Ditemukan 6225 data
77 — 8
Dari segi ekonomiharus membayar pajak ; Bahwa pengawasan dibidang pertambangan itu meliputipengawasan tekhnis dan pengawasan admjnistrasi ;Bahwa ahli pernah melakukan peneguran terhadap76penambang yang tidak memenuhi ketentuan dilakukandengan teguran pertama, kedua dan ketiga hinggapencabutan ijin ;Bahwa permohonan JIUP, pihak Distemben pernahmenolak permohonan~ misalnya apabila ia sudahmenunggak dan sebagainya ;Bahwa syarat peralihan dari KP ke IUPpersyaratannya yang harus dipenuhi menurut' undangundang
73 — 3
dibayarkan barulah alat berat tersebut dapatbekerja;Bahwa, saat pekerjaan dimulai saksi tidak pernah ke lokasi lagi jadi saksi tidaktahu sejauh mana dan bagaimana ceritanya;Bahwa, terakhir kali saksi kelokasi lahan tersebut pada saat pekerjaan akandimulai karena pada saat itu ada syukuran dengan pemotongan kambing dansetelah itu saksi tidak pernah lagi kelokasi lahan tanah tersebut dan saksi tidaktahu apakah ada somel dan alat alat berat lainnya;Bahwa, saksi tidak tahu sejauh mana dan bagaimana tekhnis
Terbanding/Penggugat I : Hj. DARMAWATI
Terbanding/Penggugat II : AZDARIT AMURA AZIS
Terbanding/Penggugat III : ADWAN FRIJALFAT, ST
Terbanding/Penggugat IV : AZDAROBAHIDERLA
Terbanding/Penggugat V : AZTRIMAISEM
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementriaan Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat V : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
115 — 57
jalur lintasusaha PENGGUGAT,Bahwa pada sekitar tahun 2015, adanya PARA TERGUGAT yangmerencanakan pembangunan kebun raya Kendari, PENGGUGAT telahmelakukan pendekatan dengan berkomunikasi kepada TERGUGAT guna membicarakan masalah tanahtanah milik PENGGUGAT, namunTERGUGAT hanya berdalin bahwa areal sekitar rencana pembangunankebun Raya Kendari adalah yang merupakan kawasan Hutan saja, danuntuk mengetahui bila obyek sengketa termasuk dalam perencanaanKebun raya maka penyelesaiannya diperlukan lembaga tekhnis
HDM Tampubolon, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Bony Chandra Gunawan
154 — 576
Kaltara.Bahwa Tugas yang Saksi laksanakan secara tekhnis,bertanggung jawab terhadap operasional pelayanan sertifikasidan pengujian hasil laboratorium Kepala Seksi Tata Pelayanan diBalai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan HasilPerikanan Tarakan dan bertanggungjawab kepada BalaiKarantina Ikan Pengendalian Mutu) dan Keamanan HasilPerikanan Tarakan.Bahwa mengetahui pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019sekira pukul 21.00 Wita Saksi dihubungi oleh Pimpinan BKIPMBpk.
380 — 39
Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Saksi hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.SkyBahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun III Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
215 — 132
melaksanakan daftar ulang;c. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila :a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (Satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
123 — 73
kantorcamat Ratu Samban Bengkulu kerja mendahului , adapunpembayarannya akan dianggarkan dalam APBD tahun 2005 haltersebut disetujui oleh bapak Walikota (Chalik Efendi)sehingga bapak Syarifuddin (alm) telah melaksanakanpekerjaan tersebut sekitar bulan Agustus/September 2004; Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek kantor camatRatu Samban yang dilaksanakan oleh bapak Syarifuddin (alm)selaku pelaksana, namun mengenai administrasi yangdikerjakan oleh Rustiani selaku persero komidter dan kalaumengenai tekhnis
89 — 42
selaku Sekdes Kertajaya adalah membantu tugastugas Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan jugasaksi selaku Sekdes adalah membuat proposal dan LPJ setiappenggunaan anggaran yang diterima oleh Desa Kertajaya daripemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;Bahwa saksi pernah membuat proposal pengajuan anggaran Dana DesaTahap tahun 2016 sebesar Rp 426.159.600, dalam pelaksanaanprogram penggunaan Dana Desa tersebut saksi selaku Sekdes ditunjuksebagai PTPKD (Pelaksana Tekhnis
414 — 16
Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Saksi hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Bahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun II Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan tersebut bekas HPH PT.
91 — 17
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS); Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);v Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis
119 — 223
Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.dengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat lllsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawabpada pengawasan operasional dan administrasi proyek ;
Bahwa obyek gugatan ini pada dasarnya bersumber dari adanya PerjanjianPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugatdengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dunas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat Il1sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
PT. Hutarma Karya (Persero)
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
105 — 24
HK.WVI/Mm.002/I/2015, Hal:Undangan SCM Tahap 2 Proyek Pembangunan Jalan Poros Kabupaten11.12.Lampung Selatan, tanggal 5 Januari 2015 (Bukti P 12), yang pada intinyamenyampaikan bahwa: Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan tekhnis yangbelum sampai ketahap mekanisme asistensi perencanaantekhnis,maka kegiatan fisik lapangan belum dapat PENGGUGAT laksanakan; Sehubungan belum adanya kegiatan fisik di lapangan, maka untuksementara kegiatan PENGGUGAT laksanakan di kantor PENGGUGAT diJI.
