Ditemukan 532 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-07-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN PALU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 13 Oktober 2016 — Drs. SUPRIADY DJAFAR
164 — 35
164 — 35
SUPRIADY DJAFAR bersama Saksi Muhamad Saleh Huraera yangpada pokoknya menyepakati bahwa mobil yang direntalkan Saksi Muhamad SalehHuraera kepada KPU Banggai adalah mobil pribadi kKeempat Anggota KomisionerKPU Banggai saja sebagaimana yang lajim dilakukan oleh Saksi Muhamad SalehHuraera, SE, misalnya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak tanggal 8 Juni2015 tersebut bahwa dari 4 (empat) unit mobil rental yang diperjanjikan untukdirentalkan kepada KPU Banggai ternyata hanya 2 (dua) unit yang merupakan
Register : 07-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 27 Agustus 2014 — HENDRA SAPUTRA
416 — 152
416 — 152
individu yang lain dalam posisi tinggi atau posisi kuat makaSugestibility akan semakin besar peluang terjadi dalam interaksi ke duaindividu itu ;Bahwa maksud dari Sugestibility dalam arti tekanan itu bisa berupaperintah atau saran itu masuk dalam sugesti ;Bahwa pemberian sugesti itu merentang mulai dari yang keras yaitumenampilkan tekanan yang aversif berupa teror, ancaman, penyiksaan,intimidasi secara fisik, manupulasi psikogis yang menyakitkan hinggasugesti yang berbentuk persuasif atau yang lajim
Putus : 12-10-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1396 K/PID.SUS/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — SRI MULIANI;
2459 — 1982 — Berkekuatan Hukum Tetap
2459 — 1982 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
oleh Zuhri Anwar,Indra S Nasution dan Witri Smembuat pola kredit dengan pola cahnneling dengan mekanismeyang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia No3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah yangseharusnya dengan pola channeling nasabah/ karyawan datangke bank BRI Agroniaga Tbk berhadapan/ berjumpa denganpetugas bank untuk menandatangani semua dokumen nasabahdan mengambil uang pencairan kredit:Bahwa, penyaluran kredit kepada karyawan pertamina ini, ZuhriAnwar membuat kebijakan yang tidak lajim
Register : 16-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 02/Pdt.G/2016/PN TBh Tanggal 5 Oktober 2016 — RAMLAN ASHARI (Penggugat)
L A W A N
1. Syamsul Calon Kepala Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2015-2021, Nomor Urut 1, berkedudukan di Dusun Pasar RT 01 RW 01 Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arsyad, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Legal Konsultans âÃÂÃÂMoh. Arsyad & RekanâÃÂàberkantor di Jalan Tanjung Harapan, No. 33 1B, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum di Kantor kuasanya tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 14 Maret 2016, ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. ;
2. Kelompok Pemungutan Dan Penghitungan Suara (KPPS) Atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Dusun Harapan Jaya Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. ;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015 - 2021, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, ;
4. Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015, berkedudukan di Jln. Pendidikan No. 12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV. ;
DAN PARA TURUT TERGUGAT yaitu :
1. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir., berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 28 Maret 2016, ;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I. ;
2. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Riau No.1 Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ;
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II. ;
3. Camat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Riau No. 1 Kelurahan Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016.;
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III. ;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Riau di Pekanbaru, Cq. Bupati Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Akasia No. 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV ;
87 — 11
87 — 11
Eka; Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua Panitia PemungutanSuara di TPS 08 Simpang Gaung adalah Mayang; Bahwa sejak saksi berada di tos 8 sampai selesai saksi ada halhalyang tidak lajim dalam Pemilihan Kepala Desa seperti PanitiaPemilinan tidak membacakan Tata Tertib Pemilihan dan juga tidakmemanggil nama Pemilih hanya nomor pemilih saja yang dipanggildan selain itu kejadian lain yang saksi lihat pada saat pemilihan KepalaDesa antara jam 09.00 wib sampai jam 10.00 WIB Ketua PaninitaPemungutan
Putus : 14-07-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 14 Juli 2014 — Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
94 — 14
94 — 14
Medika Sebagai pemenang ;121Bahwa benar untuk memenuhi pekerjaan pengadaan MPASI denganDinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, saksi tidak ingat apakah adakerjasama dengan pihak lain, tetapi memang karena kapasitas yangtidak mencukupi, maka PT Indofarma menjalin kerjasama denganperusahan lain yaitu PT Sarihusada, PT Lukas Transmamim, dan PTGizindo dalam kontek kontek tol manufacturing atau makron sepertimenjahitkan jadi formula dari PT Indofarma tetapi diproduksi olehperusahaan lain, dan ini hal yang lajim
Register : 05-06-2024 — Putus : 10-09-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Tanggal 10 September 2024 — Penuntut Umum:
HABI BURROHIM,S.H., MH
Terdakwa:
Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si
115 — 149
HABI BURROHIM,S.H., MH
Terdakwa:
Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si
115 — 149
., MUHAMMAD LAJIM, RUFIANTI, ARSONO WIDHAGDO, SUMADI, SILVYRA PUTRI RAHMA AGUSTYN, A.Md.Pnl., SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN, A.Md.Pnl., ARI RAHMAWATI, S.M., SITI JAMILAH, S.M. M.M., MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA, A.Md.A.Pj., DINALD WAFIQ ILMAWAN, A.Md.Pnl., MELYNIA WAHYU FITRIANI, A.Md.Kb.N., ELITA RATRI RUKMINI, A.Md.Kb.N., FARHAN DWI HILMY, A.Md.APj., TEGUH WINARNO, S.M., AFAF MUTIA ZAHWA, A.Md.Kb.N.
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
752 — 849
752 — 849
menerbitkan Surat Keputusan Objectum litis.Menimbang, bahwa secara teoritis, kKewenangan yang bersumber dariperaturan perundangundangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi,delegasi dan mandat (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hal. 103104).Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat pentingbagi suatu negara hukum demokrasi, sebab sesuai dengan salah satu asas negarahukum demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum.Asas demikian lajim
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
860 — 579
860 — 579
Asas demikian lajim disebut asas legalitas atau asasrechtmatigheid van bestuur. Konsekuensi dari asas tersebut berarti setiapHalaman 237 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTtindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada undangundang formal, sebagai manifestasi adanya pengakuan dan penghargaanterhadap kedaulatan rakyat (Maroun, S.F, Peradilan Administrasi Negara danUpaya Administrasi di Indonesia, hal. 137).
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi
- R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
238 — 66
238 — 66
transfportasi, dalam hal inilaut pertama pungsi kendaraaan memindahkan orang barang dari satu titik ketitik lainnya, kalau tidak berfungsi tidak bisa di starter atau tidak bisadikemudikan, itu dinamakan tidak berfungsi;Bahwa dalam konirak diperjanjikan, saya katakan dalam kelajiman, itu adalahoutcomenya;Bahwa yang namanya kapal ketika diawal sudah dicantumkan dalam kontrak,tapi ketika kapal di bangun, sehingga berat kapal bertambah, bergfungsisebagai kapal dan tidak merugikan;Bahwa kalau tidak lajim
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
183 — 48
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
183 — 48
LAJIM) sebagai Penanggung Jawab kegiatan tersebut;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan hasilpemungutan suara di Desa Jimbaran Kulon pada Tahun 1999 s/d Tahun2007.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
241 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
apabila hasil penebangan dimanfaatkan untukbahan baku industri serat ;Artinya secara materiil, ketentuan kriteria yang termuat dalam keduaKeputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak lajim digunakan. Olehkarenanya kedua Keputusan Menteri Kehutanan itu dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.