putusan a quo, yang mana pidana yang akandijatunkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakanadil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktorfaktor yang memberatkandan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, disamping itu pula Majelis akanberpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh PERMA No. 1 tahun 2020tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undangundang no 31 tahun1999 tentang Tndak
Putus : 03-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2016 Tanggal 3 Januari 2017 — AMRU, S.Sos, Msi
122 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
dantidak didukung SPJ sebesar Rp1.181.956.000,00; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negarasebesar Rp2.482.496.400,00 dimana jumlah tersebut diperoleh dariselisih pembayaran dalam kegiatan akomodasi hotel sebesarRp916.250.000,00 ditambah dengan selisih pembayaran honor panitiaserta uang saku sebesar Rp145.290.000,00atau sama denganRp1.061.540.000,00 ditambah dengan pengeluaran yang tidak sesuaiperuntukannya dan tidak didukung SPJ sebesar Rp1.181.956.000,00 Bahwa oleh karena tndak