703 — 630
Dokumen lingkungan berupa UKLUPL / AMDAL.Rekomendasi dari Tim Tekhnis dinas terkait.Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen dari pihak PT. TNIBahwa benar 3 hal tersebut diatas harus disampaikan/diteruskan kepadapihak kantor DPMPTSP Kab. Muaro jambi, apabila 3 hal tersebut sudahdisamapaikan maka pihak Kantor DPMPTSP kab.
169 — 115
Putusan No.1659/Pid.Sus/2016/PN.Jkt UtrBahwa Ahli adalah salah satu dari anggota Tim yang melakukanpemeriksaan tekhnis laboratoris kriminalistik terhadap barang buktibahan peledak berdasarkan permintaan dari penyidik Densus 88,dimana barang bukti yang disita oleh penyidik Densus 88 dariTerdakwa yang bernama Taufik Hidayat alias Salman serta yangditemukan pada saat terjadi kontak senjata antara sipil bersenjatadengan aparat kepolisian pada tanggal 17 Agustus 2015 ;Bahwa barang bukti yang telah Ahli
55 — 13
saksi), SUDARTO, AZIS, dan ASIHTRISUSANTI41e Bahwa benar terkait kapasitas saksi ditunjuk selaku anggota panitia,saat itu saksi pernah diperintah oleh saksi SutardiiSPd selaku KetuaPelaksana kegiatan untuk mengawasi kegiatan Tukang bersamadengan saksi Drs.Setyo Susilanto yang merupakan Seketaris kegiatandan juga bersama saksi Sutardi yang merupakan Guru Seni Rupahanya selama 2 (dua) hari, dikarenakan setelah itu saksi ada kegiatanDinas selama 10 (sepuluh) hari di Kota Bandar Lampung.e Bahwa benar tekhnis
ANDI ARMASARI, SH
Terdakwa:
1.SESARIA FATIMAH NUR BAHTIAR
2.WAHYUNI RACHMAN
90 — 18
hukuman Push Up maupun Sit up dan jumlah hukuman push updan sit up yang diberikan bervariasi tergantung kemampuan parapeserta.Bahwa benar tidak ada hukuman lain yang diberikan kepada parapeserta kecuali hukuman Push Up dan Sit Up.Bahwa benar tidak ada aturan dari fakultas atau kampus serta aturanperundang undangan terhadap pelaksanaan hukuman fisik tersebut,namun hukuman tersebut dilaksanakan turun temurun sejakdilaksanakannya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan anggota TBMsejak pertama kalinya dan tekhnis
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
169 — 173
tetapidiatur dengan RV, dimana perlawanan yang diajukan olehpihak ketiga atas putusan dengan dasar pembuktian yangmana Pelawan akan membuktikan apakah haknya dilanggar,dengan tetap mengacu pada sita eksekusi (Pasal 228 Rbg)dan perlawanan atas sita jaminan (Pasal 230 Rbg), danMenimbang, bahwa dalam buku II edisi 2007 terbitanMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Pengadilan hal.101103, yangmerupakan panduan tekhnis
59 — 16
Cerdas di Kecamatan Boliyohuto ; Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan PNPM GSC berasal dana APBNdan Dana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dananya berasal dari APBD danAPBN; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Ketua UnitHal 38 s/d Hal.73Putusan NO.04/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOPengelola Kegiatan (UPK) ; Bahwa Saksi adalah selaku Camat Boliyohuto tahun 2010 sampai sekarang ; Bahwa peranan saksi selaku Camat dalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat berdasarkan Petunjuk Tekhnis
Lege Warman, S.IP.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.ISRO' KM., SH.
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
4.Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
5.Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Nusa Tenggara Barat
6.Mahkamah Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Pusat Partai bulan Bintang
130 — 59
PartaiBulan Bintang dalam rangka penyelesaian PHPU yang diajukan oleh Tergugat 2namun ajakan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat dan keterangansaksi Baiq Nia Nasrahini bahwa saksi pernah dipanggil/diperiksa oleh DPP PBBdan ditanya masalah suara Lege Warman, S.IP;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 berupa Surat PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Timur Nomor 16 Panwascampratim/2014 tanggal 16 April 2014 dan dikaitkan dengan bukti T 15 SuratKeterangan Busari jabatan Divisi Tekhnis
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
141 — 61
Kepala KantorPertanahan Kota Bandar Lampung in casu Tergugat sebagai pihak yang memilikiotoritas dan legitimasi dalam menerbitkan Sertipikat a quo wajib menghadirkankeadilan hukum terhadap setiap tahapan administrasi penerbitan Sertipikat, tidaksekedar sebagai aparatur pencatat deretan catatan tekhnis dan tulisanHal. 97 dari 103 Putusan No.32/G/2017/PTUNBLadministratif hitam di atas putih namun tanpa menggali secara substantif aspekKepastian Hukum (/egal certainty), dan Keadilan Hukum (Justice) yang